Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Arus Mudik Nataru, Menteri PUPR Tinjau Tol Probowangi Gending-Kraksaan

    Arus Mudik Nataru, Menteri PUPR Tinjau Tol Probowangi Gending-Kraksaan

    Probolinggo, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi jalan Tol Probowangi Gending-Kraksaan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Minggu (22/12/2024). Pengecekan ini dilakukan guna memastikan kelancaran arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Ruas tol sepanjang 10,5 kilometer yang mulai difungsikan pada 21 Desember 2024 ini telah melayani lebih dari 3.000 kendaraan dalam dua hari operasional. Tol Probowangi Gending-Kraksaan dibuka sementara untuk arus mudik mulai pukul 06.00 WIB hingga 16.00 WIB tanpa dikenakan tarif.

    Menteri Dody Hanggodo menyampaikan kondisi jalan secara keseluruhan sudah baik, meskipun masih ada beberapa titik yang membutuhkan perbaikan. “Namun, masih ada beberapa bagian yang bergelombang sehingga menimbulkan getaran saat kendaraan melaju,” ujar Dody.

    Proyek pembangunan ruas Tol Probowangi Gending-Kraksaan ini telah menelan anggaran lebih dari Rp 2 triliun dan penyelesaiannya mencapai 90% menjelang arus mudik Nataru. Sisa pekerjaan meliputi pemasangan rambu lalu lintas, penerangan jalan umum (PJU), dan penghalusan beberapa titik jalan.

    Tol Probowangi Gending-Kraksaan difungsikan untuk mendukung arus mudik mulai 21 hingga 27 Desember 2024, dan arus balik pada 28 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Para pemudik menyambut positif kehadiran tol ini karena mampu memangkas waktu perjalanan.

    Eka Wahyudi, salah satu pengguna tol, mengungkapkan perjalanan melalui tol jauh lebih cepat dibandingkan jalur Pantura. “Kalau lewat Pantura, jalannya ramai dan kadang macet. Namun, lewat tol, perjalanan lebih cepat dan sepi. Dari Pantura butuh 30 menit, lewat tol hanya 15 menit,” kata Eka terkait arus mudik Nataru.

    Proyek Tol Probowangi Gending-Kraksaan ini merupakan bagian dari pembangunan jalan tol yang akan dilanjutkan hingga Besuki, Kabupaten Situbondo. Pembangunan lanjutan ini ditargetkan selesai pada pertengahan 2025 sehingga semakin memperlancar akses di wilayah Jawa Timur.

  • PKB Minta Masyarakat Perhatikan Masa Kadaluwarsa Parsel Nataru

    PKB Minta Masyarakat Perhatikan Masa Kadaluwarsa Parsel Nataru

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Arzeti Bilbina meminta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) meningkatkan pengawasan terhadap peredaran parsel jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Arzeti berharap tidak ada produk kedaluwarsa masuk paket parsel yang diperjualbelikan pedagang di pasaran.

    “Pengawasan dan inspeksi terhadap produk parsel terutama makanan dan minuman harus dilakukan. Jangan sampai ada produk kedaluwarsa dan tidak layak konsumsi yang ada di parsel,” ujar Arzeti kepada wartawan di Jakarta Minggu (22/12/2024). 

    Arzeti mengatakan parsel yang beredar di pasaran harus memenuhi standar kesehatan dan keamanan. BPOM, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah perlu mengadakan kampanye edukasi untuk masyarakat dan produsen mengenai pentingnya keamanan pangan dan prosedur standar yang harus dipatuhi.

    “Kami juga meminta UMKM memastikan semua produk yang dimasukkan dalam parsel memenuhi standar kualitas dan kesehatan,” imbuh dia.

    Produk yang dimasukkan di dalam parcel Nataru, kata Arzeti, harus menggunakan kemasan yang aman dan higienis. Selain itu, harus disertakan informasi yang jelas mengenai produk dan menjaga kebersihan dan keamanan dalam proses produksi.

    Dia juga meminta agar konsumen juga lebih berhati-hati dan waspada dalam memilih parsel. Sebelum membeli, ia menyarankan agar konsumen memeriksa kondisi kemasan dan tanggal kedaluwarsa setiap produk. Konsumen diminta tak ragu untuk melaporkan jika menemukan produk dalam parsel yang tidak memenuhi standar pangan.

    “Belilah parsel dari penjual yang terpercaya. Jangan konsumsi produk kedaluwarsa dan tidak layak,” tutur dia.

