Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Soal Wacana Pembatasan Usia Bermain Medsos pada Anak, Ini Kata Warga

    Soal Wacana Pembatasan Usia Bermain Medsos pada Anak, Ini Kata Warga

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan wacana untuk melakukan pembatasan usia pada anak dalam bermain media sosial (medsos). Pembatasan itu diketahui guna menjaga dan melindungi anak-anak dari bahaya dan risiko negatif pada medsos.

    Sehubungan dengan wacana ini, sejumlah warga mengungkapkan pendapatnya terkat pembatasan usia bermain medsos. 

    Pertama, Leona dari Bekasi. Leona mengatakan dirinya belum mendengar secara jelas terkait wacana tersebut. Namun, dirinya mengaku setuju terkait kebijakan tersebut. 

    “Pernah dengar cuman belum viral banget beritanya belum terdengar banget berita tentang pembatasan itu,” katanya kepada Beritasatu.com di Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (19/1/2025).

    Bukan tanpa alasan, Leona mengaku setuju karena menurutnya screening time pada anak-anak di handphone sudah over atau berlebihan. Terlebih katanya dengan konten di media sosial seperti di Instagram, Tik Tok, Facebook, atau Twitter tidak bisa difilter. 

    “Jadi kita sebagai ibu atau orang tua yang terkadang pekerja juga, enggak bisa yang 24 jam mengawasi aktivitas anak di media sosial,” ujarnya. 

    “Kalau memang benar terealisasi saya setuju banget minimal 15 tahun ke atas,” tutupnya. 

    Senadanya dengan Leona, Rudi dari Jakarta juga mengaku setuju pada wacana tersebut. Menurutnya wacana itu akan menjadi kebijakan yang bagus bagi tumbuh kembang anak-anak.

    “Kalau ada atau tidaknya (wacana tersebut) saya belum tahu. Namun, kalau memang itu ada itu mungkin lebih bagus,” ujarnya tentang pembatasan usia bermain medsos. 

    “Karena selama ini kan kita tahu untuk hiburan juga di bioskop kan juga dibatasi. Nah, mungkin di medsos juga perlu dibatasi juga untuk mencegah hal-hal yang yang tidak baik,” tambahnya. 

    Selain itu, Indana dari Palmerah Jakarta juga mengaku setuju dengan wacana itu. Dia berharap kebijakan itu bisa membantu para orang tua dalam mengontrol anak dalam bermain media sosial.   

    “Iya saya sih sempat dengar cuma masih selentingan. Saya sangat setuju karena buat mengontrol anak juga untuk bermain media sosial,” tandasnya terkait pembatasan usia dalam bermain medsos. 

  • Konflik PKB: PN Jaksel Tolak Gugatan Sita Gedung dan Ganti Rugi Rp 508 Miliar

    Konflik PKB: PN Jaksel Tolak Gugatan Sita Gedung dan Ganti Rugi Rp 508 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan anggota Achmad Ghufron Sirodj terhadap Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Gugatan dalam sebagai konflik PKB ini tersebut berisi permintaan ganti rugi sebesar Rp 508 miliar ke Cak Imin dan menyita gedung kantor DPP PKB.

    “Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam laman sipp.pnjakartaselatan.go.id merilis keputusan pengadilan yang menolak seluruh gugatan penggugat,” ujar kuasa hukum Cak Imin, Anwar Rachman kepada wartawan, Sabtu (18/1/2025).

    Hakim PN Jakarta Selatan yang memutuskan perkara tersebut adalah Djuyamto (hakim ketua, red) dengan hakim anggota Arif Budi Cahyono dan Agung Sutomo Thoba. Majelis hakim menilai persoalan pemecatan Achmad Ghufron sebagai persoalan internal partai.

    Anwar mengatakan, kandasnya gugatan dalam konflik PKB ini karena mantan sespri ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut mengajukan gugatan yang sama pada dua pengadilan berbeda. Kedua pengadilan tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara No:1191/Pdt.Sus-Parpol/PN.Jak.Sel, No:566/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.JKT.PST, dan perkara No:695/Pdt.G/2024/PN.JKT.PST.

    “Semuanya kandas,” ungkap Anwar.

