Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • KPK Periksa Ahok Hari Ini, Jadi Saksi Kasus LNG Pertamina

    KPK Periksa Ahok Hari Ini, Jadi Saksi Kasus LNG Pertamina

    Jakarta, Beritasatu.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, Kamis (9/1/2025). Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Kamis (9/1/2025).

    Berdasarkan pantauan, Ahok tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta sekitar pukul 11.15 WIB. Kini, dia sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik.

    Tak hanya Ahok, KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap para saksi lainnya dalam kasus ini. Mereka yaitu Sekretaris Direktur Gas PT Pertamina tahun 2012, Sulistia (SL); Direktur Pengolahan Pertamina periode 12 April 2012 sampai November 2014, Chrisna Damayanti (CD); Manager Corporate Strategic PT Pertamina Power, Ellya Susilawati (ES); Business Development Manager PT Pertamina (14 November 2013 sampai 13 Desember 2015, Edwin Irwanto Widjaja (EIW); Treasury PT Pertamina periode Agustus 2022, Dody Setiawan (DS); Senior Vice President (SVP) Gas PT Pertamina (Persero) tahun 2011 sampai Juni 2012, Nanang Untung (NU); dan VP Financing PT Pertamina periode 2011 – 2013, Huddi Dewanto (HD).

    Diketahui, KPK mengembangkan penyidikan kasus pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021. Lewat pengembangan ini, KPK menetapkan dua tersangka baru.

    Kasus ini sebelumnya turut menyeret mantan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan. Dia telah divonis 9 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus tersebut.

    “Terkait dengan pengembangan tersebut, KPK telah menetapkan dua tersangka penyelenggara negara dengan inisial HK dan YA,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

    Adapun Tessa belum secara resmi menyebutkan identitas dua tersangka baru tersebut. Dia hanya menyampaikan, detail konstruksi perkara yang menyeret dua tersangka baru ini akan disampaikan ke publik ketika proses penyidikan telah mencukupi.

    “Proses penyidikan saat ini sedang berjalan, di antaranya dengan pemanggilan saksi-saksi dan tindakan peyidik lainnya,” ujar Tessa.

    Terkait kasus ini, kerugian keuangan negara yang timbul disebut mencapai US$ 113,8 juta. Jaksa KPK sebelumnya mendakwa Karen atas perbuatan melawan hukum bersama dua orang lainnya yakni Senior Vice President Gas & Power Pertamina (2013-2014), Yenni Andayani serta Direktur Gas Pertamina (2012-2014), Hari Karyuliarto.

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: MK Menggelar Sidang Sengketa Pilkada 2024 serta KPK Tahan Dirut Taspen

    Isu Politik dan Hukum Terkini: MK Menggelar Sidang Sengketa Pilkada 2024 serta KPK Tahan Dirut Taspen

    Jakarta, Beritasatu.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa Pilkada 2024 serta KPK menahan Direktur Utama PT Taspen Antonius N S Kosasih, menjadi berita terhangat dalam isu politik dan hukum sepanjang Rabu (8/1/2025).

    Berita lain yang menarik perhatian pembaca adalah mantan Ketua KPK, Firli Bahuri diduga berupaya merintangi penyidikan kasus Harun Masiku, Ketua KPK Setyo Budiyanto menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor), serta Briptu Dodi dijatuhi sanksi demosi 5 tahun terkait kasus pemerasan WNA Malaysia di acara Djakarta Warehouse Project (DWP).

    Berikut lima berita terhangat dalam isu politik dan hukum sepanjang Rabu (8/1/2025).

    1. MK Mulai Gelar Sidang Perkara Sengketa Pilkada 2024, Pakai 3 Panel Hakim
    Kepala Biro Humas dan Protokol MK Pan Mohamad Faiz mengatakan MK mulai menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) 2024 atau sengketa Pilkada 2024 pada Rabu (8/1/2025) di gedung MK, Jakarta Pusat. 

    Persidangan sengketa Pilkada 2024 ini menggunakan mekanisme panel, yang terdiri dari tiga. Adapun masing-masing panel ada tiga hakim konstitusi.

    2. KPK Tahan Eks Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Atas Dugaan Korupsi Investasi Rp 1 Triliun
    KPK resmi menahan tersangka kasus dugaan korupsi terkait kegiatan investasi PT Taspen (Persero). Penahanan dilakukan setelah KPK mengantongi bukti yang cukup untuk mendalami peran tersangka dalam kasus ini.

