Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Anggota Terbukti Bersalah, Keluarga Korban Penembakan Siswa SMK Minta Kapolres Semarang Dicopot

    Anggota Terbukti Bersalah, Keluarga Korban Penembakan Siswa SMK Minta Kapolres Semarang Dicopot

    Tangerang, Beritasatu.com – Keluarga GR, korban penembakan siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kota Semarang, Jawa Tengah, meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk mencopot Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar. Hal ini disebabkan oleh kelalaiannya karena anggotanya menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), yang akhirnya mengakibatkan kehilangan nyawa.

    Kuasa hukum keluarga korban Zainal Petir mengatakan, meskipun keluarga merasa lega dengan keputusan terkait anggota polisi Aipda RS yang dipecat dari kepolisian, tetapi belum sepenuhnya puas karena pernyataan kapolres tidak sesuai fakta.

    “Ya, kami merasa lega karena pelaku telah dipecat oleh PTDA setelah terbukti melakukan tindakan penggunaan senjata secara sewenang-wenang. Namun, kami belum sepenuhnya puas karena kapolres memberikan pernyataan tidak sesuai fakta,” ucapnya saat wawancara eksklusif di BTV, Selasa (10/12/2024).

    Zainal pun meminta agar Kapolri Jenderal Listyo agar menindaklanjuti pernyataan yang disampaikan oleh kapolres Semarang dan meminta agar dia dicopot dari jabatannya.

    “Kapolres seharusnya tidak mundur, tetapi dicopot dari jabatannya,” ujarnya.

    Sementara, penasihat kapolri Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi mengatakan, apabila berbicara tentang pertanggungjawaban dalam kejadian penembakan tersebut, penggunaan senjata api oleh anggota yang tidak untuk membela diri atau orang lain jelas merupakan tindakan yang salah.

    “Sesuai dengan peraturan kapolri tentang penggunaan senjata api, penggunaannya hanya diperbolehkan jika ada ancaman nyata terhadap nyawa. Namun, dalam kejadian ini, tidak ada ancaman semacam itu. Yang terjadi adalah pelaku melihat seseorang sedang kejar-kejaran, lalu langsung menembak tanpa alasan yang sah,” ucap dia.

    Ia juga menyayangkan bahwa ekspose awal kasus penembakan siswa SMK di Semarang, yang dilakukan oleh Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar, menyebutkan bahwa kejadian tersebut merupakan bagian dari tawuran.

    “Saya sendiri telah memberikan teguran, karena jika ada anggota yang salah tembak, hal itu tidak boleh ditutupi. Apalagi di era media sosial seperti sekarang, transparansi sangat penting,” papar Aryanto.

    Ia menyebut, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar, sebagai pimpinan harus bertanggungjawab atas kelalaian anggotanya. Apalagi sejak awal kasus ini dirilis dengan informasi yang keliru, seolah-olah untuk menutupi kesalahan bawahannya. Kini, setelah terbukti ada pelanggaran fatal, Kapolres juga harus bertanggung jawab.

    “Paling tidak, dia harus mempertanggungjawabkan kematian korban akibat tindakan anggotanya yang menggunakan senjata api secara sembarangan,” ucapnya.

    Kelalaian penembakan siswa SMK di Semarang ini tidak hanya soal pelanggaran SOP, tetapi juga mencerminkan kelalaian kepemimpinan. “Sanksi terhadapnya harus diberikan, meskipun saya tidak tahu seberapa besar konsekuensinya. Yang jelas, dia harus bertanggung jawab atas tindakan bawahannya,” pungkasnya.

  • Jokowi Bakal Diundang ke Kongres Gerindra, Akan Diresmikan Jadi Kader?

    Jokowi Bakal Diundang ke Kongres Gerindra, Akan Diresmikan Jadi Kader?

    Solo, Beritasatu.com – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengunjungi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya, Sumber, Solo, Selasa (10/12/2024). Selain bersilaturahmi dan berbincang tentang pemerintahan, Muzani berencana mengundang Jokowi di kongres Gerindra pada Februari 2025. 

    “Saya mengatakan kepada beliau kalau Gerindra insyaallah akan menggelar kongres pada Februari 2025. Kami akan sampaikan (undangan) kepada beliau,” ujar Muzani seusai pertemuan, Selasa (10/12/2024). 

    Disinggung kemungkinan Jokowi masuk ke Gerindra, ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu tak memberikan jawaban yang jelas. 

