Category: Beritasatu.com Nasional

  • Wamen Veronica Tan: Perempuan Mandiri Cenderung Berani Bicara

    Wamen Veronica Tan: Perempuan Mandiri Cenderung Berani Bicara

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan mengungkapkan perempuan yang mandiri khususnya dari aspek ekonomi, cenderung berani untuk speak up (bicara). Menurut Veronica, sikap berani angkat bicara merupakan sesuatu yang diperlukan ketika kekerasan, ketidakadilan atau pelecehan terhadap perempuan.

    Hal ini disampaikan Veronica saat menghadiri diskusi empowerment talk bertajuk “Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya: Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar DPP Perempuan Bangsa, dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) ke-V di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    “Jadi permasalahan itu bagaimana membuat ekonomi perempuan itu harus ada dulu. Kalau ekonomi perempuan ada, berdaya, dia mandiri sendiri, saya yakin dia akan berani speak up,” ujar Veronica dalam acara diskusi tersebut.

    Menurut Vero, sapaan akrabnya, kebanyakan perempuan bergantung pada suami atau pihak lain. Dia menilai ketergantungan ekonomi perempuan ini kadang menjadi akar utama permasalahan. Untuk itu, dia mendorong perempuan Indonesia mengembangkan dirinya sehingga bisa menjadi perempuan yang mandiri.

    “Perempuan Indonesia kebanyakan sangat lemah dari sisi ekonomi, sehingga mereka bergantung kepada orang-orang terdekat, khususnya suami,” tandas Vero.

    Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengajak perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik. Dia menuturkan hal itu perlu untuk mengupayakan hak-hak perempuan.

    “Banyak orang menilai politik itu adalah daerah yang kotor sehingga perempuan tidak bisa di situ. Padahal kita melakukan hal baik di politik dan itu jangka panjang yang akan kita lakukan,” jelas Nihayatul.

    Sementara ketua umum DPP Perempuan Bangsa, salah satu organisasi otonom PKB, Siti Mukaromah mengatakan bahwa dengan kondisi masih banyaknya angka kekerasan, peran organisasi perempuan sangat strategis. 

    Siti mengaku Perempuan Bangsa selama ini menjalankan peran tersebut dan ke depannya akan  melakukan penguatan kader untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat khususnya perempuan.

    “Gerakan dan organisasi perempuan sangat strategis dan masih diperlukan untuk fungsi advokasi dan pemberdayaan,” pungkas Siti.

  • Peringati Hari Menanam Pohon, BRI Tanam 5.000 Bibit Pohon Produktif di Desa Kutuh Bali

    Peringati Hari Menanam Pohon, BRI Tanam 5.000 Bibit Pohon Produktif di Desa Kutuh Bali

    Bangli, Beritasatu.com – Berbagai inisiatif terus dilakukan BRI dalam mendukung upaya pemerintah memerangi perubahan iklim dan menjaga keseimbangan lingkungan. Melalui aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli, BRI kembali melaksanakan program BRI Menanam – Grow & Green melalui kegiatan penanaman pohon produktif di Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

    Kegiatan ini sekaligus memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia yang melibatkan kelompok tani dan masyarakat lokal pada Senin (25/11/2024). Sebanyak 5.000 bibit pohon dibagikan ke kelompok tani setempat, yang terdiri dari 1.500 bibit tanaman alpukat dan 3.500 bibit tanaman matoa.

    Terkait dengan hal tersebut, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa pelaksanaan program BRI Menanam – Grow & Green di Desa Kutuh merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab BRI dalam menjaga keseimbangan alam dan lingkungan serta membantu mendorong perekonomian masyarakat setempat.

    “Dengan program ini, kami membantu masyarakat setempat untuk menjaga alam dan keseimbangan lingkungan. Tanaman yang ditanam juga suatu saat nanti bisa membantu perekonomian masyarakat setempat. Ini adalah bentuk komitmen BRI dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan kinerja berkelanjutan yang berbasis Environment, Social and Governance (ESG),” ungkap Hendy.

