Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Ditanya Soal Kasus yang Menjeratnya, Hasto Tegaskan Ikuti Proses Hukum

    Ditanya Soal Kasus yang Menjeratnya, Hasto Tegaskan Ikuti Proses Hukum

    Surabaya, Beritasatu.com – Meski berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tetap melakukan aktivitas seperti biasa.

    Hasto terlihat membuka sekaligus mengikuti acara  Soekarno Run di Jalan Tunjungan Surabaya, Minggu (19/1/2025) pagi.

    Ketika ditanya mengenai kasus yang menjeratnya, Hasto memastikan dirinya kooperatif terhadap proses hukum yang sedang dijalaninya.

    Aktivitas yang dia lakukan saat ini, menurut Hasto, sebagai upaya menguatkan fisik, mental, jiwa dan raga dalam menghadapi proses hukum yang tengah ditangani oleh KPK. Meski menjadi tersangka, dia tetap melakukan aktivitas seperti biasa.

    “Ya kita percayakan pada proses hukum. Yang jelas saya terus melatih fisik, kesiapan mental, jiwa dan raga,” ujar Hasto Kristiyanto, Minggu (19/1/2025).

    Hasto meyakini tidak ada kerugian negara atas kasus yang menjerat dirinya.  

    “Seperti disampaikan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sebagai sekjen, kami harus memelopori semangat antikorupsi. Saya bukan pejabat negara dan tidak ada kerugian negara karena itulah kami akan mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya dengan penuh disiplin,” tegas Hasto.

  • Kisah Haru Siswa Alfin, Penerima Program Makan Bergizi Gratis di Banjarmasin

    Kisah Haru Siswa Alfin, Penerima Program Makan Bergizi Gratis di Banjarmasin

    Jakarta, Beritasatu.com – Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto telah menjadi penyelamat bagi kehidupan siswa SMP di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Alfin.

    Kisah mengharukan Alfin diceritakan gurunya Bu Ais di akun TikTok @aisyah_kizzmoet. Menurut Bu Ais, Alfin adalah salah satu siswa yang membutuhkan perhatian khusus karena berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit. Setelah orang tuanya bercerai, Alfin tinggal bersama ibunya yang tidak memiliki penghasilan tetap.

    “Sebagai guru, saya tahu betul kehidupan Alfin. Dia memerlukan dukungan, baik dari sisi akademik maupun kebutuhan sehari-hari,” ujar Bu Ais dikutip dari unggahan TikTok-nya, Sabtu (19/1/2025).

    Bu Ais menceritakan bahwa Alfin sering kali kesulitan mendapatkan makanan layak. Tidak ada uang jajan yang diberikan orang tuanya, sehingga sepulang sekolah Alfin harus membantu ekonomi keluarga dengan berjualan kerupuk dari satu warung ke warung lainnya hingga larut malam.

    “Pernah suatu waktu saya bertanya kepada Alfin, ‘Berapa uang jajanmu hari ini?’ Dia menjawab, ‘Ulun kade besangu (saya belum ada uang, Bu).’ Ternyata, untuk makan sehari-hari saja, Alfin harus berjualan kerupuk sepulang sekolah,” cerita Bu Ais dengan penuh haru.

    Karena kondisi tersebut, Alfin sering berangkat sekolah tanpa sarapan. Hal ini membuat Bu Ais merasa bersyukur atas hadirnya program makan bergizi gratis, yang kini memberikan harapan baru bagi siswa seperti Alfin.

    “Sebelumnya, Alfin bahkan kesulitan untuk makan sekali dalam sehari. Dengan adanya program makan bergizi gratis ini, setidaknya ia bisa mendapatkan makanan bergizi untuk mendukung aktivitas belajarnya. Saya yakin masih banyak anak-anak lain seperti Alfin yang menghadapi kondisi serupa,” ungkapnya.

    Program makan bergizi gratis ini tidak hanya membantu Alfin, tetapi juga menjadi solusi bagi anak-anak lain yang hidup dalam kondisi serba kekurangan. 

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis mencapai 3 juta orang pada April 2025.  

    Untuk mencapai target 3 juta penerima manfaat pada April 2025, program ini akan dilaksanakan secara lintas sektor dengan dukungan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Bappenas, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, TNI-Polri, dan Kementerian Pendidikan. 

