Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Politisi Nasdem Akui Pakai Dana CSR BI untuk Sosialisasi di Dapil

    Politisi Nasdem Akui Pakai Dana CSR BI untuk Sosialisasi di Dapil

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem Satori (ST) rampung diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI), Jumat (27/12/2024).

    Satori menyebut ada pemakaian dana CSR BI untuk program kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan (dapil). “Programnya kegiatan sosialisasi di dapil,” kata Satori di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

    Satori menyebutkan dana CSR dimaksud mengalir lewat yayasan. Seluruh anggota Komisi XI pun dia sebut menerima program dimaksud.

    “Semua anggota Komisi XI programnya itu dapat. Bukan kita saja,” ujar Satori.

    Satori mengeklaim tidak ada perbuatan suap berkaitan dengan CSR BI. Namun di lain sisi dia menyatakan siap kooperatif menghadapi proses yang tengah dilakukan KPK.

    “Insyaallah saya akan kooperatif,” ungkap Satori.

    Terkait kasus ini, KPK mengendus dugaan dana CSR dari BI yang mengalir ke yayasan. Penelusuran lebih lanjut masih terus dilakukan.

    “Yayasan yang kita duga tidak tepat untuk diberikan,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Sejauh ini, KPK mengendus dugaan pemberian dana CSR BI yang kurang tepat. Diungkapkan Rudi, dana CSR BI bernilai cukup besar. Namun, dia belum mengungkapkan detail nominalnya.

    “BI itu punya dana CSR, kemudian beberapa persen dari sebagian itu diberikan yang tidak proper,” ungkap Rudi.

  • KPK Tidak Tertutup Kemungkinan Panggil Megawati Terkait Kasus Harun Masiku

    KPK Tidak Tertutup Kemungkinan Panggil Megawati Terkait Kasus Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan akan memanggil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Iya, itu kewenangan penyidik apabila diperlukan kemungkinan (pemanggilan Megawati) itu akan ada,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika.

    Diketahui, salah satu berkas PAW Harun Masuki ditandatangani oleh Megawati dan Hasto. Atas dasar tersebut penyidik bisa melakukan pemanggilan untuk mendalami berkasnya.

    Dalam kasus ini KPK melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap dua orang, yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan anggota DPR fraksi PDIP Yasonna Laolly.

    Sebelumnya, KPK telah menetapkan Hasto kristiyanto sebagai tersangka. Kasus yang menjerat Harun Masiku bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada 8 Januari 2020 lalu.

    Saat itu, tim satgas KPK mengamankan sejumlah orang, termasuk Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU  dan orang kepercayaannya yang merupakan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina.

    Sementara, Harun Masiku yang diduga menyuap Wahyu Setiawan belum tertangkap sejak 29 Januari 2020.

  • Anggota DPR Heri Gunawan Buka Suara Seusai Diperiksa KPK Soal Dana CSR BI

    Anggota DPR Heri Gunawan Buka Suara Seusai Diperiksa KPK Soal Dana CSR BI

    Anggota DPR Heri Gunawan Buka Suara Seusai Diperiksa KPK Soal Dana CSR BI

    Aulia
    Key: Dana CSR BI, KPK
    Sum: Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan (HG) rampung menjalani pemeriksaan KPK, Jumat (27/12/2024) terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI.

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan (HG) rampung menjalani pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (27/12/2024). Dia dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

    Heri mengeklaim dirinya belum menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dari KPK. Dia juga menegaskan pemanggilan dirinya kali ini dalam kapasitas sebagai saksi.

    “Belum (SPDP). Panggilan saja sebagai saksi. Baru kali ini,” katanya seusai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

    Heri memilih irit bicara terkait penggunaan dana CSR BI. Dia hanya menekankan program CSR adalah hal lumrah yang dilakukan di DPR selaku mitra.

    “Itu kan program biasa dari mitra di setiap komisi. Mungkin baiknya nanti karena itu sudah masuk ke materi,” ujar Heri terkait dana CSR BI.

