Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Tegaskan Rekrutmen Pendamping Desa Bebas KKN, Mendes Yandri Ancam Polisikan Calo

    Tegaskan Rekrutmen Pendamping Desa Bebas KKN, Mendes Yandri Ancam Polisikan Calo

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengancam akan melaporkan oknum-oknum yang terlibat praktik calo dalam proses rekrutmen pendamping desa. Ancaman ini disampaikan setelah menerima banyak laporan masyarakat terkait upaya pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari proses rekrutmen tersebut.

    “Jika ada yang bermain-main, kita laporkan ke polisi. Tangkap saja supaya ada efek jera,” tegas Yandri saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Paripurna Penajaman 12 Rencana Aksi Kemendes PDT di Kalibata, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Yandri menegaskan proses rekrutmen pendamping desa tidak dipungut biaya sepeser pun, baik untuk pendamping baru maupun yang akan melanjutkan tugasnya. Ia memastikan posisi pendamping desa akan diisi oleh individu yang memiliki kapabilitas melalui proses seleksi administratif dan evaluasi yang bebas dari transaksi ilegal.

    “Kami pastikan tidak ada pungutan satu rupiah pun dalam proses ini. Pendamping desa harus lolos seleksi dengan transparan dan terbuka untuk semua,” ujar Yandri.

    Yandri juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir mengikuti proses rekrutmen pendamping desa. Ia meminta masyarakat segera melaporkan pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan bayaran tertentu, baik ke Kemendes PDT maupun langsung ke polisi.

    “Jangan takut ikut tes. Kalau ada yang minta bayaran, laporkan saja. Ini untuk memastikan rekrutmen bersih dan adil,” tambahnya.

    Langkah tegas ini, menurut Yandri, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ia menegaskan pentingnya membangun desa secara profesional demi mencapai pemerintahan desa yang bersih dan transparan.

    “Jika ada pemerintahan desa yang bermain-main, apalagi memotong hak pendamping desa, kami akan tindak tegas. Ini perintah langsung dari Presiden Prabowo. Tidak ada kompromi demi membangun desa yang lebih baik,” pungkas Yandri.

  • Sidang Etik Aipda Robig, Mabes Polri Singgung Komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit

    Sidang Etik Aipda Robig, Mabes Polri Singgung Komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit

    Jakarta, Beritasatu.com – Mabes Polri menyinggung komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait sidang etik Aipda Robig Zaenudin terduga pelaku kasus polisi tembak siswa di Semarang.

    “Ini menjadi komitmen Bapak Kapolri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho kepada wartawan, Senin (9/12/2024).

    Komitmen tersebut, kata Sandi, merupakan rasa keadilan bagi semua pihak, termasuk sanksi terhadap Aipda Robig Zaenudin terduga pelaku kasus polisi tembak siswa.

    “Bagi anggota yang bersalah akan ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya terkait sidang etik Aipda Robig Zaenudin terduga pelaku kasus polisi tembak siswa di Semarang.

    Kendati demikian, Sandi enggan membeberkan sanksi yang bakal diterima Aipda Robig Zaenudin. Dia hanya meminta semua pihak menunggu hasil sidang etik tersebut.

    “Kalau sidangnya sudah selesai akan kami sampaikan, hasilnya seperti apa. Sementara itu, waktu hasilnya belum bisa disampaikan,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Aipda Robig Zainudin, polisi penembak siswa SMK Negeri 4 di Semarang menjalani sidang komisi kode etik (KKEP) di Mapolda Jawa Tengah, Senin (9/12/2024) mulai pukul 13.00 WIB.

    Sidang etik Aipda Robig Zaenudin terduga pelaku kasus polisi tembak siswa di Semarang yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang digelar oleh Bidang Propam Polda Jawa Tengah.

  • Gelar Ratas dengan Kementerian di Bawah PMK, Presiden Prabowo Bahas Quick Wins hingga Antisipasi Bencana

    Gelar Ratas dengan Kementerian di Bawah PMK, Presiden Prabowo Bahas Quick Wins hingga Antisipasi Bencana

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama para menteri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Rapat yang berlangsung pukul 14.30 WIB ini membahas berbagai isu strategis, mulai dari pelaksanaan program hingga antisipasi bencana.

    “Tadi, rapat Bapak Presiden dengan menteri-menteri di bawah koordinasi Menko PMK membahas dua hal utama, yakni laporan pelaksanaan program kementerian dan rencana tindak lanjutnya,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/12/2024) sore.

