Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP, Gus Ipul Akui Biasa Jelang Muktamar

    Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP, Gus Ipul Akui Biasa Jelang Muktamar

    Jombang, Beritasatu.com – Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menanggapi enteng dirinya yang masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Gus Ipul menyatakan jika namanya disebut hanya wacana setiap menjelang muktamar X PPP.

    “Itu biasa. Jadi setiap mau muktamar beberapa nama kan disebut, biasanya Bu Khofifah juga disebut, siapa pun bisa disebut, Pak Suharso Monoarfa juga disebut,” katanya di sela-sela menengok korban banjir di Desa Jombok, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (14/12/2024).

    Gus Ipul mengakui setiap menjelang muktamar, namanya selalu menjadi bahan obrolan sejumlah pihak yang diisukan menjadi calon ketua umum. Ia pun menegaskan jika isu calon ketua umum PPP itu hanya sebuah wacana saja.

    “Itu wacana-wacana biasa. Nama saya memang selalu disebut-disebut,” ucapnya.

    Sebelumnya, Diketahui, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebutkan, sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum PPP. Dari empat nama, dua dari internal partai dan dua dari luar.

    “Kami membuka diri terhadap siapa pun dengan membuka pihak eksternal untuk menjadi kandidat ketua umum PPP,” kata Romy sapaan Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam.

    Menurut dia, dari internal partai PPP, ada dua nama yang sudah dimunculkan dari komunikasi di sejumlah grup WhatsApp. Kedua nama itu, yaitu Sandiaga Uno dan Taj Yasin.

    Kemudian, lanjut Romy, untuk eksternal kandidat ketua umum PPP, terdapat nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman. Bahkan kata Romy, Gus Ipul sudah menghubungi dirinya menanyakan terkait namanya yang muncul di internal PPP setelah adanya informasi tersebut.

    “Saya mendapat suara dari berbagai WhatsApp group yang saya ikuti di PPP sekurang-kurangnya sudah muncul empat nama dua dari internal dan dua dari luar,” tuturnya.

    Ia menambahkan, saat ini PPP tidak perlu menutup diri dari pihak luar. Adapun yang terpenting, para tokoh ini dapat memajukan kembali PPP ketika pemilu nanti.

    “Kalau masalah AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) PPP bisa diubah,” katanya.

  • GP Ansor Terjunkan Banser Amankan Nataru

    GP Ansor Terjunkan Banser Amankan Nataru

    Jakarta, Beritasatu.com – Gerakan Pemuda (GP) Ansor akan menurunkan personel banser untuk membantu Polri mengamankan jalannya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. GP Ansor siap berkolaborasi untuk memastikan masyarakat aman menjalankan aktivitas pada momen besar akhir tahun tersebut.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin menegaskan penurunan personel banser dalam rangka membantu pihak kepolisian untuk memastikan Nataru 2025 berjalan damai dan aman.

    “Aktivitas masyarakat yang mau melakukan liburan atau beribadah, tidak merasa khawatir karena ada banser,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

    Addin melanjutkan, GP Ansor menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran pimpinan Polri terkait dengan pengamanan Nataru 2025. “Terselenggaranya Natal dan Tahun Baru yang aman, tertib, dan damai merupakan kepentingan kita bersama,” ujarnya.

    Dia menambahkan, GP Ansor yang memiliki jejaring kader dan tersebar di seluruh Indonesia, berkomitmen mendukung penuh Polri dalam menjaga keamanan dan kedamaian perayaan Natau 2025.

    Sebagai momen besar bagi masyarakat, Addin mengatakan adalah kewajiban Ansor untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masayarakat. Ia menilai pengamanan Nataru 2025 merupakan komitmen GP Ansor untuk membersamai dan memudahkan aktivitas masyarakat.

    “Ini wujud dari komitmen GP Ansor untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya membersamai mereka, tetapi juga memudahkan aktivitas Nataru 2025,” tegasnya.

    Addin menjelaskan, personel yang akan diturunkan berasal dari satuan khusus Banser yang fokus pada pengaturan lalu lintas, termasuk juga yang bergerak di bidang kesehatan. Selain itu, GP Ansor juga akan membangun posko-posko di wilayah yang krusial dan penting.

    “Balantas (Banser Ansor Serbaguna Lalu Lintas) akan berpatisipasi, termasuk Banser Husada,” ucapnya terkait personel banser pada Nataru 2025.

