Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Isu Politik Terkini: MK Hapus Presidential Threshold hingga Presiden Prabowo Hapus Utang UMKM

    Isu Politik Terkini: MK Hapus Presidential Threshold hingga Presiden Prabowo Hapus Utang UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Jumat (3/1/2025). Berita Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapus utang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) senilai Rp 14 triliun, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertemu mantan politisi senior PDIP Effendi Simbolon, 20 persen dana desa dialokasikan untuk makan bergizi gratis, hingga Presiden Prabowo yang menginstruksikan agar bahan baku program makan bergizi gratis berasal dari dalam negeri.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. MK Hapus Presidential Threshold, Parpol Tak Bisa Lagi Bersekongkol Jegal Capres Tertentu
    Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus presidential threshold atau syarat ambang batas pencalonan presiden dinilai langkah positif bagi demokrasi. Partai politik tidak bisa lagi bersekongkol menjegal calon presiden (capres) tertentu.

    Hal itu disampaikan Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menangapi putusan MK yang mengabulkan gugatan Undang-Undang Pemilu dengan menghapus presidential threshold yang membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi pemimpin.

    Menurutnya putusan MK menghapus presidential threshold akan membuat masyarakat Indonesia memiliki lebih banyak pilihan saat pilpres.

    2. Prabowo Hapus Utang 1 Juta UMKM pada Perbankan Senilai Rp 14 Triliun
    Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kepada perbankan bank pada 2025 mencakup sekitar 1 juta pelaku UMKM dengan total nilai Rp 14 triliun.

    Hal Ini disampaikan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman di Istana kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025). Ia menjelaskan, pada tahap awal, akan ada 67.000 UMKM mendapat manfaat program ini dengan nilai utang yang dihapus sekitar Rp 2,4 triliun.

    Diketahui penghapusan piutang kepada UMKM ini tertuang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM. Aturan ini ditandatangani pada Selasa 5 November 2024 lalu.

    3. Bertemu Effendi Simbolon di Solo 1,5 Jam, Jokowi: Pembicaraan Ngalor Ngidul
    Selain berita MK yang menghapus presidential threshold, isu politik lainnya yakni mantan kader PDIP Effendi Simbolon bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Solo, Kamis (2/1/2025) sore. Jokowi mengaku, pertemuan tertutup yang berlangsung selama 1,5 jam itu hanya silaturahmi.

    Jokowi mengaku, tidak ada pembicaraan khusus dengan Effendi Simbolon. Jokowi juga membantah ada pembicaraan politik dengan Effendi.

    Disinggung apakah akan membentuk partai, Jokowi menepis. Ia menegaskan dirinya saat ini berada di partai perorangan.

    4. 20 Persen Dana Desa Dialokasikan untuk Makan Bergizi Gratis
    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa sebanyak 20% dari dana desa akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025. Hal ini disampaikan setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri lainnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

    Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, kata Yandri, badan usaha milik desa (BUMDes) akan menjadi salah satu pemasok bahan baku Program Makan Bergizi Gratis. Nantinya, setiap desa akan memasok bahan-bahan tertentu.

    Peran BUMDes dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari suport Kemendes agar bahan baku program tersebut tidak perlu impor.

    5. Prabowo Instruksikan Penggunaan Bahan Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis
    Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada jajarannya untuk memastikan bahan baku program makan bergizi gratis (MBG) berasal dari dalam negeri. Program ini akan melibatkan koperasi dan badan usaha milik desa (BUMDes) guna menggerakkan ekonomi pedesaan.

    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi setelah menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025). Budi menjelaskan pihaknya akan mengandalkan ribuan koperasi untuk mendukung pelaksanaan program unggulan pemerintah ini.

    Ia juga mengungkapkan data desa penghasil berbagai komoditas telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan MBG.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya MK yang menghapus presidential threshold.

  • Putusan MK Hapus Presidential Threshold Jadi Materi Revisi UU Pemilu

    Putusan MK Hapus Presidential Threshold Jadi Materi Revisi UU Pemilu

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20% kursi DPR, akan menjadi salah satu materi dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Menurut Zulfikar, sebagai lembaga pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah wajib menjalankan putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

    “Kita sebagai pembentuk undang-undang, namanya putusan dan di dalam UU MK itu sendiri dinyatakan putusannya final dan mengikat. Nanti kita akan lihat di dalam pembahasan UU Pemilu berikutnya. Mudah-mudahan, kita bisa patuhi semua dan harapannya bisa ikuti karena UU MK bilangnya putusannya final dan mengikat,” ujar Zulfikar saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (3/1/2025).

