Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • AHY Ajak Lulusan Politeknik PU Ikut Bangun Infrastruktur pada Masa Depan

    AHY Ajak Lulusan Politeknik PU Ikut Bangun Infrastruktur pada Masa Depan

    Semarang, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak lulusan Politeknik Pekerjaan Umum (PU) untuk ikut membangun infrastruktur pada masa depan. AHY juga ingin lulusan Politeknik PU mempunyai keterampilan sesuai kebutuhan industri.

    “Infrastruktur adalah fondasi utama, dan inovasi menjadi kunci bagi negara maju. Saya berharap lulusan Politeknik PU memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri,” kata AHY yang hadir dalam kuliah umum Politeknik PU di Semarang, Sabtu (11/1/2025).

    AHY menegaskan pentingnya fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk menghadapi tantangan global seperti krisis pangan, energi, dan air, terutama dalam konteks perubahan iklim.

    Menko AHY juga memberikan pesan tentang peran generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, termasuk menyoroti peran strategis mahasiswa PU sebagai tulang punggung pembangunan infrastruktur Indonesia pada masa depan.

    Dia juga menyampaikan apresiasi terhadap proyek tol Semarang-Demak yang sedang dalam tahap akhir pengerjaan, sekaligus berfungsi sebagai tanggul laut.

    “Ini adalah karya anak bangsa yang menyerap ribuan tenaga kerja. Tinggal kurang satu kilometer lagi, dan proyek ini akan selesai. Kita berharap lulusan Politeknik PU dapat menjadi SDM unggul untuk mendukung pembangunan Indonesia Maju. PU memiliki peran vital dalam membangun bendungan dan infrastruktur untuk menjawab tantangan tersebut,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan visi besar Indonesia menuju 2045. Indonesia diharapkan menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar dunia dengan pendapatan per kapita US$ 23.000–US$ 30.300.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christie menyampaikan produktivitas dan efisiensi menjadi kunci utama dalam pembangunan infrastruktur pertumbuhan ekonomi nasional.

    Di dalam program strategi nasional 2016-2019, pilihan pembangunan infrastruktur harus berdasarkan tujuan.

    “Contohnya jika peningkatan produktivitas sebagai proksi infrastruktur yang lebih baik maka infrastruktur di bidang pertanian akan lebih bermanfaat secara ekonomi dibandingkan pilihan yang lain,” jelasnya.

    Menurutnya, tujuan pembangunan infrastruktur tersebut harus mengedepankan biaya murah dan memiliki dampaki sosial yang tinggi. Contoh lainnya yakni jika penurunan biaya transportasi sebagai proksi infrastruktur yang lebih baik.

    “Maka perbaikan infrastruktur transportasi darat akan memberikan dampak positif yang lebih besar dibandingkan dengan perbaikan transportasi air dan udara,” kata Stella di depan lulusan Politeknik PU.

  • Isu Politik Terkini: Jepang Siap Bantu Makan Bergizi Gratis hingga Tim Transisi Pramono-Rano

    Isu Politik Terkini: Jepang Siap Bantu Makan Bergizi Gratis hingga Tim Transisi Pramono-Rano

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Sabtu (11/1/2025). Berita Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba yang menyatakan siap membantu pelaksanaannprogram makan bergizi gratis (MBG) menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait tim transisi Pramono-Rano, Raffi Ahmad yang melaporkan LHKPN, wacana libur sekolah selama ramadan, hingga KPK yang akan memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Prabowo Sambut Baik Tawaran Kerja Sama Jepang Bantu Program Makan Bergizi Gratis
    Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia menyambut baik tawaran kerja sama dari Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba untuk terlibat dalam berbagai program pemerintah, yakni swasembada pangan dan energi, hingga program makan bergizi gratis (MBG).

    Hal tersebut ia sampaikan seusai menerima kunjungan kenegaraan PM Ishiba dalam pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu, (11/1/2025).

    Menurut Prabowo, Jepang sudah memiliki pengalaman 80 tahun menjalankan program yang serupa. Nantinya, Pemerintah Jepang bakal membantu dari sisi pelatihan.