    Lebih lanjut Anwar mengatakan, bahwa ketiga gugatan Achmad Ghufron Sirodj  tersebut berawal dari terbitnya keputusan DPP PKB No:33591/DPP/01/VII/2024 pada 31 Juli 2024 tentang pemberhentian Achmad Ghufron Sirodj dari keanggotaan PKB yang ditandatangani oleh Cak Imin karena melanggar disiplin partai yang diatur dalam AD/ART PKB serta peraturan PKB.

    “Ghufron berdalih pemecatan dirinya dari anggota PKB tersebut melanggar AD/ART PKB dan peraturan PKB adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak prosedural dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Gus Muhaimin sehingga merugikan Ghufron sebagai anggota partai politik,” jelas Anwar soal konflik PKB ini.

    Karena itu, kata Anwar, Ghufron mengajukan gugatan ganti rugi kepada Cak Imin sebesar Rp 508 miliar. Untuk menjamin agar ganti rugi tersebut dibayar Cak Imin, Ghufron meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyita gedung kantor DPP PKB yang terletak di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat.

    “Majelis hakim PN Jakarta Selatan telah menolak gugatan Ghufron tersebut melalui putusan No:1191/Pdt.Sus-Parpol/PN.Jak.Sel dan dalam pertimbangan hukum putusan tersebut telah menyatakan dengan tegas bahwa persoalan yang terjadi antara penggugat (Ghufron) dengan tergugat (Cak Imin) adalah persoalan internal partai politik dan masuk dalam perkara perselisihan partai politik,” jelas dia.

    Anwar mengatakan, ketentuan Pasal 32 juncto Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik atau UU Partai Politik mengatur bahwa sengketa kepengurusan partai politik diselesaikan di mahkamah partai. Kemudian, dalam Pasal 12 angka 2 Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal PKB disebutkan bahwa tenggat waktu penyelesaian perselisihan partai politik di mahkamah partai sampai 60 hari.

    “Namun faktanya penggugat (Ghufron Sirodj) mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terlebih dahulu baru mengajukan gugatan kepada mahkamah partai. Karena belum ada putusan dari mahkamah partai, maka pengadilan negeri belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pemecatan Ghufron dari PKB,” tutur dia.

    “Dengan ditolaknya gugatan Ghufron terhadap PKB tersebut, maka otomatis gugatan ganti rugi Ghufron terhadap PKB sebesar Rp 508 miliar dan sita terhadap kantor DPP PKB juga kandas,” pungkas Anwar menambahkan tentang konflik di PKB ini.

  • Bahlil Paparkan 4 Program Kerja Utama Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Bahlil Paparkan 4 Program Kerja Utama Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyampaikan empat masalah dalam program kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    “Persoalan itu terkait kedaulatan pangan, kedaulatan energi, makan bergizi gratis, dan hilirisasi,” ungkap Bahlil saat hadir pada perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-65 Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), organisasi masyarakat (ormas) pendiri Partai Golkar, Sabtu (18/1/2025).

    Dua dari empat program kerja utama yang menjadi tanggung jawab kader Partai Golkar untuk diselesaikan, yakni kedaulatan energi dan hilirisasi.

    Bahlil menyampaikan program Prabowo-Gibran itu mesti diutamakan agar negara dapat mewujudkan pendapatan per kapita mencapai US$ 9.000-10.000 pada 2030. Jika tidak, katanya, daya ungkit pertumbuhan ekonomi bakal terganggu.

    “Hilirisasi menurut saya adalah jalan yang harus dilakukan selain makanan bergizi,” tambahnya terkait program Prabowo-Gibran.

    Dia mengigatkan peristiwa anjloknya ekonomi pada 1999 harus menjadi hal yang harus dihindari. Dia menyatakan saat itu inflasi menyentuh 88% dengan cadangan devisa hanya US$ 17 miliar. 

    “Pertumbuhan ekonomi kita sangat rendah sekali. Namun, apa yang waktu itu terjadi yang menjaga benteng pertahanan ekonomi nasional kita yaitu UMKM,” ujarnya.

    Namun, papar Bahlil, jika hanya mengandalkan UMKM dalam mendorong pertumbuhan dan meningkatkan pendapatan per kapita itu membutuhkan waktu yang panjang. 

    “Karena memang GDP kita 61% kontribusinya dari UMKM. Jumlah unit usahanya 99,3% dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 120 juta dari total angkatan kerja 130 juta,” tuturnya. 