  • Menbud Fadli Zon Usulkan Pelajaran Sejarah Kembali Wajib di Sekolah

    Menbud Fadli Zon Usulkan Pelajaran Sejarah Kembali Wajib di Sekolah

    Bandung, Beritasatu.com – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengusulkan agar pelajaran sejarah kembali menjadi mata pelajaran wajib di sekolah dari tingkat dasar (SD) hingga menengah atas (SMA). Usulan ini muncul setelah pada penerapan kurikulum merdeka, sejarah hanya menjadi mata pelajaran pilihan.

    “Di negara-negara lain, sejarah adalah pelajaran wajib. Kita harapkan hal yang sama di Indonesia karena sejarah adalah fondasi untuk membangun karakter dan bangsa,” ujar Fadli dalam acara Musyawarah Nasional Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Sabtu (14/12/2024) dilansir dari Antara.

    Fadli juga menyampaikan rencana Kementerian Kebudayaan untuk menghidupkan kembali Direktorat Sejarah dan Museum yang sebelumnya dihapus lima tahun lalu. Selain itu, pihaknya tengah mempersiapkan revisi buku sejarah dalam rangka memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka.

    Usulan Fadli Zon mendapat dukungan dari Ketua Umum MSI Agus Mulyana yang menilai sejarah memiliki peran penting dalam membangun kesadaran dan karakter bangsa.

    “Kami menyambut baik langkah ini. Penulisan sejarah formal oleh negara sangat penting untuk membangun kesadaran sejarah masyarakat dan memperkuat national character building,” ujar Agus.

  • PKB Usulkan Gus Dur Diangkat sebagai Pahlawan Nasional

    PKB Usulkan Gus Dur Diangkat sebagai Pahlawan Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi mengusulkan Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, untuk diangkat sebagai pahlawan nasional. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menyatakan Gus Dur telah berjasa besar dalam memperjuangkan nilai-nilai kebinekaan, keragaman, persaudaraan, kemanusiaan, dan persatuan Indonesia.

    “Sudah waktunya kita mengusulkan Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Semoga usulan ini dapat segera terwujud demi bangsa kita,” ujar Cak Imin dalam acara silaturahim kebangsaan yang digelar di Jakarta pada Jumat (13/12/2024) dilansir dari Antara.

    Ia menambahkan, meskipun Gus Dur tidak membutuhkan gelar pahlawan nasional, tetapi bangsa Indonesia membutuhkan sosok seperti beliau untuk terus menjadi inspirasi dalam mengupayakan perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat.

    Cak Imin juga menegaskan PKB berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan Gus Dur dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

    Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin menyebut bahwa PKB bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengupayakan langkah untuk mengembalikan nama baik Gus Dur, dengan memastikan bahwa beliau tidak pernah melakukan pelanggaran konstitusional selama masa kepemimpinannya.

    “Gus Dur adalah pemimpin yang membawa bangsa kita menjadi lebih berdaulat sesuai dengan amanat konstitusi,” tambahnya.

    Wakil Ketua Umum PKB Rusdi Kirana juga menyampaikan dukungannya. Ia mengungkapkan bahwa Fraksi PKB di MPR telah menginisiasi langkah untuk mencabut Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 terkait Pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid.

    “Dengan pencabutan Tap MPR tersebut, kami akan semakin kuat memperjuangkan agar Gus Dur bisa resmi diakui sebagai pahlawan nasional,” jelas Rusdi, yang juga menjabat sebagai wakil ketua MPR.

    Pada akhir acara silaturahim kebangsaan, DPP PKB dan tokoh lintas agama menandatangani dokumen rekomendasi agar pemerintah mengangkat Gus Dur sebagai pahlawan nasional. 

  • Jumlah Women Crisis Center Menurun Saat Kekerasan Perempuan Marak

    Jumlah Women Crisis Center Menurun Saat Kekerasan Perempuan Marak

    Jakarta, Beritasatu.com – Meskipun kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia semakin marak, jumlah Women Crisis Center (WCC) justru mengalami penurunan. Fenomena ini mendapat perhatian dari Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa), yang menyatakan bahwa hal ini perlu segera dibenahi.

    “Saat ini, sudah ada lebih dari 4.500 universitas yang memiliki satuan tugas (satgas) anti kekerasan, banyak pula undang-undang yang mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan, tetapi jumlah Women Crisis Center malah menurun. Ini kan aneh,” ungkap Sita Supomo, Direktur Eksekutif IKa, Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

    Komnas Perempuan mencatat adanya kemajuan dalam hal legislasi terkait perlindungan perempuan, terutama setelah pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Tahun 2022. UU ini memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual online. Meski demikian, mereka menilai masih banyak yang perlu diperbaiki, termasuk dengan membuat aturan turunan yang memfasilitasi korban.

