Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Presiden Prabowo Rencanakan Berkantor di IKN pada Agustus 2028

    Presiden Prabowo Rencanakan Berkantor di IKN pada Agustus 2028

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memindahkan kantornya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus 2028. Rencana ini menjadi bagian dari target besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik yang lengkap dengan tiga ranah utama eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan perintah ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo. 

    “Waktu beliau menunjuk saya, memang diharapkan 2028 bisa ke sana. Saat ini, kami sedang menyelesaikan ekosistem untuk yudikatif dan legislatif. Tahun ini baru disiapkan kantor dan hunian untuk Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), serta DPR, MPR, dan DPD,” ujar AHY di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/12/2024). 

    Pemerintah menargetkan pembangunan kantor untuk ranah legislatif dan yudikatif dimulai pada 2025 dan rampung pada 2027. 

    Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan Presiden Prabowo ingin memastikan fungsi utama IKN sebagai ibu kota politik tercapai sepenuhnya.

    “Artinya, ada kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif di sana. Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan, dan jika tidak ada kendala pada 2028 atau paling lambat 2029, IKN sudah bisa menjalankan fungsinya sebagai ibu kota politik,” kata Hasan melalui keterangan tertulis.

  • Menkum: Pelayanan Berbasis Elektronik Ditjen AHU Selaras dengan Komitmen Presiden Prabowo

    Menkum: Pelayanan Berbasis Elektronik Ditjen AHU Selaras dengan Komitmen Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai pelayanan berbasis elektronik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sudah selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, komitmen Presiden Prabowo untuk mengoptimalkan regulasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    “Presiden secara khusus menginstruksikan Kemenkum untuk mengkaji ulang seluruh regulasi, termasuk yang terkait dengan tugas Ditjen AHU,” ujarnya saat menghadiri pembukaan rapat kerja teknis layanan AHU di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Terkait hal itu, Agtas meminta Ditjen AHU segera mempercepat pelayanan terintegrasi melalui sistem digitalisasi. Saat ini, Ditjen AHU memiliki 153 layanan dengan 72 yang sudah bisa diakses publik melalui sistem elektronik atau digital.

    “Saya berharap bahwa semua layanan-layanan yang kurang lebih 153 itu bisa dilaksanakan,” imbuhnya.

    Menurut Agtas, saat ini layanan berbasis elektronik yang sudah ada di Ditjen AHU berjalan dengan baik. Kekurangan layanan yang belum berbasis elektronik, nantinya segera dibuat dengan memfokuskan anggaran ke bagian teknologi informasi yang ada di Ditjen AHU.

    “Pelayanan yang sudah baik harus kita tingkatkan, sedangkan yang masih belum optimal harus segera diperbaiki,” tegas dia.

    Terkait perizinan badan usaha, lanjut Agtas, pihaknya melalui Ditjen AHU akan melakukan terobosan dengan berkolaborasi melalui sistem online single submission (OSS). Menurut dia, hal tersebut akan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

    “Orang mendaftarkan sebuah perizinan lewat OSS di Kementerian Investasi Itu akan langsung ter-connected. Jadi, Kementerian Investasi itu langsung otomatis bisa mengecek ini perusahaannya seperti apa, badan hukumnya sudah jadi atau belum. Itu pasti langsung terkoneksi,” ungkap dia terkait Ditjen AHU.

    Agtas menegaskan, kewenangan Ditjen AHU juga perlu ditambah meliputi verifikasi perpindahan warga negara asing (WNA), agar tidak dimanfaatkan oknum yang terlibat hukum. Selama ini, kata dia, pihaknya selalu melakukan pemeriksaan silang kepada Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, tetap diperlukan aturan tambahan agar pihaknya bisa melakukan pemeriksaan detail terhadap pemohon lewat kedutaan besar.

    “Ini buat jaga-jaga saja supaya jangan kita jadi menerima warga negara yang sesungguhnya menjadi masalah (pelaku tindak kejahatan) di negaranya mereka,” ungkapnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) AHU Widodo menyatakan sepanjang 2024, Ditjen AHU telah mencatat berbagai pencapaian strategis, baik internasional maupun regional.

    “Ditjen AHU sukses menjadi tuan rumah dua pertemuan tingkat ASEAN, serta memimpin negosiasi penting dengan Polandia untuk perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA),” jelasnya.

