Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Daftar Lengkap 16 Pati TNI yang Resmi Naik Pangkat Beserta Jabatannya

    Daftar Lengkap 16 Pati TNI yang Resmi Naik Pangkat Beserta Jabatannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 16 perwira tinggi (pati) TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara resmi naik pangkat satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Upacara laporan korps kenaikan pangkat 16 pati TNI itu digelar di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerima laporan korps kenaikan pangkat 16 pati di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Jumat (6/12/2024). 

    Kenaikan pangkat 16 pati TNI tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2662/XI/2024 tanggal 29 November 2024 dengan rincian 13 pati TNI AD, dua pati TNI AL, dan satu pati TNI AU.

    Jenderal Agus Subiyanto mengucapan selamat kepada 16 pati TNI yang naik pangkat. Ia berharapan agar para jenderal tersebut tetap profesional serta selalu memberikan yang terbaik untuk TNI. 

    “Saya harapkan dengan naik pangkat tersebut karena TNI punya visi misi tentang profesionalisme, agar para jenderal sekalian bisa berkontribusi kepada TNI untuk kebaikan TNI ke depan yang profesional,” katanya.

    Berikut daftar 16 pati TNI yang resmi naik pangkat:

    13 Pati TNI AD
    Letjen TNI Drs Nugroho Sulistyo Budi, M.M. (Inspektur Utama BIN) Letjen TNI Rui FGP Duarte (Irjen Kemhan)

    Letjen TNI Tri Budi Utomo, S.E. (Sekjen Kemhan)

    Mayjen TNI Endro Satoto, S.I.P, M.M., M.Han. (Staf Ahli Menhan Bidang Politik Kemhan) 

    Mayjen TNI Robertus Donatus Ndona (Pa Sahli Tingkat III Bidang Polkamnas Panglima TNI)

    Mayjen TNI Krido Pramono, S.H., M.Si. (Pa Sahli Tk III Bidang Hubint Panglima TNI)

    Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha, S.H., PG.Dipl., M.Han. (Danseskoad)

    Brigjen TNI Khabib Mahfud, S.I.P., M.M. (Dirdok Kodiklat TNI) 

    Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, M.I.R., M.M.A.S., Ph.D., F.H.E.A (Karo Humas Setjen Kemhan) 

    Brigjen TNI Ilham Yunus, S.Sos., M.Si. (Danrem 101/Antasari)

    Brigjen TNI Dr Saripudin, S.Sos., M.Si. (Pa Sahli Tk II Bid Banusia Panglima TNI) 

    Brigjen TNI Widodo Noercahyo (Aspers Kaskogabwilhan III)

    Brigjen TNI Zulhadrie S. Mara, M.Han. (Danrem 052/Wijayakrama)

  • Presiden Prabowo Teken UU Perubahan Nomenklatur Jabatan Daerah Khusus Jakarta

    Presiden Prabowo Teken UU Perubahan Nomenklatur Jabatan Daerah Khusus Jakarta

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pasca-Pilkada 2024.

    Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Sabtu (7/12/2024), melansir ketentuan itu tercantum dalam dokumen salinan UU Nomor 151 Tahun 2024 sebagai Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ yang disahkan Presiden Prabowo di Jakarta pada 30 November 2024.

    “Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024, dinyatakan menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta,” demikian petikan Pasal 70-B.

    Turunan dari pasal tersebut menjelaskan jabatan yang sebelumnya melekat pada Provinsi DKI Jakarta kini diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Perubahan ini mencakup jabatan gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD, DPR, dan DPD.

    UU tersebut juga mencantumkan penetapan status pejabat hasil Pemilu 2024, yakni gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada 2024 untuk DKI Jakarta kini menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKJ.

    Anggota DPRD, DPR, dan DPD yang berasal dari daerah pemilihan DKI Jakarta juga otomatis disesuaikan dengan nomenklatur baru.

    Meski pun Jakarta tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara, Pasal II UU tersebut menyatakan bahwa pemindahan resmi ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, masih menunggu keputusan presiden.