  • Berantas PMK, Kementerian Pertanian Lakukan 49.000 Vaksinasi di 16 Provinsi

    Berantas PMK, Kementerian Pertanian Lakukan 49.000 Vaksinasi di 16 Provinsi

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian terus menggencarkan upaya pemberantasan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kembali mewabah dan menyerang ternak dalam beberapa bulan terakhir. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda mengungkapkan, sejak akhir tahun lalu, lebih dari 49.000 vaksinasi telah dilaksanakan di 16 provinsi.

    “Sebanyak 13.956 hewan ternak yang sakit juga telah diberikan pengobatan khusus dari dokter hewan,” ujar Suganda dalam seminar nasional bertajuk Roadmap dan Strategi Menuju Indonesia Bebas PMK yang berlangsung di Auditorium Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (UGM), beberapa waktu lalu.

    Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 104 miliar untuk mendukung pelaksanaan program vaksinasi sebanyak empat juta dosis di zona pemberantasan PMK.

    Suganda menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak, termasuk dokter hewan dari berbagai institusi, untuk mengatasi wabah ini.

    “Kami memohon dukungan rekan sejawat dokter hewan dari seluruh institusi. Kita sudah membentuk jalur komunikasi karena tanpa gotong royong, maka pemberantasan PMK akan sangat sulit kita laksanakan,” tegasnya.

    Sepanjang 2024, kasus PMK memuncak pada April hingga Agustus, menjelang Iduladha. Data menunjukkan, dari 28 Desember 2024 hingga 15 Januari 2025, lebih dari 25.000 hewan ternak terjangkit PMK di 2.736 desa. Suganda menilai angka ini sebagai ancaman serius yang memerlukan penanganan terpadu.

    Guru besar FKH UGM bidang Mikrobiologi Veteriner Agnesia Endang Tri Hastuti Wahyuni menjelaskan, PMK adalah penyakit lintas batas yang sangat menular.

  • Soal Makan Bergizi Gratis, Guru di Banjarmasin Ini Dapat Jawaban Mengharukan dari Muridnya

    Soal Makan Bergizi Gratis, Guru di Banjarmasin Ini Dapat Jawaban Mengharukan dari Muridnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah berjalan di 31 provinsi di Indonesia diterima dengan baik oleh baik siswa maupun guru. Seorang guru di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam konten di media sosial TikTok menyampaikan rasa senang siswanya yang mendapat makan bergizi gratis.

    Bahkan guru bernama Ais di akun TikTok @aisyah_kizzmoet ini mendapat jawaban mengharukan dari seorang muridnya ketika ditanya soal menu makan bergizi gratis yang saat itu menyajikan lauk semur daging sapi, sayuran dan buah semangka.

    “Sintia, Sintia, kamu terakhir makan daging kapan?” tanya Ais pada salah satu muridnya, dikutip dari TikTok-nya, Sabtu (18/1/2025).

    “Ini,” jawab pelajar berjilbab itu sembari mengangguk.

    “Ini aja makan daging? Sebelumnya enggak pernah makan daging?” tanya Ais dan dijawab Sintia dengan menggelengkan kepalanya.

    Jawaban nyaris serupa juga diterima Ais kepada murid lainnya bernama Alfin. 

    “Alfin, Alfin, kapan terakhir kali kamu makan daging?” tanya Ais. Bocah itu hanya memberi isyarat agar gurunya menunggu dirinya yang sedang mengunyah makanan dengan lahap.

    “Enggak pernah makan daging? Kecuali hari raya kurban?” tanya Ais lagi dan Alfin hanya menggeleng.

    “Hari raya kurban makan daging, nggak?” pertanyaan Ais dijawab anggukan Alfin dalam video yang sudah diputar 500.000 kali itu.

    Pemerintah telah menjalankan program makan bergizi gratis selama dua pekan setelah digelar serentak mulai Senin (6/1/2025). Pada tahap awal, program ini menjangkau 190 titik yang tersebar di 26 provinsi Tanah Air.

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis mencapai 3 juta orang pada April 2025.  

    Untuk mencapai target 3 juta penerima manfaat pada April 2025, program ini akan dilaksanakan secara lintas sektor dengan dukungan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Bappenas, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, TNI-Polri, dan Kementerian Pendidikan. 

  • Pemerintah Bersihkan Sampah Plastik di 6 Sungai Jawa-Bali

    Pemerintah Bersihkan Sampah Plastik di 6 Sungai Jawa-Bali

    Bali, Beritasatu.com – Pemerintah saat ini tengah fokus menangani masalah sampah plastik yang berasal dari empat sungai di Pulau Jawa dan dua sungai di Bali, yang akhirnya bermuara ke laut dan mencemari sejumlah pantai di Pulau Dewata.

    Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan Sungai Ciliwung menyumbang sekitar 20-30% dari total sampah yang masuk ke laut.

    “Sungai Ciliwung menjadi penyumbang utama karena melintasi wilayah perkotaan padat penduduk, termasuk Provinsi Jawa Barat dan Jakarta. Selain Ciliwung, ada pula tiga sungai besar lainnya di Jawa yang menjadi kontributor, yaitu Sungai Citarum, Sungai Bengawan Solo, dan Sungai Brantas,” tutur Hanif Faisol saat menghadiri kegiatan bersih-bersih sampah laut di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali, pada Minggu (19/1/2025).

    Di Bali, aliran sampah plastik berasal dari dua sungai utama, yakni Tukad Badung dan Tukad Mati. “Kedua sungai ini memiliki panjang sekitar 20 dan 22 kilometer,” jelasnya.

    Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah merencanakan pemasangan jaring penangkap sampah di sejumlah sungai. Sampah yang terperangkap di jaring tersebut akan diambil agar tidak sampai ke laut. Program ini melibatkan kerja sama dengan Badan PBB untuk Program Pembangunan (UNDP) serta didukung oleh negara seperti Norwegia dan Uni Emirat Arab (UEA).

    “Pemerintah UEA telah memberikan bantuan berupa alat penangkap sampah (trash boom), yang akan dipasang di 14 lokasi sungai di Bali,” tambahnya.

    Hanif menegaskan bahwa tahun ini, permasalahan sampah di Tukad Badung dan Tukad Mati harus diselesaikan. “Kami memiliki sumber daya manusia, tim, dan dana yang memadai, sehingga tidak boleh ada lagi sampah atau pencemaran di kedua sungai ini,” ujarnya.

    Kegiatan bersih-bersih sampah laut ini kembali digelar oleh para menteri Kabinet Merah Putih setelah sebelumnya diadakan pada Sabtu (4/1/2025) di Pantai Kuta, Kabupaten Badung. Sampah plastik hingga saat ini masih banyak ditemukan di sejumlah pantai wisata, seperti Jimbaran, Kelan, dan Kedonganan.

  • Pakar UGM Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pembukaan 20 Juta Hektare Hutan untuk Lahan Pangan

    Pakar UGM Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pembukaan 20 Juta Hektare Hutan untuk Lahan Pangan

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Beberapa pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) meminta pemerintah meninjau ulang rencana pembukaan hutan seluas 20 juta hektare untuk lahan tanaman pangan.   

    Rencana pembukaan hutan ini diungkapkan oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, rencana ini menuai beragam reaksi dari masyarakat, termasuk para pakar UGM yang menilai langkah tersebut belum mendesak untuk diimplementasikan.

    Rekomendasi tersebut mengemuka dalam seminar bertajuk “Debat, Dilema, dan Solusi Kebijakan 20 Juta Hektar Hutan untuk Pangan” yang diadakan Dewan Guru Besar UGM beberapa waktu lalu. 

    Pemerhati kebijakan sosial ekonomi pertanian UGM Subejo menyoroti berbagai kendala yang memengaruhi stabilitas produksi pangan, seperti penggunaan pupuk yang tidak efisien, keterbatasan alat pertanian, hingga minimnya irigasi. Selain itu, rata-rata usia petani yang semakin menua dan rendahnya minat generasi muda untuk menjadi petani turut menjadi tantangan besar.

    “Tugas pemerintah adalah mendorong generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian demi regenerasi,” ujar Subejo. Ia juga menambahkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) petani perlu ditingkatkan, mengingat mayoritas petani hanya berpendidikan sekolah dasar.

    Subejo menilai kebijakan tersebut tidak mendesak. Pasalnya, kebutuhan energi berbasis kelapa sawit atau bioetanol masih dapat dipenuhi dengan sumber daya yang ada saat ini. Selain itu, pembukaan lahan baru berisiko merusak ekosistem dan mengganggu keseimbangan keanekaragaman hayati.

    Guru besar kehutanan UGM Widyanto Dwi Nugroho mengusulkan, agar pemerintah memanfaatkan lahan hutan terdegradasi daripada membuka hutan baru.

