Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Surya Paloh Tak Hadiri Pertemuan Ketum Parpol dengan Prabowo di Kertanegara, Ini Penjelasan Nasdem

    Surya Paloh Tak Hadiri Pertemuan Ketum Parpol dengan Prabowo di Kertanegara, Ini Penjelasan Nasdem

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak hadir dalam pertemuan para ketum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2024) sore.

    Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa mengatakan Surya Paloh berhalangan hadir dalam pertemuan para ketum parpol dengan Prabowo karena sedang berada di luar negeri. Surya Paloh diwakili oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Viktor Laiskodat dalam pertemuan di kediaman Prabowo itu.

    Menurut Saan, meski tidak hadir dalam pertemuan tersebut, hubungan Surya Paloh dengan Prabowo tetap hangat.

    “Tidak ada masalah, bahkan (berhubungan) semakin hangat,” kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (29/12/2024).

    Saan menegaskan Partai Nasdem tetap berkomitmen untuk menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo, serta terus mendukung berbagai kebijakan yang akan dijalankan.

    Saan mengaku belum mendapatkan informasi terkait topik yang dibicarakan dalam pertemuan para ketum parpol koalisi pemerintahan dengan Prabowo. Pasalnya, Saan sedang menjalani masa reses DPR  dengan berkunjung ke daerah pemilihan saat pertemuan berlangsung.

    Saan mengatakan pertemuan ketum parpol KIM plus dengan Prabowo merupakan agenda rutin presiden.

    “Itu kan (pertemuan) reguler, Pak Prabowo memang presiden, memang berkeinginan untuk melakukan pertemuan antarketum partai secara reguler,” kata Saan dikutip dari Antara.

    Menurut ia, pertemuan itu biasanya membicarakan berbagai persoalan dan kebijakan yang akan diambil, salah satunya terkait Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Beberapa waktu lalu pun pertemuan antara para ketua umum partai politik dilakukan di Istana.

    “Jadi, untuk komunikasi dan sebagainya, saling memperkuatlah. Kan semua partai berkomitmen untuk memperkuat dan memberikan dukungannya kepada pemerintahan Pak Prabowo. Nah makanya penting pertemuan secara reguler,” kata Saan yang juga wakil ketua DPR.

    Sebelumnya sejumlah ketum parpol KIM plus bertemu Prabowo di kediaman pribadinya sang presiden di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2024) sore.

    Pertemuan berlangsung tertutup sekitar dua jam. Namun, jajaran ketua umum partai pendukung itu enggan buka suara terkait isi pertemuan, bahkan langsung meninggalkan kediaman Prabowo selepas acara.

    Jajaran ketua umum partai yang datang adalah Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

    Kemudian Ketua Fraksi Nasdem DPR Viktor Laiskodat, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani juga hadir dalam pertemuan para ketum parpol dengan Prabowo.
     

  • PAN Sebut Pertemuan Ketum Parpol dengan Prabowo Bahas Pengamanan Nataru dan Politik Kebangsaan

    PAN Sebut Pertemuan Ketum Parpol dengan Prabowo Bahas Pengamanan Nataru dan Politik Kebangsaan

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan pertemuan sejumlah ketum partai politik KIM plus dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, Sabtu (28/12/2024) sore, membahas soal pengamanan akhir tahun hingga politik kebangsaan.

    “Dari pengakuan mereka yang hadir, Presiden (Prabowo) fokus pada upaya pengamanan kepentingan masyarakat di akhir tahun. Kalau pun ada nuansa politik, dipastikan arahnya adalah politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan,” kata Saleh kepada wartawan, Minggu (29/12/2024). 

    Saleh yang juga ketua Komisi VII DPR meminta semua pihak perlu curiga terkait pertemuan para ketum parpol dengan Prabowo, karena pemerintah sekarang sedang berjuang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

    PAN, kata Saleh, terus mendukung pemerintaha Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebab, baru beberapa saat menjabat sudah banyak upaya perbaikan yang dilakukan. 

    Dia mencontohkan Prabowo menaikkan gaji guru, tuntutan kenaikan upah buruh dipenuhi, makan siang gratis sedang disiapkan, program swasembada pangan sangat diseriusi, akses petani pada pupuk dipermudah, hingga ongkos haji 2025 akan diturunkan.

