Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • KPK Wanti-wanti Satgas PDIP yang Jaga Rumah Hasto Tak Ganggu Penyidikan

    KPK Wanti-wanti Satgas PDIP yang Jaga Rumah Hasto Tak Ganggu Penyidikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti satgas pengamanan dari PDI Perjuangan (PDIP) yang menjaga rumah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto (HK) untuk tidak mengganggu penyidikan kali ini, khususnya ketika ada penggeledahan. KPK pun sebetulnya tak masalah jika rumah elite PDIP itu dijaga oleh satgas.

    “Siapa pun bisa menjaga selama tidak melakukan kegiatan yang berpotensi menghalang-halangi prosesnya,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Tessa mengingatkan pihak-pihak yang ketahuan merintangi penyidikan KPK dapat diproses hukum. Hal itu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 UU Tipikor terkait upaya menghalangi penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang kasus korupsi.

    “Bila memang ada upaya-upaya untuk menghalangi prosesnya bisa dikenakan Pasal 21 nanti, menghalang-halangi penyidikan,” ujar Tessa.

    Hanya saja, Tessa meyakini satgas PDIP yang ada di lokasi saat ini tidak akan melanggar hukum. Mereka dinilai dapat turut menjaga situasi tetap kondusif.

    “Saya meyakini pihak-pihak yang saat ini ada di lokasi merupakan pihak-pihak yang taat hukum dan membantu proses agar tidak rusuh, tidak chaos di sana,” ungkap Tessa.

    Diberitakan, KPK menggelar penggeledahan hari ini, Selasa (7/1/2025) terkait kasus dugaan suap penetapan anggota DPR periode 2019-2024 serta dugaan perintangan penyidikannya.

    Kasus dugaan suap tersebut menyeret mantan caleg PDI Perjuangan (PDIP), Harun Masiku yang kini masih buron. KPK di lain sisi melakukan pengembangan hingga kemudian menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Hasto turut terjerat dalam dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Dia diduga melakukan sejumlah perbuatan yang menghambat penyidikan KPK dalam kasus dimaksud.

    “Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Selasa (7/1/2025).

    Tessa mengonfirmasi lokasi yang digeledah yakni rumah pribadi Hasto di Bekasi. Dia hanya menekankan tiap perkembangan kasus ini akan segera disampaikan.

    “Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan, bila kegiatan sudah selesai. Update terbaru rumah pribadi saudara HK,” ujar Tessa.

    Dalam kasus ini, KPK sempat menyebut Hasto bersama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan diduga menyuap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, Wahyu Setiawan serta Agustiani Tio pada Desember 2019. Suap diberikan agar Harun dapat ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024.

  • KPK Wanti-wanti Satgas PDIP yang Jaga Rumah Hasto Tak Ganggu Penyidikan

    KPK Imbau 34 Pejabat Kabinet Segera Laporkan LHKPN sebelum 21 Januari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan 34 pejabat di Kabinet Merah Putih yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) agar segera melaporkan aset mereka sebelum batas akhir pada 21 Januari 2025. Hingga hari ini, Selasa (7/1/2025), sebanyak 90 dari 124 pejabat kabinet telah menyelesaikan pelaporan LHKPN mereka.

    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menegaskan pentingnya pelaporan LHKPN pejabat kabinet ini demi transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. “Kami mengimbau kepada para pejabat yang telah dilantik oleh presiden untuk segera melaporkan LHKPN melalui saluran resmi yang tersedia. Batas akhir pelaporan adalah 21 Januari 2025,” ujar Tessa di hadapan awak media.

    Dari total 124 pejabat Kabinet Merah Putih, berikut rincian pelaporan yang telah diterima KPK:

    – Menteri dan kepala lembaga setingkat menteri: 44 dari 52 pejabat telah melapor.

    – Wakil menteri dan wakil kepala lembaga setingkat menteri: 38 dari 57 pejabat telah menyampaikan laporan.

    – Utusan khusus, penasihat khusus, dan staf khusus presiden: 8 dari 15 orang telah melaporkan harta kekayaannya.

    Tessa mengingatkan pejabat untuk segera menyelesaikan pelaporan guna menghindari lonjakan akses di platform pelaporan menjelang tenggat waktu. 

    “Khawatirnya nanti terjadi kenaikan traffic sehingga laporan tidak bisa masuk. Kami berharap pelaporan dilakukan lebih awal agar tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab para pejabat,” tambahnya.

    KPK juga membuka layanan pendampingan untuk membantu pejabat yang menghadapi kendala teknis dalam proses pengisian LHKPN pejabat kabinet.