    “Bapak Ibu semua inilah yang menjadi potret yang harus kita jawab bersama-sama,” terangnya. 

    Oleh karenanya, Bahlil menyatakan harus ada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Dia menyatakan ke depan akan ada 28 proyek hilirisasi yang dilakukan di hampir semua wilayah di Indonesia, dengan investasi kurang lebih sekitar US$ 618 miliar. 

    “Ini yang akan menjadi program kerja untuk kita dorong,” imbuhnya.

    Terkait kedaulatan energi, Bahlil mengaku telah berbicara soal lifting (produksi minyak) bersama Presiden Prabowo di Hambalang. Dia berbincang soal lifting yang saat ini tengah turun. Bahkan katanya dalam dua bulan terakhir menurun ke 600.000 barel per hari dan kini menjadi 590.000 barel per hari.

    “Konsumsi kita sekarang kurang lebih sekitar 1.600.000 barel per hari. Jadi kita impor itu kurang lebih sekitar 1.000.000 barel per hari. Sekitar Rp 500 triliun devisa kita hilang per tahun untuk membeli minyak,” jelasnya.

    Hal inilah yang menyebabkan nilai tukar rupiah melemah kepada dolar. Oleh karenanya dia menargetkan pada 2028-2028 lifting kita harus mencapai 1.000.000 barel per hari. Agar kita mampu untuk tidak melakukan impor minyak lagi pada 2029,” tandasnya terkait salah satu program kerja Prabowo-Gibran.

  • Bahlil Sebut Wapres Gibran Makin Cinta MKGR, Sinyal ke Golkar?

    Bahlil Sebut Wapres Gibran Makin Cinta MKGR, Sinyal ke Golkar?

    Jakarta, Beritasatu.com – Sinyal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan bergabung dengan Partai Golkar kian kuat setelah Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyebut mantan wali kota Solo itu makin cinta dengan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). 

    “Beliau (Wapres Gibran) kelihatan tambah cinta kepada MKGR,” ungkapnya saat memberikan sambutan saat perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-65 MKGR di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2025).

    Hal ini disebutnya pada bagian akhir sebelum menutup sambutan. Bahlil menyatakan sebelumnya Wapres Gibran berkenan hadir dalam acara malam ini, tetapi karena suatu hal tak dapat hadir. Meski begitu, itu tidak mengurangi kecintaan Gibran terhadap MKGR.

    Lebih lanjut, ditemui kembali awak media seusai acara, Bahlil menegaskan Wapres Gibran dan Presiden Prabowo Subianto mencintai semua organisasi yang berkontribusi kepada masyarakat negara, termasuk dalamnya adalah MKGR. Jadi katanya MKGR mencintai presiden dan wapres, begitu pun sebaliknya.

    “Buktinya tadi kan ada video dari Bapak Presiden Prabowo dan Mas Wapres Gibran juga.Saya pikir selaras dengan apa yang dilakukan oleh bapak presiden dalam konteks memperkokoh pekumpangan bahasa kita ya,” ujarnya saat memberikan sambutan saat HUT MKGR  dan seolah memberi sinyal Gibran akan bergabung dengan Partai Golkar. 

    Selain itu, Bahlil menyatakan ketidakhadiran Wapres karena adanya urusan kenegaraan lain yang tidak dapat ditinggalkan. Oleh karena itu, dirinya ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo untuk sekalian mewakili wapres. 

    “Jadi enggak ada alasan lain-lain. Keduanya berhalangan karena ada urusan yang jauh lebih penting karena memang beliau wapres, Presiden juga punya agenda lain sehingga kita saling bagi tugas,” kata Bahlil yang memberi sinyal Gibran bergabung ke Partai Golkar.

  • Partai Golkar Janji Kawal Pembangunan Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045

    Partai Golkar Janji Kawal Pembangunan Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum DPP Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Adies Kadir menekankan keputusan Partai Golkar untuk mengawal seluruh program pembangunan ekonomi menuju Indonesia Maju 2045. 

    Hal itu diungkapkannya dalam acara perayaan utang tahun ke-65 organisasi masyarakat (ormas) pendiri Partai Golkar itu, di Jakarta, Sabtu (18/1/2025) malam. Diketahui keputusan tersebut merupakan hasil dari Rakernas dan MPO Partai Golkar. 