    “Beliau merasa masa kepresidenan beliau selama 10 tahun memberikan pengabdian yang cukup maksimal kepada bangsa dan negara. Beliau minta agar itu kita anggap sebagai sesuatu bakti kepada bangsa dan negara. Kami paham itu semua,” ungkapnya. 

    Dikatakan Muzani, saat pertemuan di rumah Kertanegara antara Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi, partai Gerindra juga dilibatkan. Banyak hal yang dibicarakan dengan ayah kandung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    “Ya kita bicara kepada beliau tentang banyak hal.  Termasuk tentang pemerintahan, peluang-peluang pemerintahan di bidang ekonomi dan politik yang sekarang kondisinya sangat kondusif. Baik ekonomi politik dan pemerintahan,” ungkapnya. 

    “Inilah peluang yang bisa dimaksimalkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, dan kita semua harus bersatu untuk memanfaatkan agar pemerintahan ini bisa berjalan efektif dan maksimal bagi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia,” katanya. 

  • Urung Penuhi Panggilan KPK, Wali Kota Semarang Mbak Ita Minta Penjadwalan Ulang

    Urung Penuhi Panggilan KPK, Wali Kota Semarang Mbak Ita Minta Penjadwalan Ulang

    Jakarta, Beritasatu.com – Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) atau Mbak Ita urung memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (10/12/2024). Dia sejatinya hendak diperiksa terkait kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

    Selain Mbak Ita, KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri (AB), Ketua Gapensi Semarang Martono (M), dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa P Rachmat Utama Djangkar (PRUD). Hanya saja, mereka juga tidak memenuhi panggilan KPK. Keempatnya meminta penjadwalan ulang.

    “Iya sampai dengan terakhir per jam sekarang untuk saudari HGR dan tiga terperiksa lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Tessa belum membeberkan soal kapan keempatnya akan kembali dipanggil KPK. Dia juga irit bicara soal alasan ketidakhadiran mereka.

    Wali Kota Semarang Mbak Ita di lain sisi telah mengajukan praperadilan karena tak terima ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Soal itu, Tessa menekankan pemanggilan pihak tertentu oleh KPK bisa dilakukan di tengah praperadilan.

    “Untuk pemanggilan ulang nanti kita serahkan kewenangannya kepada penyidik. Tentunya praperadilan itu merupakan satu upaya hukum yang berbeda dari penyidikan. Jadi bila penyidik merasa pemanggilan itu akan dilakukan pada saat praperadilan masih berjalan, tentu itu dimungkinkan. Namun, nanti kita kembalikan kepada penyidik,” ungkap Tessa.

    Terkait kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. KPK sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada para tersangka dalam kasus dimaksud.

    Sementara itu, KPK telah mencegah sejumlah pihak ke luar negeri terkait penyidikan dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Terkait pencegahan tersebut, KPK sudah menerbitkan surat keputusan melarang mereka pergi ke luar negeri.

    “Tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama empat orang, yaitu dua orang dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

    Dari KPK belum mengumumkan secara resmi identitas para pihak yang dicegah ke luar negeri terkait penyidikan dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Namun, dari informasi yang dihimpun, para pihak yang dicegah KPK ke luar negeri, yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Kota Semarang, Martono, dan swasta, Rahmat U Djangkar.

  • Presiden Prabowo Subianto Serahkan DIPA dan Luncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0

    Presiden Prabowo Subianto Serahkan DIPA dan Luncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 dalam acara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga meluncurkan Katalog Elektronik versi 6.0, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan APBN 2025 dirancang dalam situasi transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024. “Dalam penyusunan APBN 2025, pemerintah dan DPR telah berkoordinasi dengan presiden terpilih untuk memastikan program prioritas pembangunan dapat diakomodasi secara optimal,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto, menyoroti pentingnya pengembangan Katalog Elektronik versi terbaru. Sistem baru ini, menurutnya, memungkinkan seluruh proses mulai dari pemesanan hingga pembayaran dan pengiriman, terintegrasi dalam satu platform.

    “Fitur ini juga memudahkan pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa,” jelas Luhut.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi sambil tetap berfokus pada efisiensi belanja negara. “APBN 2025 dirancang untuk mendukung transformasi Indonesia menuju negara maju dan sejahtera. Namun harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan sejumlah pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.

