Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Kasus yang Pernah Ditangani Alvin Lim, Investasi Bodong hingga Penyiraman Air Keras Agus

    Kasus yang Pernah Ditangani Alvin Lim, Investasi Bodong hingga Penyiraman Air Keras Agus

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengacara korban penyiraman air keras Agus Salim, Alvin Lim meninggal dunia, pada Minggu (5/1/2024). Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm ini meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat komplikasi ginjal.

    Dirangkum dari berbagai sumber, Alvin Lim berperan besar dalam membela korban, mengadvokasi hak-hak konsumen, dan melawan ketidakadilan dalam sistem hukum Indonesia. Dedikasi Alvin Lim dalam menangani kasus-kasus besar ini menunjukkan keberaniannya menghadapi tantangan, meskipun sering berujung pada tekanan hukum dan sosial.

    Berikut sejumlah kasus yang pernah ditangani Alvin Lim.
    1. Kasus investasi bodong Narada 
    Alvin Lim pernah membela para korban penipuan investasi yang dilakukan oleh Narada Aset Manajemen, perusahaan manajer investasi (MI). Narada menjanjikan keuntungan besar kepada para investor, tetapi ternyata dana yang dikelola tidak sesuai dengan perjanjian, sehingga merugikan ribuan investor dengan kerugian Rp 530 miliar.

    Alvin membantu korban mengajukan laporan ke aparat penegak hukum. Ia juga mengkritik keras lambannya proses penanganan kasus ini, yang menurutnya terhambat oleh praktik mafia hukum.

    2.Kasus perlindungan konsumen Allianz Life Indonesia
    Alvin Lim pernah menangani kasus Asuransi Allianz, saat perusahaan asuransi ini diduga menolak klaim asuransi nasabah dengan alasan tidak transparan. Klien Alvin adalah korban praktik penolakan klaim yang dianggap melanggar perlindungan hak konsumen. Kasus ini berujung pada penetapan direktur utama Allianz sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran hukum pidana perlindungan konsumen.

    3. Kasus yayasan dan donasi yang libatkan Agus Salim
    Alvin Lim menangani kasus konflik donasi yang melibatkan yayasan atau individu penerima donasi. Salah satu kasus yang menonjol adalah pengelolaan dana untuk korban serangan air keras Agus Salim.

    Awalnya, Agus Salim, korban penyiraman air keras, menerima donasi sekitar Rp 1,5 miliar yang dikumpulkan Teh Novi melalui yayasannya. Perselisihan muncul ketika Agus diduga menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi, seperti membayar utang keluarga, yang memicu kemarahan publik dan Teh Novi sebagai penggalang dana.

    Alvin Lim, kemudian terlibat dalam kasus ini dengan membela Agus Salim. Pada 10 Desember 2024, Alvin Lim melaporkan Teh Novi ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik karena mengunggah meme yang melecehkan Agus di media sosial. Namun, kini Alvin Lim mencabut laporannya dengan alasan kasihan.

    4. Kasus kritik terhadap kejaksaan sabagai sarang mafia
    Alvin Lim pernah menyebut institusi kejaksaan sebagai sarang mafia dalam sebuah video yang diunggah di platform YouTube. Kritik ini didasarkan pada pengalamannya menghadapi berbagai kasus yang menurutnya melibatkan praktik mafia hukum di dalam sistem peradilan Indonesia.

    Pernyataan ini memicu reaksi keras dari pihak kejaksaan. Alvin Lim kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencemaran nama baik oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri. Kasus ini menjadi sorotan nasional karena menyangkut kebebasan berbicara dan hak seorang advokat dalam memberikan kritik terhadap lembaga negara.

    Demikian sederet kasus yang pernah ditangani pengacara Alvin Lim.
     

  • Panglima TNI Mutasi 101 Pati, Termasuk Kepala BSSN dan Basarnas

    Panglima TNI Mutasi 101 Pati, Termasuk Kepala BSSN dan Basarnas

    Jakarta, Beritasatu.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan mutasi, merotasi, dan memberikan promosi kepada 101 perwira tinggi (pati) untuk mengisi jabatan-jabatan strategis, seperti mengganti kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas).

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto menjelaskan, pergantian sejumlah pejabat di lingkungan TNI itu merujuk pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/I/2025 yang diteken oleh Jenderal Agus Subiyanto pada Jumat (3/1/2025).

