Category: Beritasatu.com Nasional

  • KPK Dikabarkan Akan Panggil Yasonna Laoly Kasus Harun Masiku

    KPK Dikabarkan Akan Panggil Yasonna Laoly Kasus Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan akan memanggil mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly. Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu hendak dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku.

    Namun, KPK masih irit bicara merespons kabar tersebut. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengaku, akan mengecek terlebih dahulu kabar itu ke penyidik. “Saya belum mendapat informasi mengenai hal itu. Nanti akan saya cek terlebih dahulu,” kata Tessa, Rabu (11/12/2024).

    Dari informasi yang dihimpun, penyidik KPK dikabarkan akan memanggil  Yasonna H Laoly pada Jumat (13/12/2024). Hanya saja, belum diketahui detail materi yang hendak didalami.

    Harun Masiku merupakan mantan caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Dia diduga menyuap Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan supaya dapat ditetapkan sebagai anggota DPR.

    Namun, sejak operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron dan menghirup udara bebas. Untuk itu, KPK dikabarkan akan memanggil Yasonna H Laoly.

  • Panitia SNPMB: UTBK 2025 Hanya 1 Gelombang

    Panitia SNPMB: UTBK 2025 Hanya 1 Gelombang

    Jakarta, Beritasatu.com – Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB 2025 menyatakan, hanya ada satu gelombang Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang digelar dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

    “Kenapa UTBK tahun 2025 itu hanya kita laksanakan dalam satu gelombang, tidak lagi dua gelombang, karena hasil monitoring dan evaluasi kita menunjukkan dari dua gelombang yang disediakan itu hanya di daerah Jakarta dan sekitarnya yang memang terisi hampir dua gelombang,” kata Ketua Umum Tim Penanggungjawab SNPMB 2025 Eduart Wolok di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Di daerah lainnya, ungkap Eduart, pelaksanaan UTBK hanya dilakukan dalam satu gelombang, karena dinilai sudah cukup memenuhi kebutuhan para peserta yang mendaftar.

  • Senior Golkar Terlibat Dualisme PMI, Bahlil: No Comment

    Senior Golkar Terlibat Dualisme PMI, Bahlil: No Comment

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan mengomentari soal dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI) antara dua politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla dan Agung Laksono.

    “No comment,” kata Bahlil usai berpidato dalam acara bimbingan teknis (bimtek) anggota DPR dan DPRD Fraksi Partai Golkar (FPG) 2024-2029 dari seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu (11/12/2024), dikutip dari Antara.

    Bahlil pergi meninggalkan wartawan, tanpa mengomentari lebih jauh kisruh saling lapor antara Jusuf Kalla dan Agung Laksono terkait hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI 2024.

    Munas PMI pada Senin (9/12/2024) memutuskan dan menerima laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI Jusuf Kalla, dan secara aklamasi memintanya kembali menjabat sebagai ketua umum periode 2024-2029.

    Namun, calon ketua umum PMI lainnya, Agung Laksono mengaku melaporkan hasil Munas ke-22 PMI ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) hingga terjadi dualisme kepemimpinan PMI.

    Agung mengeklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20 persen suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada AD/ART, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir.

    Kemudian Jusuf Kalla menyatakan bakal melaporkan Agung Laksono ke polisi. JK menyebutkan PMI harus ada satu dalam negara. 

    Menurutnya, manuver Agung Laksono yang membuat Munas tandingan PMI merupakan langkah yang illegal, sehingga menimbulkan dualisme PMI.

  • KPK Periksa Tiga Saksi Terkait Dugaan Korupsi Dana Operasional di Papua

    KPK Periksa Tiga Saksi Terkait Dugaan Korupsi Dana Operasional di Papua

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga saksi pada Rabu (11/12/2024) terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah serta wakil kepala daerah Pemerintah Provinsi Papua. Pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung di Polda Papua.

    “Pemeriksaan dilakukan di Polda Papua,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Rabu (11/12/2024).

    Saksi yang dipanggil adalah Ridwan Rumasukun, yang menjabat sebagai penjabat (Pj) gubernur Papua; Pejabat Penatausahaan Keuangan (Ppk-Skpd) Setda Provinsi Papua Lusiana Samaya, serta Bendahara Pengeluaran Woro Pujiastuti.