    “Pembukaan lahan lebih tepat jika memanfaatkan hutan terdegradasi untuk menjadi produktif, baik untuk pangan maupun lingkungan,” tegasnya.

    Pembukaan lahan dalam skala besar juga dinilai berpotensi memicu konflik sosial, terutama dengan masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan. Antropolog UGM Laksmi Adriani Savitri mengingatkan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.

    “Masyarakat ingin diajak duduk dan bicara secara setara,” ungkapnya. Ia juga menyoroti dampak negatif janji-janji pemerintah terhadap masyarakat sekitar hutan, yang sering kali berujung pada pengambilalihan tanah tanpa memberikan kesejahteraan yang dijanjikan.

    Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini, para pakar UGM mendesak pemerintah untuk meninjau ulang rencana pembukaan 20 juta hektare hutan, serta fokus pada perbaikan sistem pertanian yang sudah ada demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

  • Mekanisme Pembelajaran Siswa Selama Ramadan Tinggal Tunggu Tanda Tangan 3 Menteri

    Mekanisme Pembelajaran Siswa Selama Ramadan Tinggal Tunggu Tanda Tangan 3 Menteri

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan kebijakan terkait pembelajaran siswa selama Ramadan 2025 masih menunggu surat edaran dari tiga menteri terkait.

    “Draf surat edaran ini sudah selesai, tinggal menunggu tanda tangan dari ketiga menteri tersebut,” ujar Abdul Mu’ti setelah mengikuti kegiatan “Senam Anak Indonesia Hebat” bersama siswa-siswi se-Kota Pangkalpinang di GOR Sahabuddin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), pada Minggu (19/1/2025).

    Tiga menteri yang dimaksud adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.

    Abdul Mu’ti menegaskan setelah surat edaran ini ditandatangani oleh ketiga menteri, kebijakan mengenai pembelajaran selama bulan Ramadan akan segera diberlakukan di seluruh sekolah di Indonesia.

    “Saya tegaskan, kami tidak menggunakan istilah libur, melainkan pembelajaran. Kebijakan ini bukan liburan, tetapi pembelajaran bagi siswa-siswi selama puasa Ramadan,” jelasnya.

    Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengumumkan jadwal libur selama bulan Ramadan akan diumumkan paling lambat pada Senin (20/1/2025).

    “Paling lambat Senin, kita akan memberikan pengumuman resmi,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Wacana mengenai peliburan kegiatan pendidikan selama bulan suci Ramadan kembali menjadi perbincangan publik. Kebijakan serupa pernah diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang dianggap sebagai langkah untuk mendukung umat Muslim dalam menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk.

  • Bank Tanah Siapkan 11 Lokasi untuk Dapur Umum Program Makan Bergizi Gratis

    Bank Tanah Siapkan 11 Lokasi untuk Dapur Umum Program Makan Bergizi Gratis

    Bandung, Beritasatu.com – Badan Bank Tanah berkomitmen memanfaatkan aset persediaan tanah kelolaannya untuk mendukung pembangunan dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program makan bergizi gratis. Sebanyak 11 titik lokasi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) telah disiapkan guna menunjang program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.

    “Kami mencoba untuk merealisasikan dapur makan bergizi gratis. Mudah-mudahan langkah ini dapat membantu program makan bergizi gratis,” ungkap Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha, Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, saat media gathering di Bandung, Minggu (19/1/2025).

    Hakiki menjelaskan 11 titik HPL yang dipilih berasal dari total 45 titik aset persediaan tanah Badan Bank Tanah, dengan luas keseluruhan mencapai 33.115,6 hektare. Pemilihan ini didasarkan pada lokasi yang strategis dan dekat dengan desa-desa terluar, yang diyakini lebih membutuhkan fasilitas tersebut.

    “Kenapa tidak semua 45 titik kami gunakan? Karena sebagian besar berada di area hutan yang kurang cocok untuk lokasi dapur umum. Kami memilih lokasi yang lebih dekat dengan desa, terutama desa terluar yang mungkin belum tersentuh,” jelasnya.