    Zulfikar mengatakan, dengan putusan MK menghapuskan presidential threshold, maka pasangan calon presiden dan wakil presiden bakal banyak seusai dengan jumlah partai politik peserta pemilu. Menurut dia, kondisi tersebut membuka peluang lebar pilpres selalu berlangsung duaputaran.

    “Kalau seperti itu putusannya, kemungkinan, berapa pun partai politik peserta pemilu nanti entah 2029 atau di 2034, itu kan bisa mencalonkan presiden dan wakil presidennya. Kalau seperti itu, pilpres pasti selalu 2 putaran terus,” ungkap dia.

    Menurut Zulfikar, DPR dan pemerintah bakal melakukan rekayasa konstitusional sebagaimana amanat putusan MK untuk mencegah munculnya banyak capres-cawapres menghilangkan substansi demokrasi. Dia menilai rekayasa konstitusional tersebut akan dibahas secara serius oleh pemerintah dan DPR dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

    Yang terpenting, kata Zulfikar, sekarang ini adalah perlu adanya kesadaran partai politik untuk merekrut bakal calon pemimpin yang berkualitas ke depannya. Termasuk, tetap memikirkan berkoalisi atau bekerja sama sejak awal dengan parpol lain, meskipun normalnya memberikan ruang untuk mencalonkan paslon masing-masing.

    “Kita berharap pada kedewasaan partai politik kita. Walaupun normanya memberikan ruang yang besar kepada partai politik untuk bisa mengusulkan paslonnya sendiri-sendiri, tetapi partai politik ini punya kesadaran tinggi, karena partai politik yang menentukan konstelasi politik ke depan,” pungkas dia.

    Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menghapus persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% kursi di DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

    “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Suhartoyo saat pembacaan putusan MK atas perkara 62/PUU-XXII/2024 yang diajukan Enika Maya Oktavia dkk, di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

    MK juga menyatakan norma Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

    “Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,” katanya.

  • Menteri Yandri: 20 Persen Dana Desa Dialokasikan untuk Makan Bergizi Gratis

    Menteri Yandri: 20 Persen Dana Desa Dialokasikan untuk Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa sebanyak 20% dari dana desa akan dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025.

    Hal ini Menteri Yandri sampaikan setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri lainnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

    “Untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa. Tadi saya sampaikan 20% dari Rp 71 triliun dana desa 2025 untuk ketahanan pangan,” jelas Yandri.

    Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, kata Yandri, badan usaha milik desa (BUMDes) akan menjadi salah satu pemasok bahan baku Program Makan Bergizi Gratis. Nantinya, setiap desa akan memasok bahan-bahan tertentu.

    “Ada desa padi, ada desa jagung, ada desa ikan nila, ada desa melon dan lain sebagainya. Jadi kita akan menyukseskan makan bergizi gratis,” ujar Yandri tentang Program Makan Bergizi Gratis.

    Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, peran BUMDes dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari suport Kemendes agar bahan baku program tersebut tidak perlu impor.

    “Jadi kita arahan bapak presiden makan bergizi gratis itu kerja sama dengan koperasi, bumdes itu sepatutnya bahan bakunya dari desa, tidak impor,” ucap Yandri.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

    Kementerian Koperasi, kata Budi, sudah menyiapkan 1.923 koperasi yang siap menampung dan berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis.

    Dalam mekanismenya, Budi menyatakan bahwa koperasi dan BUMDes akan bersinergi menyiapkan bahan baku untuk program strategis Presiden Prabowo tersebut.

    Budi menjelaskan bahwa dukungan ini selain untuk memitigasi impor bahan baku, tetapi juga ditujukkan agar dapat menggerakan ekonomi masyarakat.

    “Ada datanya kok itu termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, koperasi beras, koperasi ikan, dan lain sebagainya. (Konsepnya) membantu misalnya koperasi ternak telur membantu menyediakan telur. Termasuk desa, desa juga BUMDes sudah menyiapkan, semuanya,” ungkap Budi.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis akan dimulai pada 6 Januari 2025 di seluruh Indonesia.

