Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Imigrasi Sebut KPK Tak Minta Lakukan Pencekalan untuk Harun Masiku

    Imigrasi Sebut KPK Tak Minta Lakukan Pencekalan untuk Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak meminta Imigrasi untuk melakukan pencekalan terhadap Harun Masiku yang hingga saat ini masih buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO).

    Plt Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar Muhammad Godam mengatakan, pihaknya belum menerima permintaan pencekalan terhadap Harun Masiku sejak 2021.

    “Terakhir (pencekalan Harun Masiku) berakhir pada 13 Januari 2021. KPK belum mengajukan permohonan kembali,” ujar Saffar Muhammad Godam di kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Saffar Muhammad Godam menjelaskan, mekanisme pencegahan seseorang ke luar negeri dapat dilakukan apabila terdapat permohonan dari pihak yang berwenang, termasuk melakukan pencekalan terhadap Harun Masiku.

    Dengan tidak adanya permintaan pencekalan kembali dari KPK, maka sesuai dengan ketentuan, cekal terhadap Harun Masiku berakhir demi hukum.

    “Artinya orang ini (Harun Masiku) tidak dicegah, orang ini tidak dicegah untuk berpergian ke luar negeri,” ucapnya lagi.

    Meski KPK belum mengajukan permintaan kembali untuk pencekalan Harun Masiku, Imigrasi tetap melakukan pemantauan apabila ada pergerakan dari Harun Masiku.

    Namun, berdasarkan update data perlintasan, belum ditemukan catatan perjalanan keluar negeri untuk Harun Masiku.

    Saffar Muhammad Godam menegaskan, tindakan pecegahan baru dapat dilakukan apabila ada permintaan dari pihak berwenang atau instansi terkait.

    Dia mengaku, pihaknya masih menjalin komunikasi dengan KPK terkait Harun Masiku.

    “Terakhir komunikasi dengan KPK, berdasarkan surat dari kita mempertanyakan kembali status pencegahan Harun Masiku pada 11 Desember 2024,” jelas Saffar Muhammad Godam mengenai pencekalan Harun Masiku.

    Sebagai informasi, Harun Masiku merupakan mantan caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.

    Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan agar dapat ditetapkan sebagai anggota DPR.

    Namun, sejak operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada 8 Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron dan menghirup udara bebas.

    Sementara itu, KPK telah menyebar empat foto terbaru Harun Masiku saat memperbarui surat DPO mantan caleg PDIP tersebut.

    Dalam surat itu, KPK mencantumkan foto-foto Harun Masiku terbaru dengan gaya formal menggunakan batik dan kemeja serta dalam pose metal menggunakan kaus dan kemeja flanel.

  • Respons Jokowi Soal Dipecat PDIP: Biar Waktu yang Mengujinya

    Respons Jokowi Soal Dipecat PDIP: Biar Waktu yang Mengujinya

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara terkait dipecat dari PDIP, bersama putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Bobby Nasution.

    “Ya ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Saya menghormati itu,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, seusai menerima kunjungan relawan Bala JP, Selasa (17/12/2024).

    Merespons pertanyaan wartawan soal Jokowi dipecat PDIP, mantan wali kota Solo itu menegaskan bahwa dirinya tidak berada dalam posisi untuk membela diri atau memberikan penilaian atas keputusan yang diambil oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Biar nanti waktu yang mengujinya,” ucapnya.

    Saat ditanya mengenai dasar Jokowi dipecat PDIP karena melanggar aturan, kode etik, dan disiplin partai, mantan gubernur DKI Jakarta itu memberikan jawaban serupa. “Tadi kan sudah saya sampaikan, saya tidak dalam posisi membela atau memberikan penilaian karena sudah diputuskan. Nanti, nanti waktu yang akan mengujinya,” tandasnya.

    Ketika disinggung soal kartu tanda anggota (KTA) PDIP yang dimilikinya, apakah akan dikembalikan, Jokowi enggan menjawab dan hanya tertawa. Ia juga memilih tidak berkomentar mengenai pemecatan Gibran. “Ya tanya saja ke Mas Gibran kok tanya ke saya,” katanya.