    KPK belum membeberkan secara detail materi yang akan didalami dalam pemeriksaan ini. Informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah agenda pemeriksaan selesai.

    Sebelumnya, KPK menggeledah kantor Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua pada Senin (4/11/2024). Penggeledahan dilakukan terkait penyelidikan dugaan korupsi dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Papua.

    “Ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dalam dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah serta wakil kepala daerah Provinsi Papua,” ungkap Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

    Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diyakini memiliki kaitan dengan kasus ini. Barang bukti tersebut akan diperiksa lebih lanjut untuk memperkuat proses penyidikan.

    “Dari kegiatan tersebut, dilakukan penyitaan dokumen dan barang bukti elektronik. Selanjutnya, pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan,” tambah Tessa.

    KPK juga mengendus adanya potensi kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana operasional Papua ini. Namun, hingga kini lembaga antikorupsi tersebut belum merilis secara resmi estimasi nilai kerugian yang timbul.

  • SNPMB 2025 Dibuka, Ini Jadwal Lengkap Tahapan SNBP dan SNBT

    SNPMB 2025 Dibuka, Ini Jadwal Lengkap Tahapan SNBP dan SNBT

    Jakarta, Beritasatu.com – Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 resmi dibuka mulai, Rabu (11/12/2024). Ada tiga jalur yang bisa dimanfaatkan untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN), dua di antaranya dikelola panitia SNPMB. 

    “Tahun ini Panitia SNPMB menerapkan prinsip fleksibel, efisien, transparan, adil, larangan berkonflik, dan akuntabel, yang diharapkan dapat membawa semangat berkeadilan dan transparansi selama proses seleksi dilaksanakan,” kata Ketua Umum Tim Penanggungjawab SNPMB 2025 Eduart Wolok dalam konferensi pers di Jakarta.  

    Eduart memaparkan tiga jalur masuk PTN, yakni Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) yang dikelola oleh panitia SNPMB. Kemudian jalur Seleksi Mandiri yang sepenuhnya dikelola kampus atau PTN.  

    “Jalur SNBP menggunakan pendekatan penelusuran prestasi akademik melalui nilai rapor serta mempertimbangkan prestasi akademik dan non-akademik lainnya. Peserta SNBP adalah siswa SMA/SMK/MA/Sederajat kelas terakhir pada tahun 2025 yang memiliki catatan prestasi unggul,” ujarnya seperti dikutip dari Antara.

    Eduart memaparkan setiap PTN menetapkan kuota minimum sebesar 20% untuk jalur SNBP. Proses seleksinya dimulai dengan pengisian data nilai rapor siswa oleh pihak sekolah melalui sistem Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

    Adapun tahap SNBP bagi sekolah dimulai dengan pengumuman kuota sekolah pada 28 Desember 2024. Masa sanggah pada 28 Desember 2024-17 Januari 2025. Kemudian registrasi akun SNPMB sekolah, pemeringkatan siswa eligible, dan pengisian PDSS pada 6-31 Januari 2025.

    Sedangkan tahap SNBP bagi siswa dimulai dengan tahap registrasi akun SNPMB siswa pada 13 Januari-18 Februari 2025. Pendaftaran SNBP oleh siswa eligible pada 4-18 Februari 2025. Pengumuman hasil SNBP dijadwalkan pada 18 Maret 2025, dan masa unduh kartu peserta SNBP pada 4 Februari-30 April 2025.

    “Jadwal pendaftaran ulang peserta yang lulus SNBP dapat dilihat pada laman masing-masing PTN yang dituju,” katanya.

    Kemudian pada jalur SNBT, ungkap Eduart, diawali dengan registrasi akun SNPMB siswa pada 13 Januari-27 Maret 2025. Pendaftaran Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dan SNBT dilaksanakan pada 11-27 Maret 2025. 

    Pelaksanaan UTBK dilakukan dalam satu gelombang selama selama 10 hari dengan dua sesi per hari pada 23-30 April dan 2-3 Mei 2025. Pengumuman hasil seleksi jalur SNBT dijadwalkan pada 28 Mei 2025. Kemudian masa unduh sertifikat UTBK pada 3 Juni-31 Juli 2025.