    Kasus ini melibatkan dua tersangka, yaitu mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius N S Kosasih (ANSK), dan Direktur Utama PT Insight Investments Management periode 2016 hingga Maret 2024, Ekiawan Heri Primaryanto (EHP). Namun, untuk saat ini, KPK baru menahan Antonius N S Kosasih.

    3. Eks Penyidik KPK Ungkap Dugaan Firli Bahuri Terkait Upaya Rintangi Kasus Harun Masiku
    Dalam isu politik dan hukum terkini, eks penyidik KPK Ronald Paul Sinyal, mengungkapkan dugaan keterkaitan mantan Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam kasus suap Harun Masiku. Firli diduga berupaya merintangi penyidikan terkait kasus tersebut.

    4. Bertemu Kapolri, Ketua KPK Mengaku Bahas Kortas Tipidkor dan Singgung Indeks Persepsi Korupsi
    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas keberadaan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) di Mabes Polri pada Rabu (8/1/2025).

    Setyo menyampaikan, bahwa Kortas Tipidkor merupakan korps baru yang mempunyai tugas yang sama dengan KPK.

    5. Kasus Pemerasan Penonton Malaysia di DWP 2024, Briptu Dodi Dijatuhi Sanksi Demosi 5 Tahun
    Anggota Polda Metro Jaya, Briptu Dodi, dijatuhi sanksi demosi berupa penurunan pangkat dan jabatan selama 5 tahun. Keputusan ini diambil setelah ia menjalani sidang etik terkait kasus pemerasan terhadap WNA Malaysia di acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 dengan kedok tes urine.

    Demikian berita terhangat dalam isu politik dan hukum sepanjang Rabu (8/1/2025) yang dirangkum Beritasatu.com.

  • Akademisi Usulkan Perkuat Program Makan Bergizi Gratis dengan CSR

    Akademisi Usulkan Perkuat Program Makan Bergizi Gratis dengan CSR

    Jakarta, Beritasatu.com – Akademisi dari Kampus Muhammadiyah Papua, Mervin Komber, mengusulkan pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung anggaran program makan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah, terutama wilayah pertambangan seperti Papua. Menurut Mervin, pemerintah dapat mengajak perusahaan-perusahaan di daerah tersebut untuk memanfaatkan dana CSR mereka dalam penyediaan program MBG.

    “Kita mendukung langkah-langkah strategis yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam berkomitmen mengimplementasikan program ini di seluruh sekolah di Indonesia demi terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” ujar Mervin kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

    Mervin menjelaskan, pemanfaatan dana CSR adalah bagian dari kerja kolaboratif pemerintah dengan sektor swasta untuk mempercepat realisasi program prioritas nasional. Selain itu, pemerintah juga perlu menggandeng organisasi-organisasi keagamaan dan sosial, seperti PBNU, Muhammadiyah, keuskupan, wali jemaat, serta perangkat kampung, untuk menjalankan program ini secara efektif.

    “Sebagai contoh, melibatkan PWNU, Aisyiyah, WKRI (Wanita Katolik RI), PWKI, dan perangkat kampung. Badan Gizi Nasional diharapkan bertindak sebagai moderator, bukan operator di daerah-daerah, sehingga tercipta efek ekonomi yang melibatkan masyarakat,” tambah mantan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini.

    Menurut Mervin, Program makan bergizi gratis merupakan salah satu langkah strategis pemerintah pusat untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Program ini memiliki dampak signifikan, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.

    “Program ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan langsung, tetapi juga membangun kesadaran generasi muda akan pentingnya pola makan sehat. Hal ini tentu akan meningkatkan kualitas belajar mereka,” tegas mantan Sekjen PP PMKRI tersebut.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan bahwa anggaran program makan bergizi gratis berpotensi meningkat hingga Rp 420 triliun. Saat ini, anggaran yang tersedia sebesar Rp 71 triliun hanya mencukupi untuk periode Januari hingga Juni 2025.

    “Sekarang Rp 71 triliun untuk sampai Juni. Tetapi jika ditambah Rp 140 triliun untuk bulan Juli, maka totalnya menjadi Rp 210 triliun,” ungkap Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, yang disiarkan secara virtual pada Selasa (7/1/2025).

