Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Top 5 News: Alasan OJK Ambil Alih Pengelolaan Aset Kripto hingga Mantan Ketua PN Surabaya Ditahan di Salemba

    Top 5 News: Alasan OJK Ambil Alih Pengelolaan Aset Kripto hingga Mantan Ketua PN Surabaya Ditahan di Salemba

    Jakarta, Beritasatu.com – Berita tentang alasan OJK mengambil alih pengelolaan aset kripto di Indonesia menjadi berita terpopuler atau top 5 news Beritasatu.com sepanjang Selasa (14/1/2024).

    Berita lain yang banyak menarik perhatian pembaca, yakni tentang Menteri PPPA mengingatkan masyarakat tak mudah tergoda permainan Koin Jagat, Kemenhub usul work from anywhere (WFA) jelang mudik Lebaran 2025, mantan ketua PN Surabaya yang bungkam setelah diciduk kejaksaan, serta masih terkait mantan Ketua PN Surabaya yang ditahan di Rutan Salemba.

    Berikut lima berita terpopuler atau top five news di Beritasatu.com pada Selasa (14/1/2024):

    1. OJK Ungkap Alasan Ambil Alih Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti
    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan alasan peralihan pengawasan dan pengaturan aset keuangan digital, termasuk kripto, dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK.

    Peralihan ini resmi berlaku sejak 10 Januari 2025, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

    Mahendra menjelaskan, langkah dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mendalami pasar keuangan terintegrasi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan konsumen di sektor keuangan digital.

    2. Menteri PPPA Ingatkan Masyarakat Tak Mudah Tergoda Permainan Koin Jagat

    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergoda oleh permainan Koin Jagat, yang dinilai belum jelas asal usulnya dan dapat merusak fasilitas umum.

    Koin Jagat adalah permainan yang menawarkan iming-iming hadiah uang tunai. Untuk mendapatkan hadiah tersebut, pemain harus menemukan koin-koin yang tersebar. Namun, permainan ini justru menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum, karena banyak orang, termasuk anak-anak, yang memainkannya secara sembarangan.

    “Mungkin masyarakat kita gampang percaya, sebetulnya ini harus ada penyadaran, pemahaman, bahwa kita tidak boleh mudah tergoda dengan informasi yang kebenarannya belum jelas,” ujar Arifah saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

    3. Kemenhub Usul WFA Jelang Mudik Lebaran 2025
    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hartanto mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan konsep work from anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja menjelang mudik Lebaran 2025.

    “Kami mengajukan konsep WFA kepada Presiden agar masyarakat, khususnya para pegawai, dapat pulang lebih awal dan bekerja dari rumah atau lokasi lain. Hal ini bertujuan untuk mengurangi lonjakan penumpang menjelang hari-hari sibuk Lebaran,” kata Hartanto dilansir dari Antara, Selasa (14/1/2025).

    Menurut Hartanto, jika arus mudik dan balik biasanya memuncak pada H-7 dan H+7, maka WFA diusulkan dimulai sejak H-12 dan berlangsung hingga H+12. Lebaran tahun 2025 diperkirakan jatuh pada akhir Maret.

    4. Diciduk Kejaksaan, Mantan Ketua PN Surabaya Bungkam

    Mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono bungkam ketika digiring Kejaksaan Agung (Kejagung) dari terminal kedatangan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Selasa (14/1/2025) sekitar pukul 16.30 WIB. Rudi Suparmono ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam kasus suap terkait vonis bebas untuk Ronald Tannur.

    Setelah keluar dari terminal, Rudi langsung digiring oleh penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang telah menunggu di lokasi. Rudi, yang mengenakan kaus berkerah biru tua dan masker putih tidak memberikan respons ketika awak media mencoba meminta komentar darinya.

    Dia hanya melanjutkan langkahnya tanpa memberikan pernyataan.

    Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa Rudi terbang dari Palembang sebelum tiba di Jakarta. Saat ini, ia menjabat sebagai hakim di Pengadilan Tinggi Palembang dan diperiksa oleh Jampidsus- dalam kapasitasnya sebagai saksi.

    5. Jadi Tersangka, Mantan Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono Ditahan di Rutan Salemba

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono sebagai tersangka atas dugaan suap perkara Ronald Tannur. Penetapan ini didasarkan dua alat bukti yang ditemukan.

    “Rudi ditetapkan tersangka setelah ditemukan dua alat bukti, berupa uang sebesar 63.000 dolar Singapura dan barang bukti elektronik,” ujar Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar, Selasa (14/1/2025).

    Perinciannya, 20.000 dolar Singapura diduga dari ketua majelis hakim dan 43.000 dolar Singapura diterima Rudi Suparmono dari penasihat hukum.

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Retret Kepala Daerah hingga Eks Ketua PN Surabaya Ditangkap

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Retret Kepala Daerah hingga Eks Ketua PN Surabaya Ditangkap

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Selasa (14/1/2025). Rencana Presiden Prabowo Subianto menggelar retret dengan kepala daerah hasil Pilkada 2024 masih menarik perhatian pembaca.

    Isu politik dan hukum terkini lain yang masih hangat adalah soal penangkapan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono karena diduga terlibat dalam kasus suap terkait vonis bebas Ronald Tannur.

    Berikut lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com:

    Prabowo Mau Gelar Retret Kepala Daerah untuk Samakan Visi dan Misi
    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan rencana Presiden Prabowo Subianto mengadakan retret kepala daerah terpilih di Pilkada 2024, bertujuan untuk menyamakan visi dan misi antara pemerintah pusat dengan daerah sekaligus membangun kekompakan. 

    “Agar program pemerintah pusat dapat dijalankan secara merata demi kebaikan rakyat di daerah,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Jokowi Persilakan Prabowo Evaluasi PSN Warisannya
    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tak mempermasalahkan rencana Presiden Prabowo Subianto bakal mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) warisan pemerintahannya.

    “Ya enggak papa, kan baik. Dievaluasi akan baik, dikoreksi akan baik,” ujar Jokowi di kediaman pribadinya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (14/1/2025).

    Jokowi mengakui evaluasi PSN dibutuhkan karena belum tentu keputusan pemerintah sebelumnya berjalan 100%.

    Pemerintah Akan Revisi UU Pemilu
    Isu politik dan hukum terkini selanjutnya yang masih menjadi sorotan publik adalah rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Pemilu setelah MK menghapus syarat ambang batas parlemen (parlementary threshold) dan presidential threshold.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan revisi UU Pemilu penting untuk menyesuaikan dengan hasil putusan MK. 

    “Dalam konteks politik ada rencana untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu,” kata Bima saat beraudiensi dengan petinggi B-Universe di Kemendagri, Jakarta, Selasa (14/1/2025). 

    KPK Bantah Tidak Tahan Hasto karena Megawati Telepon Prabowo
    Ketua KPK Setyo Budiyanto menyangkal rumor penyidik tidak menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghubungi Presiden Prabowo Subianto. 

    “Saya justru tidak mendengar soal kabar itu,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2025). 

    Menurut Setyo, penyidik masih membutuhkan keterangan saksi lain untuk menahan Hasto.

  • Menteri PKP Manfaatkan Tanah Koruptor untuk Program 3 Juta Rumah Rakyat

    Menteri PKP Manfaatkan Tanah Koruptor untuk Program 3 Juta Rumah Rakyat

    Tangerang, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan akan memanfaatkan sebagian tanah koruptor yang sudah disita negara untuk program 3 juta rumah rakyat. 

    Hal tersebut disampaikan Menteri Maruarar Sirait saat kunjungan kerja untuk memantau pelayanan publik di pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

    “Setuju enggak kalau itu dilakukan? Setuju kan?” tanya Maruarar kepada sejumlah wartawan yang meliput di Pemkot Tangerang, Selasa (14/1/2025).