    “Kami laporkan bahwa tadi juga disampaikan keputusan dari hasil MPO bahwa MKGR mendukung, mengawal, mengamankan seluruh kebijakan Partai Golkar di bawah kemimpinan Bapak Ketum Bahlil Lahadalia,” ungkap Ketua Umum DPP MKGR Adies Kadir dalam sambutannya. 

    Adies menekankan Partai Golkar jdan MKGR uga mengawal pembangunan ekonomi menuju Indonesia Emas 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    “MKGR bakal menjadi garda terdepan untuk mengawal dan menyukseskan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya. 

    Tak lupa, Adies juga mengimbau seluruh kader Partai Golkar yang tersebar di berbagai lembaga dan bdan untuk bekerja, menunjukkan karya bakti, dan bergotong royong membangun bangsa dan negara.

     “Dan mendukung penuh suksesnya penyelenggaraan pemerintah di seluruh Indonesia baik pusat maupun daerah,” tandasnya soal Partai Golkar mengawal program terwujudnya Indonesia Emas 2045. 

    Adies juga berharap acara ini menjadi momentum penyemangat, serta mengukuhkan konsolidasi organisasi dan kaderisasi bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045. 
     

  • Isu Politilk Terpopuler: Anies dan Ahok Berpelukan hingga Prabowo Optimistis Swasembada Beras Dicapai 4 Tahun

    Isu Politilk Terpopuler: Anies dan Ahok Berpelukan hingga Prabowo Optimistis Swasembada Beras Dicapai 4 Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Berita tentang dua orang mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berpelukan dan tertawa lepas menjadi isu politik terpopuler di Beritasatu.com pada Sabtu (18/1/2024).

    Berita politik lainnya yang mendapat perhatian pembaca, yakni Presiden Subianto akan resmi berkantor di ibu kota Nusantara (IKN) mulai 17 Agustus 2028, komentar Bahlil Lahadalia kabar tentang masuknya Gibran Rakabuming Raka ke Golkar dari MKGR, penambahan reses DPD dikritik, serta Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia swasembada pangan kurang dari empat tahun.

    Berikut isu politik terpopuler di Beritasatu.com sepanjang Sabtu (18/1/2025): 

    1. Momen Anies dan Ahok Bertemu di Sudirman, Berpelukan lalu Tertawa Lepas
    Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bertemu dalam acara peluncuran buku “Makanya, Mikir!” di Mal FX Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2025). Pertemuan kedua mantan gubernur DKI Jakarta menghebohkan hadirin.

    Anies dan Ahok memang diundang untuk memberikan testimoni tentang buku karya Abigail Limuria dan Cania Citta tersebut.

    Anies membagikan momen pertemuannya dengan Ahok melalui Stories Instagram @aniesbaswedan. Dalam video direkam akun follower-nya itu, terlihat Anies dan Ahok bertemu di atas panggung.

    2. Presiden Prabowo Subianto Akan Resmi Berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028
    Presiden Prabowo Subianto akan resmi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Hal ini diungkap oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

    “Sarana dan prasarana di IKN sudah kami siapkan. Bapak Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN pada Agustus 2028. Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan,” ucap Basuki dikutip dari keterangannya, Sabtu (18/1/2025).

    Terbaru, Otorita IKN mempercepat proses investasi sektor perbankan untuk mendukung pembangunan dan mengadakan pertemuan dengan industri perbankan Indonesia, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bankaltimtara, Bank Tabungan Negara (BTN), serta Bank Central Asia (BCA).

    3. Kabar Gibran Masuk Golkar Lewat MKGR, Bahlil: Kita Lihat Nanti
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia angkat bicara soal menguatnya isu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal bergabung dengan partai berlambang pohon beringin tersebut. 

    Bahlil meminta awak media dan masyarakat bersabar dan menanti kemungkinan Gibran bergabung di organisasi sayap Partai Golkar lewat Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Sabtu (18/1/2025).

    “Saya sampai dengan sekarang, masih itu kan mungkin di MKGR. Nanti kita lihat,” ujar Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (17/1/2025) malam.

     4. Penambahan Reses DPD Dikritik, Dinilai Langgar UU dan Bebani APBN
    Kebijakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk menambah jumlah masa reses pada Oktober hingga Desember 2025 dari satu kali menjadi dua kali menuai kritik tajam. Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho menilai langkah tersebut tidak hanya melanggar Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), tetapi juga mencerminkan kurangnya kepekaan terhadap krisis keuangan negara.