    Dalam daftar mutasi perdana TNI pada 2025 itu, Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi yang belum lama menjabat sebagai kepala BSSN dimutasi sebagai perwira tinggi di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) dalam rangka pensiun. “Dalam surat keputusan (SKep) itu, Panglima TNI belum menetapkan pengganti Letjen Nugroho yang akan memimpin BSSN ke depannya,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Minggu (5/1/2205) dilansir Antara. 

    Selanjutnya, Panglima TNI memutasi Marsekal Madya TNI Kusworo, yang sebelumnya menjabat kepala Basarnas, saat ini sebagai perwira tinggi Markas Besar TNI Angkatan Udara dalam rangka pensiun.

    Kepala Basarnas saat ini diisi oleh Marsekal Muda Mohammad Syafii, yang mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai asisten personel (aspers) kepala staf TNI Angkatan Udara (Kasau).

    Panglima TNI, dalam SKep itu, juga untuk pertama kalinya menempatkan perwira tinggi di Dewan Pertahanan Nasional. Brigjen TNI Ari Yulianto, yang sebelumnya menjabat sebagai komandan satuan siber (dansatsiber) TNI, saat ini dipercaya sebagai deputi bidang geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN).  Posisi dansatsiber pun saat ini diisi oleh Brigjen TNI Juinta Omboh Sembiring.

    Dari 101 perwira tinggi TNI yang masuk dalam daftar mutasi, 62 di antaranya merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat, 31 perwira tinggi TNI Angkatan Udara, dan delapan perwira tinggi TNI Angkatan Laut.

    Dari jajaran TNI AD, Letjen TNI Eko Margiyono dimutasi sebagai perwira tinggi Mabesad dari jabatan sebelumnya sebagai wakil gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Kebijakan itu ditetapkan oleh Panglima dalam rangka masa persiapan pensiun untuk Letjen Eko.

    Kemudian, Panglima TNI juga memutasi Mayjen TNI Lukmansyah sebagai staf khusus Kasad dari sebelumnya sebagai deputi bidang penanganan darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jabatan deputi BNPB itu saat ini diisi Mayjen TNI Budi Irawan.

    Berikutnya, Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu sebagai panglima daerah militer (pangdam) XVIII/Kasuari. Mayjen Jimmy sebelumnya menjabat sebagai kepala staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (kas Kogabwilhan) I.

    Adapun Mayjen TNI Haryanto, yang sebelumnya menjabat pangdam XVIII/Kasuari, saat ini menjadi perwira staf ahli tingkat III Kasad bidang kesejahteraan personel.

    Dalam SKep yang sama, Brigjen TNI Dani Wardhana, yang semula menjabat kepala biro humas settama Lemhannas, saat ini dia dipercaya sebagai direktur senjata Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) TNI AD.

    Pejabat lama dirsen Pussenkav, Brigjen TNI Jala Argananto saat ini menjabat staf khusus Kasad. Kemudian, jabatan kepala biro gumas Lemhannas saat ini diisi oleh Brigjen TNI Mirza Agus.

    Panglima TNI, sebagaimana diatur dalam keputusan terbarunya, juga memberikan promosi kepada Kolonel Inf Nugroho Imam Santoso sebagai danrem 051/WKT (Jakarta Timur), menggantikan Brigjen TNI Riyanto, yang saat ini ditugaskan sebagai kepala staf divisi infanteri 2 Kostrad.

    Selain itu, Brigjen TNI Helda Risman, saat ini ditugaskan mendampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai staf ahli menhan bidang politik, menggantikan Mayjen TNI Endro Satoto, yang dipercaya sebagai kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Pertahanan.

    Jabatan strategis lainnya yang masuk dalam daftar mutasi terbaru Panglima, yaitu Brigjen TNI Maulana Ridwan mendapatkan promosi sebagai kepala biro personel TNI dan Polri Sekretariat Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara, kemudian Kolonel Cke Kustianto Harijadi mendapatkan promosi sebagai komandan satuan komunikasi dan elektronika (dansatkomlek) TNI.

    Ada juga Kolonel Kav I Made Maha Yudhiksa mendapatkan promosi sebagai kepala pusat pengadaan (kapusada) TNI, Kolonel Inf Mohammad Sjahroni sebagai kepala sekretariat umum TNI.