    Heri mengonfirmasi, dirinya turut dimintai keterangan oleh KPK soal keterkaitan anggota DPR Komisi XI lainnya soal dana CSR BI. Komisi XI diketahui merupakan mitra dari BI. “Semua, kan sebagai mitra. Biar nanti pihak KPK yang menjelaskan,” tutur Heri.

    Terkait kasus ini, KPK mengendus dugaan dana CSR dari BI yang mengalir ke yayasan. Penelusuran lebih lanjut masih terus dilakukan. “Yayasan yang kita duga tidak tepat untuk diberikan,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Sejauh ini, KPK mengendus dugaan pemberian dana CSR BI yang kurang tepat. Diungkapkan Rudi, dana CSR BI bernilai cukup besar, tetapi dia belum mengungkapkan detail nominalnya.

    “BI itu punya dana CSR. Kemudian beberapa persen dari sebagian itu, itu diberikan yang tidak proper,” ungkap Rudi.

  • Klarifikasi Soal Denda Damai bagi Koruptor, Menkum Supratman: Hanya untuk Komparasi

    Klarifikasi Soal Denda Damai bagi Koruptor, Menkum Supratman: Hanya untuk Komparasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meluruskan pernyataannya terkait wacana denda damai untuk tindak pidana korupsi atau denda damai bagi koruptor. Ia menegaskan pernyataan tersebut hanya dimaksudkan sebagai komparasi atau pembandingan, bukan kebijakan yang akan diambil.

    “Yang ingin saya luruskan adalah soal denda damai. Yang saya maksudkan itu adalah membandingkan karena baik tindak pidana korupsi maupun tindak pidana ekonomi sama-sama merugikan keuangan negara,” jelas Supratman di gedung Kemenkum, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

    Supratman mencontohkan wacana pengampunan bukanlah hal baru dalam kebijakan pemerintah. Ia mengacu pada beberapa kebijakan sebelumnya, seperti tax amnesty yang merupakan pengampunan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara.

    Selain itu, ada denda keterlanjuran dalam UU Ciptaker. Kebijakan tersebut menyasar penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan. Namun, Suratman menegaskan wacana denda damai bagi koruptor bukan merupakan kebijakan presiden saat ini. 

    “Presiden sama sekali tidak akan menempuh itu. Selain itu, soal denda damai bagi koruptor adalah kewenangan yang diberikan kepada jaksa agung, bukan domain presiden,” tegasnya.

    Supratman juga menyoroti tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi masalah besar sejak era Reformasi. Ia mengungkapkan pemerintah sedang mencari mekanisme baru untuk menangani korupsi dengan lebih efektif.

    “Ada semangat baru yang diinginkan oleh bapak presiden. Kita akan bicarakan mekanismenya nanti, jika kebijakan pengampunan itu benar-benar akan diambil,” ujarnya.

    Saat ini, Kementerian Hukum (Kemenkum) sedang menyusun rancangan undang-undang (RUU) tentang Grasi, Amnesti, dan Abolisi. RUU ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang lebih jelas untuk kebijakan pengampunan pada masa depan.

    “Kalau sudah selesai, kami akan sampaikan kepada publik,” tambah Supratman.

    Supratman menegaskan pernyataannya soal denda damai bagi koruptor hanya untuk memberikan ilustrasi. Ia memastikan hingga saat ini, tidak ada rencana konkret dari Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan kebijakan tersebut.

  • Matangkan Pelaksanaan, Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis Digelar Serentak di 47SPPG

    Matangkan Pelaksanaan, Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis Digelar Serentak di 47SPPG

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengupayakan penyempurnaan pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui uji coba program secara serentak di enam provinsi. 

    Keenam provinsi tersebut, yakni Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Uji coba akan dilakukan uji coba Badan Gizi Nasional melalui 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 26-28 Desember 2024.

    Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Mayjen TNI (Purn) Dadang Hendrayuda melakukan pemantauan langsung program uji coba makan bergizi gratis tersebut di SPPG Cilandak, Jakarta Selatan.

    “Kami memastikan seluruh proses distribusi makanan bergizi ini berjalan lancar, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Dadang dalam siaran pers, Jumat (27/12/2024). 

    Dadang mengungkapkan, uji coba makan bergizi gratis kali ini sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menyempurnakan program peningkatan kualitas gizi masyarakat.

    Hasil uji coba ini selain ditujukan memberikan akses mudah bagi masyarakat terhadap makanan sehat, lanjut Dadang, diharapkan dapat menjadi landasan penyempurnaan kebijakan Badan Gizi Nasional ke depan. 

    “Hasil dari uji coba makan bergizi gratis ini akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan di masa mendatang,” ucap Dadang. 

  • Melihat Lebih Dekat Isi Dapur Makan Bergizi Gratis di Magelang

    Melihat Lebih Dekat Isi Dapur Makan Bergizi Gratis di Magelang

    Magelang, Beritasatu.com – Menjelang pelaksanaan makan bergizi gratis yang akan digelar secara serentak pada Januari 2025 mendatang, berbagai persiapan baik tempat maupun sumber daya manusia (SDM) terus dimatangkan. Seperti di kantor Satuan Pelayanan Makan Bergizi di Kota Magelang, Jawa Tengah yang akan dipergunakan untuk memproduksi 3.000 porsi menu makan bergizi gratis. 

    Kantor pelayanan makan bergizi gratis ini dengan bangunan seluas 500 meter ini bertempat di Jalan Gatot Soebroto, berdekatan dengan gedung Akademi Militer (Akmil). Di tempat ini terdapat sejumlah ruangan dan peralatan memasak khusus untuk mengolah bahan makanan bergizi sebelum didistribusikan kepada warga.

    “Diharapkan kami di sini dapat memproduksi sekitar 3.000 porsi setiap hari, dengan alokasi target siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan ibu menyusui, ibu hamil serta balita. Di sini kita sudah memenuhi standar dalam pengolahan dan penyimpanan makanan, terutama dari dapur dan peralatannya. Di sini banyak peralatannya sudah 99 persen % berstandar atau minimal stainless steel sesuai standar safety yang ada, mulai dari tempat masuk karyawan, tempat mengolah hingga pendistribusian,” kata Rauuf Oktafian saat ditemui di kantornya pada Jumat (27/12/2024).

    Satuan Pelayanan Makan Bergizi di Kota Magelang, Jawa Tengah. – (Beritasatu.com/Priyo Budi Santoso)

    “Kita sudah mempunyai tiga tungku besar dan empat tungku kecil. Kita pisahkan antara tungku besar dan kecil karena untuk memisahkan antara tempat untuk memasak protein dan juga untuk sayuran. Jadi protein untuk ikan, daging ayam ataupun telur terpisah dengan tempat untuk memasak sayur untuk menghindari cros combination,” jelasnya. 

    Untuk target distribusi atau pelayanan untuk anak sekolah dibatasi dengan radius 1 kilometer. “Ke depan BGN akan mempersiapkan metode untuk penambahan dapur atau penambahan kapasitas produksi,” terangnya.

    Seperti diketahui sebelumnya kantor satuan pelayanan makan bergizi ini merupakan salah satu tempat untuk memproduksi ribuan makanan sehat sebelum didistribusikan ke warga. Satuan pelayanan ini menjadi percontohan dapur sehat yang pernah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di sela retreat kabinet merah putih di Lembah Tidar kawasan Akademi Militer Magelang, beberapa waktu lalu.

    Diharapkan dengan adanya satuan pelayanan makan bergizi ini dapat mempercepat maupun mempermudah dalam memproduksi dan menyalurkan makan bergizi untuk para penerima manfaat seperti, anak sekolah dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu menyusui, ibu hamil dan balita. 