    LHKPN merupakan instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi. Melalui pelaporan ini, masyarakat dapat memantau dan mengawasi transparansi aset dan harta para pejabat publik. Hal ini sekaligus menjadi langkah konkret untuk melibatkan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

    “Kami berharap konten LHKPN yang dilaporkan mencerminkan fakta di lapangan, sehingga menjadi bagian dari transparansi publik,” pungkas Tessa.

    KPK mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN pejabat kabinet sebagai wujud integritas dan akuntabilitas pejabat publik. Dengan transparansi, diharapkan langkah ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

  • Jumlah Bencana Indonesia Menurun pada 2024, BNPB Ingatkan Masyarakat Ancaman di 2025

    Jumlah Bencana Indonesia Menurun pada 2024, BNPB Ingatkan Masyarakat Ancaman di 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan adanya penurunan jumlah bencana yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2024. Sebanyak 2.107 kejadian bencana Indonesia tercatat, jauh lebih sedikit dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 5.100 kejadian.

    Laporan ini disampaikan dalam konferensi pers bertajuk “Kaleidoskop Bencana 2024 & Outlook Potensi Bencana 2025” oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (7/1/2025). Ia menjelaskan bahwa perbedaan jumlah bencana ini sebagian besar disebabkan oleh perubahan metode pencatatan pada 2024.

    “Pada tahun 2024, BNPB menggunakan mekanisme baru dalam mencatat bencana Indonesia. Sebelumnya, hampir semua kejadian yang melibatkan pertolongan dan kebutuhan masyarakat dimasukkan ke dalam laporan bencana,” ujar Abdul Muhari.

    Sebelumnya, BNPB menggunakan Peraturan No. 7 Tahun 2023 sebagai pedoman pencatatan. Namun, pada 2024, metode ini diubah dengan mendefinisikan ulang kriteria kejadian bencana Indonesia. Jika metode lama tetap digunakan, jumlah bencana pada 2024 sebenarnya mencapai 5.593 kejadian, melebihi angka pada 2023.

    Selain metode pencatatan, fenomena cuaca juga menjadi faktor utama perbedaan jumlah dan jenis bencana antara 2023 dan 2024. Pada 2023, bencana Indonesia didominasi oleh kebakaran hutan akibat fenomena El Nino yang memicu musim kering berkepanjangan.

    Sebaliknya, pada 2024, Indonesia mengalami La Nina, yang ditandai dengan curah hujan lebih tinggi dari biasanya. Hal ini memicu bencana Indonesia seperti banjir, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan skala kecil.

    “Peralihan dari El Nino ke La Nina membawa dampak langsung pada pola bencana di Indonesia. Banjir dan cuaca ekstrem menjadi kejadian yang paling sering terjadi sepanjang tahun ini,” tambah Abdul Muhari.

    Dalam outlook untuk tahun 2025, BNPB mengingatkan potensi bencana Indonesia akibat perubahan cuaca yang terus berlanjut. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan menghadapi berbagai ancaman, termasuk banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.

    Dengan metode pencatatan yang lebih terperinci, BNPB berharap data bencana Indonesia ke depan dapat digunakan untuk perencanaan mitigasi yang lebih efektif.

  • Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1446 H pada 1 Maret 2025

    Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1446 H pada 1 Maret 2025

    Jakarta Beritasatu.com – Muhammadiyah secara resmi menetapkan awal 1 Ramadan 1446 Hijriah pada Sabtu (1/3/2025). Penetapan ini diumumkan melalui Maklumat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, berdasarkan hasil kajian dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

    Dalam keterangan resmi yang diunggah di media sosial, Muhammadiyah menyatakan keputusan ini didasarkan pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Hal ini menjadi perubahan penting setelah sebelumnya Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal sebagai acuan dalam menentukan tanggal penting seperti awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.

    Penetapan 1 Ramadhan 1446 H dilakukan berdasarkan ijtimak akhir bulan Syakban 1446 H yang terjadi pada Jumat (28/2/2025). Dengan demikian, umat Islam yang mengikuti keputusan Muhammadiyah akan memulai ibadah puasa pada Sabtu (1/3/2025).

    “1 Ramadhan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Pahing, 1 Maret 2025,” demikian bunyi pernyataan dalam KHGT, yang diumumkan pada Selasa (7/1/2025).

    Selain penetapan awal Ramadan, Muhammadiyah juga telah menetapkan jadwal Hari Raya Idulfitri dan musim haji untuk tahun 1446 Hijriah.