    Jokowi juga kembali menyebut konsep partai perorangan saat ditanya langkah selanjutnya setelah tidak lagi bergabung dengan PDIP. Ketika ditanya apakah akan membentuk partai baru, ia hanya menjawab singkat, “Saya sudah sampaikan partai perorangan,” ujarnya sambil berseloroh.

    Jokowi dipecat PDIP bersama 26 kader lainnya, termasuk Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.

    “Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDIP tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun, Senin (16/12/2024) mengenai Jokowi dipecat PDIP.

  • KPK Dalami Kebenaran Harta yang Dilaporkan Kepala BPJN Kalbar Dedy Mandarsyah di LHKPN

    KPK Dalami Kebenaran Harta yang Dilaporkan Kepala BPJN Kalbar Dedy Mandarsyah di LHKPN

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kebenaran harta maupun aset yang dilaporkan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat (Kalbar), Dedy Mandarsyah dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

    Dedy Mandarsyah tengah menjadi sorotan publik berkaitan dengan kasus dugaan penganiayaan dokter koas Universitas Sriwijaya bernama Muhammad Luthfi di Palembang. Dedy dikabarkan merupakan ayah Lady Aurellia Pramesti yang merupakan rekan Lutfi sesama dokter koas.

    “Saat ini, Tim LHKPN KPK sedang melakukan analisis atas LHKPN saudara Dedy Mandarsyah sebagai bagian dari proses pemeriksaan LHKPN dalam kerangka pencegahan korupsi,” kata anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (17/12/2024).

    KPK juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan LHKPN Dedy. Hal itu sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

    “Dalam proses pemeriksaan tersebut, di antaranya dilakukan analisis terkait kebenaran atas harta atau aset yang dilaporkan, serta aset atau harta lain yang diduga belum dilaporkan yang membutuhkan data pendukung dari pihak eksternal,” ujar Budi.

    KPK pun mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan atensi serius terkait isu seputar penyampaian LHKPN. Lembaga antikorupsi itu berkomitmen untuk dapat merespons masalah sekaligus harapan publik, terutama dalam pemberantasan korupsi.

    Sementara itu, dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Dedy Mandarsyah ke KPK pada 2023, Dedy yang merupakan kepala BPJN Kalbar tercatat memiliki kekayaan sekitar Rp 9,4 miliar.

    Perinciannya, kepemilikan aset tanah dan bangunan senilai Rp 750 juta, mobil Honda CRV 2019 senilai Rp 450 juta, harta bergerak lainnya senilai Rp 830 juta, surat berharga Rp 670 juta, kas dan setara kas Rp 6,7 miliar, dan nihil utang.

     

  • Cak Imin Diperintahkan Presiden Prabowo Hilangkan Kemiskinan Ekstrem dalam 2 Tahun

    Cak Imin Diperintahkan Presiden Prabowo Hilangkan Kemiskinan Ekstrem dalam 2 Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengungkapkan dirinya mendapat perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 0% dalam 2 tahun ke depan.

    Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Juli 2024, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia saat ini tercatat sebesar 0,8%.

    “Targetnya, kemiskinan ekstrem harus habis dalam dua tahun ini. Pak Prabowo memerintahkan agar dalam dua tahun ke depan tidak ada lagi kemiskinan ekstrem,” ujar Cak Imin kepada wartawan, Senin (16/12/2024).

    Untuk mencapai target tersebut, Cak Imin menjelaskan pihaknya akan memetakan daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi agar dapat segera ditangani dalam kurun waktu 1,5 hingga 2 tahun mendatang.

    Ia juga menyoroti angka kemiskinan di Jawa Tengah yang masih cukup tinggi, mencapai 10,47% berdasarkan catatan BPS.

    “Gradasi dari miskin ekstrem ke miskin di Jawa Tengah masih berat,” tegasnya.
    Target Lima Tahun Penurunan Kemiskinan Nasional

    Selain fokus pada kemiskinan ekstrem, Cak Imin juga menargetkan penurunan angka kemiskinan nasional dari 9,3% menjadi 5% dalam 5 tahun ke depan.

    “Hingga 2029, targetnya dari 9,3% hanya tinggal 5%. Meski sulit untuk benar-benar tuntas, kita optimistis dapat mencapainya,” ujar Cak Imin.