    Pemberian parcel Nataru, katanya, merupakan salah satu cara untuk mendongkrak perekonomian masyarakat, khususnya UMKM. Oleh karena itu, ia berharap pembuatan dan distribusi parsel juga melibatkan UMKM. Produk-produk yang dimasukkan ke dalam parcel juga bisa merupakan produk khas daerah masing-masing.

    “Ini jauh lebih positif dibandingkan membuat parsel dengan membeli barang-barang dari minimarket konvensional karena tidak melibatkan atau membantu UMKM,” pungkas Arzeti terkait parsel Nataru.

  • Projo: Ikut Dorong PPN 12 Persen, PDIP Jangan Cuci Tangan

    Projo: Ikut Dorong PPN 12 Persen, PDIP Jangan Cuci Tangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Ormas Pro Jokowi (Projo) menyayangkan sikap PDIP yang melemparkan kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wakil Ketua Umum DPP Projo Freddy Damanik, PDIP mau cuci tangan, padahal dahulu ikut mendorong pemberlakuan PPN 12 persen di DPR.

    “PDIP sebagai pemilik suara terbesar di DPR waktu itu ikut mendorong pemberlakuan PPN 12 persen. Kok, sekarang lempar batu sembunyi tangan,” ujar Freddy Damanik kepada wartawan, Minggu (22/12/2024).

    Freddy menerangkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disetujui DPR untuk menjadi undang-undang pada 29 Oktober 2021 dan mulai berlaku pada 2022. UU HPP inilah yang mengatur kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025. 

    Menurut Freddy, PDIP sebagai partai pemenang yang berkuasa ketika itu tidak bisa lepas tanggung jawab terhadap rakyat. Ketua DPR waktu itu juga politikus PDIP Puan Maharani, yang kini kembali menjabat ketua DPR. Namun, kata dia, para politikus PDIP justru membuat seolah Presiden Prabowo yang menyebabkan munculnya kenaikan tarif PPN 12 persen. 

    “Masyarakat harus tahu ada tindakan membohongi publik lewat pernyataan-pernyataan yang memojokkan Presiden Prabowo. Projo mendukung penuh kebijakan pemerintahan Prabowo,” tandas Freddy.

    Menurut Freddy, pemerintah tidak lepas tangan dengan persoalan ini. Presiden Prabowo melaksanakan perintah UU HPP untuk menerapkan tarif PPN 12 persen per 1 Januari 2025. Meski begitu, tarif pajak tersebut hanya dikenakan bagi barang mewah. 

    “Ini bukti Presiden Prabowo memahami kondisi dan mencari cara untuk tidak membebani rakyat,” tutur dia.

    Lebih lanjut, Projo menilai jika sekarang tidak setuju dengan kenaikan PPN, seharusnya PDIP melakukan mekanisme perubahan undang-undang di DPR. Apalagi, kata dia, PDIP adalah fraksi terbesar di parlemen. 

    “Sebaiknya PDIP jangan seperti lempar batu sembunyi tangan, harus bertanggung jawab dengan keputusan yang sudah diambil. PDIP jangan cuci tangan dengan rencana kenaikan PPN 12 persen,” pungkas Freddy.

  • Gibran Hadiri Perayaan Natal Remaja GKI Wahid Hasyim Jakarta

    Gibran Hadiri Perayaan Natal Remaja GKI Wahid Hasyim Jakarta

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Natal Komisi Remaja Gereja Kristen Indonesia (GKI) Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (22/12/2024). Gibran yang tiba sekitar pukul 10.46 WIB diterima dengan hangat oleh pihak gereja.

    Tidak hanya menghadiri perayaan Natal, Gibran juga berbincang dengan beberapa remaja serta membagikan bingkisan.

    “Hari ini saya berkunjung ke salah satu gereja di Jakarta, kebetulan hari ini ada perayaan Natal untuk remaja, jadi mampir ke sini sebentar sambil membagikan kado Natal,” ujar Wapres Gibran seusai acara kepada awak media.

    Gibran mengatakan, anak muda harus memiliki sikap kritis. “Bagus, bagus, bagus, anak-anak sekarang memang harus kritis dan mereka harus tahu apa yang dilakukan pemerintah,” katanya.