    2. Tim Transisi Pramono-Rano Karno, Libatkan Ahok, Anies dan Jokowi
    Gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno mengumumkan tim transisi pemerintahannya. Mereka akan melibatkan mantan gubernur DKI seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Anies Baswedan, Sutiyoso, Fauzi Bowo, hingga Joko Widodo (Jokowi).

    Pramono memastikan akan melibatkan orang-orang profesional dan mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing dalam tim transisi pemerintahannya. Dia menegaskan telah melibatkan orang-orang Betawi dalam tim transisi pemerintahannya. Salah satunya, yakni Ima Mahdiah.

    3. KPK Periksa Hasto Senin, Status Penahanan Bergantung Kecukupan Alat Bukti
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan periksa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, pada Senin (13/1/2025). Hasto yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode 2019-2024, serta perintangan penyidikan, kini menjadi fokus penyelidikan lebih lanjut.

    KPK masih enggan untuk mengonfirmasi apakah Hasto akan langsung ditahan setelah pemeriksaan. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, mengatakan bahwa keputusan penahanan akan bergantung pada kecukupan alat bukti yang ditemukan saat KPK periksa Hasto.

    4. Raffi Ahmad Lega Serahkan LHKPN ke KPK: Harta 25 Tahun Kerja di Dunia Entertainment
    Utusan Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad menyatakan lega setelah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menjadi bagian dari kewajibannya sebagai pejabat publik.

    Raffi menjelaskan pelaporan LHKPN tidak sederhana dan memerlukan waktu. Ia menyebut pelaporan tersebut melibatkan registrasi dan verifikasi yang cukup panjang.

    5. Wacana Libur Sekolah Sebulan Saat Ramadan, Muhaimin Iskandar: Bisa Hambat Belajar Anak
    Wacana libur sekolah selama Ramadan masih menjadi perbincangan hangat dan menuai pro-kontra di kalangan masyarakat, termasuk di antara para guru dan orang tua siswa.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai, libur panjang selama Ramadan tidak perlu diberlakukan. Pasalnya, ia khawatir hal tersebut akan berdampak negatif pada perkembangan akademik dan spiritual siswa.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya Pemerintah Jepang yang siap membantu pelaksanaan makan bergizi gratis.

  • Wacana Libur Sekolah Sebulan Saat Ramadan, Muhaimin Iskandar: Bisa Hambat Belajar Anak

    Wacana Libur Sekolah Sebulan Saat Ramadan, Muhaimin Iskandar: Bisa Hambat Belajar Anak

    Jakarta, Beritasatu.com – Wacana libur sekolah selama Ramadan masih menjadi perbincangan hangat dan menuai pro-kontra di kalangan masyarakat, termasuk di antara para guru dan orang tua siswa. Menanggapi hal tersebut, mantan  

    Muhaimin Iskandar menilai, libur panjang selama Ramadan tidak perlu diberlakukan. Pasalnya, ia khawatir hal tersebut akan berdampak negatif pada perkembangan akademik dan spiritual siswa. 

    Menurutnya, konsep libur Ramadan yang belum jelas juga menjadi salah satu alasan mengapa kebijakan tersebut tidak seharusnya diterapkan.

    “Saya rasa tidak perlu libur panjang. Konsep libur Ramadan itu belum jelas, dan puasa tidak perlu menghentikan semua aktivitas. Pembelajaran tetap bisa berjalan seperti biasa,” ujar Menteri Muhaimin Iskandar kepada awak media, Sabtu (11/1/2025).

    Lebih lanjut, Muhaimin Iskandar menambahkan, jika libur sekolah terlalu lama, maka akan ada jeda pembelajaran yang cukup panjang yang berpotensi membuat siswa kehilangan ritme belajar. Oleh karena itu, ia menyarankan agar proses pembelajaran tetap berjalan normal meski Ramadan.

    Menteri Muhaimin Iskandar berharap, agar para orang tua dan tenaga pendidik bisa memahami bahwa puasa Ramadan seharusnya tidak menghambat kegiatan pendidikan yang penting bagi masa depan siswa.

    “Puasa bukan alasan untuk menghentikan aktivitas belajar. Siswa tetap bisa menjalankan puasa dan belajar dengan baik,” tandasnya.

