Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Polemik Pembongkaran Pagar Laut Tangerang, DPR Turun Tangan Soal KKP vs TNI AL

    Polemik Pembongkaran Pagar Laut Tangerang, DPR Turun Tangan Soal KKP vs TNI AL

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan dirinya telah mengonfirmasi langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, terkait polemik pembongkaran pagar laut di pesisir pantai utara Tangerang, Banten. Dasco menyebut pembongkaran akan dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jika dalam waktu 20 hari pemilik pagar tersebut tidak membongkarnya sendiri.

    “Saya sudah bertanya langsung kepada menteri KP. Beliau mengatakan pembongkaran pagar laut itu akan dilakukan jika dalam 20 hari pemiliknya tidak mengambil tindakan,” ujar Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Dasco menegaskan koordinasi antara KKP dan TNI AL sangat penting untuk menyelesaikan polemik ini. Ia juga membuka kemungkinan DPR memanggil menteri KP untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

    “Saya pikir polemik di lapangan bisa diselesaikan sesuai tupoksi masing-masing. KKP perlu terus berkoordinasi dengan institusi terkait,” imbuhnya.

    Polemik ini bermula dari pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang oleh TNI AL. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono meminta pembongkaran dihentikan sementara agar pagar tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam penyelidikan.

    “Kalau pencabutan dilakukan sekarang, kita tidak akan tahu siapa yang bertanggung jawab. Seharusnya pagar ini dijadikan barang bukti,” kata Sakti di Jimbaran, Minggu (19/1/2025).

    KKP juga telah memanggil sejumlah nelayan yang diduga terlibat dalam pemasangan pagar laut untuk mengidentifikasi pemiliknya.

    TNI AL sebelumnya mengerahkan 600 prajurit untuk membongkar pagar laut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Komandan Lantamal III Jakarta Brigjen (Mar) Harry Indarto, menjelaskan pembongkaran dilakukan untuk membuka akses bagi nelayan.

    “Kami hadir di sini atas perintah presiden untuk membuka akses bagi nelayan yang akan melaut,” ujar Harry di Teluknaga, Tangerang, Sabtu (18/1/2025).

    Setelah bertemu pada Senin (20/1/2025), Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono dan KSAL Laksamana Muhammad Ali memutuskan untuk memberikan batas waktu 2×24 jam kepada pemilik pagar untuk mengakui kepemilikannya. Jika tidak ada yang mengaku, pagar akan dibongkar pada Rabu (22/1/2025).

    “Kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, dan siangnya kita lakukan pembongkaran jika tidak ada yang mengklaim pagar tersebut,” ujar Sakti melalui akun Instagram pribadinya.

  • Datangi KPK, Hendrar Prihadi Bahas Pengadaan Barang dan Jasa Serta Sistem Katalog Versi 6

    Datangi KPK, Hendrar Prihadi Bahas Pengadaan Barang dan Jasa Serta Sistem Katalog Versi 6

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (20/1/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk membahas berbagai persoalan terkait pengadaan barang dan jasa, termasuk pengembangan sistem katalog terbaru, yaitu versi 6.

    Hendrar menjelaskan pertemuan tersebut difokuskan pada koordinasi terkait pengadaan barang dan jasa. Salah satu poin utama yang dibahas adalah sistem katalog versi 6 yang telah dilengkapi fitur baru untuk meningkatkan efisiensi dan pencegahan korupsi.

    “Kami dari LKPP ada rapat koordinasi dengan KPK terkait pengadaan barang/jasa, terutama untuk menjelaskan sistem katalog terbaru kami, versi 6,” kata Hendrar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    Hendrar mengungkapkan pimpinan KPK memberikan respons positif terhadap pembaruan sistem tersebut. Namun, mereka juga memberikan beberapa catatan penting untuk penyempurnaan regulasi.

    “Pak Setyo Budi dan pimpinan KPK lainnya merespons baik, sekaligus memberi catatan terkait regulasi yang perlu dikembangkan agar pengadaan barang/jasa lebih cepat, tepat, dan efisien, serta mendukung produk dalam negeri dan UMKM,” jelasnya.

    Hendrar menyoroti fitur e-audit dalam sistem katalog versi 6 sebagai salah satu inovasi untuk mendeteksi potensi korupsi. Fitur ini dirancang untuk mengidentifikasi empat jenis transaksi yang rawan penyimpangan.

    “Di versi enam ini, fitur e-audit sudah ada sehingga potensi korupsi pada empat jenis transaksi bisa terdeteksi,” ujar Hendrar.

    Meski demikian, Hendrar mengakui adanya tantangan dalam implementasi fitur e-audit, terutama terkait peran inspektorat di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Ia menekankan perlunya keterlibatan aktif inspektorat untuk pencegahan korupsi sejak tahap awal.

    “Kendala yang ada adalah perlunya inspektorat di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam pencegahan di titik awal,” tambahnya.