    Program ini juga menjadi wadah untuk mewujudkan praktik pembangunan berkelanjutan yang memliki tujuan untuk melestarian lingkungan, menyerap karbon, memberdayakan masyarakat dan meningkatan perekonomian. Dalam pelaksanaannya, BRI menggandeng Yayasan Ladang Sinergi Lestari, membantu melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi program. 

    Di lain pihak, Ketua Kelompok Munduk Buluh I Wayan Swastika (44) mengatakan bahwa sebelumnya anggota kelompoknya adalah para petani di Desa Kutuh yang belum bisa menggarap hutan karena tidak mendapakan ijin dari pemerintah. Dengan terbentuknya kelompok tersebut pada 2017, akhirnya Kelompok Munduk Buluh sudah bisa menggarap hutan dan menjadikan sebagai sumber penghasilan.

    “Dulu sebelum kelompok tani terbentuk, kami hanya memanfaatkan hutan untuk mencari rumput untuk pakan ternak. Sekarang kami sudah bisa menggarap hutan hingga kahirnya kami berkolaborasi dengan Yayasan Lada Sinergi dan BRI untuk melakukan penanaman tanaman produktif di lahan ini,” ungkapnya.

    Ia berharap kolaborasi ini nantinya dapat membantu penghjiauan di kawasan hutan di Desanya dan dapat membantu perekonomian anggota kelompoknya. 

    “Program BRI Menanam – Grow & Green tersebut tujuannya sangat bagus dan sesuai dengan rencana pengembangan kelompok. Tentunya selain menjadikan penghijauan di kawasan hutan kami, kami juga dapat memanfaatkan hasil dari tanaman yang kami tanam kedepannya yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok tani kami tentunya,” tegasnya.

    Catur menambahkan, kegiatan penanaman pohon produktif merupakan upaya nyata dalam membantu pemerintah mengurangi dampak buruk dari lahan kritis seperti banjir, longsor, dan kekeringan, serta berkontribusi dalam pengurangan emisi dan adaptasi perubahan iklim.

    Sejak diluncurkan pada tahun 2023 Program BRI Menanam – Grow & Green telah memberikan kontribusi dalam melawan perubahan iklim dan membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Hingga saat ini, program ini telah melibatkan 23 kelompok tani dan nelayan di berbagai wilayah di Indonesia.

    Selain itu, tercatat lebih dari 60.300 pohon telah tertanam dan terpelihara dengan baik dan 2.430 fragmen karang telah ter-transplantasi untuk memulihkan ekosistem laut.

    Selain berdampak pada keseimbangan lingkungan, program ini juga berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan 1.080 kepala keluarga, menciptakan lapangan kerja dan berpotensi menyerap karbon sebesar 17,96 ribu ton CO2e per tahun.

    “BRI Menanam – Grow & Green adalah wujud komitmen kami dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memberdayakan masyarakat. Dengan semangat gotong royong, program ini terus berlanjut di berbagai titik lainnya, memperkuat komitmen BRI untuk melestarikan bumi demi generasi mendatang,” pungkas Catur.

  • Menko AHY: Kami Fokus Menyelesaikan Pembangunan Pusat Pemerintahan di IKN

    Menko AHY: Kami Fokus Menyelesaikan Pembangunan Pusat Pemerintahan di IKN

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dilanjutkan dengan fokus utama menyelesaikan pusat pemerintahan.

    “Kami akan fokus menyelesaikan pusat pemerintahan untuk sektor eksekutif. Di saat yang sama, kami juga akan terus berkoordinasi erat dengan Otorita IKN, yang dipimpin oleh Pak Basuki (Hadimuljono), untuk merapikan perencanaan pembangunan untuk center for legislative yang akan menjadi pusat bagi legislatif dan yudikatif,” kata AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Saat ini pembangunan IKN terus berlangsung, hanya sektor eksekutif yang telah mencapai kemajuan signifikan. Namun, pembangunan untuk dua pilar lainnya, yakni legislatif dan yudikatif, masih dalam tahap perencanaan.

    AHY juga menilai peran Kadin sangat penting dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN. Sebagai asosiasi pengusaha yang memiliki rekam jejak serta kapasitas finansial yang kuat, Kadin diharapkan dapat berkontribusi besar dalam kelanjutan proyek strategis ini.

