Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Buka Konbes Fatayat NU 2024, Wapres Gibran: Wanita Itu Tiang Negara

    Buka Konbes Fatayat NU 2024, Wapres Gibran: Wanita Itu Tiang Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyebut wanita sebagai tiang negara. Hal itu menegaskan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan nasional.

    Menurut Gibran, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan di berbagai sektor strategis guna mewujudkan salah satu misi utama Asta Cita.

    “Wanita itu adalah tiang negara. Presiden kita memiliki visi yang jelas untuk meningkatkan perlindungan dan partisipasi perempuan di berbagai sektor. Saat ini, ada 16 perempuan yang menduduki posisi strategis di Kabinet Merah Putih, termasuk menteri, wakil menteri, dan utusan khusus,” ujar Wapres Gibran saat membuka Konferensi Besar (Konbes) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) 2024 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    Selain dalam pemerintahan, Wapres Gibran menekankan peran perempuan dalam menciptakan kesejahteraan keluarga. Menurutnya, perempuan memiliki kontribusi utama dalam menjaga kesehatan keluarga, mendidik anak, hingga mengelola keuangan rumah tangga. Hal itu menegaskan posisi wanita sebagai tiang negara.

    “Kesehatan keluarga ada di tangan perempuan. Pendidikan anak, sebagian besar ditentukan oleh perempuan. Bahkan, tidak ada kehidupan baru tanpa perempuan yang mengandung dan melahirkan,” tambah Gibran.

    Gibran juga menjelaskan langkah pemerintah dalam memberikan perlindungan optimal kepada perempuan. Salah satu upaya tersebut adalah melalui program makan bergizi gratis (MBG) yang menyasar kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak.

    “Kami sering mengunjungi sekolah-sekolah untuk memastikan keberhasilan program makan bergizi gratis. Tanggapan masyarakat sangat positif, dan pendukung terbesar program ini adalah para perempuan, terutama para ibu,” ungkap Gibran.

    Menyoroti peran wanita yang dianggap sebagai tiang negara dalam pembangunan nasional, Wapres Gibran berharap para perempuan mendukung program-program pemerintah, seperti makan bergizi gratis.

  • Idrus Marham: Hentikan Upaya Memecah Belah Partai Golkar

    Idrus Marham: Hentikan Upaya Memecah Belah Partai Golkar

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, meminta semua pihak menghentikan upaya memecah belah partai dan menggoyang kepemimpinan Bahlil Lahadalia. Pernyataan ini disampaikan Idrus menyusul penegasan Presiden Prabowo Subianto terkait dukungannya kepada Bahlil dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    “Pak Prabowo menilai Bahlil adalah sosok yang paripurna, memiliki sikap patriotis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai merah putih. Kecerdasan tanpa patriotisme tidak ada artinya,” ujar Idrus Marham di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Idrus juga menyoroti pernyataan Prabowo tentang keputusan Munas Partai Golkar pada Agustus lalu yang memilih Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum.

    “Pak Prabowo menyebut tidak salah pemegang suara di munas memilih Bahlil. Ini menunjukkan pengakuan atas kepemimpinan beliau,” tambahnya.

    Menurut Idrus, pernyataan Prabowo adalah isyarat tegas agar isu-isu terkait musyawarah nasional luar biasa (munaslub) atau upaya lainnya untuk memecah belah Partai Golkar dihentikan.

    “Pernyataan Presiden Prabowo adalah pengakuan seorang alumni Golkar. Ini isyarat jelas. Hentikan gerakan-gerakan yang menggoyang kepemimpinan Bahlil. Isu munaslub harus diakhiri,” tegas Idrus.

    Sebelumnya, dalam sambutannya di HUT Partai Golkar, Prabowo memuji kinerja Bahlil Lahadalia. Ia mengungkapkan Bahlil pernah memberikan 26 buku yang menjadi panduan dalam merencanakan hilirisasi.

    “Sampai sekarang, 26 buku itu jadi panduan saya untuk hilirisasi,” ungkap Prabowo.