    “Ada banyak kebijakan lain yang sudah disusun. Perlahan tetapi pasti, semua akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Saleh. 

    “Kita semua wajib mendukung. Kalaupun ada kritik, jangan dicampuradukkan dengan tendensi politik bernada negatif. Sudah saatnya kontestasi politik diubah menjadi kompetisi mencari amal kebajikan,” pungkas Saleh Partaonan Daulay.

    Sebelumnya sejumlah ketum parpol bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2024) sore. Pertemuan berlangsung hampir dua jam, dari pukul 16.46 hingga 19.01 WIB.

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pertemuan dengan ketua umum partai politik pendukung pemerintah itu merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap minggu, untuk menjaga komunikasi dan koordinasi.

  • Benarkah Pertemuan Ketum Parpol dengan Prabowo di Kertanegara Bahas Soal PDIP?

    Benarkah Pertemuan Ketum Parpol dengan Prabowo di Kertanegara Bahas Soal PDIP?

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus bertemu Presiden Prabowo Subianto di rumahnya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2024) sore. Apa yang dibahas?

    Pertemuan para ketum parpol dengan Prabowo berlangsung sekitar dua jam sejak pukul 16.46 WIB. Namun, detail pembahasan mereka sampai sekarang masih belum banyak diketahui publik. 

    Ada kabar menyebut mereka membahas isu-isu terkini dihadapi pemerintah seperti libur Nataru 2025 hingga kenaikan pajak penghasilan nilai (PPN) 12 persen. Ada rumor juga mereka turut membahas soal PDIP yang sedang dirundung kasus Harun Masiku hingga isu masuk kabinet Prabowo.

    Ketum parpol yang hadir di kediaman Prabowo adalah Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketum PAN Zulkifli Hasan,  Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.

    Para ketum parpol tersebut kompak tak mau buka mulut mengungkap secara gamblang apa saja isi pertemuan dengan Prabowo. 

    AHY mengaku pertemuan ketum parpol dengan Prabowo hanya membahas hal-hal bersifat internal. Ia membantah pertemuan itu turut membahas soal PDIP.

    “Enggak ada (bahasa soal PDIP),” kata AHY. 

    Zulkifli Hasan menyebut pertemuan ketum parpol dengan Prabowo hanya agenda rutin ketum parpol untuk melaporkan hasil kerja masing-masing. “Kita melaporkan masing-masing yang kita lakukan,” katanya.

    Zulhas yang juga menko pangan juga menyangkal pertemuan itu membahas isu PDIP akan masuk kabinet Prabowo. 

    Bahlil Lahadalia mengatakan pertemuan ketum parpol dengan Prabowo hanya untuk diskusi ringan, tidak menyinggung soal penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka terkait kasus Harun Masiku oleh KPK.

    “Ya diskusi biasa karena mau akhir tahun, bagaimana ke depan,” ujar Bahlil yang juga menteri ESDM saat ditanya wartawan.

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pertemuan dirinya dengan para ketum parpol KIM plus di Kertanegara tersebut merupakan agenda tiap minggu dan sudah berlangsung beberapa kali. 

    “Saat saya keliling pergi ke luar negeri biasanya kita seminggu sekali bertemu,” kata Prabowo kepada wartawan seusai menghadiri perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (29/12/2024) malam.

    “Pertemuan kan sudah beberapa, saat saya keliling pergi ke luar negeri biasanya kita seminggu sekali bertemu,” kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan seusai menghadiri perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta.

  • Menag Ajak Umat Beragama Jaga Lingkungan dalam Perayaan Natal 2024

    Menag Ajak Umat Beragama Jaga Lingkungan dalam Perayaan Natal 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak seluruh umat beragama untuk menjaga dan mencintai lingkungan dalam perayaan Natal Nasional 2024 di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (29/12/2024) malam.

    “Ensiklik Laudato Si’ yang disampaikan oleh Paus Fransiskus juga sejalan dengan visi kita di dalam menjaga lingkungan sebagai rumah bersama. Kita diajak untuk bertanggung jawab atas kelestarian alam demi generasi mendatang yang menjadi bagian dari misi keadilan sosial,” kata Menag dilansir Antara.