  • KWI Apresiasi Tradisi Banser Amankan Natal dan Tahun Baru

    KWI Apresiasi Tradisi Banser Amankan Natal dan Tahun Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengapresiasi tradisi Barisan Ansor Serbaguna atau Banser dalam mengamankan Natal dan Tahun Baru.

    Membantu aparat keamanan dalam menjaga gereja saat umat Kristiani menjalankan ibadah Natal sudah menjadi tradisi bagi Banser.

    Banser di setiap daerah bergerak untuk memastikan perayaan hari besar umat Kristiani itu berlangsung lancar dan damai.

    Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan (HAK) KWI pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Banser.

    “Saya menghaturkan banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku Banser Ansor, yang tak pernah lelah merajut persaudaraan kebangsaan, merawat toleransi dan kerja sama dalam keberagaman,” tutur Sekretaris Eksekutif Komisi HAK KWI Romo Agustinus Heri Wibowo, saat menerima kunjungan silaturahmi Organisasi Pemuda Lintas Iman di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Romo Heri lebih jauh mengatakan, Banser tidak hanya hadir dalam membantu keamanan supaya umat Kristiani dapat beribadah dalam merayakan Natal, tetapi juga bekerja sama dengan organisasi pemuda lain untuk kemanusiaan, keadilan perdamaian, dan keutuhan ciptaan.

    Menurut Romo Heri, hal tersebut merupakan sebuah komitmen jelas sebagai tindak lanjut dari deklarasi Jakarta-Vatikan. Penandatangan deklarasi itu dilakukan di Vatikan dan disaksikan Paus Fransiskus.

    “Semoga kerja sama antarorganisasi pemuda berbasis agama makin maju dan berkembang, dan bermanfaat untuk kita semua,” kata Romo Heri.

    Pada 20 Desember 2024 lalu, rombongan pimpinan Organisasi Pemuda Lintas Iman mengadakan kunjungan silaturahmi jelang Natal.

    Acara tersebut diadakan di Gereja Kristen Jawa, Minomartani Yogyakarta. Mereka adalah Ketum GP Ansor Addin Jauharudin, Ketum Pemuda Katolik (PK) Stefanus Asat Gusma, Ketum Pemuda Kristen (Gamki) Sahat MP Sinurat, Ketum Pemuda Hindu (Peradah) I Gede Ariawan, Ketum Pemuda Konghucu (Gemaku) Kristan, dan Waketum Pemuda Budha (Gemabudhi) Wiryawan, dan Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Agung Wijayanto.

    Turut mendampingi rombongan, Taprof Bidang Ideologi Lemhannas RI AM Putut Prabantoro serta Muhammad Fauzi Purnama dan Azika Jehanda Putra (Mitra Ansor). Hadir sebagai tuan rumah RM Marrel Suryokusumo yang mewakili Kraton Yogyakarta, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, dan Pendeta Gereja Kristen Jawa Minomartani Kris Suwoyo.

    Kemudian, Pastor Paroki Gereja Katolik St Petrus dan Paulus Minomartani Rm Marcus Crisinus Sadana Hadiwardaya MSF, Kapolsek Ngaglik AKP Yulianto serta para tokoh lintas iman yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kapanewon Ngaglik, Sleman, DI Yogyakarta.

    Dalam kunjungan tersebut Ketum GP Ansor Addin Jauharudin menandaskan bahwa kunjungan tali silaturahmi menjelang Natal dan Tahun Baru bagi Ansor merupakan suatu tradisi.

    Ansor melalui Banser selalu dan akan terus membantu pengamanan jalannya perayaan Natal dan Tahun Baru di gereja-gereja di seluruh Indonesia.

    Bahkan sejak 2000, jelas Addin, Ansor selalu mengingat Natal sebagai peristiwa kemanusiaan. Karena salah satu anggota Banser, Riyanto, menjadi korban ledakan bom pada 24 Desember 2000. Ia meninggal dunia saat mengamankan perayaan malam Natal di Gereja Eben Haezer Mojokerto, Jawa Timur.
     