    Lebih lanjut, Gibran berharap, perayaan Natal dan Tahun Baru (nataru) tahun ini berjalan lancar dan aman. “Liburan nataru juga kita pastikan semuanya aman, tidak ada kemacetan, penumpukan. Itulah kenapa kemarin kita berkunjung ke salah satu tol dan ada pembukaan stasiun baru (kereta cepat) di Karawang,” ungkapnya.

  • DPO Kasus Laboratorium Narkoba di Bali Ditangkap Bareskrim Polri di Thailand

    DPO Kasus Laboratorium Narkoba di Bali Ditangkap Bareskrim Polri di Thailand

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menangkap seorang tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait kasus laboratorium narkotika jenis hasis di Bali. Penangkapan dilakukan di Thailand pada Minggu (22/12/2024).

    Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Mukti Juharsa menyebut tersangka merupakan tokoh utama dalam pengoperasian laboratorium narkoba yang sebelumnya diungkap di Bali.

    “Tersangka ini adalah pengendali laboratorium narkoba di Bali,” ujar Mukti ketika dikonfirmasi dilansir dari Antara.

    Namun, ia belum memberikan informasi detail mengenai identitas tersangka. Mukti menyatakan bahwa Polri akan memberikan keterangan resmi terkait kasus ini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Minggu sore.

    Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap laboratorium produksi narkotika jenis hasis yang beroperasi di sebuah vila di Jalan Raya Uluwatu, Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali.

    Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengungkapkan pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan jaringan narkoba internasional. Kasus ini bermula dari pengungkapan 25 kilogram hasis yang hendak dikirim ke Belanda pada September 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa hasis sebanyak 25 kilogram tersebut diproduksi dalam sebuah laboratorium narkotika di Bali.

  • Wakil Ketua Banggar: Kenaikan PPN 12 Persen Diinisiasi PDIP

    Wakil Ketua Banggar: Kenaikan PPN 12 Persen Diinisiasi PDIP

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Banggar yang juga Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto mengatakan wacana kenaikan PPN 12 persen merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Payung hukum itu merupakan produk Legislatif periode 2019-2024 dan diinisiasi oleh partai penguasa PDI Perjuangan (PDIP).

    “Kenaikan PPN 12 persen itu merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi 11 persen tahun 2022 dan 12 persen hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan,” ujar Wihadi kepada wartawan, Minggu (22/12/2024).

    Wihadi mengaku aneh dengan sikap PDIP terhadap kenaikan PPN yang sangat bertolak belakang saat membentuk UU HPP tersebut. Terlebih, panja pembahasan kenaikan PPN yang tertuang dalam UU HPP jelas dipimpin langsung oleh fraksi partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.

    “Jadi kita bisa melihat dari yang memimpin panja pun dari PDIP, kemudian kalau sekarang pihak PDIP sekarang meminta ditunda ini adalah merupakan sesuatu hal yang menyudutkan pemerintah Prabowo (Presiden Prabowo Subianto),” jelas Wihadi.

    Wihadi justru menegaskan jika Presiden Prabowo sebenarnya sudah ‘mengulik’ kebijakan itu agar tidak berdampak pada masyarakat menengah ke bawah. Salah satunya, dengan menerapkan kenaikan PPN terhadap item-item mewah.  

    “Sehingga pemikiran Pak Prabowo ini bahwa kalangan menengah bawah itu tetap terjaga daya belinya dan tidak menimbulkan  gejolak ekonomi, ini adalah merupakan langkah bijaksana dari Pak Prabowo,” tutur Wihadi.

    Wihadi kembali mengingatkan pihak-pihak tertentu untuk tidak menggiring isu kalau kenaikan PPN 12 persen merupakan keputusan pemerintahan Presiden Prabowo. Dia menekankan bila kebijakan ini diputuskan oleh DPR periode yang dipimpin oleh PDIP.

    “Jadi apabila sekarang ada informasi ada hal-hal yang mengkaitkan ini dengan pemerintah Pak Prabowo yang seakan-akan memutuskan itu adalah tidak benar, yang benar adalah UU ini produk dari pada DPR yang pada saat itu diinisiasi PDIP dan sekarang Pak Presiden Prabowo hanya menjalankan,” tegasnya.

    Wihadi justru menilai sikap PDIP sekarang adalah upaya ‘melempar bola panas’ kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Padahal, kenaikan PPN 12 persen yang termaktub dalam UU HPP merupakan produk dari PDIP.