  • Perputaran Uang Pemerasan PPDS Undip Capai 2 Miliar Per Semester

    Perputaran Uang Pemerasan PPDS Undip Capai 2 Miliar Per Semester

    Semarang, Beritasatu.com – Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Tengah Kombes Pol Dwi Subagio mengungkapkan perputaran uang hasil pemerasan atau pungutan di kalangan mahasiswa program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip), jumlahnya mencapai Rp 2 miliar dalam satu semester.

    Polisi menemukan salah satu catatan terkait pengumpulan uang di PPDS Prodi Anestesi Undip. Dalam catatan itu tertulis perputaran uang Rp 2 miliar hasil pemerasan satu semester kepada junior PPDS Anestesi Undip. Polisi juga menyita Rp 97 juta sebagai barang bukti.

    “Barang bukti Rp 97 juta itu yang berhasil diamankan. Perputaran uang dalam satu semester, satu angkatan itu cukup banyak. Sekitar Rp 2 miliar, itu data yang tertulis di barang bukti. Uang itu sebagai dana operasional yang dipungut di luar ketentuan,” kata Subagio, Jumat (27/12/2024).

    Tiga tersangka dalam kasus kematian mahasiswa PPDS Undip dokter Aulia Risma, dicegah ke luar negeri. Pencegahan dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan yang sampai saat ini masih terus berlangsung.

    Tiga tersangka yakni Kaprodi Anestesiologi di FK Undip dr Taufik Eko Nugroho, Kepala Staf Medis Prodi Anastesi Undip Sri Maryani dan dokter residen yang juga senior korban berinsial ZYA. Ketiganya menerima  surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sebagai tersangka dari kepolisian pada Senin (23/12/2024) malam.

    Dwi menyebut akan memanggil tersangka pada awal Januari 2025. Pemeriksaan tersebut untuk melengkapi berkas penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya. Termasuk potensi adanya tersangka baru dalam kasus PPDS Undip. “Potensi adanya tersangka baru bisa saja terjadi,” imbuhnya.

  • Amalan-amalan Sunah yang Dianjurkan pada 1 Rajab

    Amalan-amalan Sunah yang Dianjurkan pada 1 Rajab

    Jakarta, Beritasatu.com – Amalan sunah bulan Rajab memiliki keistimewaan tersendiri bagi umat Islam yang ingin meraih keberkahan dan pengampunan dosa. Mulai dari berpuasa hingga memperbanyak istighfar, bulan ini menjadi momentum istimewa untuk meningkatkan kualitas ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

    Puasa di bulan Rajab menjadi momen untuk meningkatkan ketakwaan, membersihkan diri dari dosa, dan memperbanyak amal kebaikan. Rasulullah Saw pernah mencontohkan pentingnya menghidupkan bulan-bulan haram dengan ibadah, meskipun tidak secara khusus menekankan puasa Rajab.

    Bulan Rajab merupakan salah satu dari empat bulan haram yang dimuliakan dalam Islam, bersama dengan Zulqaidah, Zulhijah, dan Muharam. Pada bulan ini, umat Islam dianjurkan memperbanyak amalan baik guna meraih keutamaan dan keberkahan. Berikut beberapa amalan yang dapat dilakukan:

    Amalan Bulan Rajab yang Istimewa dan Mustajab

    1. Menghidupkan Malam Pertama Bulan Rajab

    Malam pertama bulan Rajab dianggap sebagai waktu mustajab untuk berdoa. Imam Syafi’i dalam kitab Al-Umm menyebutkan bahwa doa diijabah pada lima malam, termasuk malam pertama bulan Rajab. Umat Islam dianjurkan memperbanyak doa, salat sunnah, dan zikir pada malam tersebut.