  • Beberkan Quick Win 2025, Pratikno Singgung Stunting hingga Akses Pendidikan

    Beberkan Quick Win 2025, Pratikno Singgung Stunting hingga Akses Pendidikan

    Jakarta, Beritasatu.com –  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno membeberkan fokus program dan quick wins Kemenko PMK pada 2025. Hal itu diungkapkan saat menerima audiensi dari B-Universe di kantor Kementerian Koordinator PMK, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Audiensi ini dihadiri Executive Chairman Enggartiasto Lukita, Pemimpin Redaksi BTV Zaki Amrullah, Pemimpin Redaksi Beritasatu.com Syukri Rahmatullah dan sejumlah karyawan B-Universe.

    Pratikno menegaskan, visi dan misi kementerian tidak bisa berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari visi dan misi presiden. “Visi misi menteri tidak ada, yang ada adalah visi misi presiden. Seperti yang diketahui publik, ada Nawacita yang dijabarkan dalam berbagai program prioritas, termasuk quick win 2025. Sebagian besar program ini berada dalam koordinasi Kemenko PMK,” jelas Pratikno.

    Kemenko PMK saat ini mengoordinasikan delapan kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, hingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

    Pratikno menjabarkan, dari program quick win 2025, lima program utama yang berada dalam koordinasi Kemenko PMK, yaitu eenovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan, penanggulangan TBC, pembangunan rumah sakit, skrining kesehatan gratis, dan pengentasan stunting.

    Ia juga menekankan pentingnya pengentasan stunting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. “Stunting sangat memengaruhi kualitas SDM kita. Penyebabnya kompleks, bukan hanya soal gizi, tetapi sanitasi, kesehatan ibu selama 1.000 hari pertama, hingga pernikahan dini,” kata Pratikno.

    Menko PMK menjelaskan, penanganan isu stunting melibatkan lintas kementerian, termasuk yang berada di luar koordinasi Kemenko PMK, seperti Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra).

    Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan arahan tambahan berupa digitalisasi pendidikan sebagai bagian dari quick win 2025. Menurut Pratikno, program ini diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

    Selain quick win 2025, Kemenko PMK juga diminta menangani isu penanganan bencana sesuai amanat Undang-Undang tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berada dalam koordinasi Kemenko PMK.

    Menurutnya, saat ini perhatian difokuskan pada beberapa bencana, seperti erupsi gunung di Flores Timur, konflik sosial di Adonara, hingga persiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah.

    “Menurut BMKG, perubahan suhu air laut memicu potensi hujan deras berisiko mengakibatkan bencana. Ini menjadi fokus tambahan dalam kesibukan kami beberapa waktu terakhir,” ujar Pratikno.

  • Korpolairud Gandeng Akademi Penerbangan dan Pelayaran untuk Ciptakan SDM Polri yang Unggul

    Korpolairud Gandeng Akademi Penerbangan dan Pelayaran untuk Ciptakan SDM Polri yang Unggul

    Jakarta, Beritasatu.com – Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri  menggelar kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan nasional untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Polri yang unggul.

    Nota kesepahaman (MoU) kerja sama tersebut ditandatangi bersama Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi, Politeknik Penerbangan Curug, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dan Politeknik Penerbangan Palembang, di markas komando Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Jumat (3/1/2025).

    Kepala Korpolairud Baharkam Polri Irjen Pol Mohammad Yassin Kosasih mengatakan, kerja sama ini merupakan implementasi dari visi Kapolri Police 4.0 dalam mencetak SDM Polri yang unggul melalui pendidikan dalam negeri.

    Menurutnya, program tersebut didasari oleh MoU antara Polri dan Kementerian Perhubungan.

    “Ini komitmen dari Polri guna menghasilkan sumber daya manusia Polri yang memiliki kompetensi sebagai awak pesawat dan awak kapal yang unggul, patuh terhadap hukum, terpuji, handal, terampil, dan profesional,” ujar Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Pol Mohammad Yassin Kosasih.

    Berdasarkan data, pencapaian program pendidikan dari 2016 hingga 2024 menghasilkan antara lain 50 penerbang private pilot license (PPL) dan commercial pilot license (CPL), 465 pelaut (perwira nautika dan teknik), dan lima pramugari.

    Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Pol Mohammad Yassin Kosasih mengatakan, para lulusan pendidikan itu telah mendukung operasional kepolisian di berbagai sektor.

    Menurut Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Pol Mohammad Yassin Kosasih, personel Korpolairud diharapkan mampu mengoperasikan peralatan modern dan canggih di pesawat, helikopter, serta kapal Polri, untuk mendukung pengamanan event besar serta selalu mengutamakan keselamatan penerbangan dan pelayaran.