    Zulhas menjelaskan lonjakan anggaran MBG ini sebagian besar disebabkan oleh ketergantungan pada impor komoditas pangan. Oleh karena itu, peningkatan produksi dalam negeri menjadi prioritas agar Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dan mengurangi pengeluaran anggaran MBG.

    “Jika program makan bergizi gratis berjalan penuh dari Januari hingga Desember, maka total belanja makanan bisa mencapai lebih dari Rp 420 triliun. Bayangkan belanja sebesar itu,” pungkas Zulhas.

  • Program Makan Bergizi Gratis Berpotensi Perkuat Swasembada Pangan

    Program Makan Bergizi Gratis Berpotensi Perkuat Swasembada Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan, menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan. Catatan ini muncul menyusul keputusan pemerintah untuk mengimpor 200.000 ekor sapi dari Brasil guna mendukung program MBG.

    “Kita tidak boleh hanya fokus pada pelaksanaan jangka pendek. Program MBG ini harus menjadi motor penggerak untuk memperkuat produksi pangan lokal dan mencapai swasembada pangan secara bertahap. Ketergantungan pada impor adalah solusi instan yang tidak berkelanjutan,” ujar Johan kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

    Johan memberikan lima catatan strategis untuk memastikan program MBG mampu mendukung upaya swasembada pangan. Pertama, penguatan produksi lokal. Menurut dia, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada pengembangan sektor peternakan lokal melalui subsidi bagi peternak kecil, perbaikan distribusi pakan, dan fasilitasi peternakan modern berbasis komunitas.

    “Kedua, diversifikasi sumber protein, perlu produksi alternatif sumber protein seperti ikan, ayam, dan kambing untuk mengurangi ketergantungan pada sapi. Indonesia memiliki potensi besar di sektor perikanan dan peternakan unggas. Kita harus memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat,” jelas dia.

    Ketiga, kata Johan, pembangunan infrastruktur dan teknologi seperti cold storage, sistem irigasi, dan fasilitas produksi pakan. Keempat, perlindungan pasar lokal di mana pemerintah harus melindungi peternak lokal dari dampak impor dengan kebijakan tarif dan kuota impor yang ketat.

    “Kelima, edukasi dan diversifikasi konsumsi. Kami mengusulkan kampanye edukasi untuk mendorong masyarakat mengonsumsi pangan lokal yang beragam, seperti ikan air tawar, ayam, dan hasil tani lainnya,” imbuh dia.

    Lebih lanjut, Johan berharap program makan bergizi gratis menjadi bagian dari strategi besar menuju kemandirian pangan nasional. Dengan demikian, ketergantungan pada impor untuk mendukung program ini dapat diminimalkan.

    “Pemerintah harus memanfaatkan program makan bergizi gratis sebagai momentum untuk membangun sistem pangan nasional yang kuat, berkelanjutan, dan mandiri. Kita memiliki potensi besar dalam sumber daya manusia dan alam. Dengan kebijakan yang tepat, saya yakin Indonesia dapat mewujudkan swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Johan.

  • Awal 2025, Kementerian PU Resmikan 6 Bendungan Baru untuk Dukung Swasembada Pangan dan Air

    Awal 2025, Kementerian PU Resmikan 6 Bendungan Baru untuk Dukung Swasembada Pangan dan Air

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan meresmikan enam bendungan yang tersebar di lima provinsi pada awal tahun 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan dan air. Menteri PU, Dody Hanggodo, menekankan pentingnya infrastruktur sumber daya air dalam mendukung target tersebut.

    “Kita bisa melihat peran bendungan, mulai dari bendung, irigasi primer, sekunder, hingga tersier yang langsung mengairi sawah-sawah,” ujar Menteri Dody dalam keterangan resmi yang diterima Beritasatu.com, Rabu (8/1/2025).

    Sebanyak enam bendungan akan diresmikan awal 2025 ini. Pertama, Bendungan Rukoh (Kabupaten Pidie, Aceh). Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 128 juta m³, mengairi 11.950 hektare (ha) area irigasi dengan pola tanam padi-padi-palawija, intensitas tanam 300%, dan mengurangi risiko banjir hingga 89,62%. Bendungan ini juga menyediakan air baku sebesar 0,90 m³/detik. Dibangun pada 2018–2024 dengan biaya APBN Rp1,7 triliun.