    Ia menegaskan, perayaan Natal adalah momentum untuk merenungkan perjalanan masyarakat, baik sebagai individu maupun bangsa.

    “Mari kita jadikan kelahiran sang juru selamat sebagai inspirasi untuk terus memperkuat iman, melayani sesama, dan mewujudkan perdamaian di tengah masyarakat,” ujarnya.

    Nasaruddin mengajak semua umat beragama melanjutkan semangat Natal dalam tindakan nyata, bekerja sama lintas sektor dan agama, serta menciptakan Indonesia damai, makmur, dan berkeadilan, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

    “Mari kita jadikan perayaan Natal 2024 sebagai momentum untuk membumikan ajaran agama dalam semangat cinta kasih kemanusiaan, yang akan membawa kedamaian dan kerukunan sebagai prasyarat pembangunan. Ini adalah kontribusi besar umat beragama bagi kemajuan Indonesia,” katanya.

    Menag juga menegaskan, Natal tahun ini bukan sekadar perayaan spiritual, melainkan momentum untuk mengukuhkan nilai-nilai persatuan dan toleransi di dalam keberagaman bangsa.

    “Indonesia adalah rumah besar bagi berbagai suku, agama, dan budaya yang menjadi kekayaan luar biasa. Natal menjadi pengingat bahwa kedamaian dan kasih Kristus tidak menjadi batas perbedaan,” tuturnya.

    Ketua Umum Perayaan Natal Indonesia 2024 Thomas Djiwandono menyatakan, perayaan Natal Nasional 2024 di GBK, Jakarta Pusat dihadiri sekitar 11.000 undangan, yang terdiri atas perwakilan ASN dan anggota TNI/Polri, umat Kristen Katolik dan Protestan di Jabodetabek, para pengurus dan anggota organisasi masyarakat Katolik dan Protestan, tokoh agama, masyarakat, hingga anak-anak panti asuhan dan penyandang disabilitas.

    Perayaan Natal Nasional 2024 juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, juga jajaran anggota Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PPPA Arifah Fauzi.

    Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kapolri Sulistyo Sigit, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Panglima TNI Agus Subianto, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

  • Isu Politik Terkini: Sejumlah Ketua Umum Partai Politik Bertemu Prabowo hingga PDIP Bantah Megawati Terkait Kasus Harun Masiku

    Isu Politik Terkini: Sejumlah Ketua Umum Partai Politik Bertemu Prabowo hingga PDIP Bantah Megawati Terkait Kasus Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Sabtu (28/12/2024). Berita pertemuan ketua umum partai politik dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait PDIP yang menegaskan Megawati tak ada kaitan dengan kasus Harun Masiku, Prabowo yang meminta rakyat bersabar dan menegaskan tak akan persulit rakyat, Prabowo yang membantah akan memaafkan koruptor, hingga perjalanan dinas luar negeri pejabat dibatasi.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Sejumlah Ketua Umum Partai Politik Bertemu Prabowo di Kertanegara
    Sejumlah ketua umum partai politik bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2024) sore. Pertemuan berlangsung hampir dua jam, dari pukul 16.46 hingga 19.01 WIB.

    Selepas magrib, satu per satu ketua umum partai yang mayoritas dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu mulai meninggalkan kediaman Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pertemuan dengan ketua umum partai politik pendukung pemerintah merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap minggu. Pertemuan ini bertujuan untuk menjaga komunikasi dan koordinasi antarpartai pendukung.

    2. PDIP Tegaskan Kasus Harun Masiku Tidak Ada Kaitan dengan Megawati
    Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan kasus Harun Masiku sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu disampaikan Said terkait rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membuka peluang memanggil Megawati untuk dimintai keterangan terkait kasus Harun Masiku.

    Said berharap tidak ada pihak yang menggiring opini lebih maju dari proses hukum karena NKRI dijaga atas dasar hukum, bukan kekuasaan dan pengadilan opini. Menurutnya Hasto sudah menyatakan akan patuh pada hukum dan telah dibuktikan selalu hadir saat dipanggil KPK.