  • Kompolnas Apresiasi Kemajuan Reformasi Polri dalam Penguatan HAM dan Pemberantasan Korupsi

    Kompolnas Apresiasi Kemajuan Reformasi Polri dalam Penguatan HAM dan Pemberantasan Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM), Selasa (10/12/2024), Komisioner Kompolnas Gufron Mabruri menyampaikan pandangannya terkait proses dan agenda reformasi Polri. Gufron menyoroti kemajuan sekaligus tantangan yang masih dihadapi institusi Polri dalam meningkatkan profesionalitas dan humanisme dalam penegakan hukum.

    Menurut Gufron, sejak tahun 1997, terdapat banyak capaian positif dalam agenda Reformasi Polri, khususnya dalam hal HAM. Beberapa pencapaian yang patut diapresiasi antara lain, seperti peningkatan humanisme di mana Kompolnas menilai Polri menjadi lebih humanis dalam pendekatan penegakan hukum.

    Kemudian dengan adanya Peraturan Kapolri terkait HAM (Perkap HAM) sebagai acuan internal. Selain itu pendidikan dan pelatihan HAM dengan materi HAM telah menjadi bagian penting dalam pendidikan anggota Polri.

    Gufron juga mengapresiasi terobosan yang dilakukan di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. “Transformasi unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi direktorat di Mabes Polri. Langkah ini sangat relevan mengingat meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Gufron terkait reformasi Polri.

    “Harapannya, direktorat dan unit ini dapat dibentuk di semua Polda, Polres, hingga Polsek untuk memperluas jangkauan pelayanan,” lanjut kepala Kompolnas.

    Selain itu pembentukan korps tindak pidana korupsi (Kortas Tipikor) dinilai Kompolnas menjadi inovasi strategis dalam memberantas korupsi. Gufron berharap sinergi antara Polri dan lembaga penegak hukum lainnya semakin kuat untuk mengatasi masalah korupsi secara efektif.

    Meskipun banyak kemajuan, Gufron menegaskan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam reformasi Polri. Salah satunya adalah memastikan tidak adanya impunitas bagi anggota yang melanggar aturan.

    Kapolri telah menunjukkan langkah tegas dalam menangani kasus kekerasan oleh oknum polisi. Contoh nyata terlihat dalam penanganan kasus Solok Selatan dan Semarang, di mana pelanggaran langsung diproses sesuai hukum. “Kompolnas akan terus memonitor dan mengawasi penanganan kasus pelanggaran untuk memastikan transparansi dan keadilan,” ujar Gufron mengenai reformasi Polri ini.

  • Hari HAM Sedunia, Setara Institute Minta Pemerintah Serius Tangani Kasus Intoleransi

    Hari HAM Sedunia, Setara Institute Minta Pemerintah Serius Tangani Kasus Intoleransi

    Jakarta, Beritasatu.com – Memperingati hari HAM sedunia, Setara Institute meminta pemerintah serius menangani kasus intoleransi. Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, ada sejumlah catatan terkait kasus intoleransi.

    Catatan pertama, yakni stagnansi dalam perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). “Setara Institute mencatat angka pelanggaran KBB masih tergolong cukup tinggi, yaitu 217 peristiwa dengan 329 tindakan pada 2023,” kata Halili dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).

    Selanjutnya, kata Halili yakni terkait dugaan keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penolakan pembangunan rumah ibadah. “Ketiga, masih adanya 71 regulasi daerah yang intoleran terhadap kelompok agama dan kepercayaan tertentu,” ungkapnya.

    Selain itu, Halili juga menyoroti belum optimalnya tiga unsur kepemimpinan pembangunan ekosistem toleransi, yakni kepemimpinan politik, kepemimpinan birokratik, dan kepemimpinan sosial.

    “Hal ini ditandai dengan adanya favoritisme kebijakan, pembiaran atas diskriminasi, dan tindakan intoleran seperti menolak kegiatan ibadah,” katanya.

    Menurut Halili, pihaknya telah menyerahkan dokumen rencana Ppembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mengatasi permasalahan intoleransi tersebut ke Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam dokumen tersebut, ada delapan strategi dan 25 aksi guna menjawab empat isu strategis dalam pembangunan ekosistem toleransi umat beragama/berkeyakinan. 

    “Dokumen ini diselaraskan dengan salah satu arah pembangunan dalam RPJPN serta Cita ke-8 dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk peningkatan toleransi, yang dapat mendukung harmonisasi pembangunan daerah untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut dan mencegah kasus intoleransi,” tambah Halili.