    Tidak hanya itu, Widodo menambahkan, Ditjen AHU telah berperan dalam naturalisasi sejumlah atlet sepak bola yang diharapkan memperkuat Timnas Indonesia. Widodo menyampaikan, pada tingkat regional, Ditjen AHU memfasilitasi forum antikorupsi yang didukung PBB dan mitra internasional, sekaligus menyita aset terkait kasus Bank Century senilai lebih dari US$ 6,1 juta dan GBP 662.500 dari Hong Kong dan Jersey.

    “Pada aspek inovasi, Ditjen AHU baru-baru ini meluncurkan layanan pencatatan kewirausahaan sosial berbasis SDGs melalui AHU Online, mendorong perusahaan untuk mendukung tujuan sosial yang berkelanjutan,” pungkas Widodo.

  • Korupsi Rugikan Warga, Bima Arya Dorong Kepala Daerah Tonton Film Ini

    Korupsi Rugikan Warga, Bima Arya Dorong Kepala Daerah Tonton Film Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak para kepala daerah dan jajaran pemerintah untuk menyaksikan film Nyanyi Sunyi Dalam Rantang yang menggambarkan kondisi di masyarakat. Alasannya, korupsi dan gratifikasi yang dilakukan elite merugikan dan berdampak besar bagi masyarakat.

    Bima Arya Sugiarto menyampaikan hal itu seusai menyaksikan penayangan khusus film Nyanyi Sunyi Dalam Rantang di Djakarta Theater XXI Jakarta, Senin (9/12/2024). Dia menilai film itu menggambarkan dampak korupsi dan gratifikasi ke masyarakat serta kegagalan penegakan hukum di Indonesia.

    “Cerita di film tadi betul-betul realistis dengan kondisi yang ada dan menggambarkan korupsi atau gratifikasi yang dilakukan oleh elite dampaknya itu besar buat warga pada umumnya,” kata Bima.

    Disebutkan, film ini seharusnya ditonton pejabat seperti bupati, wali kota, hingga gubernur biar mengetahui benar bahwa dampaknya sangat besar merugikan. Dia akan mendorong agar film ini disaksikan para pejabat daerah.

    Film Nyanyi Sunyi Dalam Rantang merupakan proyek yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bersama sutradara Garin Nugroho untuk merayakan Hari Antikorupsi se-dunia yang selalu diperingati pada 9 Desember.

    Selain merayakan Hari Antikorupsi se-dunia, perilisan film Nyanyi Sunyi Dalam Rantang diharapkan dapat menjadi media alternatif untuk menyuarakan pentingnya mencegah korupsi sistemik dari hulu ke hilir. Dengan begitu, tidak hanya masyarakat yang teredukasi melalui film tersebut, tetapi juga pihak pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

    “Ini kan sindiran buat stranas (PK), sindiran buat kita semua yang ada di sini, yang tersindir itu banyak,” papar Bima.

    Menurutnya, film Nyanyi Sunyi Dalam Rantang dapat menjadi media edukasi sekaligus kajian untuk mengawal sejumlah kasus korupsi dan penegakan hukum di Indonesia.

    “Ini kan kisah nyata. Jadi membangkitkan public curiosity dan target yang diharapkan dalam film ini merupakan edukasi di bidang law and forcement,” ucap Bima.

    “Saya akan diskusikan dengan teman-teman di Kemendagri termasuk dengan Pak Menteri sejauh mana film Nyanyi Sunyi Dalam Rantang bisa disaksikan oleh pejabat-pejabat daerah,” sarannya.

  • Menpora: Gerakan Indonesia Bugar Mencakup Penambahan Jam Olahraga di Sekolah

    Menpora: Gerakan Indonesia Bugar Mencakup Penambahan Jam Olahraga di Sekolah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyatakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bakal meluncurkan gerakan Indonesia Bugar bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Gerakan Indonesia Bugar mencakup penambahan jam olahraga dan jam gerak di sekolah.

    Dito Ariotedjo menuturkan Presiden Prabowo Subianto memantau perkembangan dari program yang dicanangkan Kemenpora. Hal ini disampaikan Dito seusai menghadiri ratas bersama Presiden Prabowo dan para menteri yang berada di bawah koordinasi Menko PMK.