    “Untuk memastikan kelancaran pembangunan IKN yang berkelanjutan, kami akan melakukan peninjauan secara teliti, memetakan bagian-bagian yang perlu segera diselesaikan, serta merencanakan jangka panjang yang lebih matang,” ujar AHY.

    Terkait dengan anggaran pembangunan, AHY menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. 

    “Kami akan duduk bersama untuk menganalisis dan melakukan asesmen terkait kebutuhan anggaran, serta sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek ini,” tambahnya.

    Sebagai catatan, Presiden Prabowo Subianto memang memberi arahan pada awal November 2024 agar IKN dapat menjadi pusat pemerintahan politik dalam waktu 4 hingga 5 tahun ke depan. 

    Dalam periode tersebut, diharapkan IKN sudah dapat menyelenggarakan kegiatan dari ketiga pilar pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

  • Kumpulkan Pengurus Wilayah se-Indonesia, Gus Yahya Tolak Wacana MLB PBNU

    Kumpulkan Pengurus Wilayah se-Indonesia, Gus Yahya Tolak Wacana MLB PBNU

    Surabaya, Beritasatu.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf dan Sekjen Saifullah Yusuf mengumpulkan seluruh pengurus PWNU se-Indonesia di Surabaya. Dalam acara yang dikemas rapat koordinasi (rakor) itu, seluruh pengurus sepakat menolak adanya wacana muktamar luar biasa (MLB) PBNU yang bakal digelar pada Desember mendatang.

    Gus Yahya mengakui salah satu yang dibahas dalam rakor itu ialah penolakan terhadap MLB PBNU, yang digaungkan oleh pihak lain dan diwacanakan digelar pada Desember 2024 ini.

    Dalam forum itu, para pengurus PWNU se-Indonesia bersepakat menolak rencana MLB itu. Ia sendiri mengaku tak paham apa urgensi sehingga MLB itu terus didorong oleh segelintir kelompok.

    “Sebetulmya sampai sekarang kita masih belum cukup yakin, (MLB PBNU) ini orang beneran atau cuma iseng. Karena kelihatannya enggak ada apa-apa kok tiba-tiba ada MLB, itu juga enggak ada hujan enggak ada angin,” kata Gus Yahya, Sabtu (30/11/2024).

    Gus Yahya mengatakan, dalam forum itu para pengurus PWNU se-Indonesia juga menyatakan penolakannya terhadap rencana MLB karena dianggap akan mengganggu integritas organisasi.

    “Namun, PWNU-PWNU tadi mengatakan bahwa apa pun upaya orang untuk mengganggu integritas organisasi akan mereka tolak, termasuk mereka yang sekarang bicara soal MLB,” ucapnya.

    Menurutnya, integritas organisasi yang telah dicapai selama ini, adalah upaya bersama selama tiga tahun terakhir dan hasilnya bisa dirasakan seluruh jajaran NU.

    “Ini kerja keras dari jajaran seluruh kepengurusan, tentu saja tidak mau kerja keras ini lalu diganggu oleh siapa pun,” ujar dia.   

    Sementara itu, salah satu perwakilan pengurus yang hadir dalam forum itu, yakni Ketua PWNU Jawa Tengah KH Abdul Ghaffar Rozin mengatakan jajaran PWNU se-Indonesia sepakat menolak MLB.

    “PWNU se-Indonesia juga menyatakan menolak dengan tegas rencana MLB NU yang digagas dan dipropagandakan oleh segelintir orang yang ingin merongrong dan memecah belah keutuhan NU,” kata Gus Rozin.

    Gus Rozin mengatakan, sepanjang catatan sejarah upaya MLB PBNU tak pernah berhasil dilakukan. Pasalnya, hal itu tak sejalan dengan ajaran ahlussunnah wal jamaah, 

    Diketahui, wacana MLB NU awalnya muncul dari kesepakatan hasil Mubes Alim Ulama di Bangkalan, Jawa Timur pada Minggu (18/8/2024) lalu.

    Para kiai dan ulama berkumpul untuk menyikapi persoalan seputar kondisi PBNU. Hasil pertemuan ini berupa kesepakatan yang disebut ‘Amanah Bangkalan’.