    Cak Imin mengakui upaya ini bukanlah hal yang mudah dan tidak dapat dilakukan sendirian. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara eksekutif dan legislatif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia.

    “Ini tidak mudah, tetapi kita akan bekerja dengan sangat keras. PKB juga akan mendukung percepatan pembangunan melalui kerja sama dengan legislatif dan eksekutif,” pungkasnya.

  • Rekor! Badan Bahasa Berhasil Entri 286.000 Kosakata Baru dalam KBBI

    Rekor! Badan Bahasa Berhasil Entri 286.000 Kosakata Baru dalam KBBI

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) berhasil memasukkan 286.000 kosakata baru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pada minggu lalu. Capain ini menjadi rekor tersendiri karena biasanya butuh waktu bertahun-tahun.

    “Saat itu, Mas Nadiem menanggapi dengan bertanya, ‘Apa yang Anda butuhkan untuk mewujudkannya?’ Saya jawab, ‘Berikan saja anggarannya, biar kami yang melakukannya dengan cara kami,’” lanjut Aziz.

    Kolaborasi tersebut membuahkan hasil. Badan Bahasa berhasil mengentri 286.000 kosakata baru dalam KBBI pada minggu lalu. Capaian yang seharusnya memakan waktu 35 tahun hingga Indonesia Emas, berhasil diwujudkan dalam waktu satu tahun.

    “Lalu, apa yang akan terjadi pada 2025? Itu menjadi target kami ke depan. Namun, untuk tahun 2024, pencapaian ini sudah sangat luar biasa,” tambah Aziz.

    Badan Bahasa telah menerima berbagai apresiasi, termasuk predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan nilai terbaik dalam pengelolaan anggaran 2023. Semua pencapaian ini menunjukkan komitmen Badan Bahasa untuk terus berinovasi dan mengedepankan akuntabilitas sebagai lembaga publik.

  • Perempuan dan Anak Punya Peran Vital Ciptakan Generasi Emas 2045

    Perempuan dan Anak Punya Peran Vital Ciptakan Generasi Emas 2045

    Jakarta, Beritasatu.com – Perempuan dan anak memiliki peran vital dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Kesetaraan gender menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menciptakan masyarakat yang adil, berdaya saing, dan inklusif.

    Plt Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Molly Prabawaty mengatakan, pemerintah berkomitmen dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui program ruang bersama Indonesia. 

    Inisiatif tersebut merupakan langkah strategis pemerintah yang bertujuan mendorong pengarusutamaan gender, memberdayakan perempuan, dan melindungi anak.

    “Dengan memberdayakan perempuan, kita dapat menciptakan generasi emas yang berdaya saing dan mampu membawa kesejahteraan bagi keluarga dan bangsa,” ujarnya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema “Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya, Menuju Indonesia Emas” di kantor Kemenkomdigi, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Ia menekankan bahwa peran perempuan tidak hanya terbatas sebagai pilar keluarga, tetapi juga sebagai agen perubahan di masyarakat. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperluas akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial. 

    Langkah ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kesetaraan gender yang lebih baik dan berkontribusi langsung pada pembangunan bangsa.

    Molly turut mengapresiasi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan adanya tren positif berupa penurunan ketimpangan gender nasional selama lima tahun terakhir.

    Selain itu, prevalensi kekerasan terhadap anak juga tercatat mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah, didukung oleh kolaborasi dengan berbagai pihak, telah mulai memberikan hasil yang signifikan.

    Namun demikian, Molly tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi. Ia menyoroti beberapa masalah yang kompleks, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, kasus bullying, pekerja anak, hingga perempuan atau anak yang menjadi pelaku kejahatan.

    “Permasalahan ini sangat kompleks dan membutuhkan penanganan holistik dari berbagai pemangku kepentingan,” jelasnya.

    Molly mengatakan, momentum peringatan Hari Ibu ke-96 pada 22 Desember 2024 mendatang menjadi kesempatan penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peran perempuan dalam pembangunan bangsa. 

    Molly menegaskan bahwa penghormatan terhadap perjuangan perempuan harus terus dilakukan, tidak hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi nyata mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

    Ia juga mengingatkan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak-anak. Lingkungan yang sehat, menurutnya, akan menjadi fondasi dalam membangun generasi emas yang siap menghadapi tantangan global.