    “Jadi kami dalam hal ini melihat bahwa sikap PDIP ini adalah dalam hal PPN 12 persen adalah membuang muka jadi kami ingatkan bahwa apabila ingin mendukung pemerintahan maka tidak dengan cara seperti ini, tetapi bila ingin melakukan langkah-langkah oposisi maka ini adalah hak daripada PDIP,” pungkas Wihadi.

  • Hari Ibu, Menag Dorong Perempuan Lebih Kreatif dan Produktif

    Hari Ibu, Menag Dorong Perempuan Lebih Kreatif dan Produktif

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (menag) Nasaruddin Umar menyampaikan ucapan selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu di Indonesia. Ia berharap peringatan Hari Ibu ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat upaya pemberdayaan perempuan di Tanah Air.

    “Saya, Nasaruddin Umar, menteri agama sekaligus imam besar masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu di Indonesia,” ujar Nasaruddin dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (22/12/2024) dilansir dari Antara.

    Hari Ibu di Indonesia diperingati setiap 22 Desember, bertepatan dengan pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta yang berlangsung pada 22–25 Desember 1928.

    Pada tahun ini, peringatan Hari Ibu mengusung tema “Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya, Menuju Indonesia Emas 2045.”

    Nasaruddin menekankan peringatan Hari Ibu ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga pijakan penting untuk memperkuat peran perempuan dalam berbagai bidang.

    Ia juga menyebutkan bahwa kesetaraan gender akan memperkuat bangsa jika perempuan memiliki peran yang setara dengan laki-laki.

    “Kami berharap Hari Ibu dapat memberikan dorongan bagi perempuan untuk lebih kreatif, produktif, dan memiliki kekuatan. Hal ini diharapkan membawa kita menuju masa depan yang mencerminkan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan,” tambahnya.

  • Pakar: Sekolah Penerima Program Makan Bergizi Gratis Perlu Seleksi Ketat

    Pakar: Sekolah Penerima Program Makan Bergizi Gratis Perlu Seleksi Ketat

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah diminta melakukan seleksi ketat terhadap sekolah penerima program makan bergizi gratis, dengan prioritas pada sekolah-sekolah yang siswanya berasal dari kalangan menengah bawah. Hal ini bertujuan untuk memastikan program berjalan efektif dan tidak menimbulkan masalah baru, baik dari segi sosial maupun lingkungan.

    Menurut peneliti Core Indonesia Eliza Mardian, yang fokus pada bidang pertanian dan industri, salah satu tantangan utama dari penerapan program MBG adalah perilaku siswa terhadap makanan yang diberikan, terutama bagi mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas.

    “Anak-anak dari masyarakat kelas menengah bawah lebih menghargai makanan dibandingkan dengan anak-anak dari kalangan menengah atas,” ujar Eliza kepada Beritasatu.com, Sabtu (21/12/2024).

    Eliza menjelaskan terkait program makan bergizi gratis, siswa dari kalangan menengah bawah cenderung menghabiskan makanan yang diberikan karena mereka lebih menghargainya. Sebaliknya, siswa dari kalangan menengah atas sering kali membuang makanan karena dianggap tidak sesuai dengan selera mereka.

    “Saya pernah mengunjungi sekolah kalangan menengah atas, dan banyak makanan yang dibuang karena mereka tidak suka,” tambahnya.

    Selain itu, siswa dari kalangan menengah atas sering membawa bekal dari rumah dengan menu yang lebih variatif, seperti lauk udang tepung. Kondisi tersebut, membuat mereka kurang antusias terhadap makanan dari program MBG yang bernilai Rp 10.000 per porsi.

    Eliza juga menyoroti dampak lingkungan dari program MBG, terutama jika makanan yang tidak dikonsumsi menjadi sampah. Ia menekankan perlunya infrastruktur pengolahan sampah di sekolah untuk mengatasi timbunan makanan yang terbuang.

    “Sampah makanan bisa menjadi masalah serius jika sekolah tidak memiliki infrastruktur untuk mengolahnya, seperti membuat kompos atau ekoenzim,” jelasnya terkait program makan bergizi gratis.

  • Cerita Menag Kenang Perjalanan Spiritual dengan Gus Dur ke Makam Guru Para Wali Songo

    Cerita Menag Kenang Perjalanan Spiritual dengan Gus Dur ke Makam Guru Para Wali Songo

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memiliki perjalanan spiritual cukup bersejarah dengan mantan Presiden RI almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ketika ziarah ke makam guru para Wali Songo di Tosora, Sulawesi Selatan (Sulsel).