    “Khususnya ini kita akan meluncurkan gerakan Indonesia Bugar, Ayo Gerak bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di dalamnya kebijakan terkait penambahan jam olahraga dan jam gerak, ekstrakulikuler olahraga, dan juga gerakan dasar senam akan dikembalikan juga. Pak Presiden sangat menginginkan hal itu,” bebernya di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Menpora Dito Ariotedjo menjelaskan program ini akan memacu siswa dan siswi untuk kembali bergerak dan berolahraga. Presiden Prabowo, kata Dito, menargetkan program ini bisa berjalan minimal satu jam per hari. Hanya saja penerapannya akan dilakukan secara bertahap.

    “Pertama yang akan kita galakkan adalah bagaimana memacu para siswa, siswi ini kembali bergerak dan juga jam olahraga ditingkatkan dan membudayakan olahraga makin banyak lagi,” katanya.

    “Tadi bapak Presiden bahkan menginginkan per hari minimal bisa 1 jam targetnya, tetapi akan kita lakukan secara bertahap,” tambah Dito.

    Perihal olahraga apa yang bakal dimasifkan tersebut, Dito menyampaikan akan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk gerakan senam untuk anak-anak sekolah. Program ini diharapkan mampu membentuk bibit arlet sejak dini.

    “Mungkin kita padukan dengan kebutuhan dasar senam gimnastik. Jadi ini sekaligus bagaimana membentuk bibit-bibit atlet sejak dini, dari tingkat pendidikan paling bawah,” ucap Menpora Dito Ariotedjo.

  • Klaim Tak Ada Hambatan, Kortastipidkor Belum Berencana Ambil Alih Kasus Firli Bahuri

    Klaim Tak Ada Hambatan, Kortastipidkor Belum Berencana Ambil Alih Kasus Firli Bahuri

    Jakarta, Beritasatu.com – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri belum berencana mengambil alih kasus dugaan pemerasan mantan Ketua KPK Firli Bahuri terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Alasannya, kasus tersebut dianggap belum ada hambatan.

    “Wacana penarikan itu kita lihat kalau memang ada hambatan,” kata Kakortastipidkor Polri, Brigjen Pol Cahyono Wibowo kepada wartawan, Senin (9/12/2024).

    Cahyono menyebut, hingga saat ini penanganan kasus Firli masih berjalan normal. Dia tak menampik berkas kasus tersebut belum dinyatakan lengkap atau P21.

    Namun, menurut Cahyono, hal tersebut tak menjadi dasar kasus dugaan pemerasan Firli Bahuri kepada SYL mengalami hambatan. “Berjalan tidak ada hambatan sama sekali hanya tinggal memenuhi P-19 itu saja,” katanya.

    “Kemarin kan masih ada penundaan pemanggilan karena ada alasan tertentu sebagaimana yang disampaikan kuasa hukum Firli Bahuri,” sambung Cahyono.

    Lebih lanjut, saat disinggung terkait koordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskannya, Cahyono mengaku Kortastipidkor hanya menjadi pembina dalam kasus tersebut.

    “Kortas ini kalau pada wilayah sifatnya hanya pembina fungsi. Bagaimana dengan temen-temen di wilayah. Kalau kita bicara struktural kan ada di bawah kapolda Metro Jaya. Makanya kami hanya pembina teknis saja seperti itu,” ungkapnya terkait penanganan kasus Firli Bahuri.

  • Kerugian Negara Rp 300 Triliun Jadi Alasan Pemberat Harvey Moeis Dituntut 12 Tahun Penjara

    Kerugian Negara Rp 300 Triliun Jadi Alasan Pemberat Harvey Moeis Dituntut 12 Tahun Penjara

    Jakarta, Beritasatu.com – Suami dari selebritas Sandra Dewi, Harvey Moeis dituntut 12 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar atas kasus korupsi tata niaga timah dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan hal yang memberatkan Harvey adalah karena perbuatannya telah merugikan negara sebesar Rp 300 Triliun.

    “Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, yaitu sejumlah Rp 300 triliun,” kata jaksa saat membacakan pertimbangan tuntutan kepada Harvey Moeis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat (Tipidkor), Senin (9/12/2024).