    Selain tanah koruptor, Kementerian PKP juga akan memanfaatkan aset tanah milik BUMN, seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan BTPN untuk program pembangunan 3 juta rumah.

    Maruarar mengaku sudah berbicara langsung terkait hal itu dengan Menteri BUMN Erick Thohir. 

    “Dari BUMN saya sudah sampaikan Pak Erick, dari Perumnas, KAI, dan BTPN, BTP gitu ya,” ucapnya.

    “Kemudian juga dari Departemen Keuangan, Ditjen Kekayaan Negara, eks BLBI, dari kejaksaan juga, bagaimana tanah-tanah dari koruptor itu bisa dibangun untuk rumah rakyat,” sambung Maruarar.

    Maruarar menyebut ini bagain dari terobosan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, Kementerian PKP akan membuat formulasi, termasuk soal pembiayaan program 3 juta rumah.

    “Kita sudah sampaikan kepada Departemen Keuangan, kepada presiden, kepada BPKP untuk 50%-50%. Dengan apa dasarnya dan tujuannya, supaya penerima manfaat itu lebih banyak. Dengan membuat pembiayaan yang baru. Ya tadi APBN-nya 50% kemudian perbankannya 50%,” tambahnya.

    Menurut Maruarar, kalau itu semua tercapai maka akan paling tinggi di era pemerintahan Prabowo dan Gibran yang memberikan rumah subsidi kepada rakyat.

    “Nah doakan mudah-mudahan tahun ini kalau semua setuju, adalah tahun pertama kita paling tinggi memberikan rumah subsidi itu kepada rakyat yang membutuhkan,” jelas Maruarar.

  • Ketua DPD Usulkan Dana Zakat Ikut Biayai Program Makan Bergizi Gratis

    Ketua DPD Usulkan Dana Zakat Ikut Biayai Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamuddin mengusulkan agar dana zakat bisa dimanfaatkan untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Menurut Sultan, dana zakat Indonesia memiliki jumlah yang cukup besar sehingga sangat mungkin ikut membiayai program MBG.

    “Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya, juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada,” ujar Sultan di gedung DPD, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Sultan mengatakan, pembiayaan program makan bergizi gratis tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Pasalnya, APBN Indonesia jumlahnya terbatas dan masih banyak program-program prioritas lainnya yang perlu mendapatkan atensi APBN. Karena itu, kata dia, perlu membuka ruang partisipasi masyarakat termasuk dalam pembiayaan program MBG.

    “Di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak akan semua dipakai untuk makan bergizi gratis,” tutur dia.

    “Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga,” kata Sultan menambahkan.

    Sultan mengatakan dirinya juga sudah meminta beberapa duta besar dari negara lain di Indonesia, agar mendorong negaranya ikut membantu program makan bergizi gratis. Dia bersyukur karena Jepang sudah berkomitmen membantu dan mendukung program makan bergizi gratis.

    “Program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tetapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal. Bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas,” pungkas Sultan.

  • Wamen Fahri Hamzah: Jepang Tertarik Berinvestasi pada Program 3 Juta Rumah

    Wamen Fahri Hamzah: Jepang Tertarik Berinvestasi pada Program 3 Juta Rumah

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut selain China, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA), kini Jepang juga tertarik untuk berinvestasi pada program 3 juta rumah. Salah satu alasannya karena bunganya yang terjangkau.

    “Tadi saya tantang teman-teman dari Jepang nih kan. Ternyata mereka tadi bisik-bisik ke saya juga bunganya cukup rendah. Jadi ada kemungkinan Jepang juga bisa cukup besar keterlibatannya (untuk investasi),” ungkap Fahri dalam seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Menurut Fahri banyak negara yang antusias kepada program 3 juta rumah yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Antusiasme ini terlihat setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke beberapa negara.