  • Untung Rugi Libur Sekolah Selama Ramadan

    Untung Rugi Libur Sekolah Selama Ramadan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah tengah mengkaji wacana meliburkan sekolah selama satu bulan penuh pada Ramadan 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan tujuan kebijakan ini adalah agar siswa dapat lebih fokus menjalankan ibadah dan memanfaatkan ramadan untuk memperkuat nilai-nilai spiritual.

    “Kebijakan ini sudah diterapkan di sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama, seperti pondok pesantren. Namun, untuk sekolah negeri dan swasta, masih dalam tahap pembahasan,” ujar Nasaruddin di Monas, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

    Ia menambahkan keputusan ini harus mempertimbangkan banyak aspek sebelum diumumkan secara resmi.

    “Yang terpenting, apakah libur atau tidak libur, ibadahnya tetap berkualitas. Ramadan adalah momen untuk konsentrasi umat Islam,” jelasnya.

    Menurutnya, rencana libur sekolah selama ramadan bertujuan memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih fokus menjalankan ibadah, seperti salat tarawih, tadarus Al-Qur’an, dan meningkatkan amal kebaikan. Dengan demikian, ramadan diharapkan menjadi lebih bermakna dan bermanfaat bagi generasi muda.

    Meskipun demikian, wacana ini masih berada dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi. Wacana ini menuai beragam respons dari masyarakat. Dari sisi positif, libur panjang selama ramadan dianggap dapat membantu siswa menjalankan ibadah puasa dengan lebih khusyuk. Orang tua juga dapat lebih mengawasi aktivitas anak di rumah, mengurangi potensi aktivitas berlebihan di luar rumah selama bulan suci.

    Namun, dari perspektif pendidikan, ada kekhawatiran libur panjang ini bisa mengganggu kalender akademik dan efektivitas pembelajaran. Anak-anak yang terlalu lama libur berisiko kehilangan ritme belajar, terutama untuk mata pelajaran yang membutuhkan pemahaman kontinu.

    Era Kolonial hingga Gus Dur
    Wacana meliburkan sekolah selama ramadan sebenarnya bukan hal baru. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kebijakan serupa pernah diterapkan pada Ramadan 1999. Gus Dur memberikan kesempatan kepada siswa untuk fokus pada kegiatan keagamaan selama ramadan dengan mengadakan pesantren kilat di sekolah. Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk kepedulian terhadap umat muslim, khususnya generasi muda.

    Jauh sebelum itu, pada era kolonial Belanda, sekolah-sekolah binaan pemerintah kolonial meliburkan siswa selama ramadan. Kebijakan ini kemudian mengalami perubahan di era pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Soekarno saat itu menjadwalkan ulang sekaligus menghentikan sementara kegiatan-kegiatan resmi dan non-resmi untuk memberikan kesempatan kepada umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa.

    Pada masa Soeharto, libur ramadan dipersingkat, dan aktivitas keagamaan diintegrasikan dalam jadwal sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Daoed Joesoef sempat memperkenalkan kebijakan pembatasan libur puasa untuk memastikan siswa tetap mendapatkan pendidikan berkualitas. Keputusan ini menuai kritik, tetapi dia berpendapat bahwa libur panjang tidak sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.

    Tunggu Koordinasi
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengungkapkan wacana penetapan libur sekolah saat bulan ramadan bukan kewenangan kementeriannya. Menurut Mu’ti, keputusan tersebut berada di tingkat yang lebih tinggi, baik itu di level menko (menteri koordinator) maupun langsung di bawah presiden. Mu’ti menambahkan, hingga saat ini, wacana tersebut belum dibahas di kementeriannya.

    “Kami belum mengetahui apakah ini akan menjadi kebijakan di tingkat menko atau langsung dari presiden. Kami belum melakukan pembahasan mengenai libur sekolah selama ramadan. Di Kementerian Agama juga masih dalam tahap wacana dan belum ada keputusan final,” ujar Mu’ti dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/1/2025).

  • Mendikdasmen Bakal Turun Langsung Pantau Makan Bergizi Gratis di Semarang

    Mendikdasmen Bakal Turun Langsung Pantau Makan Bergizi Gratis di Semarang

    Kudus, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti bakal turun langsung memantau kick off pelaksanaan makan bergizi langsung di Semarang, Senin (6/1/2025).