    Prabowo juga mengklarifikasi pujiannya terhadap Bahlil tidak bermaksud berlebihan, tetapi sekadar menyampaikan fakta. Ia bahkan menyebut meskipun baru mengenal Bahlil pada Pilpres 2019, ia terkesan dengan pemikiran dan pandangan Bahlil.

    “Gerak-geriknya, pemikirannya, pandangan-pandangan Bahlil cukup meyakinkan. Serius ini,” kata Prabowo.

    Dengan dukungan yang kuat dari Presiden Prabowo, Idrus Marham berharap seluruh kader Partai Golkar solid mendukung kepemimpinan Bahlil Lahadalia. Idrus juga menegaskan agar upaya memecah belah Partai Golkar diakhiri.

  • Dukung Usul Prabowo, PKB Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Dukung Usul Prabowo, PKB Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid atau biasa disapa Gus Jazil mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto agar ke depan kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Gus Jazil, usulan Prabowo tersebut sebagai langkah memperbaiki sistem politik Indonesia.

    “Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah saatnya kita perbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

    Menurut Gus Jazil, usulan Presiden Prabowo sejalan dengan sikap Fraksi PKB selama ini yang juga mengusulkan perbaikan sistem politik. Salah satunya terkait kepala daerah dipilih DPRD.

    Hanya saja, kata Gus Jazil, PKB menginginkan kepala daerah yang dipilih DPRD adalah gubernur dan wakil gubernur, sedangkan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tetap dipilih secara langsung.

    Alasannya, otonomi daerah sejatinya berada di kabupaten/kota. Selama ini, gubernur hanya menjalankan fungsi koordinasi sehingga gubernur bisa dipilih DPRD.

    “Selain pemilihan gubernur itu berbiaya tinggi, sejatinya otonomi daerah itu ada di kabupaten/kota,” bebernya.

    Menurut Gus Jazil, selain kepala daerah dipilih DPRD, PKB juga mengusulkan pemisahan antara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD atau Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Selama ini, pileg kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat karena publik lebih fokus pada pilpres.

    “Pilpres dan pileg perlu dipisahkan sehingga pileg juga mendapatkan perhatian. Jadi pileg dahulu baru kemudian pilpres,” tegas dia.

    Gus Jazil menegaskan perbaikan sistem politik itu bisa dilakukan melalui revisi paket undang-undang politik yang menggabungkan sejumlah undang-undang, seperti UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU lainnya.

    “Kami sangat menyambut baik perbaikan sistem politik ke depan,” pungkas Gus Jazil.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia khususnya terkait pemilihan kepala daerah yang dinilai berbiaya tinggi. Prabowo pun membandingkan pemilihan kepala daerah di sejumlah negara, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang jauh lebih efisien.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat berpidato pada perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo mengusulkan agar ke depannya kepala daerah dipilih DPRD masing-masing sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Uang negara bisa dialih untuk kebetulan lainnya.

  • KPK Panggil Yasonna Laoly untuk Konfirmasi Petunjuk dalam Kasus Harun Masiku

    KPK Panggil Yasonna Laoly untuk Konfirmasi Petunjuk dalam Kasus Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi pemanggilan mantan Menkumham Yasonna H Laoly terkait kasus dugaan suap dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku.

    Yasonna Laoly sejatinya hendak dimintai keterangan oleh KPK terkait kasus tersebut hari ini, Jumat (13/12/2024).

    Lembaga antikorupsi itu menyebut pemanggilan politisi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut memiliki dasar. KPK hendak mengonfirmasi Yasonna Laoly seputar petunjuk baru yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus Harun Masiku.

    “Tentunya penyidik dalam memanggil saksi itu harus ada dasarnya. Baik itu ada dokumen terkait, ada keterangan saksi lain yang terkait, ada petunjuk lain yang terkait, kenapa baru sekarang? Kemungkinan hal tersebut baru didapatkan oleh penyidik saat ini,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Terkait kasus ini, Yasonna urung memenuhi panggilan KPK hari ini dan meminta penjadwalan ulang. KPK pun menjadwalkan ulang pemanggilan Yasonna menjadi Rabu (18/12/2024).