    Penandatanganan kerja sama tersebut turut dihadiri Dirpoludara Korpolairud Baharkam Polri, para Kabag Korpolairud Baharkam Polri, para Kasubdit Jajaran Direktorat Korpolairud Baharkam Polri, Kabag Kerma Robinopsnal Baharkam Polri, dan Kabagkerma Rokerma KL Sops Polri. Hadir pula Kabagkermalem Rokermaluhkum Divkum Polri, Kasubagtakah Setum Polri, Direktur API Banyuwangi, Direktur PPI Curug, Direktur PPP Palembang, dan Direktur PIP Semarang.
     

  • Prabowo Instruksikan Penggunaan Bahan Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Prabowo Instruksikan Penggunaan Bahan Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Bogor, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada jajarannya untuk memastikan bahan baku program makan bergizi gratis (MBG) berasal dari dalam negeri. Program ini akan melibatkan koperasi dan badan usaha milik desa (BUMDes) guna menggerakkan ekonomi pedesaan.

    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi setelah menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025).

    “Presiden menekankan bahwa bahan baku program ini harus berasal dari Indonesia, khususnya dari desa, agar dapat memberdayakan ekonomi masyarakat lokal. Tidak boleh impor,” ujar Budi.

    Budi menjelaskan bahwa pihaknya akan mengandalkan ribuan koperasi untuk mendukung pelaksanaan program unggulan pemerintah ini. Ia juga mengungkapkan bahwa data desa penghasil berbagai komoditas telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan MBG.

    “Terdapat 1.923 koperasi yang siap menampung dan berkontribusi untuk penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Koperasi tersebut mencakup berbagai sektor, seperti telur, sayuran, beras, ikan, dan lainnya,” tambah Budi.

    Selain itu, Budi menyoroti peran desa dalam memproduksi komoditas seperti jagung, ikan nila, hingga melon. Ia menegaskan alokasi dana desa sebesar 20% dari total Rp 71 triliun pada 2025 telah ditetapkan untuk ketahanan pangan, termasuk mendukung program makan bergizi gratis.

    “Dana desa yang digunakan untuk program makan bergizi gratis ini dipastikan berasal dari 20% anggaran ketahanan pangan,” jelasnya.

  • Periksa Eks Dirjen Imigrasi, KPK Dalami Data Perlintasan Harun Masiku

    Periksa Eks Dirjen Imigrasi, KPK Dalami Data Perlintasan Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami seputar data perlintasan salah satu buronannya, Harun Masiku (HM). Data itu didalami saat memeriksa eks Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie, Jumat (3/1/2025).

    Ronny menjadi saksi untuk tersangka Harun Masiku, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (HK), dan orang kepercayaan Hasto, Donny Tri Istiqomah (DTI). Ketiganya tersandung dugaan suap penetapan anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikannya.

    Adapun Hasto sendiri turut terjerat dalam dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Dia diduga melakukan sejumlah perbuatan yang menghambat penyidikan KPK dalam kasus dimaksud.

    “Untuk pemeriksaannya tidak jauh dari yang disampaikan yang bersangkutan, penyidik mendalami tentunya perihal pengetahuan yang bersangkutan terkait data perlintasan saudara HM,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Selain itu, KPK juga mendalami soal tugas Ronny ketika masih menjadi Dirjen Imigrasi. Informasi seputar tugasnya itu dibutuhkan tim penyidik untuk mengusut kasus tersebut. “Seputar tugas-tugas beliau sebagai Dirjen Imigrasi pada saat itu,” tutur Tessa.

    Tessa belum membeberkan lebih detail soal materi pemeriksaan yang bersangkutan. Dia hanya mengonfirmasi pemeriksaan Ronny kali ini dilakukan untuk tiga tersangka dalam kasus dimaksud. “Yang bersangkutan hari ini dimintai keterangan sebagai saksi untuk surat perintah penyidikan atas nama tersangka HM, HK, dan DTI,” ungkap Tessa.

    Sebelumnya, Ronny menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK sejak sekitar pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan rampung sekitar pukul 15.30 WIB. Dia mengaku diperiksa untuk kasus Harun Masiku dan dicecar 22 pertanyaan terkait kasus tersebut.