    Melalui pertemuan ini, Hendrar berharap kolaborasi antara LKPP dan KPK dapat memperkuat upaya pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga menciptakan proses yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

  • Surya Paloh dan Sufmi Dasco Bahas 100 Hari Kerja Presiden Prabowo Subianto di DPR

    Surya Paloh dan Sufmi Dasco Bahas 100 Hari Kerja Presiden Prabowo Subianto di DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menerima kunjungan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam peresmian kantor Fraksi Partai Nasdem DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025). Keduanya membahas capaian 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mendapat apresiasi tinggi dari publik.

    Surya Paloh menyebut kunjungan Dasco sebagai simbol kehangatan antarpartai. Dalam diskusi mereka, Paloh mengapresiasi capaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya juga mengapresiasi tingkat kepuasan masyarakat yang cukup baik, tinggi, mengapresiasi keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo. Mudah-mudahan ini menjadi momentum yang baik,” ujar Surya Paloh.

    Sufmi Dasco Ahmad, yang juga ketua harian DPP Partai Gerindra, menyampaikan terima kasih atas peran Partai Nasdem dalam mendukung kepemimpinan Prabowo Subianto. Menurutnya, dukungan dari Nasdem turut berkontribusi pada keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program-programnya.

    “Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah itu tinggi, dan saya ucapkan terima kasih karena dukungan Nasdem sebagai partai yang bersama-sama dengan pemerintah,” kata Dasco.

    Sebelumnya survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 80,9%, dengan tingkat keyakinan publik sebesar 89,4%.

    Survei dilakukan pada 4-10 Januari 2025 dengan melibatkan 1.000 responden dari 38 provinsi Indonesia, menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat dengan margin of error ±3,10%.

    Hasil survei menunjukkan capaian di berbagai bidang menyatakan puas di atas 70% Bidang hukum, misalnya tingkat kepuasan masyarakat mencapai 72,1%, ekonomi  74,5%, keamanan dan politik 85,8%, kesejahteraan sosial 83,7%.

    Sementara itu, untuk kelompok bawah menunjukkan apresiasi tertinggi untuk 100 hari kerja Prabowo Subianto dengan tingkat kepuasan 84,7%, diikuti oleh, menengah ke bawah 81,4%, menengah ke atas 75,3%, dan kelompok atas 67,9%.

  • Geledah Kantor PUPR Riau, KPK Angkut 4 Koper Besar

    Geledah Kantor PUPR Riau, KPK Angkut 4 Koper Besar

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Riau, Senin (20/1/2025). Penggeledahan berlangsung di kantor yang berada di Jalan SM Amin, Pekanbaru, dengan melibatkan sejumlah petugas KPK.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, delapan unit mobil minibus yang membawa tim KPK terlihat parkir di lobi depan kantor PUPR Riau sejak pagi. Penggeledahan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan selesai pada pukul 17.00 WIB.

    Seusai penggeledahan, tim KPK keluar dari kantor dengan membawa empat koper besar. Hingga kini, belum ada informasi resmi terkait kasus yang sedang diusut oleh KPK di instansi tersebut.

    Menurut salah satu sopir yang mengantar rombongan, tim KPK dijemput dari Bandara Sultan Syarif Kasim II (SSK II) Pekanbaru. Sebelum menuju kantor PUPR Riau, mereka sempat singgah di Masjid Raya An-Nur selama kurang lebih dua jam.

    Meski belum ada konfirmasi resmi, penggeledahan ini memicu spekulasi terkait dugaan korupsi yang melibatkan Dinas PUPR Riau. Namun, KPK masih merahasiakan rincian kasus yang sedang ditangani.

  • Sertifikat HGB Pagar Laut Tangerang Ilegal, Menteri KP: Rabu Dibongkar

    Sertifikat HGB Pagar Laut Tangerang Ilegal, Menteri KP: Rabu Dibongkar

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Wahyu Sakti Trenggono menegaskan bahwa sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang terkait dengan pagar laut di perairan Tangerang, Banten, merupakan sertifikat ilegal.                                      

    Pernyataan tersebut disampaikan Trenggono seusai dia menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Trenggono menjelaskan bahwa sertifikat HGB pagar laut Tangerang tersebut tidak sah karena menurut aturan, dasar laut tidak boleh dimiliki secara pribadi.

    “Saya mendapat informasi dari Menteri ATR/BPN (Nusron Wahid) terkait adanya sertifikat di bawah laut. Perlu saya tegaskan, di dasar laut tidak boleh ada sertifikat. Itu sudah jelas ilegal,” ujarnya.

    Ia juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 yang menyatakan bahwa kepemilikan sertifikat di bawah air secara otomatis batal demi hukum. “(Sertifikat HGB) sudah pasti ilegal karena aturan menyatakan tidak bisa ada sertifikat di bawah air. Kalau tiba-tiba muncul, tentu sangat aneh,” tambahnya.

    Trenggono menjelaskan bahwa pembangunan pagar laut tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Setiap pembangunan di ruang laut wajib memiliki Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    “Oleh karena itu, langkah pertama yang kami lakukan adalah penyegelan sesuai aturan. Pembangunan tanpa izin KKPRL jelas melanggar undang-undang,” tegasnya.