    Selain itu, jaksa mengatakan pertimbangan memberatkan lainnya adalah perbuatan Harvey tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kemudian, Harvey juga memperoleh keuntungan sebesar Rp 210 miliar.

    Harvey juga disebut berbelit-belit dalam memberikan keterangan. “Perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp 210 miliar. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan persidangan,” ujar jaksa terkait Harvey Moeis.

    Sementara itu, hal yang meringankan adalah karena Harvey belum pernah dihukum. Harvey dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor  8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ke-1 KUHP.

    Sebagai informasi, Harvey yang mewakili PT Refined Bangka Tin, diduga melakukan kerja sama ilegal dengan PT Timah, BUMN di sektor pertambangan. Jaksa mengungkapkan Harvey memanfaatkan smelter untuk memurnikan timah dari tambang ilegal milik PT Timah.

    Sebagian keuntungan diduga disisihkan dengan dalih program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Total kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan Harvey Moeis  mencapai Rp 420 miliar.

  • Kerugian Negara Rp 300 Triliun Jadi Alasan Pemberat Harvey Moeis Dituntut 12 Tahun Penjara

    Harvey Moeis Dituntut 12 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Tersangka kasus korupsi timah, Harvey Moeis, mendapat tuntutan hukuman 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar. Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menuntut agar Harvey membayar uang pengganti sebesar Rp 1 miliar.

    “Menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun, dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,” kata jaksa dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), pada Senin (9/12/2024).

    Tidak hanya pidana penjara, Jaksa juga menuntut agar Harvey membayar uang pengganti sebesar Rp 1 miliar, yang harus dilunasi paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apabila Harvey tidak dapat membayar uang pengganti tersebut, Jaksa mengancam akan melelang harta benda milik terdakwa.

    Jika hasil lelang tidak mencukupi, Harvey akan dikenai pidana tambahan.

    Harvey Moeis dituntut 12 tahun penjara setelah dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ke-1 KUHP.

    Sebagai informasi, Harvey Moeis yang mewakili PT Refined Bangka Tin, diduga melakukan kerja sama ilegal dengan PT Timah, BUMN sektor pertambangan. Jaksa mengungkapkan bahwa Harvey memanfaatkan smelter untuk memurnikan timah dari tambang ilegal milik PT Timah.

    Sebagian keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut diduga disisihkan dengan dalih program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Total kerugian negara akibat praktik ini mencapai Rp 420 miliar.

    Jaksa juga menuduh Harvey menggunakan uang hasil kejahatan untuk memperkaya diri dan untuk berbagai keperluan pribadi, termasuk mentransfer dana kepada istrinya, artis Sandra Dewi, serta asistennya, Ratih Purnamasari. Rekening atas nama Ratih diduga digunakan untuk kebutuhan rumah tangga Harvey dan Sandra.

    Sebagian besar uang tersebut juga digunakan untuk membeli barang mewah, termasuk 88 tas bermerek, 141 perhiasan, properti dan aset di luar negeri, serta mobil mewah seperti Mini Cooper, Porsche, Lexus, dan Rolls Royce. Dari seluruh tuduhan itu, jaksa kemudian menuntut Harvey Moeis 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar.

  • Sidang Tuntutan Harvey Moeis, Jaksa Bacakan Bukti Timah Ilegal dan Pertemuan dengan Petinggi PT Timah

    Sidang Tuntutan Harvey Moeis, Jaksa Bacakan Bukti Timah Ilegal dan Pertemuan dengan Petinggi PT Timah

    Jakarta, Beritasatu.com – Sidang tuntutan terhadap Harvey Moeis, Senin (9/12/2024) yang sebelumnya sempat tertunda selama empat jam, akhirnya dimulai sekitar pukul 16.00 WIB. Dalam sidang ini, jaksa membacakan bukti-bukti yang mengungkapkan pembelian timah ilegal hingga kronologi pertemuan dengan petinggi PT Timah.

    Sidang ini menandai dimulainya proses tuntutan terhadap Harvey Moeis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang juga dihadiri oleh beberapa saksi.

    Namun, tidak semua 77 saksi yang terdaftar hadir dalam persidangan yang digelar pada 9 Desember tersebut. Selain saksi, sebanyak 12 ahli juga dijadwalkan untuk memberikan pendapat mereka terkait kasus ini.