    2. Berpuasa

    Puasa di bulan Rajab memiliki keutamaan yang besar. Dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan bahwa puasa di bulan Rajab akan mendatangkan rida Allah, menyelamatkan dari bencana, dan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Niat puasa sunnah di bulan Rajab adalah sebagai berikut:

    Niat Puasa Sunnah Rajab

    نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ فِي شَهْرِ رَجَبَ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

    Nawaitu shauma ghodin fii syahri rojaba sunnatan lillahi ta’ala

    Saya niat puasa sunnah Rajab esok hari karena Allah Ta’ala.

    3. Memperbanyak Selawat

    Membaca selawat kepada Nabi Muhammad Saw dianjurkan untuk diperbanyak selama bulan Rajab. Rasulullah SAW bersabda:

    Hadis Tentang Selawat

    مَا مِنْ أَحَدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ

    Artinya: “Tidak seorang pun yang bershalawat kepadaku kecuali didoakan oleh tujuh puluh ribu malaikat”.

    4. Memperbanyak Istighfar

    Memohon ampunan dengan memperbanyak istighfar sangat dianjurkan di bulan Rajab. Bacaan istighfar yang disunnahkan adalah:

    Bacaan Istighfar

    رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَتُبْ عَلَيَّ

    Rabbighfirli warhamni wa tub alayya

    Artinya: “Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan terimalah tobatku”.

    Disarankan membacanya sebanyak 70 kali setiap pagi dan sore hari.

    5. Membaca Doa dan Tasbih Bulan Rajab

    Doa yang dianjurkan ketika memasuki bulan Rajab adalah:

    Doa Bulan Rajab

    اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ وَحَصِّلْ مَقَاصِدَنَا

    Allahumma baarik lanaa fii Rajaba wa Sya’baana wa ballighnaa Ramadhana wa hassil maqashidanaa.

    Artinya: “Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya’ban, sampaikan kami ke bulan Ramadhan, serta capailah tujuan kami.

    Selain itu, terdapat bacaan tasbih harian yang dianjurkan dibaca 100 kali setiap harinya selama bulan Rajab, dengan variasi bacaan setiap 10 hari.

    Dengan melaksanakan amalan-amalan, umat Islam diharapkan meraih keutamaan dan keberkahan dari Allah Swt di bulan Rajab.

  • Menkum Supratman Pastikan Tak Ada Koruptor dalam Usulan Penerima Amnesti

    Menkum Supratman Pastikan Tak Ada Koruptor dalam Usulan Penerima Amnesti

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan dari total 44.000 yang diusulkan menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, tidak ada satu pun narapidana kasus korupsi atau koruptor yang masuk dalam daftar tersebut.

    “Sama sekali dari 44.000 itu tidak ada satu pun terkait kasus korupsi,” ujar Supratman saat konferensi pers di gedung Kemenkum, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

    Supratman menjelaskan usulan amnesti tersebut ditujukan kepada empat kategori. Pertama, napi kasus politik Papua. Narapidana yang terlibat dalam kasus politik terkait makar di Papua, tetapi tidak terlibat dalam aksi bersenjata.

    Kedua, napi dengan penyakit berat. Mereka yang menderita penyakit serius atau gangguan jiwa, termasuk napi yang terkena HIV/AIDS sehingga sulit ditangani di lembaga pemasyarakatan (lapas). “Ada gangguan penyakit yang sulit ditangani di lapas kita,” jelas Supratman.

    Ketiga, napi UU ITE. Napi yang dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya kasus penghinaan terhadap presiden.

    Keempat, pengguna narkotika. Napi yang terlibat penyalahgunaan narkotika sebagai pengguna, bukan pengedar, yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi, bukan hukuman penjara. “Mereka ini kita kategorikan sebagai korban, yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk direhabilitasi,” tambahnya.

    Supratman menjelaskan proses asesmen terhadap napi yang memenuhi kriteria ini masih berlangsung di Kementerian Hukum (Kemenkum). “Jadi tidak ada koruptor dalam daftar 44.000 napi yang diusulkan. Proses asesmen terus dilakukan untuk memastikan penerima amnesti sesuai dengan kriteria yang ditetapkan,” tegasnya.