    Perinciannya, Hari Raya Idulfitri 1446 H jatuh pada Minggu (30/3/2025). Kemudian, 1 Dzulhijjah 1446 H jatuh pada Rabu Kliwon, 28 Mei 2025.

    Sementara itu, hari Arafah yaitu 9 Dzulhijjah jatuh pada Kamis Pon, 5 Juni 2025, sedangkan Hari Raya Iduladha 10 Dzulhijjah jatuh pada Jumat Wage, 6 Juni 2025.

    Keputusan Muhammadiyah memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa, hari raya, dan persiapan musim haji dengan lebih terencana.

  • Akhir Januari, Prabowo Terbang ke Arab Saudi Lobi Penambahan Kuota Haji 2025

    Akhir Januari, Prabowo Terbang ke Arab Saudi Lobi Penambahan Kuota Haji 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan Presiden Prabowo Subianto bakal terbang ke Arab Saudi untuk melobi penambahan kuota haji 2025 kepada otoritas setempat pada akhir Januari.

    Hal tersebut merupakan langkah nyata Presiden Prabowo untuk mengurangi antrean calon jemaah haji Indonesia yang masih sangat panjang. Prabowo disebut akan terbang ke Arab Saudi pada akhir Januari 2025.

    “Insyaallah beliau menjelaskan akhir Januari akan melakukan perjalanan. Kami berharap beliau sampai ke Saudi, dan ketemu Raja lah di sana yang menentukan kuota bisa ditambah atau tidak,” ujar Marwan setelah bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Dalam kesempatan pertemuannya bersama Prabowo ini, Marwan menjelaskan antrean calon jemaah haji Indonesia masih panjang atau kini menyentuh di atas 5 juta calon jemaah. Dikatakannya, banyak calon jemaah haji yang waswas karena sudah lanjut usia (lansia) dan kurang sehat.

    Marwan menyatakan Indonesia mendapatkan kuota haji 2025 sebesar 221.000 jemaah. Kuota ini terbagi menjadi 201.000 jemaah haji reguler, 17.680 jemaah haji khusus, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 pembimbing dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

    Namun, angka kuota haji itu masih butuh tambahan untuk mengurai daftar tunggu khususnya ditujukkan pada calon jemaah yang usianya sudah sangat tua.

    “Sudah kita putuskan, sudah diketok dengan 221.000 jemaah (tahun 2025). Ini masih butuh tambahan kita supaya mengurai tadi lamanya daftar tunggu karena usianya juga sudah tua. Kalau tidak berangkat sekarang agak rumit,” ungkapnya.

    Komisi VIII DPR dan Panja Haji DPR berharap Presiden Prabowo dapat meyakinkan otoritas Arab Saudi agar Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji pada 2025. Menurut Marwan, tambahan kuota haji mencapai 5.000 hingga 10.000 adalah hal menggembirakan bagi calon jemaah.

    Selain upaya presiden, Komisi VIII DPR juga akan melakukan langkah lainnya agar banyak calon jemaah lagi yang bisa diberangkatkan haji pada tahun ini.

    “Ini yang kita butuhkan cara menguranginya itu ya tambahan kuota dan nanti kita mungkin saja akan merevisi Undang-Undang Haji yang bisa kita mengirimkan jemaah. Mungkin saja bersama dengan negara-negara sahabat yang tidak menghabiskan kuotanya,” pungkasnya terkait rencana Prabowo Subianto ke Arab Suadi melobi penambahan kuota haji 2025.

  • Presiden Prabowo Belum Puas meski Biaya Haji 2025 Turun

    Presiden Prabowo Belum Puas meski Biaya Haji 2025 Turun

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto disebut belum puas atas penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025. Hal ini disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang setelah panitia kerja (Panja) Haji memberikan laporan kepada Prabowo terkait biaya haji.

    “Tentu pak presiden mengucapkan terima kasih ke para anggota panja, tetapi kelihatannya belum puas,” ucap Marwan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, Marwan menyatakan kepada kepala negara bahwa Panja Haji bersama Kementerian Agama telah berhasil menurunkan biaya haji yang selama ini menjadi persoalan.

    BPIH 2025 yang ditentukan kini senilai Rp 89.410.258,79. Angka ini mengalami penurunan signifikan, yakni sekitar Rp 4 juta dibandingkan BPIH tahun sebelumnya yang mencapai Rp 93,4 juta.

    Dari jumlah tersebut, jemaah akan menanggung biaya sebesar Rp 55.431.750,70 atau 62% dari total BPIH. Marwan menyebut biaya Haji 2025 yang ditanggung jemaah ini turun sekitar Rp 600.000. Sementara itu, nilai manfaat ditentukan Rp 33.978.508,01 atau 38% dari total BPIH.