    Tessa menegaskan, pihaknya baru memanggil Yasonna sekarang bukan karena yang bersangkutan tak lagi menjabat sebagai menteri. Pemanggilan yang bersangkutan murni berdasarkan pada petunjuk baru yang perlu dikonfirmasi.

    “Jadi bukan karena ‘oh sekarang sudah tidak lagi menjabat’. Hanya berpegangan kepada alat bukti,” ungkap Tessa.

    Harun Masiku merupakan mantan caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam PAW anggota DPR periode 2019-2024. Dia diduga menyuap Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan supaya dapat ditetapkan sebagai anggota DPR.

    Namun, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron dan menghirup udara bebas.

    KPK telah memanggil beberapa orang terkait kasus Harun Masiku, dan terakhir Yasonna Laoly.
     

  • Setara Institute Rekomendasikan 50 Perbaikan Polri, Riset Disampaikan ke Prabowo

    Setara Institute Rekomendasikan 50 Perbaikan Polri, Riset Disampaikan ke Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Setara Institute melakukan kajian terkait masalah-masalah di tubuh institusi Polri. Hasilnya, ada 50 rekomendasi perbaikan akan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Pada pokoknya kita telah melakukan riset terkait masalah yang melekat di tubuh Polri, yang hari ini juga mungkin dikeluhkan masyarakat dan beberapa pihak,” kata Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Ismail Hasani kepada wartawan Jumat (13/12/2024).

    Ismail mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah persoalan internal maupun eksternal di tubuh Polri. Persoalan itu mulai dari fungsi pengawasan hingga human security.

    “Riset ini mencatat 130 masalah aktual yang mengemuka dan melekat dalam tubuh Polri dan tersebar pada hampir seluruh satuan kerja dan pada seluruh mandat konstitusional Polri,” kata dia.

    Berdasarkan temuan masalah tersebut, kata Ismail, pihaknya telah memberikan 50 rekomendasi perbaikan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045.

    Rekomendasi tersebut di antaranya berupa perubahan Peraturan Kapolri (Perkap), revisi standar operasional prosedur (SOP), hingga penguatan peran Kompolnas. Nantinya, hasil riset tersebut bakal disampaikan ke Polri sekaligus ke Presiden Prabowo.

    “Kita merekomendasikan 50 aksi transformasi Polri untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Yang kita sampaikan adalah rekomendasi konstruktif lebih kepada fokus kinerja Polri,” kata dia.

     

  • KPK Jadwalkan Ulang Pemanggilan Yasonna Laoly pada Rabu Depan

    KPK Jadwalkan Ulang Pemanggilan Yasonna Laoly pada Rabu Depan

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Menkumham Yasonna Laoly (YL) urung memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (13/12/2024). Dia meminta agar dilakukan penjadwalan ulang, yaitu Rabu (18/12/2024) pekan depan.

    “Pertama, bahwa betul hari ini terjadwal panggilan untuk saudara YL pada pukul 10.00 WIB. Namun, yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik tidak bisa hadir karena ada agenda lain yang sudah terjadwal sebelumnya dan meminta penjadwalan ulang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Pemanggilan Yasonna Laoly kali ini berkaitan dengan penanganan kasus dugaan suap dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku. Lembaga antikorupsi itu menyebut pemanggilan ulang politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut menjadi pekan depan.

    “Informasi sementara yang kami dapatkan untuk penjadwalan ulangnya akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024,” tutur Tessa.

    Tessa masih irit bicara soal detail materi apa yang hendak didalami KPK melalui pemanggilan Yasonna. Dia hanya menekankan KPK akan menggali keterangan Yasonna seputar hal-hal yang diketahuinya.

    “Apakah kaitannya dengan barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan, atau mungkin ada informasi-informasi lainnya yang diperlukan dari beliau, tentunya semua akan ada keterkaitannya dengan pengetahuan yang dimiliki oleh saudara YL ini,” ujar Tessa.