    Kedua, Bendungan Keureuto (Kabupaten Aceh Utara, Aceh). Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 216 juta m³, mengairi 9.455 ha lahan irigasi, menyuplai air baku 0,5 m³/detik untuk lima kecamatan, menghasilkan listrik 6,34 MW, dan mereduksi banjir hingga 30% di tiga kecamatan. Pembangunan berlangsung 2016–2024 dengan anggaran Rp2,73 triliun.

    Ketiga, Bendungan Jlantah (Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah). Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 10,97 juta m³, memberikan manfaat irigasi seluas 1.494 ha, reduksi banjir 87 ha, air baku 0,1 m³/detik, serta potensi listrik 0,6 MW. Pembangunan dimulai pada 2019 dan selesai 2024 dengan anggaran Rp1,02 triliun.

    Keempat, Bendungan Sidan (Bali). Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 5,76 juta m³, menyediakan air baku 1,75 m³/detik, dan potensi listrik mikrohidro sebesar 0,65 MW. Dibangun pada 2018–2024 dengan anggaran Rp1,8 triliun.

    Kelima, Bendungan Marangkayu (Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur). Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 12,3 juta m³, mengairi irigasi seluas 1.500 ha, serta menyediakan air baku 0,45 m³/detik. Pembangunan berlangsung 2023–2024 dengan anggaran Rp191,26 miliar.

    Keenam, Bendungan Meninting (Kabupaten Lombok Barat, NTB). Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 12 juta m³, mengairi irigasi 1.559 ha, menyediakan air baku 0,15 m³/detik, dan menghasilkan listrik 0,8 MW. Pembangunan dimulai pada 2019 dan selesai 2024 dengan anggaran Rp1,4 triliun.

    Menurut Menteri Dody, infrastruktur bendungan yang akan diresmikan awal 2025 ini akan memberikan manfaat strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya air yang lebih optimal.

  • Batas Usia Pensiun Jadi 59 Tahun, Karyawan Swasta: Mumpung Masih Sehat Kerja

    Batas Usia Pensiun Jadi 59 Tahun, Karyawan Swasta: Mumpung Masih Sehat Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah resmi menaikkan batas usia pensiun pekerja di Indonesia menjadi 59 tahun mulai tahun 2025. Kebijakan ini diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Perubahan ini memunculkan berbagai tanggapan, terutama dari kalangan pekerja yang menilai langkah ini relevan dengan kebutuhan hidup saat ini.

    Salah satu pendukung kebijakan ini adalah Elvira, seorang pegawai swasta. Ia menganggap usia 59 tahun masih produktif sehingga penambahan usia pensiun bukan menjadi masalah.

    “Selama kita masih produktif di usia 59, kenapa tidak? Kehidupan zaman sekarang serba mahal, jadi penambahan usia pensiun bisa membantu kita mencapai banyak hal,” ujarnya kepada Beritasatu.com di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

    Senada dengan Elvira, Tyas Kuba, seorang pekerja lainnya, juga mendukung perubahan tersebut. Menurutnya, usia pensiun ideal justru berada di angka 60 tahun.

    “Di usia itu badan kita masih sehat. Kalau di bawah itu, di rumah malah bosan. Menurut saya, usia pensiun ideal adalah sekitar 60 tahun,” ungkap Tyas.

    Pendapat serupa disampaikan Ricky, seorang pegawai yang bekerja di kawasan SCBD. Ia membandingkan kebijakan ini dengan regulasi di negara tetangga, seperti Singapura yang menaikkan usia pensiun menjadi 65 tahun pada 2022 dan menargetkan usia kerja ulang hingga 70 tahun pada 2030.

    “Support dan mendukung regulasi baru ini. Kalau berkaca pada negara maju seperti Singapura, usia di atas 50 tahun masih produktif untuk bekerja,” jelasnya.

    Kenaikan usia pensiun menjadi 59 tahun ini dianggap sejalan dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat serta menjaga produktivitas pekerja yang masih mampu berkontribusi secara optimal.

  • KPK Yakin Bukti yang Disita dari Rumah Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Harun Masiku

    KPK Yakin Bukti yang Disita dari Rumah Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti dari rumah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (HK) yang terletak di Bekasi, Jawa Barat, dan Kebagusan, Jakarta Selatan, pada Selasa (7/1/2025). Penggeledahan ini dilakukan terkait dengan kasus dugaan suap dalam penetapan anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan yang sedang ditangani oleh KPK.