    “Walaupun sudah ada UU yang melingkupi kasus kekerasaan pada perempuan, masih ada UU lain yang masih belum disahkan selama bertahun-tahun. Ditambah dengan jumlah kasus yang tetap tinggi,” ujar Andy Yentriyani, Ketua Komnas Perempuan.

    Lebih lanjut, Andy menyoroti bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang telah menunggu pengesahan selama hampir dua dekade, masih belum juga disahkan.

    “Ini sangat memprihatinkan, mengingat sektor pekerja rumah tangga banyak sekali melibatkan perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan,” Andy menambahkan.

    Komnas Perempuan juga mengungkap angka yang sangat mencemaskan, yaitu setiap jam ada setidaknya 33 perempuan yang menjadi korban kekerasan di Indonesia.

    Kekerasan ini bisa terjadi di rumah, sekolah, tempat kerja, atau bahkan di ruang publik. Sayangnya, banyak korban yang tidak melapor, sehingga angka yang tercatat jauh lebih sedikit dibanding kenyataannya.

    Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, IKa membuka penggalangan dana untuk mendirikan lebih banyak Women Crisis Center (WCC) di berbagai daerah. WCC sangat dibutuhkan untuk memberikan fasilitas dan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan dan pelecehan, serta membantu mereka mendapatkan akses terhadap layanan hukum dan kesehatan.

    Selain itu, delegasi Uni Eropa (EU) untuk Indonesia juga mendukung kampanye Komnas Perempuan dalam melawan kekerasan berbasis gender. Salah satunya adalah kampanye global “16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan” yang telah dilaksanakan sejak 25 November hingga 10 Desember setiap tahunnya. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai isu kekerasan terhadap perempuan dan kesetaraan gender.
     

  • Eks Waketum Nasdem Ahmad Ali Masuk Bursa Caketum PPP

    Eks Waketum Nasdem Ahmad Ali Masuk Bursa Caketum PPP

    Jakarta, Beritasatu.com – Nama eks wakil ketua umum Partai Nasdem Ahmad Ali masuk dalam bursa calon ketua umum (caketum) PPP. Nama Ahmad Ali dimunculkan Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC PPP) Kota Palu Shauqi Maskati yang menganggap Ahmad Ali sebagai tokoh nasional mewakili Sulawesi.

    “Kita pernah punya tokoh mewakili Sulawesi, Bapak Suharso Monoarfa Ketum PPP yang banyak meninggalkan prestasi bagi partai. Nah, saya menilai Ahmad Ali ini sekaliber beliau,” ujar Shauqi di sela-sela acara pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (13/12/2024) malam.

    Terkait hal itu, Shauqi Maskati meminta pimpinan mukernas agar menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai terkait persyaratan calon ketua umum. Menurut dia, hal tersebut penting agar membuka peluang tokoh-tokoh nasional lain dari luar partai maju bursa caketum.

    “Mukernas harus mengagendakan perubahan AD/ART syarat calon ketua ini. Perubahan itu agar membuka peluang bisa majunya dalam bursa caketum bagi tokoh-tokoh nasional lain dari luar,” imbuh dia.

    Shauqi menegaskan usulannya itu bisa diterapkan pada penyelenggaraan Muktamar PPP mendatang. Apalagi, saat ini kondisi PPP sedang tidak baik-baik saja setelah Pemilu 2024.

    “Kami para kader menginginkan figur tokoh nasional yang siap lahir batin, baik dari segi otak, ongkos, dan jaringan mumpuni,” pungkas dia.

    Diketahui, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebutkan, sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum PPP. Dari empat nama, dua dari internal partai dan dua dari luar.

    “Kami membuka diri terhadap siapa pun dengan membuka pihak eksternal untuk menjadi kandidat ketua umum PPP,” kata Romy sapaan Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam.

    Menurut dia, dari internal partai PPP, ada dua nama yang sudah dimunculkan dari komunikasi di sejumlah grup WhatsApp. Kedua nama itu, yaitu Sandiaga Uno dan Taj Yasin.