  • Hadiri Pembukaan Apel Kasatwil Polri 2024, Presiden Prabowo Subianto: Stabilitas Keamanan Fondasi Pembangunan Bangsa

    Hadiri Pembukaan Apel Kasatwil Polri 2024, Presiden Prabowo Subianto: Stabilitas Keamanan Fondasi Pembangunan Bangsa

    Semarang, Beritasatu.com – Suasana meriah dan penuh semangat menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto, dalam pembukaan Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri Tahun 2024 yang digelar di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (11/12/2024).

    Presiden Prabowo tiba di Gerbang Utama Tanggon Kosala, Akpol, sekitar pukul 09.00 WIB, dan disambut langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Kehadiran Presiden disertai dengan tradisi khas Akpol, seperti iringan drumband oleh para taruna dan jajar kehormatan yang menyambut kedatangannya dengan khidmat.

    Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menaiki kendaraan taktis Maung menuju Auditorium Cendrawasih, Graha Cendekia, yang diiringi sorak-sorai masyarakat, pelajar, serta jajaran TNI-Polri yang menyanyikan lagu-lagu nasional sepanjang perjalanan. Setibanya di auditorium, Presiden disambut dengan tarian tradisional khas Jawa Tengah, sebelum acara resmi dimulai dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

    Dalam pidatonya di Apel Kasatwil Polri 2024, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas kerja keras Polri dalam menjaga keamanan nasional.

    “Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertatap muka langsung dengan seluruh unsur pimpinan republik ini. Saya berterima kasih kepada Kapolri dan seluruh jajaran Polri yang telah bertugas dengan sangat baik,” ujarnya.

    Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan TNI dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.

    “Stabilitas keamanan adalah fondasi utama bagi pembangunan bangsa. Polri harus terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan masyarakat,” tambahnya.

    Apel Kasatwil Polri 2024 ini dihadiri oleh ratusan kepala satuan wilayah dari seluruh Indonesia, menjadikannya momen penting untuk memperkuat komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan.

    Selain Presiden Prabowo Subianto, acara Apel Kasatwil Polri ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

  • SNPMB 2025 Dibuka: Cek Kuota SNBP, SNBT, dan Jalur Mandiri

    SNPMB 2025 Dibuka: Cek Kuota SNBP, SNBT, dan Jalur Mandiri

    Jakarta, Beritasatu.com – Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 resmi dibuka pada Rabu (11/12/2024) melalui konferensi pers Peluncuran SNPMB PTN Tahun 2025.

    Penerimaan mahasiswa baru kali ini mengusung prinsip meliputi Fleksibel, Efisien, Transparan, Adil, Larangan Berkonflik, dan Akuntabel (FETALA).

    Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB, Eduart Wolok menjelaskan, akun SNPMB terdiri dari akun untuk sekolah yang digunakan untuk mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), serta akun siswa yang digunakan untuk mendaftar SNBP dan SNBT.

    “Jadi, ada dua jenis akun, yaitu akun untuk sekolah yang digunakan untuk PDSS dan akun siswa yang digunakan untuk mengikuti SNBP dan SNBT,” ujar Eduart saat Peluncuran SNPMB 2025 di Jakarta, pada Rabu (11/12/2024).

    Pada SNPMB 2025, terdapat tiga jalur seleksi dan panitia pelaksana juga telah menetapkan kuota untuk setiap jalur seleksi.

    Kuota SNPMB 2025
    1. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP): 
      – PTN badan layanan umum (PTN BLU) dan PTN satuan kerja kementerian (satker): Minimal 20%
      – PTN berbadan hukum: Minimal 20%
    2. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT):  
      – PTN BLU dan PTN satker: Minimal 40%
      – PTN berbadan hukum (PTNBH): Minimal 30%.
    3. Seleksi Mandiri:
      – PTN BLU dan PTN satker: Maksimal 30%.  
      – PTNBH: Maksimal 50%

    Seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam pelaksanaan SNPMB 2025, baik sekolah maupun siswa diwajibkan memiliki akun SNPMB. Akun SNPMB siswa akan digunakan untuk mendaftar di SNBP dan SNBT 2025.

    Sekolah yang sudah memiliki akun SNPMB tidak perlu membuat akun baru, sementara siswa lulusan gap year diharuskan untuk membuat akun baru.