  • Kasus Hasto Kristiyanto-Harun Masiku, KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan 2 Kader PDIP Pekan Depan

    Kasus Hasto Kristiyanto-Harun Masiku, KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan 2 Kader PDIP Pekan Depan

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang agenda pemeriksaan terhadap dua kader PDI Perjuangan (PDIP) menjadi pekan depan untuk kasus dugaan suap penetapan anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikannya. Tersangka dalam kasus tersebut yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (HK) dan salah satu buronan KPK, Harun Masiku (HM).

    Adapun dua kader PDIP yang pemeriksaannya dijadwalkan ulang yakni anggota DPR Maria Lestari (ML) serta mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri (SB). Saeful sebelumnya diagendakan menjalani pemeriksaan KPK pada Rabu (8/1/2025), sedangkan Maria pada Kamis (9/1/2025).

    Hanya saja, keduanya tidak menghadiri agenda pemeriksaan KPK yang telah dijadwalkan. Padahal, keterangan mereka dibutuhkan tim penyidik KPK untuk mengusut kasus tersebut.

    “Untuk saudara SB dan saudara ML ya itu info dari penyidik sudah dijadwalkan pemanggilan ulang minggu depan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Jakarta, Jumat (10/1/2025) terkait kasus Hasto Kristiyanto dan Harun Masiku.

    Keduanya diharapkan dapat bersikap kooperatif dengan menghadiri agenda pemeriksaan pekan depan. Namun, KPK belum merilis secara resmi di hari apa pemeriksaan dilakukan. “Tanggalnya belum bisa disampaikan,” ungkap Tessa.

    Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikannya. Kasus dugaan suap tersebut menyeret mantan caleg PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. KPK di lain sisi melakukan pengembangan hingga kemudian menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Hasto Kristiyanto sendiri turut terjerat dalam dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Dia diduga melakukan sejumlah perbuatan yang menghambat penyidikan KPK dalam kasus tersebut.

  • Politikus Senior PDIP Emir Moeis Minta Prabowo Benahi KPK agar Tetap Profesional

    Politikus Senior PDIP Emir Moeis Minta Prabowo Benahi KPK agar Tetap Profesional

    Jakarta, Beritasatu.com – Politikus senior PDIP Emir Moeis, menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera memperbaiki tata kelola negara dan sistem hukum di Indonesia. Salah satu fokusnya adalah memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap profesional dan tidak terjebak dalam kepentingan politik.

    Emir menyinggung penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK, yang menurutnya merupakan bentuk kriminalisasi.

    “Saya mengimbau betul nih ke presiden terpilih yang baru, Pak Prabowo nih, benahin cepat-cepat ketatanegaraan dan hukum kita,” ujar Emir seusai mengikuti HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025) malam.

    Emir berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mampu mencegah kasus serupa pada masa depan. Ia juga menyinggung pengalaman pribadinya terkait kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan PLTU Tarahan di Lampung.

    “Tatkala politik dan hukum bisa dipermainkan. Saya gimana, orang enggak jelas dari Amerika tiba-tiba bilang kasih suap ke saya. Enggak pernah tahu-menahu, orang yang dibilang disebut juga enggak pernah muncul, dipanggil saksi enggak datang. KPK juga diam saja,” jelas Emir seraya berharap kepada Prabowo Subianto.

    Meski begitu, Emir menegaskan KPK dan Polri tetap diperlukan di Indonesia. Namun, ia meminta Prabowo memastikan kedua lembaga tersebut bekerja secara profesional tanpa intervensi politik.

    “KPK itu bagus, tetapi sebetulnya ‘the man behind the gun’ yang mesti dibereskan. Jadi tergantung orang-orangnya (pimpinan),” ujar Emir.

    Emir juga menyatakan dukungannya kepada Prabowo untuk memperbaiki tata kelola sistem hukum di Indonesia. Ia berharap Prabowo dapat menjaga integritas dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu dalam upayanya mencapai Indonesia Emas 2045.

    “Menjalankan hukum sebagaimana mestinya, dan Presiden Prabowo Subianto memperoleh rahmat loh dari Tuhan. Dia memegang pena presiden, pena emas untuk Indonesia Raya ke 2045,” pungkas Emir terkait kinerja KPK.