    Penurunan ini, kata Marwan, sejalan dengan ketekunan para anggota panja yang mencermati item-item pembiayaan haji yang bisa dikoreksi dari pembiayaan sebelumnya. Namun, Presiden Prabowo masih ingin biaya haji turun dari angka yang telah ditentukan.

    “Mengenai spesifikasi angka (biaya haji turun) pak presiden tidak menunjukkan itu. Dapat ditangkap sebetulnya sama pandangan kami dengan bapak presiden mungkin satu atau dua juta lagi bisa diturunkan. Namun, dengan berbagai pertimbangan beberapa hal termasuk kurs mata uang asing dan lain-lain, kita pada akhirnya itu kesepakatan yang bisa kita lakukan,” ungkap Marwan.

    Marwan menambahkan, saran dari Presiden Prabowo menjadi masukan bagi panja agar ke depannya dapat membuat biaya haji lebih terjangkau, di samping tetap memastikan layanan terbaik untuk jemaah.

    Namun, untuk saat ini pelaksanaan haji akan diimplementasikan sesuai biaya Haji 2025 yang telah diputuskan.

    “Tentu apakah ini menjadi kajian ulang kami. Mungkin saja periode ini tidak (turun lagi) karena sudah diambil keputusan, tetapi menjadi catatan kami Komisi VIII bahwa arahan pak presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu,” tegas Marwan terkait biaya Haji 2025.

  • PDIP Sebut Hasto Kristiyanto Ada di Jakarta Saat KPK Geledah Rumah

    PDIP Sebut Hasto Kristiyanto Ada di Jakarta Saat KPK Geledah Rumah

    Bekasi, Beritasatu.com – PDI Perjuangan (PDIP) mengonfirmasi Hasto Kristiyanto berada di Jakarta saat tim penyidik KPK menggeledah kediamannya di Perumahan Villa Taman Kartini, Blok G3 Nomor 18, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur,  Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (7/1/2024).

    Tim Kuasa Hukum DPP PDI Perjuangan Johannes Tobing menyampaikan hal tersebut seusai penggeledahan. “Pak Hasto masih di Jakarta, masih melaksanakan tugas sebagai sekjen partai,” katanya.

    “Enggak ada, cuma dapat satu flashdisk sama buku kecil tulisannya dari Mas Kusnaidi. Itu saja. Yang kami terima dari laporan penyitaan barang hanya dua itu,” ujar Johannes kepada wartawan seusai penggeledahan KPK di rumah Hasto Kristiyanto.

    Johannes menambahkan, dua barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan kasus Harun Masiku. Namun, ia mengaku tidak mengetahui isi dari flashdisk yang disita.

    “Menurut mereka, ada dugaan keterkaitan terhadap Harun Masiku. Kita sejauh ini enggak tahu apa isinya. Menurut mereka ada,” pungkasnya terkait penggeledahan KPK di rumah Hasto Kristiyanto.

  • Geledah Rumah Hasto Kristiyanto, KPK Sita Flashdisk dan Buku Kecil Terkait Harun Masiku

    Geledah Rumah Hasto Kristiyanto, KPK Sita Flashdisk dan Buku Kecil Terkait Harun Masiku

    Bekasi, Beritasatu.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita flashdisk dan buku kecil saat menggeledah kediaman Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (7/1/2025). Penggeledahan berlangsung hampir empat jam dilakukan terkait kasus Harun Masiku.

    Tim Kuasa Hukum DPP PDI Perjuangan Johannes Tobing mengungkapkan, barang bukti yang disita dalam penggeledahan tersebut berupa satu flashdisk dan sebuah buku kecil. Barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam koper besar yang dibawa tim penyidik.

    “Enggak ada, cuma dapat satu flashdisk sama buku kecil tulisannya dari Mas Kusnaidi. Itu saja. Yang kami terima dari laporan penyitaan barang hanya dua itu,” ujar Johannes kepada wartawan seusai penggeledahan KPK di rumah Hasto Kristiyanto.

    Johannes menambahkan, dua barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan kasus Harun Masiku. Namun, ia mengaku tidak mengetahui isi dari flashdisk yang disita.

    “Menurut mereka, ada dugaan keterkaitan terhadap Harun Masiku. Kita sejauh ini enggak tahu apa isinya. Menurut mereka ada,” pungkasnya terkait penggeledahan KPK di rumah Hasto Kristiyanto.