    Adapun 11 titik lokasi HPL tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Batubara (Sumatera Utara), Solok (Sumatera Barat), Kepulauan Bangka Belitung, Cianjur, Purwakarta, Kendal, Brebes, Lombok Utara, Poso, serta Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), yang juga berada di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Hakiki juga berharap partisipasi dari mitra-mitra Badan Bank Tanah dalam mendukung program ini. “Mudah-mudahan kita bisa mengajak mitra-mitra kita untuk berkontribusi dalam penyiapan makan bergizi gratis,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, menjelaskan dari total 45 titik aset persediaan tanah, sebanyak 13 titik telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan umum dan komersial. Pemanfaatan tersebut mencakup pembangunan bandara di IKN, perkebunan, perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pariwisata, pelabuhan, pusat logistik, serta pengembangan ekonomi untuk UMKM.

    Parman menegaskan Badan Bank Tanah mendukung penuh program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam penyediaan dan pengendalian tanah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan melalui reforma agraria.

    “Kami mendukung Asta Cita dalam berbagai aspek, seperti swasembada pangan, swasembada energi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui reforma agraria,” pungkasnya.

  • Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Jokowi: Keputusan Ada di Presiden

    Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Jokowi: Keputusan Ada di Presiden

    Surakarta, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), turut memberikan tanggapan terkait rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto.

    Jokowi menilai keputusan terkait pertemuan kedua tokoh bangsa itu berada di tangan Presiden Prabowo.

    “Ya, itu keputusan ada di Presiden Prabowo Subianto,” ucap Jokowi secara singkat di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (18/1/2025).

    Saat ditanya kembali apakah pertemuan tersebut akan memberikan hasil yang positif, Jokowi menyetujui hal itu.

    “Ya, kalau bertemu ya baik-baik saja. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan,” katanya.

    Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo kembali mencuat setelah peringatan HUT ke-52 PDIP pada 10 Januari 2025.  Kedua tokoh politik tersebut juga pernah dikabarkan akan bertemu sebelum pelantikan Prabowo sebagai presiden hingga sebelum Pilkada 2024, tetapi rencana tersebut belum juga terlaksana.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkapkan pertemuan antara Prabowo dan Megawati diperkirakan akan berlangsung sebelum Kongres PDIP pada April 2025. Pasalnya, Prabowo dijadwalkan diundang sebagai tamu kehormatan dalam acara tersebut. Said juga berharap pertemuan ini bisa terlaksana setidaknya sebelum Kongres PDIP.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengisyaratkan pertemuan antara Prabowo dan Megawati dapat berlangsung pada Januari 2025. Muzani berharap pertemuan tersebut akan membawa dampak positif bagi stabilitas politik Indonesia.

    “Pertemuan (Prabowo dan Megawati) ini akan membawa suasana politik yang lebih baik dan membantu kelancaran pembangunan serta investasi,” ujar Muzani.

  • Bank Tanah Targetkan 140.000 Hektare Lahan untuk Dukung Pembangunan Nasional 2025

    Bank Tanah Targetkan 140.000 Hektare Lahan untuk Dukung Pembangunan Nasional 2025

    Bandung, Beritasatu.com – Badan Bank Tanah menargetkan pengelolaan lahan seluas 140.000 hektare pada 2025. Lahan tersebut akan diperoleh dari berbagai sumber, seperti tanah bekas hak, kawasan terlantar, tanah hasil pelepasan kawasan hutan, tanah timbul, hasil reklamasi, bekas tambang, serta kontribusi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.

    Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, dalam media briefing bertajuk “Kinerja 2024 dan Outlook 2025” yang berlangsung di Bandung pada Sabtu (18/1/2025).

    Parman memaparkan kinerja perolehan lahan sepanjang tahun 2024 yang mencapai 14.637,2 hektare, meningkat 194% secara year-on-year.

    “Badan Bank Tanah mencatatkan pertumbuhan positif dengan perolehan tanah sebesar 14.637,2 hektare,” ujarnya pada Minggu (19/1/2025).

    Secara total, aset persediaan lahan Badan Bank Tanah saat ini mencapai 33.115,6 hektare yang tersebar di 45 lokasi. Dari jumlah tersebut, 3.793,9 hektare telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan umum dan komersial. Pemanfaatan tersebut mencakup pembangunan bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN), perkebunan, perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pariwisata, pelabuhan, pusat logistik, serta pengembangan ekonomi untuk UMKM.

    Badan Bank Tanah juga berkomitmen mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Parman menegaskan pemanfaatan tanah kelolaan dapat memberikan dampak langsung pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui program reforma agraria di atas Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL).

    “Tentunya kami mendukung penuh Asta Cita, terutama poin-poin penting seperti swasembada pangan, swasembada energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui reforma agraria,” pungkasnya.