    Kemenko PMK membawahi beberapa kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam ratas, Presiden juga memberikan arahan penting terkait program prioritas dan kolaborasi lintas kementerian.

    “Bapak Presiden memberikan arahan untuk quick wins yang menjadi prioritas beliau, serta menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antar kementerian,” jelas Abdul Mu’ti.

    Selain program kerja, ratas juga membahas persiapan menghadapi Libur Natal dan Tahun Baru, termasuk potensi bencana akibat curah hujan tinggi.

    “Dibahas pula antisipasi bencana yang mungkin terjadi karena musim hujan, serta langkah yang akan diambil oleh kementerian terkait dalam waktu dekat,” tambahnya.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, ratas ini dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

  • 6 Polisi Terkait Kasus Ferdy Sambo Naik Jabatan, Mabes Polri: Kebijakan Pimpinan

    6 Polisi Terkait Kasus Ferdy Sambo Naik Jabatan, Mabes Polri: Kebijakan Pimpinan

    Jakarta, Beritasatu.com – Mabes Polri buka suara terkait kenaikan pangkat dan jabatan enam anggota polisi yang terlibat kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo terhadap Brigadir J. Kenaikan tersebut merupakan kebijakan pimpinan dalam memberikan reward atau punishment.

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan hal tersebut merupakan kebijakan pimpinan yang ditentukan melalui rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti.

    “Lewat rapat wanjakti itulah yang akan memutuskan seseorang mendapatkan reward atau punishment,” katanya terkait kenaikan pangkat enam polisi yang terlibat kasus Ferdy Sambo  kepada wartawan Senin (9/12/2024).

    Sandi menjelaskan, dalam wanjakti tersebut ditentukan layak tidaknya anggota polisi naik jabatan. Begitu juga dengan enam anggota yang terlibat kasus Ferdy Sambo.

    “Jadi yang baik diberikan reward yang bersalah akan diberikan tindakan,” tegasnya.

    Sebelumnya, enam anggota polisi yang terlibat kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo terhadap Brigadir J mendapat promosi jabatan atau kenaikan pangkat. Mereka yakni Kombes Pol Budi Herdi Susianto, Kompol Chuck Putranto, AKBP Handik Zusen, Kombes Pol Susanto, Kombes Pol Murbani Budi Pitono, dan Kombes Pol Denny Setia Nugraha Nasution.

    Para polisi yang mendapatkan promosi jabatan tersebut terlibat dalam kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir J dengan tersangka utama Ferdy Sambo. Berikut peran masing-masing:

    1. Kombes Pol Budhi Herdi
    Budhi saat kasus Ferdy Sambo mencuat menjabat seabgai kapolres Jakarta Selatan. Budhi yang pertama kali menyampaikan ke publik tewasnya Brigadir J karena baku tembak denga Bharada E pada 11 Juli 2022.

    Budhi dicopot pada Kamis, 21 Juli 2022, dua hari setelah penonaktifan Ferdy Sambo. Budhi kemudian ditempatkan sebagai Pamen Yanma Polri.

    Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2517/XI/KEP/2024 tertanggal 11 November 2024 yang ditandatangani Asisten SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo saat itu, Budhi mendapatkan promosi menjadi kepala biro perawatan personel (Karowatpers) Polri.

    2. Kombes Murbani Budi Pitono
    Mantan kabag renmin Divpropam Polri itu mendapat sanksi demosi satu tahun dalam kasus Ferdy Sambo. Saat itu, pada Rabu (28/9/2022) idang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menilai Murbani tidak profesional menangani kasus pembunuhan Brigadir J tersebut.

    3. Kombes Denny Setia Nugraha Nasution
    Mantan sesro panimal Propam Polri itu didemosi terkait kasus perintangan hukum pembunuhan Brigadir J. Dalam kasus Ferdy Sambo itu, ia terlibat menangani kamera pengawas atau CCTV.

    Kombes Denny adalah yang pertama memberitahu soal CCTV kepada mantan kepala biro paminal Divisi Propam Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Kombes Denny kini menjabat sebagai Kabagjianling Rojianstra SOPS Polri.

    4. Kombes Susanto
    Mantan kepala bagian penegakan Hukum provost Divisi Propam Polri itu didemosi tiga tahun dan menjalani patsus terkait kasus Ferdy Sambo. Kombes Susanto telah mendapat jabatan baru sebagai penyidik tindak pidana madya tingkat II di Bareskrim Polri sejak 2023.