    Kemudian, lanjut Romy, untuk eksternal kandidat ketua umum PPP, terdapat nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman. Bahkan kata Romy, Gus Ipul sudah menghubungi dirinya menanyakan terkait namanya yang muncul di internal PPP setelah adanya informasi tersebut.

    “Saya mendapat suara dari berbagai WhatsApp group yang saya ikuti di PPP sekurang-kurangnya sudah muncul empat nama dua dari internal dan dua dari luar,” tuturnya.

    Ia menambahkan, saat ini PPP tidak perlu menutup diri dari pihak luar. Adapun yang terpenting, para tokoh ini dapat memajukan kembali PPP ketika pemilu nanti.

    “Kalau masalah AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) PPP bisa diubah,” katanya.

  • Muktamar PPP untuk Pilih Ketua Umum Dipercepat

    Muktamar PPP untuk Pilih Ketua Umum Dipercepat

    Jakarta, Beritasatu.com– Pelaksana tugas (Plt) Ketua umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan memilih ketua umum akan dipercepat untuk mempersiapkan Pemilu 2029 agar partai berlambang Ka’bah itu bisa kembali masuk ke Senayan.

    “Masa khidmat PPP akan berakhir nanti pada Desember 2025. Oleh karena situasi dan kondisi politik, maka kita memerlukan percepatan,” kata Mardiono di Jakarta, Jumat (14/12/2024) malam dilansir Antara

    Menurut dia, percepatan muktamar PPP ini agar pengurus yang nantinya terpilih memiliki waktu panjang untuk konsolidasi dalam rangka persiapan Pemilu 2029.

    Untuk itu, kata Mardiono, DPP PPP saat ini sedang menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II guna mempersiapkan Muktamar X yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

    Pada Mukernas II, pengurus akan memutuskan jadwal Muktamar PPP X dan lokasi yang akan digunakan agar dapat menampung kader, pengurus, dan tamu undangan.

    “Mengingat Muktamar PPP itu memerlukan hotel luas, sebab peserta itu pada saat pembukaan sekitar 2.000 orang, sehingga memerlukan hotel dengan lokasi yang mudah disinggahi oleh pesawat sebagai transportasi kader-kader dari daerah,” ujarnya.

    Ia menambahkan Mukernas PPP II ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 maupun Pilkada 2024. Selain itu, DPP PPP ingin membangun soliditas dengan kader di seluruh Indonesia.

    “Kami juga akan merumuskan langkah-langkah dalam menyambut Muktamar PP dan dalam pelaksanaan muktamar nanti harus melahirkan sebuah perubahan,” katanya.

    Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebutkan, sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum PPP. Dari empat nama, dua dari internal partai dan dua dari luar.

    Kedua nama dari internal yaitu Sandiaga Uno dan Taj Yasin. Untuk eksternal, terdapat nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman.

    Para kandidat ini akan dipilih pada Muktamar PPP mendatang. 

  • Kaji Usulan Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD, PPP Sebut Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi

    Kaji Usulan Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD, PPP Sebut Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Umum PPP Mardiono mengatakan pihaknya bakal mengkaji usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih DPRD. Mardiono mengakui bahwa pilkada langsung seperti yang digelar secara serentak pada 2024 ini terlalu mahal.

    “Kita sudah berpengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Kita akui sepenuhnya bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang paling berbiaya tinggi. Biaya yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh negara, berapa triliun sebagaimana yang Pak Presiden sampaikan itu hangus dalam dua hari,” ujar Mardiono di sela-sela acara pembukaan Musyawarah Nasional (Mukernas) PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat (13/12/2024) malam.

    Mardiono mengakui, Indonesia membutuhkan penguatan demokrasi. Hanya saja, kata dia, langkah penguatan demokrasi tidak boleh membebani rakyat, seperti pilkada dengan biaya tinggi.

    “Tidak boleh juga membebani rakyat sehingga harus ada ide-ide inovasi pemikiran bagaimana supaya kita menjalankan demokrasi itu dengan ekonomi, biaya, yang tidak terlalu tinggi,” imbuh dia.

    Mardiono menegaskan, kebutuhan masyarakat Indonesia tidak hanya berpolitik, tetapi ada juga kebutuhan lainnya, seperti penguatan pangan, alutista untuk pertahanan, dan juga infrastruktur.