    Abdul Mu’ti mengatakan akan turut mengawal pelaksanaan makan bergizi gratis di dua sekolah yang berada di Kota Semarang.

     “Untuk program makan bergizi gratis yang dimulai pada Senin 6 Januari 2025, saya akan meninjau pelaksanaannya di SMP 12 Semarang dan SMA 3 Semarang,” ujar Abdul Mu’ti saat kunjungannya di MI NU Manafiul Ulum Desa Getassrabi, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Minggu (5/1/2025). 

    Dia mengatakan dalam program makan bergizi gratis, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah hanya mitra. 

     “Program makan bergizi gratis ini tidak hanya untuk anak sekolah tetapi juga untuk ibu hamil dan menyusui. Sekali lagi leading sektornya pelaksanaan makan bergizi gratis ini Badan Gizi Nasional,” jelasnya. 

    Kemdikdasmen menambahkan, program makan bergizi gratis ini  mendukung kecerdasan generasi penerus bangsa untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 20245. 

  • Menteri Komdigi Janji Perkuat Akses Jaringan Internet di Daerah Sulit Sinyal Internet

    Menteri Komdigi Janji Perkuat Akses Jaringan Internet di Daerah Sulit Sinyal Internet

    Malang, Beritasatu.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid akan mengupayakan jaringan ke sejumlah sekolah dan daerah yang kesulitan mengakses sinyal internet.  

    Meutya Hafid mengatakan, program pemberian akses internet oleh Pemerintah Pusat sengaja ditujukan ke daerah yang masih kesulitan mendapat akses jaringan. Program ini merupakan salah satu implementasi undang-undang yang melindungi hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi, salah satunya melalui internet. 

    Menurut Meutya pemberian  akses internet ini merupakan komitmen pemerintah dalam rangka mempermudah akses internet dan merata di seluruh plosok Indonesia. “Jadi infomasi adalah hak asasi manusia. Presiden juga mengedepankan prinsip keadilan. Memang belum 100 persen, namun ini upaya kami bersama,” ujar Meutya saat kunjungan kerja di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ibnu Sina, Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Sabtu (4/1/2025). 

    “Kita blokir situsnya, nanti muncul lagi, bisa saja. Pemblokiran harus diikuti pengawasan orang tua di rumah atau guru saat sedang di sekolah. Mengatur anak, kapan akses internet dan apa saja yang dibuka. Internet itu seperti pisau bermata dua,” tegas Meutya. 

    Dengan terus melakukan sosialisasi, merupakan salah satu kewajiban moral yang harus dilakukan oleh Pemerintah setelah menyediakan akses internet.

  • Mendikdasmen Perkuat Pendidikan Karakter Anak lewat Program Senam Anak Indonesia Sehat

    Mendikdasmen Perkuat Pendidikan Karakter Anak lewat Program Senam Anak Indonesia Sehat

    Kudus, Beritasatu.com –  Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengajak ratusan pelajar di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, senam sehat bersama sekaligus meluncurkan program senam anak Indonesia sehat sebagai penguatan pendidikan karakter pelajar. 

    Bersama ratusan pelajar Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Desa Getassrabi, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pada Minggu (5/1/2025) pagi Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengawali hari dengan senam sehat. 

    Senam sehat kali ini sekaligus peluncuran senam anak Indonesia sehat yang secara serentak mulai dilakukan para MI dan MTs. Sementara untuk SD dan SMP secara serentak dilakukan pada awal pekan besok. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penguatan pendidikan karakter generasi penerus bangsa. 

    “Peluncuran senam anak Indonesia sehat yang merupakan bagian dari penguatan pendidikan karakter yang diselenggarakan secara serentak di Tanah Air di sekolah-sekolah dan madrasah,” kata Abdul Mu’ti dalam sambutannya.

    Pihaknya menyebut, program anak sehat merupakan program pendidikan dasar menengah dan juga program Kementerian Agama dan didukung oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, kegiatan tersebut diupayakan rutin dilakukan setiap hari tentunya dengan kondisi cuaca dan sarana prasana yang mendukung sebagai mengawali proses belajar mengajar di lingkungan sekolah maupun madrasah. 