    “Jadi antusiasme tinggi setelah mendengar bapak presiden berencana membangun 3 juta rumah itu dari seluruh dunia,” lanjutnya.

    Untuk Qatar, sampai saat ini mereka berminat untuk berinvestasi untuk membangun 6 juta rumah, di mana 1 juta di antaranya sudah ditanda tangani. Sementara itu UEA juga sudah menyatakan minat untuk berinvestasi 1 juta rumah. Ke depan, Fahri juga membuka peluang peningkatan investasi dari UEA.

    “Sebelumnya kami ke Emirat, menteri infrastruktur menyebut UEA berminat berinvestasi untuk 1 juta unit. Namun, setelah mereka mendengar Qatar nambah investasi (menjadi 6 juta rumah), jadi kayaknya Emirat juga ingin nambah,” jelasnya.

  • Pemkab Gunungkidul Siapkan Anggaran Rp 12,5 Miliar untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Pemkab Gunungkidul Siapkan Anggaran Rp 12,5 Miliar untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Gunungkidul, Beritasatu.com – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 12,5 miliar untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025. Meski demikian, anggaran tersebut masih jauh dari kebutuhan total yang diperkirakan mencapai Rp 26 miliar.

    Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, mengungkapkan kebutuhan anggaran program makan bergizi gratis dari APBD 2025 awalnya diperkirakan Rp 21,5 miliar. Namun, setelah evaluasi oleh gubernur DIY, kebutuhan anggaran bertambah Rp 4,5 miliar sehingga total mencapai Rp 26 miliar.

    “Dari hasil evaluasi, kita baru bisa mengalokasikan Rp 12,5 miliar. Artinya, masih ada kekurangan sekitar Rp 14,5 miliar,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono kepada Beritasatu.com, Selasa (14/1/2025).

    Ia menjelaskan anggaran yang telah dialokasikan diperoleh dari efisiensi beberapa kegiatan DPRD, seperti kunjungan kerja (Kunker), surat perintah perjalanan dinas (SPPD), dan honorarium narasumber. Beberapa program sosialisasi dari organisasi perangkat daerah (OPD) juga turut terkena pemangkasan.

    “Akhirnya dewan legawa karena beberapa program harus diefisiensikan. Hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk menambah alokasi anggaran MBG,” ungkap Putro Sapto Wahyono.

    Untuk menutup kekurangan anggaran sebesar Rp 14,5 miliar, Pemkab Gunungkidul akan mengupayakan tambahan dana melalui APBD Perubahan 2025. Sapto menegaskan program makan bergizi gratis ini akan menjadi prioritas dalam pembahasan APBD perubahan, meskipun kondisi APBD mengalami defisit sekitar 2,5%.

    “Kami juga masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari pusat terkait program ini,” jelas Putro Sapto Wahyono.

    Program makan bergizi gratis diharapkan mampu menjadi langkah nyata dalam menanggulangi masalah gizi buruk dan stunting di Gunungkidul. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan anggaran tambahan dapat segera disetujui demi kelancaran implementasi program in

  • Tangani Perubahan Iklim, KLH Ajak Pelaku Usaha dan Masyarakat Terlibat Perdagangan Karbon

    Tangani Perubahan Iklim, KLH Ajak Pelaku Usaha dan Masyarakat Terlibat Perdagangan Karbon

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan kesiapan untuk memulai perdagangan karbon internasional. Hal ini sebagai bagian dari strategi penanganan perubahan iklim sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha dan masyarakat.

    “Melalui perdagangan karbon, kami mendorong keterlibatan pelaku usaha dan masyarakat dalam mengurangi emisi sambil memanfaatkan peluang ekonomi dari karbon,” ujar Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta, Selasa (14/1/2025) dilansir dari Antara.

    Hanif menjelaskan bahwa peluncuran sistem perdagangan karbon ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, pemerintah telah mengatur mekanisme perdagangan karbon sebagai bagian dari penerapan nilai ekonomi karbon (NEK).