    “Ada bidang pangan, bidang alutsista untuk pertahanan, juga infrastruktur yang harus kita bangun, itu juga tidak kalah penting. Namun, politik untuk menjaga demokrasi mengantarkan hak kedaulatan rakyat itu juga tidak kalah penting,” tutur Mardiono terkait wacana kepala daerah dipilih DPRD.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakui setuju dengan usulan agar kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Prabowo, pilkada langsung seperti saat ini terlalu banyak menghabiskan anggaran hingga triliun rupiah.

    “Sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo menilai kepala daerah dipilih DPRD lebih efisien dan menghemat anggaran negara. Dia mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan sistem kepala daerah dipilih DPRD, seperti Malaysia, Singapura, dan India.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang memilih gubernur memilih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” tandas Prabowo.

    Menurut Prabowo, uang yang digunakan untuk pilkada langsung sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan rakyat seperti untuk pendidikan. “Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi,” tegas dia soal kepala daerah dipilih DPRD.

  • Kaji Usulan Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD, PPP Sebut Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi

    Ketua Majelis Pertimbangan PPP Minta Taubatan Nasuhah, Mardiono: Saya Setiap Hari Salat Taubat

    Jakarta, Beritasatu.com – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengungkapkan, hampir setiap hari dirinya menjalankan salat taubat karena selalu ada kesalahan menyusul imbauan taubatan nasuhah dari Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy.

    “Saya selalu melaksanakan salat taubat. Jadi taubatan itu diajarkan oleh agama,” kata Mardiono di Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam dilansir Antara, saat ditanya terkait seruan taubatan nasuhah karena PPP tidak lolos ke Senayan.

    Menurut dia, semua manusia pasti setiap hari menambah dosa tak terkecuali dirinya dengan para pengurus harian DPP PPP yang saat ini sedang menjabat. Semua orang berhak menjalankan taubat, termasuk dirinya yang sedang dipercaya sebagai plt ketua umum PPP.

    “Setiap hari pasti kita akan memperbarui dosa, karena entah salah ucapan, salah tindakan, pasti kita membawa dosa. Oleh karena itu, Allah memberikan ruang untuk bertaubat,” tuturnya.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan seruan untuk taubatan nasuhah bukan ditujukan pada personal, tetapi kepada semua pengurus DPP PPP untuk meminta maaf secara kesatria karena tidak berhasil membawa parpol itu masuk ke Senayan.

    “Ketika saya menyampaikan seruan untuk taubatan nasuhah itu kan ditujukan kepada seluruh jajaran DPP. Kenapa? Karena memang baru kali ini dari 11 kali pemilu yang diikuti, PPP tidak masuk ke Senayan,” kata Romy sapaan Romahurmuziy.

  • Kandidat Ketua Umum PPP: Sandiaga, Taj Yasin, Dudung Abdurachman, hingga Gus Ipul

    Kandidat Ketua Umum PPP: Sandiaga, Taj Yasin, Dudung Abdurachman, hingga Gus Ipul

    Jakarta, Beritasatu.com– Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebutkan, sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum PPP. Dari empat nama, dua dari internal partai dan dua dari luar.

    “Kami membuka diri terhadap siapa pun dengan membuka pihak eksternal untuk menjadi kandidat ketua umum PPP,” kata Romy sapaan Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam dilansir Antara

    Menurut dia, dari internal partai PPP, ada dua nama yang sudah dimunculkan dari komunikasi di sejumlah grup WhatsApp. Kedua nama itu, yaitu Sandiaga Uno dan Taj Yasin.

    Kemudian, lanjut Romy, untuk eksternal kandidat ketua umum PPP, terdapat nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman. Bahkan kata Romy, Gus Ipul sudah menghubungi dirinya menanyakan terkait namanya yang muncul di internal PPP setelah adanya informasi tersebut.

    “Saya mendapat suara dari berbagai WhatsApp group yang saya ikuti di PPP sekurang-kurangnya sudah muncul empat nama dua dari internal dan dua dari luar,” tuturnya.

    Ia menambahkan, saat ini PPP tidak perlu menutup diri dari pihak luar. Adapun yang terpenting, para tokoh ini dapat memajukan kembali PPP ketika pemilu nanti. “Kalau masalah AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) bisa diubah,” katanya.

    Sebelumnya, Romahurmuziy mengatakan seruan untuk taubatan nasuhah bukan ditujukan pada personal, tetapi kepada semua pengurus DPP PPP untuk meminta maaf secara kesatria karena tidak berhasil membawa parpol itu masuk ke Senayan.

    Untuk itu, kata Romy, DPP juga harus bisa menyiapkan kader dan membuka diri untuk hadirnya kandidat ketua umum PPP.