    Ketua Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Bisa Nahdlatul Ulama (PO & MLB NU) Abdussalam Shohib atau Gus Salam memastikan agenda Pramuktamar Luar Biasa NU siap dilaksanakan di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Desember 2024 ini.

    “Pra-MLB sendiri, insyaallah akan dilaksanakan pada Desember, di Surabaya; titik juang para pahlawan. Pra MLB direncanakan dihadiri oleh PWNU se-Indonesia atau yang mewakili,” kata Gus Salam dalam keterangannya, Jumat (1/112024).

    Gus Salam bercerita selama dua pekan belakangan ini para presidium PO & MLB NU berbagi tugas melakukan silaturahmi dan konsolidasi kepada ulama, kiai sepuh, masyayikh, tokoh, dan para senior NU.

    Ia mengatakan pada momen itu turut memohon doa restu dan dukungan atas gerak langkah menjalankan ‘Risalah Amanat Bangkalan’ untuk penyelamatan organisasi dan rencana MLB PBNU.

    Gus Salam mengeklaim ada kesamaan pandangan dari para ulama-kiai sepuh NU yang merasakan ada sesuatu yang salah dari penyelenggaraan jamiyah NU untuk sehingga perlu digelar MLB PBNU.
     

  • Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Lebak Bulus, Yusuf Mansur: Tingkat Stres Bisa Bawa Perilaku Negatif

    Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Lebak Bulus, Yusuf Mansur: Tingkat Stres Bisa Bawa Perilaku Negatif

    Jakarta, Beritasatu.com – Penceramah Yusuf Mansur mengaku prihatin mendengar kasus anak bunuh ayah dan nenek di Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2024) dini hari, yang kemudian menggegerkan masyarakat.

    “Yang jelas kita prihatin dengan kondisi itu, karena anak yang sampai tega bunuh ayah dan neneknya hingga meninggal dunia. Namun, kita harus lihat dahulu kenapa itu terjadi, karena banyak anak sekarang yang ternyata stres dan kecewa menghadapi kehidupannya, hingga akhirnya dia habisin orangtuanya,” ungkap Yusuf Mansur kepada Beritasatu.com, Minggu (1/12/2024).

    Ditambahkan Yusuf Mansur, kemudahan teknologi di era digital sekarang juga berpengaruh pada kondisi anak. Media sosial sebagai salah satu kemajuan teknologi yang dilihat dan didengar, ditambah dengan belum siapnya mental anak menyaring pengaruh apakah itu positif atau negatif.  

    “Maka anak kerap menarik kesimpulan itu sebagai bisikan gaib. Padahal bisikan (gaib) itu berwujud bukan bisikan gaib dari alam jin tetapi bisikan alam yang ter-distract bahwa dia enggak nyaman, sehingga dia nyari gimana menyelesaikannya. Mungkin yang kebetulan banyak dilihat, yakni untuk menghabisi orang tua ya, dan itu yang terjadi,” tambahnya.

    Ia menekankan, orang tua yang meminta anak belajar, meminta anak maju, meminta anak menurut, harus dilakukan dengan cara yang baik, tidak dengan kekerasan dan pemaksaan.

    “Hal itu agar tidak menimbulkan dendam bagi anak, selain itu kalau bisa jangan langsung tetapi bertahap dan yang terpenting siapkan mental anaknya,” tegasnya.

    Yusuf Mansur juga berharap penyidik dan juga pihak terkait untuk melihat latar belakang pelaku dengan tidak langsung percaya bahwa dorongannya membunuh orang tuanya disebabkan bisikan gaib.

    “Penyidik harus liat rekam jejak sosmednya kayak chek emailnya dengan siapa dia berinteraksi, apa yang dia lihat, apa yang dia baca di internet dan apa yang dimainkan, karena banyak orang membunuh karena dia sering melihat video-video pembunuhan, melihat penyelesaian masalah dengan kekerasan,  dan main game yang temanya kekerasan,” ucap Yusuf Mansur.

    Yusuf Mansur juga berharap selain diberikan pelajar tentang kehidupan dan sains, anak juga harus diberikan pelajaran tentang agama.