    “Nah di sini kita akan lihat, dahulu saya termasuk beberapa kali ikut mendampingi beliau menyejarahi makam-makam tertentu. Pengalaman itu ketika kami menziarahi gurunya Wali Songo, Syekh Jamaluddin di Tosora,” kata Nasaruddin Umar dalam pidatonya pada acara haul Gus Dur yang ke-15 di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (22/12/2024) dilansir Antara.

    Menurut Menag Nasaruddin Umar, perjalanan spiritual bareng Gus Dur itu menempuh medan sulit untuk bisa menembus makam syekh guru para Wali Songo itu. Dengan medan cukup berat, dirinya bersama Gus Dur harus datang berkali-kali untuk mencapai makam tersebut.

    “Pertama kali ke sana tidak bisa tembus karena kita pinjam mobil sedan Profesor Masyihat. Batunya sebesar kepala, rusak itu mobil dan tidak bisa sampai,” kata dia.

    Sementara pada perjalanan kedua, kata Menag Nasaruddin Umar, menggunakan jeep dan akhirnya sampai ke makam itu. Pada saat itu, tidak ada yang mengenal syekh Jamaluddin. “Gus Dur pada waktu itu menyatakan inilah guru sejati dari para Wali Songo. Siapa yang memberitahu Gus Dur? Gus Dur tidak memberitahu,” tambah dia.

    Hingga pada akhirnya, makam tersebut banyak dikunjungi peziarah yang mengharapkan barokah syekh Jamaluddin yang dipercaya Gus Dur sebagai guru para Wali Songo yang terkenal dalam menebarkan Islam di Nusantara. “Belakangan kami ke Malaysia dan akhirnya banyak orang Malaysia juga mengunjungi makam guru Wali Songo syekh Jamaluddin di Tosora itu,” tutur dia.

    Dalam acara haul Gus Dur yang membahas makam guru Wali Songo, hadir Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Fauzi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Mahfud MD.

  • PT KAI Siapkan 1.415 Perjalanan Selama Libur Nataru

    PT KAI Siapkan 1.415 Perjalanan Selama Libur Nataru

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta telah menyiapkan 1.415 perjalanan kereta api jarak jauh (KAJJ) selama masa angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Periode angkutan libur Nataru berlangsung selama 18 hari, mulai 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

    Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko menyampaikan, pihaknya terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selama masa liburan ini. Hingga Sabtu (21/12/2024), jumlah perjalanan KAJJ telah ditingkatkan menjadi 79 perjalanan per hari.

    “Menurut data penjualan tiket per hari ini, puncak jelang Nataru diprediksi terjadi pada Selasa (24/12/2024). Saat ini, ketercapaian penjualan tiket telah mencapai 80%. Namun angka tersebut masih bisa berubah,” ungkap Ixfan kepada media.

    Ixfan menjelaskan, hingga Sabtu penjualan tiket mencapai 38.160 tiket atau sekitar 85,3% dari kapasitas harian yang mencapai 44.714 kursi. Menurut dia, kapasitas selama periode Nataru mencapai 801.625 kursi, dengan 1.415 perjalanan KAJJ yang dioperasikan.

    “KAI Daop 1 Jakarta telah memaksimalkan rangkaian kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Dari total kapasitas, sebanyak 400.000 tiket telah terjual,” jelasnya terkait penjualan tiket libur Nataru.

    Ixfan mengaku, ada tanggal-tanggal favorit yang dipilih pelanggan untuk perjalanan Nataru, yaitu pada 19–25 Desember, dengan rata-rata tingkat okupansi di atas 70%. Tujuan favorit meliputi: Yogyakarta, Lempuyangan, Surabaya, Purwokerto, dan Semarang.

    Ixfan juga menyebut tiket kereta untuk periode libur Nataru sudah mulai dijual sejak 4 November 2024 melalui layanan Access by KAI. Untuk memastikan kenyamanan penumpang, KAI Daop 1 Jakarta menambahkan rangkaian kereta pada beberapa rute strategis.

    “Dengan adanya kereta tambahan, kapasitas harian mencapai 44.535 kursi. Dari jumlah ini, rata-rata penjualan harian mencapai 22.222 kursi atau sekitar 50% dari total kapasitas,” ungkapnya.

    PT KAI terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik selama masa libur Nataru dengan memastikan ketersediaan tiket dan kenyamanan perjalanan bagi masyarakat.