    Jadwal SNBP 2025
    – Pengumuman kuota sekolah: 28 Desember 2024  
    – Registrasi akun SNPMB sekolah: 6-31 Januari 2025  
    – Registrasi akun SNPMB siswa: 13 Januari-18 Februari 2025 (untuk SNBP) dan 13 Januari-27 Maret 2025 (untuk SNBT)  
    – Pengisian pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS): 6-31 Januari 2025  
    – Pendaftaran SNBP: 4-18 Februari 2025  
    – Pengumuman hasil SNBP: 18 Maret 2025  
    – Masa unduh kartu peserta SNBP: 4 Februari-30 April 2025  

    Ketentuan Siswa Eligible SNBP 2025
    1. Akreditasi:
      – Akreditasi A: 40% terbaik di sekolah  
      – Akreditasi B: 25% terbaik di sekolah  
      – Akreditasi C dan lainnya: 5% terbaik di sekolah  
    2. Tambahan Kuota Siswa Eligible:  
      Sekolah yang menggunakan e-rapor dalam mengisi PDSS akan mendapatkan tambahan kuota siswa eligible sebesar 5%.

    Eduart Wolok menegaskan, registrasi akun SNPMB adalah hal yang wajib dilakukan. Namun, bagi sekolah yang sudah memiliki akun SNPMB tidak perlu mendaftar akun baru.

    “Perlu dicatat, lulusan gap year yang ingin mengikuti SNBT harus melakukan registrasi akun baru,” pungkas Eduart saat mengumumnkan SNPMB 2025 resmi dibuka.

  • KPK Tegaskan Pengejaran Harun Masiku Tetap Berlanjut meski Pimpinan Berganti

    KPK Tegaskan Pengejaran Harun Masiku Tetap Berlanjut meski Pimpinan Berganti

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pengejaran terhadap buronan Harun Masiku tetap berlanjut meskipun terjadi pergantian pimpinan. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, memastikan proses hukum akan terus berjalan tanpa terpengaruh oleh perubahan di pucuk kepemimpinan lembaga tersebut.

    “Keberlanjutan prosesnya dijamin. Kepemimpinan yang akan datang tetap melanjutkan proses hukum,” ujar Ghufron, Rabu (11/12/2024).

    Ghufron menjelaskan bahwa penanganan kasus Harun Masiku merupakan tanggung jawab kelembagaan KPK, bukan keputusan individu pimpinan. Oleh karena itu, perubahan pimpinan tidak akan memengaruhi kelanjutan proses hukum terhadap Harun.

    “Kasus Harun Masiku bukanlah keputusan pimpinan periode tertentu. Ini adalah keputusan lembaga KPK yang akan terus berjalan,” tegas Ghufron.

    Selain Harun Masiku, KPK juga memastikan pengejaran terhadap buronan lain tetap dilanjutkan. Di antaranya adalah Paulus Tannos, tersangka kasus pengadaan KTP elektronik (e-KTP) tahun 2011-2013, dan Kirana Kotama yang terjerat kasus dugaan suap terkait pengadaan Kapal Strategic Sealift Vessel (SSV) untuk Pemerintah Filipina.

    “Bukan hanya Harun Masiku, tetapi semua buronan KPK harus terjamin pengejarannya meskipun pimpinannya berubah. Yang melakukan adalah lembaga, pimpinan hanya sebagai leader,” kata Ghufron.

    Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif dari PDIP yang terlibat dalam dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Ia diduga menyuap Wahyu Setiawan, Komisioner KPU saat itu, untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR.

    Namun, sejak operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wahyu Setiawan dan beberapa pihak lainnya pada 8 Januari 2020, Harun Masiku hingga kini masih buron. Upaya pencarian dan pengejaran Harun Masiku terus dilakukan oleh KPK guna menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

  • Ustaz Adi Hidayat Bantah Gantikan Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Ustaz Adi Hidayat Bantah Gantikan Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Pendakwah ustaz Adi Hidayat (UAH) membantah isu dirinya akan menggantikan Gus Miftah Maulana Habiburrahman sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan.

    Hal itu disampaikan Adi Hidayat terkait viralnya isu bahkan UAH gantikan Gus Miftah sebagai utusan Presiden Prabowo Subianto bidang keagamaan. 