    “Keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian,” demikian petikan pasal II seperti dikutip dari Antara.

    Dalam penjelasan umum undang-undang ini, perubahan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terkait status baru Jakarta.

    Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 dianggap belum mengatur secara tegas perubahan nomenklatur jabatan dan status pemerintahan di Jakarta pasca-pemindahan ibu kota.
     

  • Sinkronisasi Data Tunggal Kemiskinan Rampung Sebelum Tahun Baru

    Sinkronisasi Data Tunggal Kemiskinan Rampung Sebelum Tahun Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko memastikan sinkronisasi data tunggal kemiskinan akan selesai dalam dua pekan atau sebelum tahun baru. Data ini nantinya siap digunakan pemerintah mulai awal Januari 2025.

    Budiman menjelaskan, proses sinkronisasi mencakup beberapa sumber data penting, seperti data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), dan data registrasi sosial ekonomi (Regsosek), yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Ya ini sedang dikejar untuk tahun ini, dua pekan lagi. Makanya tadi kami berbincang dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk mempercepat semua proses itu sekaligus memberikan pencerahan data,” kata Budiman kepada wartawan di kantor Kemenko PMK, Jakarta Jumat, (6/12/2024).

    Budiman menegaskan, data dari berbagai sumber akan disatukan guna menghindari tumpang-tindih. Dengan demikian, tidak ada lagi ketidakcocokan atau missmatch dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Saat ini, terdapat 154 program pengentasan kemiskinan yang tersebar di 27 kementerian dan lembaga.

    Selain itu, data pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pertamina juga sedang diproses untuk masuk ke dalam sinkronisasi. BPS tengah mengolah data ini agar menjadi data terpadu yang komprehensif.

    Budiman menambahkan, metode data tunggal telah berhasil diterapkan di Tiongkok dan Brasil untuk mengentaskan kemiskinan. Ia optimistis langkah serupa dapat diterapkan di Indonesia dengan hasil yang efektif.

    Selain itu, Budiman berencana bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk membahas integrasi data terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, data penerima subsidi BBM juga perlu masuk dalam sistem terpadu yang sedang dikembangkan.

    Koordinasi sinkronisasi data juga melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian UMKM, Kementerian Ketenagakerjaan, serta BPJS. Dengan data tunggal kemiskinan yang terintegrasi, diharapkan berbagai program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

  • Golkar Tegaskan Jokowi Anggota Kehormatan Partai Bukan Kader

    Golkar Tegaskan Jokowi Anggota Kehormatan Partai Bukan Kader

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar Derek Loupatty menyebutkan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menjadi anggota kehormatan Partai Golkar. Menurut Derek, Jokowi bukan kader Golkar, tetapi anggota kehormatan.

    “Anggota kehormatan itu Golkar berikan bagi para negarawan, seperti presiden, wakil presiden, mantan presiden, dan lain sebagainya. Mereka-mereka yang dianggap berjasa bagi negara,” ujar Derek kepada wartawan, Jumat (6/12/2024).

    Menurut Derek, anggota kehormatan tidak perlu memiliki kartu tanda anggota (KTA). Pihaknya menilai Jokowi telah berjasa pada negara dan telah didukung Partai Golkar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

    “Golkar mendukung beliau (Jokowi) saat 2019 sampai 2024 sebagai presiden,” tegas dia.

    Derek mengatakan, selain Jokowi, hal serupa juga berlaku untuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Alasannya, Golkar juga mendukung keduanya pada Pilpres 2024.

    “Pak Jokowi atau Pak Prabowo hari ini mereka adalah anggota kehormatan Golkar, termasuk Mas Gibran,” pungkas Derek.

    Sebelumnya, Jokowi menyatakan dirinya kini menjadi partai perorangan. Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Ya, berarti partainya perorangan,” ujar Jokowi kepada awak media, Kamis (5/12/2024).