    Amnesti ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan pengampunan kepada napi tertentu berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan keadilan. Namun, Supratman memastikan narapidana kasus korupsi atau koruptor tidak termasuk dalam daftar penerima amnesti.

  • Pemilu 2024 Sukses, Indonesia Buktikan Kematangan Demokrasi

    Pemilu 2024 Sukses, Indonesia Buktikan Kematangan Demokrasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemilu dan Pilkada 2024 mencatatkan sejarah baru bagi demokrasi Indonesia. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kematangan demokrasi Indonesia sekaligus modal penting untuk memperkuat konsolidasi demokrasi di masa depan.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin menyampaikan apresiasi Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat dan seluruh penyelenggara pemilu, termasuk KPU, Bawaslu, dan petugas KPPS, atas kesuksesan pesta demokrasi terbesar dalam sejarah Indonesia.

    “Pemilu 2024 menunjukkan demokrasi Indonesia semakin matang. Partisipasi pemilih mencapai lebih dari 82% dari 204 juta pemilih terdaftar, menjadikan ini sebagai salah satu pemilu dengan partisipasi tertinggi di dunia,” ujar Ujang dalam keterangan tertulis, Jumat (27/12/2024).

    Pemilu 2024 yang digelar pada Februari mencatatkan tingkat partisipasi yang luar biasa, dengan 82% pemilih ikut serta. Pilkada serentak pada November 2024 juga berjalan sukses dengan tingkat partisipasi 71%, lebih tinggi dibandingkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat (66,9%).

    “Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi milestone bagi demokrasi Indonesia. Bahkan, para pemimpin dunia memuji pelaksanaan pemilu yang masif ini. Indonesia disebut sebagai ‘the envy of the world’ karena mampu menggelar pesta demokrasi dengan skala besar dan partisipasi tinggi,” tambah Ujang.

    Indonesia kini diakui sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah India dan Amerika Serikat, dengan lebih dari 203 juta pemilih terdaftar.

    Presiden Prabowo mencatat sejarah sebagai kepala negara dengan perolehan suara terbanyak dalam pemilu di dunia, yakni 96,2 juta suara pada Pemilu 2024. Angka ini melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Presiden Joko Widodo dengan 85,6 juta suara pada Pemilu 2019.

    “Dengan pencapaian ini, Indonesia kini memegang dua posisi teratas dalam daftar pemilihan presiden dengan suara terbanyak secara global, mengukuhkan demokrasi Indonesia sebagai salah satu yang terbesar dan teraktif di dunia,” jelas Ujang.

    Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 melibatkan lebih dari 435.089 TPS di seluruh Indonesia, dengan lebih dari 5 juta petugas KPPS. Di luar negeri, sebanyak 12.000 petugas di 128 negara juga memastikan pemilih Indonesia di luar negeri dapat berpartisipasi.

    Dengan anggaran total Rp 37,52 triliun, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 berhasil menguji integritas lembaga demokrasi Indonesia.

    “Ini adalah ujian besar bagi demokrasi kita. Dengan lebih dari 200 juta pemilih, generasi muda yang paham teknologi, dan semakin banyak perempuan terpilih menjadi pemimpin politik, Pemilu 2024 menunjukkan bahwa demokrasi kita semakin matang,” kata Ujang.

    Keberhasilan Pemilu 2024 menjadi bukti Indonesia tidak hanya mampu menggelar pesta demokrasi dengan skala besar, tetapi juga menjaga integritas dan partisipasi masyarakat.

    “Presiden Prabowo akan terus bekerja memperkuat demokrasi Indonesia sesuai dengan visi Indonesia maju dan Asta Cita, demi mewujudkan kedaulatan rakyat yang lebih nyata,” tutup Ujang terkait Pemilu 2024.