    “Di agama manapun pasti mengajarkan perdamaian dalam menyelesaikan masalah. Pelajaran agama, anak juga bisa mencontoh dari nabi-nabi terdahulu tentang adab terhadap orang tua. Orang tua juga harus mencontohkan, bukan hanya bisa menyuruh dan sekedar teori,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya, anak berusia 14 tahun berinisial MAS membunuh ayah dan nenek di Perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2024) dini hari.

    Pelaku mengaku membunuh ayah dan neneknya karena dapat bisikan gaib yang meresahkan, kemudian menusuk ayahnya yang sedang tidur di kamar. Saat ibunya bangun, dia juga menusuk sang ibu dan menusuk neneknya. 

  • Pakar Hukum Tolak Wacana Polri di Bawah Kemendagri, Ini Alasannya

    Pakar Hukum Tolak Wacana Polri di Bawah Kemendagri, Ini Alasannya

    Semarang, Beritasatu.com – Pakar hukum tata negara dari Universitas Semarang M Junaidi menolak wacana penempatan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya gagasan tersebut  salah kaprah dan berpotensi menabrak aturan negara.

    Junaidi mengatakan usulan Polri di bawah Kemendagri sangatlah tidak pas, karena Kemendagri cenderung mengurusi konteks masalah-masalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di dalam negeri, terutamanya berkaitan dengan pemerintahan daerah. Sedangkan Polri mengurus keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

    “Menurut saya sudah salah kaprah, ini akan terjadi overlapping, karena kalau ditarik ke Kemendagri, kontrol dari presiden malah tidak akan maksimal, di sisi lain Kemendagri urusannya kan yang berkaitan dengan pemerintah pusat dan daerah, sementara Polri itu Kamtibmas,” ujar Junaidi di Semarang, Minggu (1/12/2024).

    “Sementara fungsi Polri sebagai penegak hukum, maka kedudukan Polri juga sama dengan kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang harus dibawah naungan presiden langsung.” 

    “Polri bisa diubah bukan dipimpin oleh seorang kapolri. Tetapi pimpinannya adalah komisioner. Komisioner itu ketika membuat keputusan itu secara kolektif dan kolegial. Artinya bersama-sama. Nah, konsep bersama-sama ini akan memperkuat pertimbangan putusan yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum yang kemudian dilaksanakan di NKRI,” katanya.

    Sementara itu Koordinator Lembaga Kebijakan Publik dan Hukum (Omah Publik) Nanang Setyono menilai wacana penempatan Polri di bawah Kemendagri bersifat politis sesaat.

    “Ini politis sesaat saja, dinamika dari Pilpres dan Pilkada. Mereka yang berteriak ini kan karena kalah dalam Pilpres dan Pilkada, terus melontarkan isu tuduhan katanya Polri yang disebut partai coklat bergerak masif menggalang dukungan untuk calon tertentu tang ditunjuk penguasa,” kata Nanang.

     

  • GP Ansor Tolak Wacana Penggabungan Kembali Polri dan TNI: Khianati Amanah Reformasi 1998!

    GP Ansor Tolak Wacana Penggabungan Kembali Polri dan TNI: Khianati Amanah Reformasi 1998!

    Jakarta, Beritasatu.com – Gerakan Pemuda (GP) Ansor menolak tegas wacana penggabungan kembali Polri ke dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI). Langkah ini dinilai bertentangan dengan amanah reformasi 1998 yang tertuang dalam TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000, serta keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memisahkan Polri dari TNI.

    “Reformasi 1998 adalah tonggak penting bagi demokrasi Indonesia. Salah satu capaian utama gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil kala itu adalah memisahkan peran dan fungsi Polri dari TNI. Langkah ini menjadi simbol reformasi sektor keamanan yang mendukung supremasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penguatan demokrasi,” kata Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor A Rifqi al Mubarok dalam keterangannya, Minggu (1/12/2024).

    GP Ansor mengingatkan keputusan Gus Dur kala itu bertujuan menjadikan Polri sebagai institusi sipil yang fokus pada penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, sedangkan TNI diarahkan menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal.

    “Keputusan itu bukan sekadar kebijakan, melainkan fondasi untuk membangun sistem demokrasi yang lebih sehat,” kata pria yang akrab disapa Gus Rifqi ini.