    Pernyataan yang sama juga Jokowi tegaskan saat menjawab peluang bergabung dengan partai politik lain. “Partainya jadi perorangan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Hasto memastikan, Jokowi beserta keluarganya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, bukan lagi bagian dari keluarga PDIP.

    “Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDI Perjuangan,” ujarnya saat menjawab pertanyaan media di pers konferensi di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

  • Usulan Sertifikasi Pendakwah Dinilai Berlebihan dan Terlalu Formalistik

    Usulan Sertifikasi Pendakwah Dinilai Berlebihan dan Terlalu Formalistik

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Penasihat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Idrus Marham menilai usulan sertifikasi untuk pendakwah atau juru dakwah terlalu formalistik dan berlebihan. Menurut Idrus, sertifikasi pendakwah justru bisa menimbulkan masalah baru nantinya.

    “Kalau selalu pendekatan formalistik semua, nanti ada disertifikasi, nanti persoalan lagi. Nanti dijadikan sertifikat itu alat untuk menekan misalkan yang tidak mau nurut, ya tidak usah dikasih sertifikat, ini juga salah,” ujar Idrus di sela-sela acara BKPRMI, gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Idrus menegaskan memberikan dakwah bukan sekadar tugas formal semata, tetapi merupakan panggilan keagamaan yang membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab serius dari pendakwah. Selain itu, kata dia, perlu ada tanggung jawab kolektif dari jemaah.

    “Lebih baik kita mengambil bagaimana bahwa tugas dakwah itu adalah sebuah tugas yang suci. Jadi, harus dilakukan dengan suci, dengan hikmah. Maka yang harus dibangun adalah kesadaran kolektif,” imbuh dia terkait sertifikasi pendakwah.

    Menurut Idrus, selain menjadi alat menekan, sertifikasi pendakwah justru bisa menimbulkan masalah sosial dan keagamaan. Alasannya, bisa saja nanti hanya kelompok tertentu yang mendapatkan sertifikasi, sedangkan yang lain tidak dapat. Dia menilai yang terpenting saat ini adalah kontrol sosial agar para pendakwah tetap berkarya dalam koridor yang benar.

    “Yang perlu dihidupkan adalah kontrol sosial masyarakat yang tetap, konsisten pada nilai juga. Sebab kalau misalkan pendekatannya formal, nanti perdebatannya panjang. Kalau ini dijadikan lagi alat untuk menekan, yang tidak mau nurut jangan dikasih sertifikat. Lalu baru lagi misalkan lagi ada anggapan kelompok-kelompok ini yang diberi ini, kelompok ini tidak,” pungkas Idrus.

    Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq meminta Kementerian Agama (Kemenag) melakukan sertifikasi pendakwah untuk memastikan para pendakwah memiliki kapasitas yang memadai untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan. Menurut Maman, pendakwah seharusnya merupakan orang yang menguasai sumber-sumber nilai keagamaan, baik itu dari Al-Qur’an, hadis, maupun sumber-sumber klasik.

    “Kementerian Agama perlu melakukan sertifikasi pendakwah,” kata Maman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

  • Dasco: Gerindra Belum Siapkan Posisi untuk Jokowi

    Dasco: Gerindra Belum Siapkan Posisi untuk Jokowi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan partainya belum menyiapkan posisi apa pun untuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Hal ini dikarenakan Gerindra masih menunggu kepastian mengenai rencana politik Jokowi ke depan.

    “Sementara kami belum siapkan apa-apa karena kami belum tahu rencana Pak Jokowi,” ujar Dasco kepada wartawan di depan kediaman pribadi Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Dasco menegaskan bahwa Gerindra pada prinsipnya selalu terbuka bagi siapa pun, sesuai pernyataan Prabowo. Namun, belum ada kejelasan apakah Jokowi tertarik untuk bergabung dengan partai tersebut.

    “Kan enggak tahu apa Pak Jokowi mau masuk Gerindra atau punya rencana lain,” lanjut Dasco.

    Ketika ditanya tentang kemungkinan Jokowi bergabung dengan Gerindra, Prabowo juga memberikan jawaban serupa.