    “Ada 22 pertanyaan yang diberikan kepada saya,” kata Ronny usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/1/2024).

    Ronny mengaku ditanya seputar kapasitasnya ketika menjabat sebagai Dirjen Imigrasi. Dia pun menyinggung seputar data perlintasan Harun Masiku pada 2020 lalu.

    “Memang pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang tanggung jawab saya ketika 2020 saya masih menjabat sebagai direktur jenderal Imigrasi. Saat 6 Januari, Harun Masiku melintas ke luar negeri dan juga pada 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia. Jadi hanya melintas satu hari saja sudah kembali. Itu melalui Bandara Soekarno Hatta,” tutur Ronny.

  • 2 Anak Buah Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kena Demosi, Mabes Polri Ungkap Perannya

    2 Anak Buah Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kena Demosi, Mabes Polri Ungkap Perannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Iptu Sehatma Manik dan Brigadir Fahrudun Rizki Sucipto, anak buah eks Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Simanjutak yang telah dipecat, dijatuhi sanksi demosi atau penurunan pangkat dan jabatan di kasus polisi peras WNA Malaysia dengan kedok tes urine di acara Djakarta Wharehouse Project (DWP) 2024.

    Hal tersebut terungkap saat keduanya menjalani sidang etik kasus tersebut pada Jumat (3/1/2025).

    “Ada dua terduga yang sudah selesai menjalankan sidang kode etiknya,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Erdi A Chaniago kepada wartawan Jumat (3/1/2025).

    Iptu Sehatma merupakan eks administrasi penyelia bidang subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Sementara Brigadir Fahrudun merupakan anggota bintara di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

    Erdi mengungkapkan bahwa Iptu Sehatma dan Brigadir Fahrudun berperan menangkap dan memeras penonton DWP 2024 dengan kedok tes urine.

    Keduanya sama-sama dijatuhi sanksi demosi dalam kasus tersebut. Masing-masing dijatuhi sanksi demosi 8 tahun dan 5 tahun. “Atas putusan tersebut pelanggar menyatakan banding,” kata Erdi.
     

  • Setelah Bikin Heboh, OCCRP Akui Tak Miliki Bukti Jokowi Terlibat Kasus Korupsi

    Setelah Bikin Heboh, OCCRP Akui Tak Miliki Bukti Jokowi Terlibat Kasus Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) melalui laman resminya (www.occrp.org) mengaku tidak memiliki bukti Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam korupsi untuk keuntungan pribadi selama masa jabatannya. 

    Jokowi hanya masuk nominasi kategori kejahatan organisasi dan korupsi berdasarkan usulan dari tokoh masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis dengan pengalaman mendalam dalam investigasi korupsi dan kejahatan.

    “Para juri menghargai nominasi dari masyarakat, tetapi dalam beberapa kasus, tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi signifikan atau pola pelanggaran yang berkelanjutan,” ujar Drew Sullivan, Publisher OCCRP, dikutip laman resmi OCCRP, Jumat (3/1/2025).

    Nominasi terhadap para tokoh yang dianggap terkorup tersebut ditentukan oleh panel juri yang terdiri dari tokoh masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis dengan pengalaman mendalam dalam investigasi korupsi dan kejahatan. Tahun ini, OCCRP menerima lebih dari 55.000 nominasi dari berbagai penjuru dunia, termasuk tokoh-tokoh politik terkenal maupun individu yang kurang dikenal.

    OCCRP mengakui tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena nominasi berasal dari masyarakat umum. Beberapa nominasi yang masuk, termasuk Joko Widodo, dipertimbangkan sebagai finalis berdasarkan dukungan daring yang signifikan.

    “Namun, jelas ada persepsi kuat di kalangan masyarakat mengenai korupsi, dan ini harus menjadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan bahwa rakyat memperhatikan dan peduli. Kami juga akan terus mengawasi,” kata Drew Sullivan.

    Sebelumnya, Jokowi juga sudah merespons soal namanya masuk nominasi pemimpin paling korup versi OCCRP. Jokowi mengaku bingung disebut sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia. Menurutnya, selama satu dekade memimpin Indonesia, tak ada uang negara yang ia curi.

    “Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa?” tanya Jokowi di Solo, Selasa (31/12/2024).

    Jokowi meminta OCCRP membuktikan pernyataan tersebut. “Ya, buktikan saja,” tandas Jokowi.