    “Kunci untuk menghadapi tantangan global adalah kolaborasi. Semua pihak harus bersinergi agar pembangunan bisa berjalan inklusif dan berkelanjutan,” ujar Molly.

    Dia juga mengajak berbagai elemen, termasuk media, akademisi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil, untuk turut mendukung agenda pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

    Puncak acara peringatan Hari Ibu akan dilaksanakan pada 22 Desember 2024. Selain menjadi momen refleksi terhadap perjuangan perempuan dari masa ke masa, acara ini juga akan menjadi ajang peluncuran awal (soft launching) program ruang bersama Indonesia. 

    Program tersebut diharapkan mampu memperkuat langkah-langkah strategis pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak.

  • Pemerintah Tambah 47,6 Km Jalan Tol Antisipasi Kemacetaan Saat Libur Nataru

    Pemerintah Tambah 47,6 Km Jalan Tol Antisipasi Kemacetaan Saat Libur Nataru

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menambah operasional jalan tol sepanjang 47,6 kilometer di Pulau Jawa, untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas pada masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi kemacetan masa libur Nataru 2025. Langkah ini mencakup peningkatan kapasitas jalan tol, penambahan ruas baru, hingga mempersiapkan jalan fungsional sementara.

    “Kita siapkan berbagai ruas jalan tol, termasuk juga manajemen lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan yang mungkin terjadi,” ujar AHY  dalam konferensi pers seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto terkait persiapan menghadapi Nataru 2025 di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/24).

    AHY menjelaskan, saat ini jalan tol sepanjang 1.830 kilometer di Pulau Jawa sudah dipersiapkan, dengan 90 tempat istirahat, dan 422 gerbang tol yang siap beroperasi.

    Untuk mengantisipasi kemacetan selama libur Nataru, pemerintah juga menambah jalan tol sepanjang 47,6 kilometer di Pulau Jawa.

    “Untuk mendukung nataru yang dilakukan antara lain penambahan ruas tol 47,6 kilometer di Pulau Jawa, seperti arah Tol Cimanggis-Cibitung, Cibitung-Cilincing, Solo-Yogyakarta, Serpong-Balaraja, dan sebagainya,” ujarnya.

    AHY menambahkan, sejumlah jalan tol juga dibuka secara fungsional salah satunya adalah jalan Tol Yogyakarta-Solo seksi Klaten-Prambanan sepanjang 8,6 kilometer.

    Dikatakan AHY, pemerintah juga telah meningkatkan kapasitas jalan tol di ruas yang padat, salah satunya Tol Jakarta-Cikampek. Dari semula tiga lajur ditambah menjadi empat lajur di sejumlah titik yang berpotensi menimbulkan kemacetan.

    Selain jalan tol, AHY bilang kalau jalan non tol di juga telah dipersiapkan sebagai alternatif perjalanan bagi masyarakat saat Nataru. 

    “Jaringan non-tol juga kami siapkan sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk traveling dengan lebih baik,” tutupnya.

  • Berkasnya Dilimpahkan ke Kejari, 3 Hakim yang Vonis Bebas Ronald Tannur Segera Diadili

    Berkasnya Dilimpahkan ke Kejari, 3 Hakim yang Vonis Bebas Ronald Tannur Segera Diadili

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan berkas perkara suap tiga hakim kasus Gregorius Ronald Tannur ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024). Ketiganya akan segera diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta.

    Ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menjadi tersangka suap vonis bebas Ronald Tannur itu adalah Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul.

    “Pelimpahan tersebut telah terdaftar di pengadilan tindak pidana korupsi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar.

    Kejagung bakal menunggu jadwal persidangan ketiga hakim Ronald Tannur tersebut, yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul.

    “Selanjutnya akan menunggu jadwal pelaksanaan sidang yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” katanya terkait pelimpahan berkas tiga hakim Ronald Tannur tersebut.

  • PDIP Ungkap Kenapa Jokowi, Gibran, dan Bobby Baru Dipecat Saat Ini

    PDIP Ungkap Kenapa Jokowi, Gibran, dan Bobby Baru Dipecat Saat Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengungkapkan alasan partainya baru sekarang mengumumkan pemecatan Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.