    Harun Masiku merupakan mantan caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Dia diduga menyuap Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan supaya dapat ditetapkan sebagai anggota DPR.

    Namun, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron dan menghirup udara bebas.

    Beberapa politisi sempat diperiksa KPK, dan yang terbaru pemanggilan Yasonna Laoly.
     

  • Menteri Hukum Supratman Respons Positif Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Menteri Hukum Supratman Respons Positif Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas merespons positif wacana kepala daerah dipilih DPRD. Hal ini merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Supratman menyebut pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah wacana yang baik yang perlu dipertimbangkan. Menurutnya, makna demokratis tidak berarti dipilih secara langsung melalui pemilu.

    “Pertama, pemilihan kepala daerah di undang-undang dasar maupun di undang-undang pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung,” jelasnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Supratman menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan efisiensi dalam penyelengaraan pemilu. “Belum lagi aspek sosial. Kemudian kerawanan. Saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan,” imbuhnya.

    Supratman menyampaikan, wacana kepala daerah dipilih DPRD telah lama dibicarakan oleh partai politik. Dia melihat sambutan positif dari masyarakat.

    “Presiden merespons itu dalam kaitan usulan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Namun, sesungguhnya usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik ya dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat,” ujarnya.

    Supratman pun berharap wacana kepala daerah dipilih DPRD terus bergulir untuk mencari pola demokrasi yang sesuai dengan pendiri bangsa. “Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila keempat itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia,” tutur Supratman.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto setuju dengan usulan agar kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Prabowo, pilkada langsung seperti saat ini terlalu banyak menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah.

    “Sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo dalam sambutannya dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo menilai kepala daerah dipilih DPRD lebih efisien dan menghemat anggaran negara. Dia mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan sistem kepala daerah dipilih DPRD, seperti Malaysia, Singapura, dan India.

  • Fatayat NU Akui Diajak Pemerintah Terkait Penyediaan Makan Bergizi Gratis

    Fatayat NU Akui Diajak Pemerintah Terkait Penyediaan Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritsatu.com – Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Margaret Aliyatul Maimunah mengungkapkan, pemerintah telah mengajak Fatayat NU untuk bekerja sama dalam program penyediaan makanan bergizi gratis. Fatayat NU adalah organisasi Islam perempuan yang merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama (NU).

    Dikatakan Margaret, kerja sama tersebut terjalin di tingkat provinsi dan tidak melibatkan Pengurus Pusat (PP) Fatayat NU. “Alhamdulillah, (ada ajakan kerja sama), tetapi mungkin dengan beberapa Fatayat di tingkat provinsi, bukan dengan PP. Kami juga mendengar beberapa Fatayat pimpinan wilayah di provinsi yang diajak terkait dengan program ini,” kata Margaret saat ditemui seusai acara Konferensi Besar (Konbes) 2024 Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    Margaret menjelaskan, salah satu provinsi yang terlibat dalam program ini adalah Jawa Timur. Menurut dia, pihaknya sudah ikut terlibat dalam tahapan uji coba makan bergizi gratis dalam beberapa bulan terakhir.

    “Provinsi Jawa Timur, penyediaan untuk makanan gratisnya. Sudah sekitar satu bulan kurang lebihlah ya, sebelum acara ini, satu bulan atau dua bulan mungkin,” ucapnya.

    “Bukan sarana-prasarana ya, tetapi men-support, mem-back up kebutuhan, ketersediaan dari makanan gratis. Makanan gratisnya. Sesuai dengan arahan dari yang dimau pemerintah tentunya ya,” tutupnya.

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan, bahwa antusiasme masyarakat terhadap program makan bergizi gratis (MBG) sangat tinggi, terutama dari kalangan perempuan dan ibu-ibu, yang menjadi pendukung utama keberhasilan program tersebut.

    Hal itu kata Gibran berdasarkan kunjungannya ke sejumlah sekolah ketika melakukan uji coba makan bergizi gratis.