    “Gerindra terbuka bagi siapa pun, tetapi tentu kami tidak bisa memaksa beliau masuk,” kata Prabowo.

    Pada Jumat (6/12/2024) malam, Presiden Prabowo menerima kunjungan Jokowi di kediamannya di Kertanegara. Dalam pertemuan tersebut, keduanya makan malam bersama dan berbincang santai. Dasco menyebut pembicaraan keduanya lebih banyak bernostalgia tentang masa-masa di Istana Negara.

    “Saya diberi tahu tidak ada pembicaraan spesifik soal partai atau urusan politik lainnya. Lebih banyak cerita nostalgia, seperti perubahan tata ruang Istana dan ruangan favorit Pak Prabowo,” ungkap Dasco.

    Setelah pertemuan dengan Jokowi, Prabowo juga bertemu Dasco selama sekitar satu jam di tempat yang sama.

    Diketahui, Jokowi dan keluarganya, termasuk putra sulungnya yang juga wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobby Nasution, tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Jokowi sebelumnya merupakan kader PDI Perjuangan sejak 2004.

    Selain Gerindra, Partai Golkar juga terbuka menerima Jokowi untuk menjadi kader seusai dinyatakan keluar dari PDIP. Sebagai partai terbuka, Golkar siap menerima siapa saja yang mempunyai motivasi membesarkan Partai Golkar dan bangsa.

  • Mundur dari Utusan Presiden, Gus Miftah Akui Belum Terima Gaji dan Tak Gunakan Fasilitas Negara

    Mundur dari Utusan Presiden, Gus Miftah Akui Belum Terima Gaji dan Tak Gunakan Fasilitas Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Penceramah Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Selama menjabat, dia mengaku belum menerima gaji.

    Gus Miftah menjabat sebagai utusan khusus presiden bidang keagamaan selama 1,5 bulan. Selama  itu pula, dia mengaku tidak pernah menggunakan fasilitas negara.

    “Saya dianggap menjadi pejabat baru satu bulan setengah. Artinya sampai hari ini saya belum menerima gaji dari negara dan alhamdulillah saya belum menggunakan fasilitas negara termasuk rumah dinas. Apa yang melekat dalam diri saya itu sudah ada jauh hari, termasuk yang jenengan tanya tentang jam tangan (Rolex). Itu bukan fasilitas negara tapi barang yang alhamdulillah Allah berikan pada saya,” tuturnya, Jumat (6/12/2024).

    Sebelumnya, Gus Miftah secara resmi mundur dari jabatan utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Gus Miftah mengaku penguduran diri ini tanpa paksaan dan tekanan dari siapa pun.

    “Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan,” ujar Gus Miftah dalam konferensi pers di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji yang ia asuh di Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (6/12/2024) siang.

    “Keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat,” imbuh Gus Miftah.

    Sementara itu Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keputusan Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan.

    Menurut Prabowo, keputusan Gus Miftah adalah tindakan bertanggung jawab dan kesatria mengingat jarang di Indonesia orang yang bersalah mengundurkan diri.

    “Lihat langsung, tadi dapat laporan beliau sudah mengundurkan diri, saya kira itu adalah tindakan bertanggungjawab, tindakan kesatria. Beliau sadar salah ucap. Beliau bertanggungjawab dan beliau mengundurkan diri,” jelas Prabowo kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (6/12/2024) malam.

    Prabowo menyadari, ucapan Gus Miftah bukan merupakan niat jahat dan menghina, melainkan kesalahan ucapan semata.

    “Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, mungkin beliau sering berceramah di kalangan bawah, mungkin bahasa beliau, niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tetapi terlepas, mungkin dia salah, salah ucap,” terang Prabowo terkait keputusan Gus Mifta mundur dari jabatan utusan khusus presiden.

  • KPK Klaim Bisa Pantau Harun Masiku

    KPK Klaim Bisa Pantau Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeklaim masih bisa memantau salah satu buronannya Harun Masiku berada di tempat yang masih bisa dipantau. Upaya pencarian terhadap yang bersangkutan masih terus dilakukan lembaga antikorupsi tersebut.