    3. Tak Ingin Mempersulit, Presiden Prabowo Minta Rakyat Bersabar
    Selain berita pertemuan ketua umum parpol dengan Presiden Prabowo, isu politik lainnya yang juga menjadi perbincangan hangat yakni Presiden Prabowo Subianto meminta kepada rakyat untuk bersabar karena dia baru menjadi menjadi presiden selama 2 bulan 8 hari. Dengan tegas Prabowo mengatakan dirinya sama sekali tidak ada niat untuk mempersulit kehidupan rakyat.

    Prabowo mengatakan dirinya merasakan harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Karena itu Prabowo bersama menteri-menteri yang tergabung dalam pemerintahan, sungguh-sungguh bertekad untuk bekerja keras melayani masyarakat Indonesia.

    4. Bantah Bakal Maafkan Koruptor, Prabowo: Saya Mau Sadarkan Mereka
    Presiden Prabowo Subianto membantah dirinya akan memaafkan para koruptor yang telah mencuri uang negara. Bantahan tersebut disampaikan Prabowo dalam pesannya dalam perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/12/2024) malam.

    “Ada yang bilang Prabowo akan memaafkan koruptor? Bukan begitu tetapi kalau koruptornya sudah tobat bagaimana? Orang bertobat tetapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aje, udah nyolong bertobat. Apa yang kau curi kau kembalikan,” ujar Prabowo yang disambut riuh jemaat yang hadir.

    Sebelumnya, wacana Prabowo Subianto akan memaafkan koruptor asal mengembalikan uang yang dicuri menuai polemik.

    5. Perjalanan Luar Negeri Pejabat Kini dalam Pengawasan Ketat, Sanksi Tegas Mengancam jika Dilanggar
    Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait perjalanan dinas luar negeri dengan pengawasan yang lebih ketat. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perjalanan dinas pemerintah.

    Kebijakan tersebut ditetapkan melalui surat yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut ditujukan kepada para pimpinan lembaga negara, kementerian, kepala daerah, serta instansi terkait di seluruh Indonesia.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya pertemuan ketua umum partai politik dengan Presiden Prabowo.

  • Mensesneg: Pembatasan PDLN untuk Efisiensi Anggaran dan Kebermanfaatan Perjalanan Dinas

    Mensesneg: Pembatasan PDLN untuk Efisiensi Anggaran dan Kebermanfaatan Perjalanan Dinas

    Jakarta, Beritasatu.com – Pembatasan perjalanan dinas luar negeri (PDLN) bagi pejabat pemerintah disebut bertujuan untuk mendukung efisiensi anggaran negara. Selain itu juga untuk memastikan kebermanfaatan perjalanan dinas secara substansial.

    “Itu kan semangatnya untuk penghematan. Satu, penghematan anggaran. Kedua, ya tentunya kita ingin perjalanan itu secara substantif bermanfaat, berdampak,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi seusai menghadiri Perayaan Natal Nasional 2024 di Jakarta, Sabtu (28/12/2024) malam.

    Efisiensi anggaran yang dihasilkan dari pembatasan PDLN, dia mengungkapkan, tidak otomatis dialihkan ke sektor tertentu, seperti program makan bergizi gratis (MBG). Anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas negara.

    “Kalau merasa lebih penting untuk menambah anggaran pada makan bergizi, ya akan dialihkan ke sana. Namun, penghematan ini tidak otomatis langsung dipindahkan ke sana,” jelasnya terkait Pembatasan perjalanan dinas luar negeri (PDLN) bagi pejabat pemerintah.

    Sebelumnya, kebijakan pembatasan PDLN diterbitkan Prasetyo Hadi melalui surat bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tentang Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang ditandatangani pada 23 Desember 2024 di Jakarta.

    Kebijakan ini merujuk pada arahan Presiden dalam Sidang Kabinet pada Oktober dan November 2024, yang meminta seluruh kementerian, lembaga, dan instansi untuk melakukan penghematan dalam hal PDLN.

    Kebijakan pembatasan perjalanan dinas luar negeri (PDLN) bagi pejabat pemerintah menekankan pada selektivitas PDLN, urgensi tinggi, pembatasan jumlah peserta, serta prosedur ketat, termasuk kewajiban pelaporan setelah kegiatan dan sanksi administratif bagi yang melanggar.