    5. AKBP Handik Zusen
    Mantan kasubdit resmob Ditreskrimsus Polda Metro Jaya itu didemosi dan patsus terkait kasus Ferdy Sambo pada 22 Agustus 2022. Handik disebut sebagai salah satu perwira yang diduga merekayasa jejak selongsong peluru di tempat kejadian penembakan yang menewaskan Brigadir J di Duren Tiga.

    AKBP Handik Zusen, sejak 2023 menjabat Kasubbag Opsnal Dittipidum Bareskrim Polri.

    6. Kompol Chuck Putranto
    Mantan kasubbagaudit baggak etika rowabprof Divisi Propam Polri itu terjerat kasus perintangan penyidikan kasus Ferdy Sambo. Kompol Chuck didemosi satu tahun dan divonis satu tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan.

    Peran Kompol Chuck, salah satunya menghilangkan barang bukti elektronik, yakni rekaman CCTV yang ada di sekitar rumah Ferdy Sambo. Kini Kompol Chuck Putranto naik pangkat menjadi AKBP dan ditempatkan sebagai Pamen Polda Metro Jaya berdasarkan Surat Telegram Kapolri nomor ST/1628/VIII/KEP/2024 tertanggal 1 Agustus 2024.

  • Agus Buntung Tersangka, Mensos Gus Ipul Pastikan Haknya sebagai Disabilitas Terpenuhi

    Agus Buntung Tersangka, Mensos Gus Ipul Pastikan Haknya sebagai Disabilitas Terpenuhi

    Mataram, Beritasatu.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengapresiasi langkah Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menangani kasus pelecehan seksual dengan tersangka IWAS atau yang dikenal Agus Buntung. Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan proses pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi khususnya.

    Dalam pemeriksaan yang berlangsung pada Senin (9/12/2024), IWAS didampingi oleh ibunya serta kuasa hukum untuk memastikan hak-haknya terpenuhi.

    Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengapresiasi langkah Polda NTB dalam memberikan perlakuan yang adil kepada tersangka, termasuk penyediaan layanan medis dan psikologis terhadap Agus Buntung sebagai tersangka.

    “Saya memastikan bahwa hak-haknya dipenuhi, baik dalam layanan teknis, medis, hingga psikologis. Ini adalah langkah penting dalam proses pemeriksaan,” ujar Gus Ipul.

    Selain itu, kasus ini juga menyoroti peran Komisi Disabilitas Daerah (KDD) dalam mendukung individu dengan disabilitas, baik korban maupun pelaku. Saifullah menekankan perlunya dialog dengan KDD untuk meningkatkan layanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

    “Dialog dengan KDD menjadi penting untuk mendengar dan memperbaiki layanan ke depannya, khususnya bagi perempuan dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum,” tambahnya.

    Sebagai langkah konkret, Polda NTB memutuskan untuk melakukan tahan rumah terhadap IWAS alias Agus Buntung yang telah ditetapkan tersangka. Kombes Pol Syarif Hidayat, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena keterbatasan fasilitas di kantor kepolisian.

    “Kami memperhatikan hak-hak pelaku. Karena fasilitas di Polda NTB terbatas, kami memilih tahan rumah sebagai solusi untuk menghormati hak tersangka,” ujar Syarif.

    Proses pemeriksaan terhadap Agus Buntung sebagai tersangka terus berlanjut. Polda NTB juga telah menjadwalkan pemeriksaan tambahan dengan pendampingan kuasa hukum yang baru. Kepolisian menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini secara profesional dan transparan.

  • Hari Antikorupsi Sedunia 2024, Budi Gunawan: Indonesia Butuh Penguatan Komitmen Berantas Korupsi

    Hari Antikorupsi Sedunia 2024, Budi Gunawan: Indonesia Butuh Penguatan Komitmen Berantas Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberi sambutan dalam pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024). Budi mengajak seluruh elemen bersatu dalam pemberantasan korupsi.

    “Indonesia membutuhkan penguatan komitmen dari seluruh eleman bangsa untuk bersatu padu dalam memberantas korupsi demi terwujudkan tujuan pembangunan nasional,” kata Budi Gunawan.

    Budi Gunawan yang memberi sambutan di Hari Antikorupsi Sedunia 2024 mewakili Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada KPK yang sudah bekerja keras menjalankan program pemberantasan korupsi.

    “Mulai dari upaya pencegahan hingga penindakan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi,” ujar mantan kepala Badan Intelijen Negara itu.