  • Politikus Senior Emir Moeis: Megawati dan Hasto Masih Layak Pimpin PDIP

    Politikus Senior Emir Moeis: Megawati dan Hasto Masih Layak Pimpin PDIP

    Jakarta, Beritasatu.com – Politikus senior PDIP Emir Moeis menegaskan Megawati Soekarnoputri masih layak menjabat sebagai Ketua Umum PDIP. Ia juga menyatakan Hasto Kristiyanto tetap pantas menjadi sekretaris jenderal partai berlambang banteng moncong putih tersebut, meskipun tengah menghadapi kasus hukum.

    Menurut Emir, hingga kini belum ada figur yang mampu menggantikan Megawati sebagai pemimpin utama PDIP.

    “Kalau yang mau gantikan ya harus sanggup seperti Bu Mega, dan sementara saya lihat masih bisa Bu Mega,” ujar Emir seusai menghadiri rangkaian HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025) malam.

    Emir menyebut Megawati memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan NKRI, meskipun ia tidak lagi menjabat sebagai presiden. “Enggak menikmati hiruk pikuk bunga-bunga reformasi dan sebagainya. Namun, justru kita yang menjaga,” ujar mantan anggota DPR ini.

    Emir juga mengibaratkan Hasto sebagai jangkar kapal besar PDIP yang dinakhodai Megawati. Menurut Emir, Hasto berperan penting dalam menjaga stabilitas partai dan bangsa dari pengaruh negatif seperti kapitalisme, neoliberalisme, dan komunisme.

    “Bagaimanapun Pak Hasto itu pendamping Ibu, bagaikan jangkar. Ibu itu nakhoda, bukan hanya jangkar partai, tetapi NKRI, supaya kapal tidak oleng,” kata Emir terkait usulan kembali Megawati Soekarnoputri menjadi ketua umum PDIP kembali.

    Emir tetap optimistis Hasto dapat menjalankan tugasnya sebagai sekjen PDIP meski ia tengah terjerat kasus hukum terkait Harun Masiku. Bahkan, Emir membandingkannya dengan Nelson Mandela yang tetap memimpin Afrika Selatan dari dalam penjara.

    “Pak Hasto tetap harus jadi sekjen. Kalau kita dalam keadaan terpuruk, misalnya dia ditahan, dia tetap bisa jadi sekjen. Nelson Mandela saja dari penjara bisa mimpin Republik Afrika Selatan, kenapa kita enggak bisa?” pungkas Emir.

    Menanggapi dorongan politikus Effendy Simbolon agar Megawati mundur sebagai ketua umum PDIP, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengingatkan agar semua pihak menghormati proses internal partai.

    “Kita jangan berandai-andai. Kita saling menghormati dan menghargai proses internal ada di suatu partai,” ujar Puan seusai menghadiri HUT ke-52 PDIP.

    Puan menegaskan PDIP memiliki mekanisme tersendiri dalam merespons status hukum kader dan pergantian struktur organisasi partai. Menurutnya, pergantian kepemimpinan partai hanya dapat diputuskan melalui kongres PDIP, yang dijadwalkan berlangsung pada April 2025.

    “Jadi kita ikuti proses PDIP, prosesnya itu untuk internal ada di kongres,” tutup Puan terkait usulan kembali Megawati Soekarnoputri menjadi ketua umum PDIP kembali.

  • Raffi Ahmad Lega Serahkan LHKPN ke KPK: Harta 25 Tahun Kerja di Dunia Entertainment

    Raffi Ahmad Lega Serahkan LHKPN ke KPK: Harta 25 Tahun Kerja di Dunia Entertainment

    Jakarta, Beritasatu.com – Utusan Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad menyatakan lega setelah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menjadi bagian dari kewajibannya sebagai pejabat publik.

    Raffi mengungkapkan hal tersebut saat berbincang dengan rekannya, Irfan Hakim, dalam sebuah program televisi yang dikutip Beritasatu.com, Sabtu (11/1/2025).

    “Alhamdulillah aku kemarin telah menyerahkan laporan hartaku ke KPK sebagai syarat dan kewajiban sebagai pejabat negara,” ujar Raffi.

    Raffi menjelaskan pelaporan LHKPN tidak sederhana dan memerlukan waktu. Ia menyebut pelaporan tersebut melibatkan registrasi dan verifikasi yang cukup panjang.