    “Ini tanggapannya luar biasa sekali, dan yang paling mendukung, paling men-support program ini adalah para perempuan-perempuan, orang tuanya, ibu-ibunya,” kata Gibran dalam acara pembukaan Konferensi Besar (Konbes) 2024 Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    Gibran menjelaskan, program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak saja, tetapi juga berpotensi menjadi pendorong bagi perkembangan ekonomi desa karena dapat meningkatkan perputaran uang yang tinggi.

    “Program makan akan bergizi gratis ini sangat strategis sekali karena meningkatkan perputaran uang mencapai Rp 8 miliar per desa per tahun. Jadi luar biasa sekali,” ucapnya.

    Gibran menambahkan, meskipun program ini baru akan dilaksanakan tahun depan, tetapi banyak pihak yang sudah menanyakan kapan pelaksanaannya, bahkan sebelum ia dilantik.

    Dia memastikan tahun depan program makan bergizi gratis akan berjalan. Dia juga mengajak seluruh pihak dapat berpartisipasi dalam mengawasi dan mendukung program tersebut.

  • Menteri Ara Bakal Lanjutkan Program KPR dengan Skema FLPP

    Menteri Ara Bakal Lanjutkan Program KPR dengan Skema FLPP

    Serang, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait akan melanjutkan program kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Dikatakan Ara, sapaan akrabnya, program KPR dengan skema FLPP ini sebelumnya telah diterapkan pada era pemerintahan Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, program ini menjadi salah satu program positif yang layak untuk dilanjutkan.

    “Jadi kalau memang bagus, ada program yang bagus, kenapa kita tidak tingkatkan? Saya pikir apa yang bagus pada zaman Pak SBY mari kita tingkatkan kembali,” ujarnya di Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

    “Perubahan yang belum bagus kita perbaiki. Namun, yang sudah bagus mari kita lanjutkan. Kalau bisa kita besarkan lagi,” tambahnya terkait KPR dengan skema FLPP.

    Kendati begitu, Ara mengakui pemerintah hanya mampu membangun sekitar 257.000 unit rumah dari target 3 juta rumah per tahun. Hal ini karena anggaran yang diberikan pemerintah sangat terbatas.

    Dia berharap, APBN mencukupi pada 2025. Pemerintah, kata dia, akan memprioritaskan program KPR dengan skema FLPP.

    “Jujur saja kemampuan pemerintah untuk membangun itu sangat terbatas. Nah, harapannya tentu ada yang mendukung dengan program yang sudah bagus itu, seperti KPR dengan skema FLPP. Semoga ke depan, tahun depan APBN kita mencukupi,” ucap Ara.

  • Yasonna Laoly Urung Diperiksa KPK Hari Ini

    Yasonna Laoly Urung Diperiksa KPK Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly urung diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (13/12/2024). Awalnya, ia dijadwalkan untuk diperiksa terkait kasus yang tengah ditangani oleh KPK yang diduga soal Harun Masiku.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika mengungkapkan pemeriksaan terhadap Yasonna akan dijadwalkan ulang. Lantaran yang bersangkutan berhalangan hadir.

    “Untuk Yasonna Laoly, info dari penyidik minta dijadwalkan ulang karena sudah ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan,” terangnya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/12/2024) yang diduga diperiksa terkait Harun Masiku.

    Sebelumnya, Tessa belum memberikan keterangan lebih lanjut perihal kasus apa yang menjadi alasan pemanggilan Yasonna. Kabar yang beredar menyebutkan pemanggilan Yasonna Laoly kali ini berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang menyeret Harun Masiku.

    Sebagai informasi, Harun Masiku, mantan calon anggota legislatif (caleg) PDIP, terjerat dalam kasus dugaan suap kepada Komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Sejak operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lain pada Januari 2020, Harun Masiku masih buron hingga kini.

    Harus Masiku diduga berhasil melarikan diri dan belum ditemukan meskipun masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK. “Namun untuk perkaranya belum bisa disampaikan,” ujar Tessa, Kamis (12/12/2024) terkait pemeriksaan Yasonna Laoly.