  • Bertemu Muzani di Kediaman, Ini yang Dibahas Jokowi

    Bertemu Muzani di Kediaman, Ini yang Dibahas Jokowi

    Solo, Beritasatu.com – Ketua MPR yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (10/12/2024). Pertemuan berlangsung sekitar satu jam.

    Muzani mengatakan kedatangannya untuk bersilaturahmi dengan Jokowi. Selama pertemuan tertutup tersebut ia mengaku banyak sekali hal yang dibahas.

    “Hari ini kami bersilaturahmi dengan Presiden ke-7 Pak Joko Widodo dan alhamdulillah kami bisa diterima dengan beliau. Kami bersyukur bisa minum teh dengan beliau di rumah beliau dalam kondisi beliau santai untuk berbincang sesuatu yang ringan-ringan,” ujarnya kepada awak media seusai bertemu dengan Jokowi.

    Muzani menambahkan, selain membahas hal yang ringan, politisi Partai Gerindra itu juga mengaku sempat membahas sejumlah hal yang sedang hangat dan cukup serius. Salah satunya, soal pandangan Jokowi terhadap peluang pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

    “Beliau banyak menyampaikan pandangan kepada kami tentang hal-hal ke depan yang sangat penting bagi opportunity, peluang bagi pemerintahan ke depan, dan kondisi-kondisi politik yang bisa dijadikan momentum bagi pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan, terutama bagi pembangunan ekonomi ke depan,” bebernya.

    Dalam perbincangan tersebut, Muzani mengungkapkan, bahwa Jokowi masih sangat perhatian terhadap pembangunan ekonomi untuk Indonesia yang lebih baik pada masa mendatang.

    “Kami berterima kasih atas konsentrasi dan perhatian Pak Jokowi yang begitu besar kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran yang terus menerus beliau perhatikan sampai hari ini. Kami bicara banyak hal tentang peluang-peluang pemerintahan pada bidang ekonomi dan politik yang kondisinya saat ini menurut beliau sangat kondusif, baik ekonomi, politik dan pemerintahan,” urainya.

    “Inilah peluang yang bisa kita maksimalkan Pemerintahan Prabowo-Gibran dan kita semua harus bersatu untuk memanfaatkan agar pemerintahan ini bisa berjalan efektif dan maksimal bagi kepentingan bangsa dan rakyat indonesia,” tambah Muzani.

    Sementara itu, saat ditanya apakah keduanya sempat membahas mengenai adanya rencana Jokowi bergabung Gerindra, Muzani tak memberikan jawaban pasti. Ia hanya menyampaikan rencana Kongres Partai Gerindra yang digelar pada Februari 2025.

    “Kalau soal masuk Gerindra beliau menyampaikan selama masa kepresidenan beliau selama 10 tahun memberikan pengabdian yang cukup maksimal kepada bangsa dan negara. Beliau meminta agar itu dianggap sebagai bakti kepada bangsa dan negara dan kami paham itu semua,” ungkapnya.

    Sementara itu, Jokowi mengakui banyak hal yang dibahas dalam pertemuan sekitar satu jam tersebut. “Ya tadi saya berbicara yang ringan-ringan terkait dengan ekonomi, politik. Namun, kita patut bersyukur bahwa kondisi politik dan ekonomi negara kita sangat baik,” pungkas Jokowi.

  • Ibu dan Bayi Disekap di Kandang Anjing, Sahroni: Hukum Berat Semua Pelaku!

    Ibu dan Bayi Disekap di Kandang Anjing, Sahroni: Hukum Berat Semua Pelaku!

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta polisi khususnya jajaran Polda Bangka Belitung (Babel) untuk mengusut tuntas dan menghukum berat semua pelaku yang terlibat dalam kasus ibu N (22) dan bayi N (1,5) disekap di kandang anjing di Babel. Menurut Sahroni, tindakan tersebut sangat keji dan tidak boleh dibiarkan.

    “Pokoknya semua yang terlibat penyekapan ini harus diproses dan dipidana, bahkan yang sekedar mengetahui. Karena berarti dia membiarkan adanya kejahatan kemanusiaan yang terjadi di perusahaan tersebut,” ujar Sahroni kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).

    Sahroni bahkan mendorong pihak kepolisian untuk turut menyelidiki dugaan keterlibatan perusahaan dalam kasus ibu dan bayi disekap di kandang anjing. Kandang anjing tempat penyekapan kedua korban, kata Sahroni, milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Payung Mitrajaya Mandiri (PMM) di Kabupaten Bangka. 