    Pengelolaan mekanisme ini dilakukan melalui Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI). Sistem ini bertujuan memastikan semua tahap perdagangan karbon tercatat secara akurat dan transparan.

    Sistem tersebut akan mengeluarkan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK) sebagai bukti proyek yang berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca. Sertifikasi ini dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah diverifikasi, meliputi pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV).

    Sertifikat yang diterbitkan akan dicatat di SRN PPI dan dapat diakses secara publik, menciptakan transparansi di pasar karbon. Sebagai bagian dari inisiatif ini, Bursa Karbon yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mencatat semua transaksi karbon, baik untuk pasar domestik maupun internasional.

    Hanif menambahkan seluruh transaksi karbon yang dilakukan di pasar akan dipantau melalui SRN PPI guna menjamin akuntabilitas.

    Perdagangan karbon internasional direncanakan mulai berjalan pada 20 Januari 2025, dengan beberapa proyek utama yang telah terdaftar. Proyek-proyek tersebut diharapkan dapat menghasilkan pengurangan emisi yang signifikan untuk diperdagangkan di pasar karbon internasional.

    “Melalui perdagangan karbon internasional, Indonesia berpeluang memberikan kontribusi lebih besar dalam penanganan perubahan iklim global, sekaligus memperkuat perekonomian melalui penerapan harga karbon,” tutup Hanif Faisol Nurofiq.

  • Datangi Istana, Khofifah Undang Presiden Prabowo Hadiri Kongres ke-18 Muslimat NU

    Datangi Istana, Khofifah Undang Presiden Prabowo Hadiri Kongres ke-18 Muslimat NU

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Khofifah Indar Parawansa, bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025). Pertemuan ini bertujuan mengundang Prabowo untuk hadir dalam Kongres ke-18 Muslimat NU yang akan digelar pada 11-16 Februari 2025 di Surabaya.

    “Kami sowan ke Pak Presiden untuk memohon kehadiran beliau pada pembukaan Kongres yang Insya Allah akan dilaksanakan 12 Februari. Acara ini akan dihadiri 532 cabang, 11 pimpinan cabang istimewa, dan 37 Pengurus Wilayah,” ujar Khofifah usai pertemuan.

    Gubernur Jawa Timur terpilih ini juga mengungkapkan bahwa Prabowo dipastikan akan hadir dalam acara tersebut.

    “Insyaallah beliau rawuh. Beliau menyampaikan bahwa pada tanggal itu saya ada di Indonesia,” jelasnya.

    Selain membahas persiapan kongres, Khofifah melaporkan program dan layanan Muslimat NU yang mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo.

    “Beliau memberikan apresiasi luar biasa karena program-program kecil yang menyentuh kebutuhan masyarakat ini sangat efektif,” tambahnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Khofifah memperkenalkan dua program baru yang akan diluncurkan pada Kongres ke-18 Muslimat NU, yakni Mustika Mesem (Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem) dan Mustika Darling (Muslimat Cantik Sadar Lingkungan).

    Program Mustika Mesem bertujuan mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan sederhana yang dilakukan di tingkat ranting, seperti pengajian. Khofifah mencontohkan inisiatif membawa telur ke pengajian sebagai bentuk kontribusi langsung kepada masyarakat miskin ekstrem dan anak-anak yang mengalami stunting.

    “Jadi ini salah satu format bagaimana program Mustika Mesem bisa memberikan sapaan kepada mereka yang terindikasi stunting tapi juga memberikan penyapaan kepada mereka yang di dalam data di desa itu kategori miskin ekstrem,” ujarnya.

    Sementara itu, program Mustika Darling mengedepankan kesadaran lingkungan melalui pengelolaan sampah yang dilakukan oleh kader Muslimat NU di berbagai daerah. Khofifah menjelaskan para kader Darling di setiap pengajian akan melakukan pemilahan sampah hingga membersihkan sampah di lingkungan sekitar.