    GP Ansor mengingatkan bahwa menggabungkan kembali Polri ke dalam TNI akan mengkhianati semangat reformasi dan berpotensi melemahkan demokrasi. 

    “Langkah itu hanya akan memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan dan mengaburkan fungsi masing-masing institusi dalam sistem demokrasi kita,” ujarnya.

    Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap institusi penegak hukum seperti Polri. 

    “Pemisahan ini telah terbukti efektif selama lebih dari dua dekade, menghasilkan penegakan hukum yang lebih transparan dan berkeadilan,” kata Gus Rifqi.

    Sebagai organisasi yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), GP Ansor merasa berkewajiban menjaga amanah reformasi. Gus Rifqi pun mengingatkan bahwa banyak pengambil kebijakan saat ini adalah aktivis reformasi 1998. 

    “Kepada mereka, kami ingatkan untuk tidak melupakan perjuangan mahasiswa dan rakyat kala itu. Jangan biarkan langkah besar itu dinodai oleh kebijakan yang bertentangan dengan semangat reformasi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, GP Ansor juga mengajak generasi muda untuk terus mengawal demokrasi. “Sebagai generasi penerus, kita tidak boleh membiarkan perjuangan para pendahulu sia-sia. Reformasi bukan akhir, melainkan awal perjalanan menuju demokrasi yang lebih matang,” ujarnya.

    Sementara itu Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin menegaskan kembali sikap tegas organisasi. 

    “Kami menolak dengan tegas wacana atau upaya mengembalikan Polri ke dalam TNI. GP Ansor berdiri tegak menjaga cita-cita reformasi dan memastikan supremasi sipil tetap menjadi pilar utama demokrasi Indonesia,” tegas Addin.

    GP Ansor juga berharap pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto yang dikenal sangat menghormati Gus Dur, tetap berpegang pada prinsip-prinsip reformasi. “Jangan pernah mundur. Indonesia membutuhkan komitmen kuat untuk mewujudkan negara yang adil, demokratis, dan sejahtera,” pungkas Addin yang menolak tegas wacana penggabungan kembali Polri ke TNI.

  • Ini Peran 2 Tersangka Baru Kasus Judi Online Komdigi yang Ditangkap Polisi

    Ini Peran 2 Tersangka Baru Kasus Judi Online Komdigi yang Ditangkap Polisi

    Jakarta, Beritasatu.com – Polisi kembali menangkap dua tersangka baru kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). Keduanya berinisial AA dan F merupakan pemilik situs website judi dan terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    Kedua tersangka kasus judi online Komdigi ditangkap oleh Tim Opsnal Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada 26 dan 28 November 2024. 

    “Penyidik Jatanras Polda Metro Jaya telah menangkap dua tersangka lainnya yang pertama inisial AA, berperan melakukan TPPU. Tersangka AA ini ditangkap tanggal 26 November 2024,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Tersangka F alias W ditangkap dua hari setelahnya. F merupakan pemilik 40 situs website judi online.

    Ade Ary mengatakan, selain menangkap dua tersangka, penyidik juga mengamankan beberapa barang bukti di antaranya uang tunai dari berbagai mata uang senilai Rp 1,4 milliar, dua unit hand phone dan sembilan buku tabungan.

    Penyidik masih menunggu hasil analisa dari PPATK untuk melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lain yang terlibat dalam kasus judi online Komdigi.

    Hingga kini Polda Metro Jaya sudah menangkap 26 tersangka kasus judi online Komdigi. Sedangkan empat orang lagi masuk daftar pencarian orang (DPO), masing-masing berinisial J, JH, F, dan C.

    Dari 26 orang tersangka judi online tersebut, 10 di antaranya pegawai Kemenkomdigi. 16 orang lagi masyarakat sipil yang terlibat kasus judi online Komdigi.

  • Tinjau Simulasi Makan Siang Bergizi Gratis di Ponpes Polman, Menag: Kita Tidak Membeda-bedakan

    Tinjau Simulasi Makan Siang Bergizi Gratis di Ponpes Polman, Menag: Kita Tidak Membeda-bedakan

    Polewali Mandar, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memantau pelaksanaan simulasi makan siang bergizi gratis di pondok pesantren (ponpes) Nahdlatul Ummah Kanang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Sabtu (30/11/2024).