    Budi Gunawan menyatakan, korupsi merupakan kejahatan sangat luar biasa yang bisa menghambat pembangunan, merusak kehidupan bangsa, dan menyengsarakan rakyat.

    Menurutnya Presiden Prabowo Subianto sudah memasukkan pemberantasan korupsi dalam misi ketujuh asta cita untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi dan narkoba.

    “Pada berbagai kesempatan, Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto sudah memerintahkan kepada seluruh lembaga penegak hukum untuk tidak boleh ragu-ragu dan harus tegas dalam memberantas tindakan pidana korupsi, judi online, narkoba, dan penyelundupan,” ujar Budi dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 yang disiarkan langsung di BTV.

    “Jika korupsi dapat diberantas, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih pesat, karena anggaran dan investasi akan lebih efektif dalam menciptakan iklim bisnis yang makin sehat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat serta para investor,” sambungnya. 

    Sebagai komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi, lanjut Budi Gunawan, Kemenko Polkam bersama jaksa agung, kapolri, beberapa kementerian dan lembaga terkait telah membentuk  desk pencegahan tindak pidana korupsi, dan perbaikan tata kelola sejak 4 November 2024.

    “Desk ini bertujuan untuk mengoordinasikan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat tata kelola pemerintah agar lebih transparan, dan akuntabel, serta memastikan sinergi antara lembaga penegak hukum dan lembaga terkait sehingga dapat berjalan semakin efektif dan mencapai target,” ujarnya. 

    Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di gedung KPK dihadiri sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga negara di antaranya Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, para pimpinan KPK, dan lainnya. 

    Tema Hari Antikorupsi Sedunia 2024 adalah “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”.

  • Soroti LHKPN Pejabat, Ketua KPK Endus Adanya Indikasi Suap dan Gratifikasi

    Soroti LHKPN Pejabat, Ketua KPK Endus Adanya Indikasi Suap dan Gratifikasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyoroti laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) para pejabat selaku wajib lapor. Menurutnya, masih ada indikasi dugaan suap dan gratifikasi yang terendus dari LHKPN para pejabat.

    “Pemeriksaan LHKPN masih menemukan indikasi penerimaan suap dan gratifikasi,” kata Nawawi saat memberikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Nawawi menyampaikan, upaya pencegahan korupsi dilakukan KPK sebagaimana amanat Undang Undang 19 Tahun 2019. Salah satu upaya yang dilakukan, yakni melalui pendaftaran serta pemeriksaan LHKPN. Hanya saja, dia menyoroti soal kebenaran LHKPN para pejabat.

    “Namun, kebenaran isi laporan masih memprihatinkan,” ujar Nawawi.

    Oleh sebab itu, Nawawi meminta kementerian maupun lembaga menaruh atensi serius terhadap penyampaian LHKPN. Menurutnya, penyampaian LHKPN merupakan bentuk pertanggungjawaban pejabat ke masyarakat.

    “Kami mendorong berbagai instansi menjadikan LHKPN sebagai instrumen penting dalam pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat dalam bentuk penyampaian LHKPN yang benar-benar isinya dan sesuai dengan kenyataannya,” ungkap Nawawi.

  • Penjual Es Teh Menangis Minta Presiden Prabowo Tolak Pengunduran Diri Gus Miftah

    Penjual Es Teh Menangis Minta Presiden Prabowo Tolak Pengunduran Diri Gus Miftah

    Jakarta, Beritasatu.com – Sunhaji, penjual es teh menangis minta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. 

    “Saya Sunhaji, saya menyayangkan Gus Miftah mundur dari kabinet, saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan,” kata Sunhaji penjual es teh sambil menangis dikutip di media sosial dipantau Beritasatu.com, Senin (9/12/2024).

    Sunhaji, berharap Gus Miftah tetap di kabinet. “Saya mohon Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah,” kata Sunhaji, penjual es teh sambil terus menangis.

    Gus Miftah sebelumnya secara resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatan utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pengunduran diri ini disampaikan Gus Miftah di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji yang ia asuh di Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (6/12/2024) siang.

    Sementara Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keputusan Gus Miftah mundur dari jabatannya. Menurut Prabowo, keputusan Gus Miftah adalah tindakan bertanggung jawab dan kesatria mengingat jarang di Indonesia orang yang bersalah mengundurkan diri.

    “Saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Beliau sadar salah ucap. Beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri,” jelas Prabowo kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (6/12/2024) malam.