    “Informasi terakhir ada di tempat yang masih bisa dipantau. Kami tidak bisa menyampaikan itu lebih dalam,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Namun demikian, KPK masih belum mengungkapkan kendala apa yang dihadapi sehingga Harun Masiku masih belum ditangkap. Tessa hanya menyampaikan, pihaknya masih terus melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menelusuri keberadaan yang bersangkutan.

    “Informasi-informasi yang perlu dilakukan pendalaman posisinya. Penyidik juga masih secara hati-hati mencari, melihat. Kembali lagi, masih bisa dipantau. Itu saja clue yang bisa disampaikan. Bukan berarti saya secara eksplisit mengatakan dia ada di dalam atau di luar negeri,” tutur Tessa terkait klaim KPK masih bisa memantau Harun Masiku.

    Harun Masiku merupakan mantan caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Dia diduga menyuap Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan agar dapat ditetapkan sebagai anggota DPR.

    Namun, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada 8 Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron dan menghirup udara bebas. Namun, KPK mengeklaim masih bisa memantau Harun Masiku.

  • Isu Politik Terkini: Jokowi Bertemu Prabowo di Kertanegara hingga Gus Miftah Mundur dari Utusan Khusus Presiden

    Isu Politik Terkini: Jokowi Bertemu Prabowo di Kertanegara hingga Gus Miftah Mundur dari Utusan Khusus Presiden

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik pada Jumat (6/12/2024) menjadi perbincangan hangat pembaca. Berita pertemuan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara menjadi fokus pembaca.

    Isu politik lainnya yang juga menarik perhatian Beritasatu.com, yakni Gus Miftah yang mundur dari jabatan utusan khusus presiden, Prabowo yang membuka pintu untuk bergabungnya Jokowi ke Gerindra, Lucky Hakim-Syaefudin memenangi Pilbup Indramayu 2024, hingga Pramono Anung-Rano Karno yang memenangi Pilgub Jakarta 2024 satu putaran.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Bertemu di Kertanegara, Jokowi Akui Kangen Prabowo
    Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menemui Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024) malam.

    Jokowi mengakui bertemu Prabowo sebab kangen dan menjadi kunjungan balasan saat Prabowo berkunjung ke Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (3/11/2024). Prabowo menyampaikan dirinya sengaja mengundang Jokowi untuk makan malam di kediamannya.

    Dari pantauan Beritasatu.com, Jokowi yang bertemu Prabowo meninggalkan Kertanegara sekitar pukul 21.05 WIB.

    2. Gus Miftah Mundur sebagai Bentuk Tanggung Jawab dan Hormati Prabowo
    Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah secara resmi mundur dari jabatan utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Gus Miftah mengaku penguduran diri ini tanpa paksaan dan tekanan dari siapa pun.

    Seperti diketahui, nama Gus Miftah kembali menjadi trending topic di media sosial setelah video dirinya dengan penjual es teh manis menjadi viral di media sosial.

    Gus Miftah sebelum memutuskan mundur, telah meminta maaf secara langsung terkait insiden dengan penjual es dan berjanji akan memberangkatkan Sunhaji untuk ibadah umrah sebagai bentuk permintaan maaf dan dukungan. Setelah insiden ini, Sunhaji kebanjiran rezeki yang tak terduga.

    3. Prabowo Sebut Gerindra Terbuka Terima Jokowi sebagai Kader
    Dalam pertemuan di Kertanegara, presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan terbuka jika Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mau bergabung ke partainya. Namun, Prabowo menyampaikan tidak ingin memaksakan Jokowi untuk menjadi kader Partai Gerindra.

    Diketahui, Jokowi dan keluarganya, termasuk putra sulungnya yang juga wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobby Nasution, tidak lagi menjadi bagian dari PDIP.

    Sebelumnya, Partai Golkar juga terbuka menerima Jokowi untuk menjadi kader seusai dinyatakan keluar dari PDIP. Sebagai partai terbuka, Golkar siap menerima siapa saja yang mempunyai motivasi membesarkan Partai Golkar dan bangsa.