    “Yang disita dari Bekasi dan Kebagusan itu berupa bukti elektronik dan catatan-catatan yang terkait dengan perkara ini,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, di gedung KPK, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).

    KPK meyakini bukti-bukti yang disita tersebut memiliki kaitan langsung dengan perkara yang tengah mereka tangani. Hasto Kristiyanto sendiri diketahui menjadi salah satu tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan tersebut.

    “Bukti elektronik dan catatan ini jelas terkait dengan perkara yang sedang kami tangani. Semua penyitaan yang kami lakukan berkaitan dengan perkara ini,” ujar Asep.

    Kasus dugaan suap ini mencuat setelah melibatkan mantan caleg PDIP, Harun Masiku, yang hingga kini masih buron. KPK juga tengah mengembangkan penyidikan ini dan menetapkan tersangka baru, yaitu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (HK) dan orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Hasto Kristiyanto juga terjerat dalam dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Ia diduga melakukan sejumlah tindakan yang menghambat penyidikan KPK terkait kasus ini.

    Dalam perkara ini, KPK sebelumnya menyebut bahwa Hasto bersama Harun Masiku dan pihak lainnya diduga menyuap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, Wahyu Setiawan, serta Agustiani Tio pada Desember 2019. Suap tersebut diberikan agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024.

  • Profil Antonius Kosasih, Eks Dirut Taspen yang Ditahan KPK atas Dugaan Korupsi Investasi Rp 1 Triliun

    Profil Antonius Kosasih, Eks Dirut Taspen yang Ditahan KPK atas Dugaan Korupsi Investasi Rp 1 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Antonius Kosasih sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi investasi PT Taspen (Persero). Ia diduga terlibat dalam investasi fiktif senilai Rp 1 triliun.

    Namun, seperti apa perjalanan karier Antonius Kosasih hingga menjadi Direktur Utama PT Taspen? Pria yang memiliki nama lengkap Antonius Nicholas Stephanus Kosasih ini lahir di Jakarta pada 12 Juli 1970.

    Antonius menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia juga memperoleh gelar magister dari IPMI Business School, Jakarta.

    Karier Antonius di dunia BUMN cukup panjang. Ia berpengalaman di berbagai sektor, mulai dari transportasi, kehutanan, hingga finansial. 

    Antonius Kosasih yang kini ditahan KPK pernah menjabat sebagai direktur keuangan Perum Perhutani hingga tahun 2014. Setelah itu, ia ditunjuk menjadi direktur utama PT Transjakarta hingga 2016.

    Antara 2016 hingga 2019, Antonius mengemban posisi sebagai direktur keuangan di PT Wijaya Karya. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai komisaris utama PT WIKA Realty dari 2016 hingga 2017, yang berfokus pada pengembangan properti.

    Pada Januari 2020, Antonius diangkat menjadi direktur utama PT Taspen. Sebelumnya, ia menjabat sebagai direktur investasi PT Taspen selama periode 2019–2020.

    Terkait kasus yang menjerat Antonius Kosasih hingga ditahan KPK, lembaga tersebut menegaskan bahwa penahanan Antonius dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti yang cukup untuk mengungkap perannya dalam dugaan korupsi ini.

    Selain Antonius, tersangka lain dalam kasus ini adalah Ekiawan Heri Primaryanto, mantan direktur utama PT Insight Investments Management (2016-Maret 2024). Namun, saat ini KPK baru menahan Antonius Kosasih.

    “Penyidik KPK melakukan penahanan terhadap tersangka ANSK,” ujar Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Antonius Kosasih yang ditahan KPK akan menjalani masa penahanan awal selama 20 hari, mulai 8 Januari hingga 27 Januari 2025, di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Gedung Merah Putih. Penahanan tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan.

  • Biaya Haji 2025 Turun, Sekjen PKB: Kualitas Pelayanan Tak Boleh Menurun

    Biaya Haji 2025 Turun, Sekjen PKB: Kualitas Pelayanan Tak Boleh Menurun

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M Hasanuddin Wahid atau biasa disapa Cak Udin yakin masyarakat Indonesia senang dan berbahagia dengan keputusan pemerintah dan DPR yang menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah gaji (BPIH) 2025 turun. Dibandingkan biaya haji 2024, biaya haji tahun ini turun sebesar Rp 4 juta.