    “Masa reses DPD seharusnya sinkron dengan DPR, yang pada periode Oktober-Desember 2025 hanya satu kali. Kebijakan ini tidak hanya melanggar UU MD3, tetapi juga memberikan tekanan berat pada APBN,” kata Hardjuno, Jumat (17/1/2025).

     5. Presiden Prabowo Subianto Optimistis Swasembada Pangan Tercapai Kurang dari 4 Tahun
    Presiden Prabowo Subianto meyakini target swasembada pangan yang direncanakan dalam empat tahun dapat tercapai lebih cepat dari yang diharapkan. Keyakinan tersebut disampaikan Prabowo dalam Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia (Munas Kadin), yang diadakan di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, pada Kamis (16/1/2025).

    “Target kita semakin jelas. Swasembada pangan kita rencanakan dalam waktu 4 tahun, namun ternyata kita akan terkejut karena jauh sebelum 4 tahun, kita sudah mencapai swasembada pangan,” ujar Prabowo.

    Presiden Prabowo mengungkapkan pemerintah sudah bergerak cepat untuk melaksanakan program-program yang telah dicanangkan, khususnya yang tertuang dalam Asta Cita. Terkait swasembada pangan, pemerintah terus mengimplementasikan berbagai strategi, termasuk melalui pengembangan food estate dan pertanian modern untuk memastikan tercapainya target tersebut. 

  • Pagar Laut Tangerang Sudah Dibongkar, KKP Tegaskan Penyidikan Tetap Berlanjut

    Pagar Laut Tangerang Sudah Dibongkar, KKP Tegaskan Penyidikan Tetap Berlanjut

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan penyidikan terkait pagar laut sepanjang 30 kilometer di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, tetap berlanjut meskipun pagar tersebut telah dibongkar.

    “Penyidikan masih berjalan, termasuk pemanggilan pihak-pihak yang diduga terlibat,” ujar Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto, Sabtu (18/1/2025), seperti dilansir Antara.

    Doni menegaskan, KKP bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian kasus ini. Ia juga mengingatkan pengelolaan ruang laut harus dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.

    Pagar laut yang sebelumnya telah disegel KKP menjadi barang bukti dalam penyidikan. Namun, pembongkaran pagar laut tanpa koordinasi dengan KKP dianggap dapat mengaburkan jalannya proses hukum.

    “Kami berharap ke depan koordinasi antarinstansi dapat diperkuat agar setiap langkah mendukung kepentingan bersama dan tetap sejalan dengan aturan hukum,” kata Doni.

    Sebanyak 600 personel TNI Angkatan Laut (TNI AL) bersama nelayan membongkar pagar laut tersebut pada Sabtu pagi. Pembongkaran dimulai dari garis pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, hingga Pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo.

    Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta, Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto, menyebutkan pembongkaran dilakukan secara bertahap dengan target selesai dalam 10 hari.

    “Dalam sehari, pembongkaran dilakukan sepanjang dua kilometer,” jelas Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama I Made Wira Hady.

    KKP menyatakan akan terus menjalin sinergi dengan TNI AL dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia dan keberlanjutan sumber daya laut.

    “Berbekal komunikasi dan kerja sama yang baik, kami yakin tantangan ini dapat diselesaikan secara efektif demi kepentingan masyarakat dan negara,” kata Doni.

    Penyidikan ini diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut ilegal yang berpotensi melanggar hukum.

  • Pemerintah Akan Kurangi Beban Kerja Guru untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia

    Pemerintah Akan Kurangi Beban Kerja Guru untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengurangi beban kerja guru untuk memastikan mereka bisa lebih fokus dalam mendidik siswa, demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

    “Kebijakan baru ini akan memastikan para guru tidak lagi harus mengunggah hasil kinerja mereka, karena tugas tersebut akan diambil alih oleh kepala sekolah. Dengan cara ini, guru dapat lebih berkonsentrasi pada pengajaran,” ujar Abdul Mu’ti dikutip dari Antara, Sabtu (18/1/2025).

    Lebih lanjut, Abdul Mu’ti selain ingin mengurangi beban kerja guru, ia juga menjelaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan setiap anak di Indonesia mendapatkan pendidikan yang baik. Oleh karena itu, layanan sarana pembelajaran dan rumah belajar akan terus diperluas.