    “Kan kemarin dibilang, ditanyain disuruh lapor. Jadi gini, kalau mau lapor LHKPN kemarin bukannya belum lapor, semuanya itu ada registrasinya, ada prosesnya. Jadi kita enggak semerta-merta, segini loh (hartanya),” tuturnya.

    Raffi Ahmad juga membantah anggapan dirinya menjadi artis terakhir yang melaporkan LHKPN ke KPK. Menurutnya, batas waktu pelaporan masih terbuka hingga 21 Januari 2025.

    “Enggak benar (terakhir) karena memang masih banyak yang belum (lapor LHKPN). Kan terakhir itu memang sampai 21 Januari, kalau enggak salah,” tegasnya.

    Saat ditanya mengenai jumlah harta kekayaannya, Raffi mengaku melaporkan seluruh aset yang dimilikinya, termasuk hasil kerja kerasnya selama 25 tahun di dunia entertainment dan usaha lainnya.

    “Yang kita laporkan ya harta yang aku miliki selama aku kerja di dunia entertainment 25 tahun. Jadi dengan usaha-usaha yang lain ya kita laporkan saja karena buat saya harta itu adalah semua titipan Allah SWT,” ungkapnya.

    Sebelumnya, anggota tim juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi laporan LHKPN Raffi Ahmad telah diterima dan saat ini sedang dalam proses verifikasi oleh tim LHKPN KPK.

  • Periksa Eks Penyidik, KPK Ingin Dapat Gambaran Soal Dugaan Perintangan Penyidikan Hasto

    Periksa Eks Penyidik, KPK Ingin Dapat Gambaran Soal Dugaan Perintangan Penyidikan Hasto

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengagendakan pemeriksaan eks penyidiknya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR yang menjerat salah satu buronannya, Harun Masiku (HM). Pemeriksaan itu dilakukan demi mendapatkan gambaran soal perintangan penyidikan kasus tersebut yang diduga dilakukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK).

    “Perkara yang disangkakan kepada Pak HK itu terkait dengan perintangan. Yang mengalami perintangan tersebut adalah penyidiknya,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Asep menyebut, para penyidiklah yang langsung mengalami dugaan perintangan tersebut. Oleh sebab itu, KPK mengagendakan pemeriksaan saksi dari kalangan penyidik untuk mendapatkan gambaran soal dugaan perintangan tersebut.

    “Jadi kapasitas penyidiknya di situ adalah kita ingin mencari informasi seperti apa sih perintangannya tersebut, merasa dirintanginya seperti apa, informasi yang ingin kami dapatkan,” ungkap Asep.

    Sebelumnya, eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ronald Paul Sinyal mengungkapkan dugaan keterkaitan mantan Ketua KPK Firli Bahuri terkait kasus suap Harun Masiku. Firli disebut berupaya merintangi penyidikan kasus dimaksud.

    Hal itu disampaikan Ronald seusai menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK, Rabu (8/1/2024). Dia menjadi saksi dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikannya dengan tersangka Hasto Kristiyanto (HK).

    “Saya sampaikan memang ada perintangan dari Firli Bahuri. Perannya dari kasatgas saya ada,  tetapi itu saya rasa ada indikasi perintah dari Firli Bahuri,” kata Ronald di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Ronald menyebut, Firli berupaya memperlambat kerja penyidikan kasus Harun Masiku. Dia turut menyinggung soal Firli yang berupaya menahan upaya penyidik menggeledah kantor DPP PDIP pada 2020 silam.

    Oleh sebab itu, Ronald mendorong agar tim penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Firli Bahuri. Keterangannya dinilai penting untuk pengembangan kasus dimaksud.

    “Mungkin akan dipertimbangkan apakah akan dikembangkan ke pemanggilan yang bersangkutan,” ujar Ronald terkait kasus Hasto Kristiyanto dan Harun Masiku.

  • KPK Hormati Gugatan Praperadilan Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Harun Masiku

    KPK Hormati Gugatan Praperadilan Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati gugatan praperadilan yang dilayangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK).

    “KPK menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh pihak tersangka HK,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).