    “Ya saya kira masyarakat Indonesia senang biaya haji tahun ini turun. Dalam hal ini pemerintah saya lihat komitmen dan telah sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi masyarakat,” kata Cak Udin, sapaan akrabnya di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Kendati demikian, Cak Udin berpesan kepada pemerintah agar turunnya biaya haji 2025 tidak membuat layanan haji justru menurun.

    “Biaya haji turun it’s oke, tetapi kualitas pelayanan tidak boleh ikutan turun. Saya dan Fraksi PKB di DPR pasti akan mengawal pelaksanaan haji nanti, tentu saja bersama-sama dengan masyarakat,” tandas anggota DPR asal Dapil Malang Raya ini.

    Lebih lanjut Cak Udin mengingatkan pemerintah untuk menjadikan sengkarut pelayanan haji tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi serius demi meningkatkan pelayanan haji tahun ini dan masa mendatang.

    “Pada masa haji sebelumnya kita melihat banyak problem, mulai dari pemondokan yang terlalu penuh, MCK minim, sampai masalah kuota tambahan. Belum lagi masalah transportasi yang sering telat. Nah saya berharap betul problem itu menjadi bahan evaluasi serius pemerintah agar tidak lagi terulang,” pungkas Cak Udin.

    Sebelumnya, Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR menyepakati BPIH 1446 H/2025 M turun dibandingkan dengan biaya haji 2024. Kesepakatan ini dirumuskan dalam rapat kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Rapat kerja ini menyepakati besaran BPIH untuk setiap jamaah haji reguler rata-rata sebesar Rp 89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp 16.000 dan 1 SAR sebesar Rp 4.266,67.

    “Rata-rata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp 89.410.258,79. Biaya haji 2025 turun dibanding rata-rata BPIH 2024 yang mencapai Rp 93.410.286,00,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Senin (6/1/2024).

     

  • KPK Tahan Eks Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Atas Dugaan Korupsi Investasi Rp 1 Triliun

    KPK Tahan Eks Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Atas Dugaan Korupsi Investasi Rp 1 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan tersangka kasus dugaan korupsi terkait kegiatan investasi PT Taspen (Persero). Penahanan dilakukan setelah KPK mengantongi bukti yang cukup untuk mendalami peran tersangka dalam kasus ini.

    Kasus ini melibatkan dua tersangka, yaitu mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius N S Kosasih (ANSK), dan Direktur Utama PT Insight Investments Management periode 2016 hingga Maret 2024, Ekiawan Heri Primaryanto (EHP). Namun, untuk saat ini, KPK baru menahan Antonius N S Kosasih.

    “KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada tersangka ANSK,” ujar Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Kosasih ditahan selama 20 hari, mulai 8 Januari hingga 27 Januari 2025, di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Gedung Merah Putih. Penahanan ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

    Dalam kasus ini, KPK menduga Kosasih, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Investasi Taspen, bersama Ekiawan Heri Primaryanto terlibat dalam penempatan dana investasi PT Taspen senilai Rp 1 triliun pada reksa dana RD I-Next G2. Reksa dana tersebut dikelola oleh PT Insight Investments Management. Dugaan korupsi ini menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 200 miliar.

    “Diduga telah terjadi kerugian keuangan negara atas penempatan dana investasi PT Taspen sebesar Rp 1 triliun pada reksa dana RD I-Next G2 yang dikelola oleh PT IIM, dengan total kerugian mencapai setidak-tidaknya Rp 200 miliar,” ungkap Asep.

    KPK juga menemukan indikasi bahwa sejumlah pihak diuntungkan dari korupsi ini. Di antaranya, PT Insight Investments Management sebesar Rp 78 miliar, PT VSI sebesar Rp 2,2 miliar, PT PS sebesar Rp 102 juta, dan PT SM sebesar Rp 44 juta. Selain itu, sejumlah pihak yang terafiliasi dengan kedua tersangka juga diduga memperoleh keuntungan dari kasus ini.

    Saat ini, KPK terus mendalami nilai investasi Taspen yang mencapai Rp 1 triliun dalam proses penyidikan. Berdasarkan data awal, kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi Taspen mencapai ratusan miliar rupiah.