    Dalam video klarifikasi yang diunggah di kanal YouTube Adi Hidayat Official, UAH mengaku sampai mendapatkan ucapan selamat dari orang-orang karena dikira dirinya benar-benar dilantik sebagai utusan presiden menggantikan Gus Miftah.

    “Melalui video ini saya ingin menyampaikan bahwa isu dimaksud tidak benar adanya,” kata Adi Hidayat, Rabu (11/12/2024).

    Menurut Adi Hidayat, banyak orang yang lebih pantas untuk menjadi utusan presiden ketimbang dirinya. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, punya hak menentukan siapa yang terbaik menjadi utusannya.

    “Bapak Presiden dengan kepemilikan hak prerogatif penuh akan lebih dapat menentukan,” ujar Adi Hidayat terkait isu dirinya menggantikan Gus Miftah.

    Adi Hidayat mengatakan dirinya tetap bersemangat mendoakan terbaik bagi negara dan bangsa, serta mendukung program-program pemerintahan Prabowo.

    Adi Hidayat juga mengklarifikasi soal viralnya penggalangan dana mengatasnamakan dirinya setelah heboh kasus Gus Miftah dengan penjual es teh Sunhaji.

    “Saya tidak pernah melakukan penggalangan dana dimaksud. Itu bukan akun kami. Kami hanya punya satu akun di media sosial Adi Hidayat Official,” katanya.

    Adi Hidayat meminta aparat penegak hukum bisa bertindak jika kegiatan penggalangan dana itu dirasa melanggar hukum. 

    Diketahui, Gus Miftah Maulana mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, setelah viral diduga menghina penjual es teh Sunhaji.

    Presiden Prabowo kini sedang mencari sosok yang akan mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Miftah Maulana. Kemudian viral Adi Hidayat akan menggantikan Gus Miftah sebagai utusan presiden.

  • Perlu Persiapan Terukur, DPR Optimistis Zero Accident Bisa Tercapai di Masa Libur Nataru

    Perlu Persiapan Terukur, DPR Optimistis Zero Accident Bisa Tercapai di Masa Libur Nataru

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi V DPR, Novita Wijayanti, optimistis target zero accident selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 dapat tercapai. Novita menekankan pentingnya persiapan yang terencana dan terukur dari semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, untuk mencegah kecelakaan lalu lintas selama masa liburan.

    Optimisme ini disampaikan Novita merespons tingginya angka kecelakaan di jalan tol dalam beberapa bulan terakhir, termasuk kecelakaan beruntun di ruas Tol Cipularang yang menyita perhatian publik.

    “Dari tahun ke tahun, kita sudah memiliki pengalaman. Jadi, kesalahan di tahun sebelumnya harus diperbaiki sekarang agar target zero accident bisa tercapai,” ujar Novita kepada wartawan, Rabu (11/12/2024).

    Menurutnya, sinergi antara berbagai pihak seperti Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Jasa Marga, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pihak kepolisian, serta Kementerian Perhubungan menjadi kunci utama menciptakan lalu lintas yang aman selama libur Nataru.

    “Kita meminta pihak pengelola jalan tol untuk mengambil langkah antisipasi. Salah satunya adalah memastikan rambu penanda pengerjaan proyek ditempatkan pada jarak yang cukup jauh dari lokasi perbaikan, sehingga pengendara dapat lebih siaga. Kami juga meminta agar perbaikan jalan tol maupun jalan alternatif diselesaikan sebelum libur Nataru,” jelas Novita.

    Novita juga menyoroti pentingnya pemeriksaan kelayakan kendaraan, terutama armada transportasi umum. Beberapa kecelakaan sebelumnya disebabkan oleh kendaraan yang tidak layak pakai, seperti rem yang tidak berfungsi, sehingga membahayakan pengguna jalan lainnya.

    “Pengecekan kendaraan ini sangat penting. Jangan sampai ada armada yang tidak layak jalan lolos dari pemeriksaan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

    Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, diperkirakan terdapat 110,67 juta pergerakan masyarakat selama libur Nataru 2024/2025. Sekitar 53,8 persen perjalanan diprediksi menggunakan kendaraan pribadi. Dengan angka tersebut, sinergi antara penyedia jasa jalan tol dan pihak terkait diperlukan untuk menekan angka kecelakaan demi tercapainya target zero accident.