    “Sekurang-kurangnya dua kali dalam seminggu. Jasmani yang sehat, rohani yang sehat dan kemampuan akademik serta akhlak yang mulia,” tandasnya. 

  • BMKG Imbau Warga Sulsel Waspada Bencana Hidrometeorologi Akibat Fenomena Cuaca

    BMKG Imbau Warga Sulsel Waspada Bencana Hidrometeorologi Akibat Fenomena Cuaca

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi bencana hidrometeorologi akibat sejumlah fenomena cuaca yang dihadapi wilayah di Indonesia, salah satunya Sulawesi Selatan (Sulsel).

    Kepala BMKG Indonesia Dwikorita Karnawati mengatakan musim hujan diperkirakan mencapai puncaknya pada Januari dan Februari. Maka dari itu, pihaknya turut pada rapat koordinasi bencana hidrometeorologi yang bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai instansi terkait dalam menghadapi potensi bencana alam, khususnya yang dipicu oleh cuaca ekstrem di wilayah tersebut.

    “Kami minta semua pihak tetap waspada terhadap bencana hidrometeorologi , terutama menghadapi potensi hujan lebat dan banjir yang dapat terjadi akibat cuaca ekstrem,” ujar dia pada Sabtu (4/1/2025).

  • Ketua DPD Dorong Wacana Pengusulan Capres Jalur Independen

    Ketua DPD Dorong Wacana Pengusulan Capres Jalur Independen

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin, mendorong wacana dan kajian mengenai pengusulan calon presiden (capres) melalui jalur independen atau nonpartisan dalam sistem politik Indonesia. Hal ini dinilai penting untuk memperluas hak politik masyarakat dan meningkatkan kualitas demokrasi.

    Pernyataan ini disampaikan Sultan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada Kamis (2/1/2025).

    “Kami sangat mengapresiasi langkah MK yang secara perlahan membuka ruang demokrasi lebih luas, memberikan hak politik yang lebih terbuka bagi warga negara,” kata Sultan Sabtu (4/1/2025), seperti dilansir Antara.

    Meski demikian, ia tetap menghormati konstitusi yang saat ini hanya mengatur pencalonan presiden melalui partai politik. Sultan menilai pentingnya memulai wacana calon presiden independen untuk menciptakan keadilan politik dan mencari pemimpin nasional yang berkualitas.

    “Saat ini, UUD hanya menugaskan partai politik sebagai institusi demokrasi yang berhak mengajukan calon presiden. Namun, wacana menghadirkan calon independen perlu dimulai,” ujarnya.

    Sultan juga mengkritisi minimnya kaderisasi di internal partai politik di Indonesia, yang dinilai belum serius dalam menyiapkan calon pemimpin bangsa. “Hanya sedikit partai politik yang memiliki atensi dalam proses kaderisasi,” ucapnya terkait wacana dan kajian capres jalur independen.

    Sultan menyebut beberapa negara demokrasi besar, seperti Amerika Serikat dan Rusia, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mencalonkan diri sebagai presiden melalui jalur independen.

    “Prinsip keadilan dan persamaan hak politik warga negara tidak boleh dibatasi oleh aturan presidential threshold atau institusi politik tertentu saja,” tegasnya.

    Sebelumnya, MK menghapus Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang mengatur ambang batas minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo.

    Langkah ini membuka peluang lebih luas bagi berbagai pihak untuk mencalonkan diri tanpa bergantung pada koalisi besar partai politik.

    Wacana pengusulan calon presiden jalur independen menjadi langkah strategis untuk memperluas partisipasi politik masyarakat dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan adanya putusan MK yang menghapus presidential threshold, diskusi mengenai jalur independen semakin relevan untuk diwujudkan.

  • Makan Bergizi Gratis Dimulai Besok, Lokasi Terbanyak di Jawa Barat dengan 54 SPPG

    Makan Bergizi Gratis Dimulai Besok, Lokasi Terbanyak di Jawa Barat dengan 54 SPPG

    Jakarta, Beritasatu.com – Program makan bergizi gratis (MBG) akan dimulai pada Senin (6/1/2024). Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan mengurangi kesenjangan gizi, meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia, serta mencetak sumber daya manusia unggul.