    Jaksa menguraikan sejumlah rincian penting terkait kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis, termasuk pertemuan dengan petinggi PT Timah serta pengusaha smelter di kawasan Gunawarman, Jakarta.

    Beberapa bank yang terlibat dalam transaksi dengan Harvey Moeis juga disebutkan, bersama dengan nominal pembelian bijih timah ilegal dan fakta-fakta lainnya yang mendalami dugaan korupsi tersebut.

    Pada pukul 17.39 WIB, Majelis Hakim memutuskan untuk memberi jeda sidang. Sidang tuntutan Harvey Moeis kemudian dilanjutkan pada pukul 19.00 WIB.

  • Menag Nasaruddin Umar Targetkan Masjid Negara IKN Bisa Digunakan Salat Idulfitri 2025

    Menag Nasaruddin Umar Targetkan Masjid Negara IKN Bisa Digunakan Salat Idulfitri 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa Masjid Negara yang dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan dapat menjadi salah satu masjid kebanggaan Indonesia. Direncanakan, masjid ini akan mulai beroperasi saat pelaksanaan salat Idulfitri tahun depan.

    “Kami berharap masjid ini bisa digunakan untuk salat Idulfitri tahun depan. Ini akan menjadi salah satu masjid kebanggaan kita,” ujar Menag Nasaruddin di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Nasaruddin juga menambahkan bahwa Masjid Negara IKN akan memiliki sosok imam besar.

    “Tentu, ada imam besar di masjid ini,” katanya.

    Menurut keterangan dari pejabat Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hariqo Wibawa Satria, masjid ini dirancang untuk menampung hingga 60.000 jamaah. Proyek pembangunan masjid saat ini masih berada pada tahap pertama, yang mencakup pembangunan bangunan utama masjid dengan empat lantai, dua lantai mezanin, serta pelataran dua lantai yang akan digunakan sebagai area serbaguna dan parkir.

    Pada tahap awal, masjid ini direncanakan untuk dapat menampung sekitar 29.000 jamaah.

    Pada kesempatan yang sama, Menag Nasaruddin menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, yang membahas berbagai hal, termasuk koordinasi terkait masalah keagamaan, haji, dan pesantren. Menurut Nasaruddin, persiapan untuk pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar.

    “Alhamdulillah, semua persiapan haji sudah berjalan dengan baik,” ujarnya.

  • Prabowo Tegaskan Swasembada Pangan Kunci Pengendalian Inflasi

    Prabowo Tegaskan Swasembada Pangan Kunci Pengendalian Inflasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai kunci utama pengendalian inflasi pada masa depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada rapat koordinasi pengendalian inflasi 2024 di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Prabowo mendorong terciptanya swasembada pangan hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan, sesuai dengan kearifan lokal bangsa. “Kuncinya sekali lagi adalah swasembada pangan dalam arti yang luas dan menyeluruh. Dari dahulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan, tiap desa. Jadi inilah strategi besar kita,” bebernya.

    Selain itu, Presiden Prabowo mengapresiasi capaian inflasi nasional yang berhasil ditekan di bawah 3% meski di tengah ketidakpastian global. Hal ini, menurut Prabowo patut disyukuri.

    “Secara keseluruhan sebetulnya inflasi kita kondisi sekarang, saya kira sudah cukup bersyukur kita di bawah 3% inflasi. Saya kira sudah sesuatu yang prestasi,” kata Presiden Prabowo Subianto.

    Prabowo pun turut mengapresiasi langkah gerakan tanam serentak yang dijalankan di beberapa daerah. Langkah ini sejalan dengan strategi besar pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menuturkan optimismenya terhadap kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi dan global. Prabowo meminta semua pihak, terutama kementerian dan pemerintah daerah terus melanjutkan inovasi dalam pengendalian inflasi.

    “Laksanakan, teruskan. Kita bersyukur inflasi terkendali. Kita jaga terus. Namun, kuncinya nanti adalah produksi. Saya optimistis. Jadi kita buktikan kalau kita tanggap dan mendekati masalah dengan tanggung jawab, saya kira kita bisa atasi,” pungkas Presiden Prabowo Subianto.