    4. KPU Tetapkan Aktor Lucky Hakim-Syaefudin Menang Pilbup Indramayu 2024
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indramayu menetapkan aktor Lucky Hakim yang berpasangan dengan Syaefudin sebagai bupati dan wakil bupati terpilih setelah meraih suara terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Indramayu 2024.

    Penetapan tersebut dilakukan seusai KPU Indramayu menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara dalam rapat pleno yang digelar di aula KPU Indramayu, Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat (6/12/2024).

    Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, dari total 890.821 suara, pasangan Lucky Hakim dan Syaefudin memperoleh 602.286 suara. Lucky Halim dan Syaeydub dinyatakan menang Pilbup Indramayu 2024.

    5. Pramono-Rano Menang 50,07 Persen, Mimpi Pilgub Jakarta 2 Putaran Sirna
    Hasil rekapitulasi suara Pilgub Jakarta 2024 yang dilakukan KPU di lima kota dan satu kabupaten administratif menunjukkan pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno (Pramono-Rano) menang dengan jumlah 2.183.239 suara atau 50,07%. Dengan perolehan suara tersebut, hampir bisa dipastikan Pilgub Jakarta 2024 hanya berlangsung satu putaran.

    Hingga Kamis (5/12/2024) siang, seluruh KPU kabupaten dan kota administrasi di Jakarta sudah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilkada 2024.  

    Hasilnya pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno menyapu bersih kemenangan di enam wilayah administratif, yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat.

  • Jokowi Bertemu Prabowo di Kertanegara, Dasco: Banyak Cerita Nostalgia di Istana

    Jokowi Bertemu Prabowo di Kertanegara, Dasco: Banyak Cerita Nostalgia di Istana

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan momen hangat pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Keduanya bertemu dalam makan malam santai di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (6/12/2024).

    Dasco menjelaskan, perbincangan antara Prabowo dan Jokowi banyak diisi cerita-cerita nostalgia terkait kehidupan di Istana Kepresidenan.

    “Lebih banyak soal cerita-cerita nostalgia di istana. Jadi, Pak Prabowo cerita tentang beberapa tempat yang diubah atau barang-barang yang dipindahkan. Ceritanya ringan saja,” ujar Dasco kepada wartawan di lokasi yang sama.

    Dalam pertemuannya dengan Jokowi di Kertanegara, Prabowo juga berbagi cerita tentang tempat favoritnya di Istana Kepresidenan.

    “Sekarang Pak Prabowo suka berada di pojok tertentu, di ruangan tertentu, begitu saja tadi ceritanya,” tambahnya.

    Di samping itu, Dasco juga mengungkapkan pertemuan tersebut menjadi momen bagi dirinya dan Prabowo untuk membahas konsolidasi Partai Gerindra menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) partai yang akan diperingati pada Februari 2025.

    “Ulang tahun partai kan bulan Februari sudah dekat. Jadi tadi lebih banyak membahas bagaimana mengelola partai ke depan,” terang Dasco.

    Sebelumnya, diketahui bahwa Presiden Jokowi mengunjungi Prabowo sebagai bentuk kunjungan balasan. Jokowi menyebut pertemuan tersebut dilatarbelakangi rasa kangen dan kedekatan mereka.

    “Beliau, Pak Presiden, waktu ke Merauke kemudian mampir ke Solo. Jadi, ini semacam kunjungan balasan karena kangen,” ujar Jokowi kepada wartawan.

    Prabowo juga menjelaskan, undangan makan malam di kediamannya tersebut merupakan bagian dari silaturahmi mereka.

    “Saya dengar Pak Jokowi sedang berada di Jakarta. Saya undang makan. Sebelumnya, saya pernah ke rumah beliau di Solo, jadi sekarang giliran saya mengundang ke Kertanegara,” jelas Prabowo terkait pertemuannya dengan Jokowi di Kertanegara.