    “Kejadian ini merupakan kelalaian fatal yang berujung pelanggaran HAM, perusahaan harus mempertanggungjawabkan itu. Masa iya SOP perusahaan ngaco seperti itu, sampai bayi ikut dikurung segala. Sangat tidak manusiawi,” tegas Politikus Nasdem.

    Sahroni juga mengapresiasi pihaknya kepolisian yang sudah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ibu dan anak disekap di kandang anjing tersebut.

    “Apresiasi jajaran Polda Bangka Belitung yang gerak cepat menangani kasus ini. Namun tak hanya sampai situ, saya harap pihak kepolisian bersama Pemda setempat juga turut menjatuhkan sanksi keras kepada pihak perusahaan,” imbuh dia.

    Diketahui, PT PMM melalui Legal Internal Perusahaan Tian Handoko, membantah karyawannya melakukan aksi penyekapan terhadap ibu dan bayi tersebut. Tian juga menyebut, lokasi ibu dan bayi yang disekap tersebut bukan kandang anjing, melainkan ruang administrasi yang tak terpakai. Penyekapan dilakukan akibat suami N yang merupakan sopir truk, diduga mencuri BBM jenis solar milik perusahaan.

    Meskipun demikian, Sahroni pun meminta polisi menyelidiki aktivitas manajemen perusahaan. Pasalnya, dia khawatir perlakuan biadab serupa kerap terjadi di perusahaan tersebut.

    “Saya khawatir perlakuan tidak manusiawi seperti ini kerap ‘diwajarkan’ di perusahaan tersebut. Maka dari itu, polisi juga harus mintai keterangan karyawan dan saksi lainnya untuk memastikan keadaan. Karena kalau oknum manajer sampai tega melakukan seperti itu, patut diduga perlakuan serupa pernah dilakukan juga kepada karyawan lainnya,” pungkas Sahroni.

  • Wamenkes: Sanitasi Buruk Jadi Akar Berbagai Wabah Penyakit

    Wamenkes: Sanitasi Buruk Jadi Akar Berbagai Wabah Penyakit

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengajak masyarakat untuk mengubah perilaku sanitasi agar terhindar dari penyakit. Menurutnya, sanitasi buruk menjadi awal dari munculnya berbagai penyakit. 

    “Sanitasi yang buruk telah menjadi akar berbagai wabah penyakit sepanjang sejarah, termasuk pandemi  black death yang menewaskan jutaan orang. Tujuan STBM adalah untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,” terang Dante dalam acara  STBM award 2024 di Jakarta, Selasa (10/12/2024) dilansir dari Antara. 

    Menurut Dante, program berbasis masyarakat seperti STBM menunjukkan efektivitas pendekatan promotif dan preventif dalam menekan angka penyakit akibat sanitasi buruk. Ia juga mengapresiasi sinergi lintas sektor dalam mendukung program ini.  

    “Kesehatan bukan sekadar tugas pemerintah. Kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya sanitasi menjadi fondasi untuk menciptakan Indonesia yang lebih sehat,” tutur Dante.  

    Dia berharap kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan kesehatan lingkungan yang lebih baik.  Peran serta masyarakat dalam menjaga sanitasi yang baik penting untuk mencegah wabah penyakit.

    “Kolaborasi adalah kunci untuk menghadapi tantangan sanitasi dan kesehatan lingkungan. Mari bersama-sama menciptakan masa depan Indonesia yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan,” pungkas Dante.  

  • Ketua DPR Puan Maharani Bakal Ikut Presiden Prabowo Pindah ke IKN 2028

    Ketua DPR Puan Maharani Bakal Ikut Presiden Prabowo Pindah ke IKN 2028

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani membuka kemungkinan mengikuti langkah dan keputusan Presiden Prabowo Subianto pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2028. Ditegaskan Puan, DPR posisinya siap mengikut keputusan pemerintah.

    “Ya kita ikut dengan keputusan pemerintah. Sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintah,” ujar Puan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Puan juga menyinggung soal gedung DPR sejatinya belum dibangun di IKN. Puan menyerahkan kesiapan pembangunan gedung tersebut kepada pemerintah.

    “Ya kita siap saja bagaimana kemudian keputusan pemerintah,” tandas Puan.

    Diketahui, aparatur sipil negara (ASN) direncanakan akan dipindahkan ke IKN direncanakan pada awal 2025. Sementara pemindahan ibu kota negara secara resmi dijadwalkan pada 2028 dan Presiden Prabowo Subianto berencana mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.