  • Prabowo Sebut Pertemuan dengan Ketum Parpol Pendukung Agenda Rutin Tiap Minggu

    Prabowo Sebut Pertemuan dengan Ketum Parpol Pendukung Agenda Rutin Tiap Minggu

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pertemuan dengan ketua umum partai politik (ketum parpol) pendukung pemerintah merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap minggu. Pertemuan ini bertujuan untuk menjaga komunikasi dan koordinasi antarpartai pendukung.

    “Biasanya seminggu sekali pasti ketemu,” ujar Prabowo dalam wawancara singkat seusai menghadiri Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu malam.

    Sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo mengumpulkan ketua umum partai-partai pendukung pemerintah di kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta, pada Sabtu sore. Pertemuan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setidaknya sekali dalam seminggu.

    “Pertemuan ini biasa dilakukan setelah saya kembali dari lawatan luar negeri,” tambahnya.

    Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah terkait dengan persiapan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). “Ini dalam rangka menghadapi libur dan sebagainya,” ujar Prabowo Subianto.

    Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu dilaksanakan secara tertutup. Para ketua umum partai yang hadir enggan memberikan komentar mengenai isi pertemuan. Setelah acara selesai, mereka langsung meninggalkan kediaman Prabowo.

    Beberapa ketua umum partai yang hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

    Selain itu, hadir pula Ketua Fraksi DPP Partai NasDem DPR Viktor Laiskodat, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani.

    Ketua-ketua umum partai yang datang ke kediaman Prabowo Subianto disambut oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Inf Teddy Indra Wijaya.

  • Tolak Wacana Pengampunan Koruptor, Pukat UGM: Negara Harus Ciptakan Efek Jera Pelaku Korupsi

    Tolak Wacana Pengampunan Koruptor, Pukat UGM: Negara Harus Ciptakan Efek Jera Pelaku Korupsi

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menolak wacana Presiden Prabowo memberi pengampunan bagi koruptor yang mengembalikan hasil korupsinya kepada negara.

    Peneliti Pukat UGM Yuris Rezha Darmawan mengatakan korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga pelakunya harus diberi efek jera, bukan malah mendapat pengampunan. 

    “Alih-alih memberikan pengampunan, negara seharusnya fokus menciptakan efek jera agar pelaku tidak mengulanginya,” ujar Yuris, Sabtu (28/12/2024).

    Menurutnya motif ekonomi sering menjadi pendorong utama tindakan korupsi, sehingga efek jera yang tegas diperlukan. Ia mengusulkan pemerintah menerapkan strategi pemiskinan dan perampasan aset hasil korupsi, bukan pengampunan kepada koruptor. 

    “Negara harus memastikan aset-aset tersebut benar-benar dikembalikan menjadi milik negara,” ujarnya.

    Yuris juga mengajukan beberapa langkah strategis sebagai alternatif pengampunan koruptor. Salah satunya adalah mendorong aparat hukum untuk melacak aliran dana hasil korupsi, bukan sekadar memidanakan pelaku. 

    Menurutnya, aset korupsi sering kali disembunyikan dalam bentuk investasi atau diatasnamakan pihak lain.

    “Setiap perkara korupsi semestinya menyandingkan pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sayangnya, pendekatan ini belum banyak diterapkan,” ungkapnya.

    Selain itu, ia menyoroti pentingnya optimalisasi penagihan uang pengganti yang diputuskan pengadilan. Berdasarkan laporan kejaksaan, terdapat puluhan triliun rupiah piutang negara yang belum ditagih.

    “Presiden harus mendorong KPK dan kejaksaan memastikan pelaku korupsi membayar uang pengganti tersebut,” imbuh Yuris.

    Reformasi Hukum dan Kebijakan
    Untuk memperkuat pemberantasan korupsi, Yuris menyarankan pengesahan RUU Perampasan Aset dan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Revisi tersebut diharapkan mencakup pasal mengenai kekayaan tidak sah (illicit enrichment).