    “Jika setiap ranting, anak cabang, dan cabang menjalankan hal ini, masalah sampah di berbagai daerah akan dapat diminimalisir,” tutup Khofifah.

  • Biaya Politik Makin Mahal, DPD Bakal Aktif Beri Masukan Terkait Omnibus Law UU Politik

    Biaya Politik Makin Mahal, DPD Bakal Aktif Beri Masukan Terkait Omnibus Law UU Politik

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamuddin menegaskan lembaganya bakal berperan aktif dalam pembahasan Omnibus Law UU Politik. DPD, kata dia, akan memberikan masukan terhadap omnibus yang menggabungkan beberapa undang-undang tersebut.

    “Saya berpikir ketika dibuka omnibus secara politik, makanya DPD pun sudah punya banyak bahan. Salah satunya adalah bagaimana melihat demokrasi kita yang makin hari makin mahal,” ujar Sultan di Gedung DPD, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Secara kelembagaan, kata Sultan, DPD masih menunggu sikap DPR khususnya Komisi II DPR sebagai leading sector membahas Omnibus Law UU Politik. Dia memastikan DPD tidak akan pasif membahas omnibus tersebut.

    “Kami akan secara aktif memberikan masukan, DIM, dan apa namanya bahan-bahan kepada teman-teman di DPR untuk menjadi bahan atau pintu masuk terkait solusi konstitusi kita tanpa harus melakukan amendemen,” tegas Sultan terkait Omnibus Law UU Politik.

    Sultan mengatakan, Omnibus Law UU Politik dalam rangka merespons putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Termasuk, kata dia, putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%.

    “Buat saya ini sesuatu yang baik, kemudian kami dari parlemen, dari DPD juga mengapresiasi sebagai sebuah langkah atau salah satu solusi konstitusional,” pungkas Sultan terkait Omnibus Law UU Politik.

  • Kemenhub Usul WFA Jelang Mudik Lebaran 2025

    Kemenhub Usul WFA Jelang Mudik Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hartanto mengugkapkan pihaknya telah mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan konsep work from anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja menjelang mudik Lebaran 2025.

    “Kami mengajukan konsep WFA kepada Presiden agar masyarakat, khususnya para pegawai, dapat pulang lebih awal dan bekerja dari rumah atau lokasi lain. Hal ini bertujuan untuk mengurangi lonjakan penumpang menjelang hari-hari sibuk Lebaran,” kata Hartanto dilansir dari Antara, Selasa (14/1/2025).

    Menurut Hartanto, jika arus mudik dan balik biasanya memuncak pada H-7 dan H+7, maka WFA diusulkan dimulai sejak H-12 dan berlangsung hingga H+12. Lebaran tahun 2025 diperkirakan jatuh pada akhir Maret.

    “Awalnya kami mempertimbangkan H-12 atau H-10, tetapi yang pasti, penerapan WFA ini akan dilakukan lebih awal, bukan hanya 7 hari menjelang Lebaran,” jelasnya.

    Usulan ini lahir dari inisiatif menteri perhubungan dan dipandang sebagai solusi potensial untuk mengurangi kepadatan transportasi selama periode mudik, terutama pada moda angkutan laut.

    “Bukan berarti kami senang karena mendapat libur, tetapi kami memerlukan strategi yang efektif untuk mengurai kepadatan. Salah satunya dengan mendorong masyarakat untuk pulang lebih awal, seperti H-10, dibandingkan menumpuk di H-7,” ujar Hartanto.

    Pemerintah memprediksi adanya lonjakan aktivitas angkutan laut pada Lebaran 2025. Oleh karena itu, selain menerapkan WFA, langkah seperti pemeriksaan rutin (ramp check) akan tetap dilakukan.

    Kemenhub juga akan mendirikan posko di 224 pelabuhan, melakukan pemantauan melalui pusat komando, dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan operasional yang lebih terarah menyambut mudik Lebaran 2025.