    Menurut Deddy, pihaknya tidak memecat Jokowi, Gibran, dan Bobby pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 karena PDIP menjaga muruah Jokowi sebagai presiden.

    “Saya menyatakan kita memiliki nilai etika dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai presiden yang harus dihormati semasa menjabat,” ujar Deddy kepada wartawan, Senin (16/12/2024).

    Setelah pilpres dan Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD atau Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, kata Deddy, PDIP fokus dan konsentrasi untuk menghadapi Pilkada 2024 sebagai agenda politik nasional. Setelah Pilkada 2024, pihaknya baru mempunyai waktu mengumpulkan pimpinan partai dari seluruh Indonesia.

    “Setelah pilkada selesai, kami baru punya waktu untuk mengumpulkan pimpinan partai dari seluruh provinsi untuk mengevaluasi kader-kader yang melakukan pelanggaran aturan partai. Jadi proses ini bukan khusus hanya soal Jokowi dan keluarga, tetapi kader-kader di seluruh Indonesia,” jelasnya.

    Deddy menegaskan PDIP tidak ingin ada narasi jahat seolah-olah PDIP melakukan pemecatan karena anak Jokowi bertarung pada Pilpres 2024 dan menantunya pada Pilkada Sumut 2024. Atau juga muncul narasi PDIP tidak siap berkontestasi terkait pemecatan Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.

    “Jadi tentu yang terbaik adalah melakukan pemecatan setelah semua kontestasi politik selesai sehingga jelas dan tegas bahwa proses ini semata-mata untuk menegakkan aturan dan disiplin partai,” pungkasnya.

    Sebelumnya, PDIP secara resmi memecat tiga kadernya sebagai anggota, yaitu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution. Pemecatan tersebut merupakan perintah langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Pemecatan Jokowi dan keluarganya diumumkan secara langsung Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun, dalam sebuah video yang beredar pada Senin (16/12/2024).

    Pemecatan Jokowi tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, untuk Gibran tertuang dalam SK Nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024; dan pemecatan Bobby berdasarkan SK Nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024.

    Ketiganya dipecat bersama 27 kader partai banteng lainnya. Komaruddin menegaskan, pemecatan itu merupakan perintah langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” ujar Komarudin terkait pemecatan Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.

  • Buntut Kasus Pemukulan Dokter Koas di Palembang, KPK Berpeluang Undang Dedy Mandarsyah untuk Klarifikasi LHKPN

    Buntut Kasus Pemukulan Dokter Koas di Palembang, KPK Berpeluang Undang Dedy Mandarsyah untuk Klarifikasi LHKPN

     akarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KPK berpeluang mengundang Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat (Kalbar) Dedy Mandarsyah untuk mengklarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Dedy kini tengah menjadi sorotan publik terkait dengan kasus dugaan penganiayaan dokter koas Universitas Sriwijaya bernama Muhammad Luthfi di Palembang. Dedy dikabarkan merupakan ayah dari Lady Aurellia Pramesti yang merupakan rekan Lutfi sesama dokter koas.

    “Biasanya kalau klarifikasi dipanggil. Tergantung, kalau ada hal yang perlu dilakukan konfirmasi, mereka akan panggil,” kata Ketua KPK Nawawi Pomolango di gedung KPK, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Analisis terhadap LHKPN Dedy Mandarsyah kini tengah dilakukan KPK. Nawawi menilai prosesnya tak akan memakan waktu lama.

    “Biasanya cepat, paling dua-tiga hari,” tegas dia.

    Dalam LHKPN yang disampaikan ke KPK pada 2023, Dedy yang merupakan kepala balai pelaksanaan jalan nasional (BPJN) Kalimantan Barat tercatat memiliki kekayaan sekitar Rp 9,4 miliar.

    Perinciannya dalam LHKPN, Dedy Mandarsyah memiliki aset tanah dan bangunan senilai Rp 750 juta, mobil Honda CR-V tahun 2019 senilai Rp 450 juta, harta bergerak lainnya senilai Rp 830 juta, surat berharga Rp 670 juta, kas dan setara kas Rp 6,7 miliar, dan nihil utang.