    Untuk tahap pelaksanaan pada Senin (6/1/2024), program MBG akan dilaksanakan di 26 provinsi dari Aceh hingga Papua. Berdasarkan informasi jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang didapat Beritasatu.com, Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak memiliki lokasi pelaksanaan program makan bergizi gratis, dengan 54 SPPG.

    Jumlah SPPG di Jawa Barat tersebar dari Kabupaten Bandung (6 SPPG), Kabupaten Bandung Barat (1 SPPG), Kabupaten Bekasi (2 SPPG), hingga Kota Bekasi (5 SPPG). Setelah Jawa Barat, provinsi dengan jumlah SPPG terbanyak berikutnya, yaitu Jawa Tengah dengan 37 SPPG, disusul Jawa Tengah dengan 30 SPPG.

    Secara keseluruhan, tahap awal pelaksanaan program makan bergizi gratis paling banyak berlangsung di Pulau Jawa, dengan jumlah SPPG sebanyak 102 SPPG.

    Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut untuk tahap awal pelaksanaan MBG terbanyak berada di Pulau Jawa, mengingat mayoritas anak sekolah berada di sana.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), mulai 6 Januari 2025, kita siap menyelenggarakan program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Program ini untuk sekolah, pesantren, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita,” ujar Dadan di Surabaya, 20 Desember 2024.

    Pelaksanaan program MBG pada 2025 akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama mulai Januari hingga Maret 2025, program makan bergizi gratis menargetkan 3 juta penerima manfaat.

    Tahap selanjutnya pada April hingga Juni 2025 ditargetkan 6 juta penerima manfaat dan hingga akhir 2025, program makan bergizi gratis ini menjangkau 15 juta hingga 17 juta penerima manfaat. Anggaran untuk program MBG pada 2025 ditetapkan sebesar Rp 71 triliun, dengan alokasi Rp 10.000 per anak setiap hari.

  • HUT Ke-75, Imigrasi Layani 1.075 Paspor di GBK dan Paspor Simpatik di Seluruh Indonesia

    HUT Ke-75, Imigrasi Layani 1.075 Paspor di GBK dan Paspor Simpatik di Seluruh Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Jenderal Imigrasi akan menggelar layanan khusus pembuatan dan penggantian paspor untuk 1.075 pemohon di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (19/1/2025). Layanan ini merupakan bagian dari peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-75 Imigrasi yang jatuh pada 26 Januari 2025.

    Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Tato Juliadin Hidayawan menjelaskan, masyarakat yang ingin mengurus paspor di GBK harus terlebih dahulu mendaftar melalui aplikasi m-paspor. Pada aplikasi tersebut, masyarakat dapat memilih lokasi layanan “Pelayanan 1.075 Paspor HUT Ke-75 Imigrasi (Parkir Timur GBK)”.

    “Kuota permohonan paspor di GBK dibuka sejak 2 Januari 2025 hingga habis. Layanan ini mencakup pembuatan paspor baru dan penggantian paspor, baik paspor elektronik lembar laminasi maupun polikarbonat,” ujar Tato dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (4/1/2025).

    Selain layanan paspor, pengunjung di GBK dapat menikmati Festival Imigrasi (Imifest) yang menghadirkan gerai UMKM serta layanan kesehatan gratis, termasuk konsultasi dokter, pengecekan tekanan darah, dan kadar gula darah.

    Bagi masyarakat di luar Jakarta, layanan Paspor Simpatik tersedia di kantor imigrasi terdekat setiap Sabtu selama Januari 2025 (hingga 25 Januari). Kuota layanan menyesuaikan kapasitas masing-masing Kantor Imigrasi.

    Pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi m-paspor atau secara langsung (walk-in). Namun, layanan walk-in akan diutamakan untuk kelompok prioritas seperti lansia, ibu hamil, bayi, balita, dan warga berkebutuhan khusus.

    Pada hari yang sama, Ditjen Imigrasi juga mengadakan Immigration Run (Imirun), sebuah kegiatan lari yang dapat diikuti masyarakat umum.

    Tato mengingatkan bahwa layanan ini tidak melayani pemohon dengan paspor hilang atau rusak. “Kami berharap layanan ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat. Untuk paspor simpatik, warga di daerah dapat mengonfirmasi kuota paspor ke Kantor Imigrasi terkait,” tutupnya.