     “Pasal ini memungkinkan negara memeriksa pejabat publik yang memiliki kekayaan tidak sesuai dengan penghasilannya. Jika tidak bisa membuktikan asal usul kekayaan tersebut, maka negara dapat merampasnya,” jelasnya.

    Yuris juga menyoroti perlunya reformasi lembaga penegak hukum, termasuk KPK, yang dinilai kehilangan efektivitasnya.

     “KPK yang dulu diharapkan menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi kini kehilangan taring. Reformasi di tubuh KPK, kepolisian, dan kejaksaan menjadi mutlak. Presiden harus memastikan integritas aparat dan sistem penegakan hukum ditingkatkan,” tegasnya.

  • Mendes: Dapur Umum Makan Bergizi Gratis Bisa Dikelola Desa

    Mendes: Dapur Umum Makan Bergizi Gratis Bisa Dikelola Desa

    Bandar Lampung, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan dapur umum untuk program makan bergizi gratis dapat dikelola oleh desa.

    “Kami sedang berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan akan membuat memorandum of understanding (MoU) terkait program makan bergizi gratis yang juga akan melibatkan desa,” ujar Yandri Susanto di Bandar Lampung, Sabtu (28/12/2024).

    Menurutnya desa bisa mengelola dapur umum untuk program makan bergizi gratis melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Badan Gizi Nasional dapat menyewa dapur umum yang dibangun oleh BUMDes dan ini bisa menjadi salah satu pendapatan untuk desa agar perputaran ekonomi desa semakin berkembang,” katanya dikutip dari Antara.

    Kemedes PDT juga akan membuat desa tematik untuk membantu penyediaan bahan pangan dalam mendukung program makan bergizi gratis.

    “Dalam swasembada pangan dan makan bergizi kita tidak hanya fokus pada pemenuhan karbohidrat, tetapi juga protein dan vitamin sehingga kami akan petakan 75.000 desa sesuai potensi yang ada menjadi desa tematik,” ucap politikus PAN itu.

    Menurut Yandri, pengembangan desa tematik tersebut juga dapat dilakukan dengan menggunakan dana desa.

    “Jadi, dengan desa tematik yang mendukung program makan bergizi gratis itu bahan baku akan terpenuhi dari desa-desa melalui BUMDes dan dana selalu berputar, tahun depan tentu akan bertambah lagi dananya dan bisa mengurangi kemiskinan di desa,” ujarnya.

  • Hasto Mau Bongkar Korupsi Petinggi Negara, Mensesneg: Memangnya Ada?

    Hasto Mau Bongkar Korupsi Petinggi Negara, Mensesneg: Memangnya Ada?

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mau membongkar dugaan korupsi di kalangan pejabat atau petinggi negara.

    “Ah ya memangnya ada? Kalau ada, ya disampaikan saja,” kata Prasetyo saat diminta tanggapannya oleh wartawan terkait pernyataan Hasto seusai menghadiri perayaan Puncak Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/12/2024) malam.

    Prasetyo mempersilakan Hasto Kristiyanto mengungkap jika ada pejabat korupsi. Namun, tuduhan disampaikan harus berdasarkan pada fakta dan proses hukum yang jelas.

    “Kan semua landasannya hukum, fakta hukumlah,” ujar Prasetyo dikutip dari Antara.

    Prasetyo mengatakan pemerintah selalu membuka ruang untuk penegakan hukum yang transparan dan tidak akan menutupi jika memang ada pelanggaran.

    Namun, dia meminta agar tuduhan semacam itu tidak dilontarkan tanpa dasar yang jelas.

    Kabar terkait dengan rencana Hasto Kristiyanto akan membongkar kasus dugaan korupsi para petinggi negara disampaikan oleh Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Guntur Romli melalui unggahan video di akun Instagram @gunromli, Kamis (26/12/2024).

    “Mas Hasto sudah membuat pilihan video, itu adalah tadi yang disampaikan, itu yang pertama, ‘kan ada lanjutan puluhan video, yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara, kasus korupsi,” kata Guntur.

    “Video nanti kalau dirilis akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya sungguh mencengangkan,” ujar Guntur mengungkap sikap Hasto akan membongkar korupsi petinggi negara.