  • Cara dan Syarat Medical Check Up Gratis Saat Ulang Tahun

    Cara dan Syarat Medical Check Up Gratis Saat Ulang Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia akan meluncurkan program medical check up gratis bagi masyarakat yang merayakan ulang tahun, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan dan deteksi penyakit sejak dini. Lalu, bagaimana cara dan syarat mengikuti medical check up gratis?

    Program ini dijadwalkan mulai berlaku pada Februari 2025 dan bertujuan agar lebih banyak orang menyadari pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Pemerintah berharap, dengan program ini, masyarakat dapat lebih peduli terhadap kesehatan mereka dan melakukan deteksi dini berbagai penyakit.

    Cara dan Syarat Medical Check Up Gratis Saat Ulang Tahun
    Program ini mencakup berbagai usia, mulai dari balita hingga lansia, dan anggaran yang disediakan mencapai Rp 4,7 triliun. Pemeriksaan kesehatan ini akan disesuaikan dengan kelompok usia masing-masing, untuk mendeteksi penyakit yang relevan.

    Untuk mengikuti program ini, ada dua cara pendaftaran yang bisa dipilih oleh masyarakat, yaitu:

    1. Pendaftaran melalui aplikasi Satu Sehat
    – Unduh aplikasi Satu Sehat Mobile dan daftar menggunakan nomor ponsel.

    – Setelah pendaftaran selesai, pengguna akan menerima tiket untuk medical check up gratis yang dapat digunakan pada hari ulang tahun.

    – Pada hari ulang tahun, kunjungi Puskesmas atau klinik kesehatan terdekat sesuai jadwal dan membawa kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu identitas anak (KIA) sebagai identitas serta bukti tanggal lahir.

    – Petugas kesehatan akan memverifikasi data dengan informasi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebelum pemeriksaan dimulai.

    2. Langsung mengunjungi fasilitas kesehatan
    – Pada hari ulang tahun, masyarakat dapat langsung mengunjungi Puskesmas, klinik, atau rumah sakit terdekat tanpa perlu pendaftaran sebelumnya.

    – Pastikan untuk membawa KTP atau KIA untuk verifikasi tanggal lahir.

    – Setelah verifikasi data, petugas akan melanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan secara gratis.

    Syarat Program Medical Check Up Gratis
    Untuk bisa mengikuti program ini, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi, yaitu:

    – Program ini hanya berlaku bagi warga negara Indonesia yang berulang tahun pada hari tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memanfaatkan pemeriksaan pada tanggal ulang tahun.

    – Membawa KTP atau KIA sebagai bukti identitas dan verifikasi tanggal lahir saat mengunjungi fasilitas kesehatan.

    – Masyarakat harus datang ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat pada hari ulang tahun mereka.

    Itulah cara dan syarat untuk mengikuti program medical check up gratis. Dengan program ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Program ini memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk menjaga kesehatan mereka dengan pemeriksaan yang mudah diakses dan disediakan tanpa biaya, terutama bagi mereka yang mungkin sulit mendapatkan layanan kesehatan rutin.

  • Istana Buka Suara Alasan Prabowo Absen Kick Off Program Makan Bergizi Gratis

    Istana Buka Suara Alasan Prabowo Absen Kick Off Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Istana buka suara terkait Presiden Prabowo Subianto yang tidak meninjau langsung peluncuran program makan bergizi gratis (MBG).

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, Presiden Prabowo direncanakan akan meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis.

    Namun, peninjauan tersebut tidak mesti dilakukan saat hari pertama pelaksanaan program strategis tersebut. “Kan presiden rencananya sidak. Jadi tunggu saja kapan beliau mau meninjau langsung ya,” kata Hasan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/1/2024).

    Program makan bergizi gratis sudah mulai diluncurkan pada Senin (6/1/2024). Pada tahap awal, program makan bergizi gratis menjangkau 190 lokasi yang tersebar di sekolah-sekolah mencakup 26 provinsi Tanah Air secara serentak.

    Meski Prabowo belum terjun langsung memantau pelaksanaan makan bergizi gratis pada hari pertama dan kedua, Hasan menyatakan kepala negara secara rutin mendapatkan update program tersebut dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

    “Presiden mendapatkan laporan rutin dari Kepala BGN Dadan Hindayana. Jadi beliau selalu dapat update,” ucap Hasan.

    Kick off makan bergizi gratis yang sudah mulai berjalan ini mencakup Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, semua provinsi di Pulau Jawa, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

    Dapur untuk makan bergizi gratis dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). SPPG merupakan unit pelaksana program makan bergizi gratis yang bertugas memasok makanan untuk penerima manfaat program.

    SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain itu, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur makan bergizi gratis.

    Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program makan bergizi gratis bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025.