    KPK akan menghormati dan menghadapi persidangan praperadilan yang akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Selasa (21/1/1/2025). Gugatan tersebut diajukan Hasto pada Jumat (10/1/2025).

    Namun, Tessa menegaskan gugatan praperadilan tersebut tidak berpengaruh pada penyidikan terhadap tersangka Hasto Kristiyanto. Penyidik akan tetap melakukan penyidikan.

    “Pemanggilan tetap (berjalan), pemanggilan HK dijadwalkan Senin, 13 Januari 2025,” tegas Tessa.

    Sebelumnya, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka terkait kasus Harun Masiku. Hasto diduga berperan sebagai pemberi suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan serta menghalangi penyidikan (obstruction of justice).

    Gugatan yang dilayangkan Hasto Kristiyanto ke PN Jaksel telah terdaftar dengan nomor perkara 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel dengan hakim tunggal Djuyamto. Sekjen PDIP tersebut sebagai pihak pemohon, dan KPK sebagai pihak termohon.

  • Rekonstruksi Penembakan Bos Rental Mobil di Tol Tangerang-Merak: 3 Oknum TNI AL Peragakan 36 Adegan

    Rekonstruksi Penembakan Bos Rental Mobil di Tol Tangerang-Merak: 3 Oknum TNI AL Peragakan 36 Adegan

    Tangerang, Beritasatu.com – Penyidik Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI Angkatan Laut menggelar rekonstruksi kasus penembakan bos rental mobil yang terjadi di rest area kilometer 45, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (11/1/2025) dini hari.

    Dalam rekonstruksi ini, tiga pelaku yang merupakan oknum TNI Angkatan Laut, yakni AA, RH, dan BA, memperagakan 36 adegan di hadapan penyidik dan tujuh saksi. Proses rekonstruksi berlangsung mulai pukul 01.00 WIB hingga 03.00 WIB.

    Adegan pertama dimulai dari pengadangan mobil Brio yang dikendarai korban, Ilyas Abdurahman, bersama rekan-rekannya di daerah Saketi, Pandeglang, Banten. Dalam adegan tersebut, oknum TNI AL berinisial AA memperagakan aksi penodongan senjata api.

    Rekonstruksi berlanjut ke lokasi kejadian di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak, tempat penembakan dilakukan. Penembakan tersebut menewaskan Ilyas Abdurahman (48) dan melukai Ramli (60), yang terkena tembakan di bagian perut.

    Setelah melakukan penembakan, ketiga pelaku meninggalkan lokasi menggunakan mobil Sigra hitam, sementara mobil korban ditinggalkan di pinggir tol.

    Rizky Agam, anak korban, menyatakan reka adegan yang diperagakan sudah sesuai dengan fakta di lapangan. Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Puspom TNI AL.

    “Saya menyimpulkan reka adegan sudah sesuai seperti yang dialami para saksi di lokasi kejadian,” ujar Rizky terkait rekonstruksi kasus penembakan di Tol Tangerang-Merak.

    Rizky juga membantah tuduhan pengeroyokan terhadap salah satu oknum TNI AL oleh rekan-rekannya. Menurutnya, mereka hanya berupaya mengamankan pelaku yang membawa senjata api.

    “Tidak ada pengeroyokan sama sekali. Kami hanya mengamankan pelaku karena dia menodongkan senjata api ke ayah saya,” tegas Rizky.

    Fakta baru juga terungkap dalam rekonstruksi. Selain penodongan senjata di Saketi, Pandeglang, penodongan juga dilakukan dua kali di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak.

    “Di Saketi itu ditodong sekali, tetapi di rest area ada dua kali penodongan. Saya ingat ada sekitar empat kali tembakan,” tambah Rizky.

    Seusai rekonstruksi penembakan di Tol Tangerang-Merak, Puspom TNI AL belum memberikan keterangan resmi kepada awak media terkait perkembangan kasus ini.

    Sebelumnya, insiden penembakan terjadi pada Kamis (2/1/2025) di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak. Kasus ini bermula dari dugaan penggelapan satu unit mobil yang berujung pada konfrontasi antara korban dan pelaku.

    Kasus penembakan di Tol Tangerang-Merak menjadi sorotan publik karena melibatkan oknum TNI Angkatan Laut dan menimbulkan korban jiwa serta luka-luka.