    Para santri terlihat sangat antusias saat menyantap makan siang gratis yang berisi nasi, sayur, telur, tahu, tempe, dan ayam ditambah lagi dengan susu kemasan.

    Program makan siang bergizi gratis di ponpes merupakan  wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan menggerakkan ekonomi nasional.

    Menag mengatakan simulasi makan siang bergizi gratis di ponpes ini merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan memberikan akses makanan bergizi secara merata kepada semua kalangan.

    “Ini kita memberikan sebuah kejutan bahwa madrasah tidak beda dengan sekolah lain. Siswa madrasah sama-sama menikmati pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo untuk makan siang gratis,” kata Nasaruddin kepada wartawan

    Pria kelahiran Ujung-Bone, Sulawesi Selatan itu mengungkapkan program makan siang bergizi gratis di ponpes adalah program pemerintah pusat yang dapat dirasakan semua sekolah tanpa memandang latar belakang .

    “Kita tidak akan membeda-bedakan sekolah negeri ataupun sekolah madrasah, semuanya kita sama ratakan, semuanya sama,” tegasnya.

    Seusai memantau pelaksanaan makan siang bergizi gratis di ponpes, Menag Nasaruddin melakukan penanaman pohon sukun di halaman Pondok Pesantren Nahdatul Ummah. Penghijauan ini dilakukan sesuai dengan deklarasi Istiqlal untuk lintas agama.

  • Sekjen HKTI Sadar Subagyo Meninggal, Fadli Zon: Almarhum Pejuang Petani Indonesia

    Sekjen HKTI Sadar Subagyo Meninggal, Fadli Zon: Almarhum Pejuang Petani Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) Fadli Zon, menyampaikan kabar Sekjen DPN HKTI Sadar Subagyo meninggal dunia pada Sabtu (30/11/2024) pukul 06.10 WIB di Rumah Sakit PMI Bogor. Almarhum dikenal sebagai tokoh yang berdedikasi tinggi dalam memperjuangkan kesejahteraan petani Indonesia.

    “Benar, (Sekjen HKTI Sadar Subagyo meninggal dunia),” ujar Fadli Zon yang juga menjabat sebagai menteri kebudayaan dilansir Antara, Minggu (1/12/2024).

    Berita duka meninggalnya Sekjen HKTI Sadar Subagyo juga disampaikan Fadli Zon melalui akun Instagram pribadinya, @fadlizon. Dalam unggahannya, ia mengenang almarhum sebagai sosok pejuang petani.

    “Selamat jalan P Sadar Subagyo, sekjen DPN HKTI, pejuang petani,” tulis Fadli Zon dalam unggahan tersebut.

    Semasa hidupnya, Sekjen HTI Sadar Subagyo aktif menyuarakan berbagai isu penting terkait kesejahteraan petani. Salah satu ide strategis yang pernah ia usulkan adalah penempatan Bulog dan PT Pupuk Indonesia di bawah Kementerian Pertanian.

    Menurut Sadar, langkah tersebut akan mempercepat respons terhadap kebutuhan petani. Ia menegaskan, distribusi pupuk yang selama ini sering terkendala dapat dikelola lebih efektif, dan hasil panen petani dapat diserap dengan optimal.

    “Sudah saatnya kita meninggalkan ego sektoral yang tidak menguntungkan petani. Dengan penataan ini, distribusi pupuk lebih terkoordinasi dan hasil panen petani bisa langsung terserap. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Sadar pada Selasa (1/10/2024).

    Sadar Subagyo juga menyoroti beberapa permasalahan mendesak yang dihadapi petani, seperti keterlambatan distribusi pupuk subsidi yang mengganggu produktivitas dan penyerapan hasil panen yang tidak optimal, menyebabkan harga anjlok di tingkat petani.

    “Dengan penataan kelembagaan yang tepat, pemerintah dapat fokus memberikan solusi nyata bagi petani,” tegasnya.

    Dunia pertanian Indonesia kehilangan sosok Sekjen HKTI Sadar Subagyo yang meninggal dunia. Almarhum dinilai konsisten memperjuangkan kepentingan petani diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam membangun sektor pertanian yang lebih maju.