    Prabowo menyampaikan, keputusan Gus Miftah mundur dari jabatannya sangat jarang terjadi di Indonesia. Ia sangat menghargai keputusan pendakwah tersebut. “Saya kira di Indonesia, jarang orang merasa salah bertanggung jawab dan mengundurkan diri ya, jadi kita hargai yang itu,” imbuh Prabowo.

    Sunhaji, penjual es teh warga Dusun Gesari, Desa Banyusari, Grabag, Magelang yang terus menangis saat minta Gus Miftah di kabinet, sudah mendapatkan banyak donasi.

  • Hari Antikorupsi Sedunia 2024, Menko Polkam Wakili Presiden Prabowo Beri Sambutan

    Hari Antikorupsi Sedunia 2024, Menko Polkam Wakili Presiden Prabowo Beri Sambutan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menko Polkam Budi Gunawan mewakili Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pidato sambutan pada pembukaan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron masih berharap Presiden Prabowo hadir dalam Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di KPK. Namun, sampai sekarang Prabowo belum hadir. “Mudah-mudahan kita berharap presiden akan hadir,” katanya kepada wartawan.

    Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di KPK yang disiarkan langsung di BTV sudah dimulai.  Menko Polkam Budi Gunawan sudah hadir untuk mewakili Presiden Prabowo.

    Saat ini sejumlah menteri dan wakil Menteri Kabinet Merah Putih sudah berada di lokasi acara di antaranya Menko Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menkomdigi Meutya Hafid, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, dan sejumlah kepala lembaga pemerintah. 

    Kemudian hadir juga Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, para pimpinan KPK, dan sejumlah hadirin para undangan Hari Antikorupsi Sedunia 2024.

  • PPN 12 Persen Khusus Barang Mewah, Ekonom: Rakyat Kecil akan Tetap Tanggung Beban

    PPN 12 Persen Khusus Barang Mewah, Ekonom: Rakyat Kecil akan Tetap Tanggung Beban

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menyatakan pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN)12 persen hanya pada barang-barang mewah. Meski begitu, dampak kenaikan tarif pajak tersebut dinilai tetap akan membebani masyarakat berpenghasilan menengah hingga rendah alias rakyat kecil.

    “Peningkatan tarif PPN untuk barang mewah, meskipun secara langsung menyasar kelompok ekonomi atas, juga akan memberikan dampak yang merambat ke kelompok masyarakat menengah dan kecil,” ungkap ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (8/12/2024).

    Achmad menjelaskan, dampak kebijakan PPN 12 persen ini akan dirasakan oleh kelompok ekonomi kecil melalui mekanisme ekonomi “spill over effect”, yakni ketika harga barang-barang mewah mengalami kenaikan, biaya hidup secara keseluruhan juga meningkat.

    “Misalnya, kenaikan tarif PPN pada kendaraan bermotor mewah dapat memengaruhi biaya logistik dan transportasi barang kebutuhan pokok. Akhirnya, konsumen dari semua lapisan ekonomi harus membayar harga yang lebih tinggi untuk barang kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.

    Selain itu, Achmad menuturkan, kelompok kecil juga sering kali bekerja di sektor-sektor yang mendukung konsumsi barang mewah. Ketika permintaan barang mewah menurun akibat PPN 12 persen, pekerjaan mereka juga ikut terdampak.

    “Contohnya, pekerja di industri perhotelan, katering untuk acara-acara besar, atau bahkan pedagang kecil yang berjualan di sekitar kawasan mewah bisa kehilangan pendapatan jika konsumsi pada sektor ini menurun,” ungkapnya.

    Selanjutnya, tarif PPN 12 persen untuk barang mewah juga menciptakan risiko bagi kelompok menengah yang sedang berusaha meningkatkan taraf hidupnya.

    Menurut Achmad, kelompok menengah sering kali menjadi tulang punggung ekonomi nasional, tetapi mereka juga paling rentan terhadap kebijakan fiskal yang kurang memperhatikan dampak lanjutan.

    “Ketika harga barang yang dahulunya terjangkau oleh mereka menjadi lebih mahal, daya beli kelompok ini akan melemah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat mobilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi,” bebernya.

    Selain itu, kata Achmad, kelompok menengah sering kali menggunakan jasa atau produk yang berhubungan dengan barang mewah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

    “Dengan kenaikan tarif pajak, pengeluaran mereka untuk kebutuhan ini akan meningkat, mengurangi kapasitas mereka untuk menabung atau berinvestasi,” paparnya terkait PPN 12 persen barang mewah.