    Tahun ini, pemerintah juga akan merenovasi dan merehabilitasi lebih dari 10.000 sekolah di seluruh Indonesia. Dana untuk program ini akan langsung ditransfer ke sekolah-sekolah penerima.

    Untuk meningkatkan kompetensi guru, ia mengungkapkan bahwa puluhan ribu guru yang belum menyelesaikan pendidikan D4 atau S1 akan didorong untuk menyelesaikan pendidikan tersebut.

    Dalam hal kesejahteraan guru, pemerintah juga akan menaikkan tunjangan sertifikasi guru tahun ini, diharapkan untuk meningkatkan kinerja mereka.

    Sebagai bagian dari upaya pemerataan pendidikan, mulai tahun ini, guru dengan status ASN dan PPPK akan ditempatkan di sekolah swasta.

    Dengan berbagai kebijakan untuk mengurangi beban, Abdul Mu’ti berharap guru dapat bekerja lebih efektif dan pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan generasi unggul yang berkualitas.

  • Isu Politilk Terpopuler: Anies dan Ahok Berpelukan hingga Prabowo Optimistis Swasembada Beras Dicapai 4 Tahun

    Momen Anies dan Ahok Bertemu di Sudirman, Berpelukan lalu Tertawa Lepas

    Jakarta, Beritasatu.com – Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bertemu dalam acara peluncuran buku “Makanya, Mikir!” di Mal FX Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2025). Pertemuan kedua mantan gubernur DKI Jakarta menghebohkan hadirin.

    Anies dan Ahok memang diundang untuk memberikan testimoni tentang buku karya Abigail Limuria dan Cania Citta tersebut.

    Anies membagikan momen pertemuannya dengan Ahok melalui Stories Instagram @aniesbaswedan. Dalam video direkam akun follower-nya itu, terlihat Anies dan Ahok bertemu di atas panggung.

    Anies mengenakan kemeja lengan pendek biru tua atau navy, sedangkan Ahok berkemeja biru muda lengan panjang.

    Begitu bertemu, Anies dan Ahok langsung berpelukan akrab. Keduanya terlihat berbincang akrab. Ahok mendekatkan mulutnya ke arah telinga lalu berbicara sesuatu, kemudian keduanya tertawa lepas. 

    Anies menepuk pundak Ahok dan memegang bahu politikus PDI Perjuangan itu. Keduanya masih saling bicara akrab sambil berjalan turun dari panggung. Namun, belum tahu apa yang dibicarakan.

    Undangan yang hadir dalam peluncuran buku itu turut merekam momen pertemuan Anies dan Ahok dengan kamera ponselnya.

    Dalam tetimoninya, Anies menyampaikan selamat kepada Abigail Limuria dan Cania Citta atas peluncuran buku “Makanya, Mikir!”. Anies mengaku sudah membaca buku itu. 

    “Bukunya bagus, saya sudah baca, tetapi belum tuntas,” kata Anies.

  • Presiden Prabowo Subianto Akan Resmi Berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028

    Presiden Prabowo Subianto Akan Resmi Berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto akan resmi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Hal ini diungkap oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

    “Sarana dan prasarana di IKN sudah kami siapkan. Bapak Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN pada Agustus 2028. Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan,” ucap Basuki dikutip dari keterangannya, Sabtu (19/1/2025).

    Terbaru, Otorita IKN mempercepat proses investasi sektor perbankan untuk mendukung pembangunan dan mengadakan pertemuan dengan industri perbankan Indonesia, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bankaltimtara, Bank Tabungan Negara (BTN), serta Bank Central Asia (BCA).

    “Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan kantor layanan jasa perbankan yang akan beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN,” ucap Basuki.

    Pembangunan layanan perbankan di Ibu Kota Negara (IKN) dipercepat sebagai salah satu langkah prioritas untuk melengkapi kebutuhan ekosistem bagi masyarakat yang akan bermigrasi ke Nusantara.

    Kantor layanan perbankan ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal I 2026 untuk mendukung layanan keuangan yang cepat dan efektif sesuai kebutuhan penduduk di IKN.

    Pembahasan progres ini diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi di sektor perbankan sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif untuk mendukung pengembangan IKN yang berorientasi modern.