    Trenggono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar kasus ini diusut hingga tuntas. Presiden juga menginstruksikan agar pagar laut Tangerang tersebut dibongkar.

    “Arahan bapak presiden sangat jelas, usut tuntas secara hukum, dan jika terbukti ilegal, aset tersebut harus menjadi milik negara,” ujarnya.

    Pembongkaran pagar laut Tangerang dijadwalkan pada Rabu (22/1/2025), dan diharapkan selesai dalam minggu ini. Operasi pembongkaran akan melibatkan KKP, TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), dan Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam).

  • Polri Bongkar Tiga Kasus Judi Online Besar, 11 Orang Jadi Tersangka

    Polri Bongkar Tiga Kasus Judi Online Besar, 11 Orang Jadi Tersangka

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil mengungkap tiga kasus besar terkait judi online, yaitu situs H5 GF777, RGO Casino, dan Agen138. Dari hasil penyelidikan, sebanyak 11 tersangka telah ditetapkan sebagai pelaku utama pengelola situs-situs tersebut, yang beroperasi baik di tingkat nasional maupun internasional.

    Dalam kasus situs H5 GF777, Polri menetapkan dua tersangka, yakni MIA dan AL, sebagai pengelola utama.

    Tersangka AL, yang sebelumnya terlibat dalam kasus perjudian online melalui situs Sule 99, telah ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya sejak 13 November 2024. Sementara tersangka MIA telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri sejak 17 Desember 2024, dengan barang bukti berupa satu unit telepon genggam yang diamankan oleh penyidik.

    Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji menyebutkan bahwa situs H5 GF777 memiliki keterkaitan dengan jaringan website Sule 99 yang sebelumnya juga diungkap oleh pihak berwenang.

    Kasus kedua melibatkan situs judi online RGO Casino. Sebanyak lima tersangka telah ditangkap, yaitu HNB, IS, SR, RSS, serta HJ alias RZ alias Zeus. Para tersangka berhasil diamankan di Batam pada 5 Desember 2024 dan langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri sehari setelah penangkapan.

    Kasus ketiga judi online berkaitan dengan situs Agen138 yang juga terhubung dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam kasus ini, Polri menetapkan empat tersangka dengan inisial JO, JG, AHL, dan KW.

    Tersangka JO merupakan residivis yang pernah terlibat dalam kasus serupa pada 2023 dan telah divonis tujuh bulan penjara. Pengungkapan kasus ini juga terkait dengan penyitaan aset berupa Hotel Arus yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang.

    Brigjen Himawan Bayu Aji menegaskan bahwa Polri akan terus berkomitmen untuk memberantas aktivitas judi online yang merugikan masyarakat. “Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa kami serius dalam menangani kejahatan siber, terutama yang berdampak luas seperti judi online,” ujarnya dalam konferensi pers pengungkapan kasus judi online di Gedung Bareskrim Polri, Senin (20/1/2025).

  • Menko PMK Pratikno Sebut Surat Edaran Libur Anak Sekolah selama Ramadan Terbit Minggu Ini

    Menko PMK Pratikno Sebut Surat Edaran Libur Anak Sekolah selama Ramadan Terbit Minggu Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah segera menerbitkan peraturan libur anak sekolah selama Ramadan. Pernyataan itu diberikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Senin (20/01/2025).

    “Sekarang finalisasi surat edaran bersama akan ditandatangani oleh mendikdasmen, menteri agama dan menteri dalam negeri,” kata Pratikno di kantor Kemenko PMK.

    Berdasarkan penjelasan tersebut, akan ada surat edaran bersama dari tiga kementerian yang diperkirakan akan keluar di minggu ini.

    “Insyaallah minggu ini sudah terbit,” tambahnya lagi.

    Dikonfirmasi di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan dirinya sudah menandatangani surat tersebut.

    “SKB-nya sedang ditandatangani sirkular. Jadi, saya sudah tanda tangan. Mudah-mudahan menteri dalam negeri dan menteri agama tanda tangan secepatnya,” ucap Abdul Mu’ti.

    Lebih cepat dari yang disampaikan Pratikno, Abdul Mu’ti berharap surat keputusan bersama itu bisa ditandatangani tiga menteri hari ini, Senin (20/01/2025).

    “Mudah-mudahan pak menteri agama dan menteri dalam negeri bisa hari ini. Saya sudah,” pungkas Abdul Mu’ti terkait surat edaran bersama tentang libur anak sekolah selama Ramadan.

  • Daftar Lengkap Kuota Jemaah Haji 2025

    Daftar Lengkap Kuota Jemaah Haji 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan kuota jemaah haji Indonesia untuk tahun 2025 sebanyak 221.000 jemaah. Keseluruhan kuota itu kemudian akan dibagi ke 34 provinsi yang ada di Indonesia.

    Dari jumlah tersebut, kuota haji reguler dialokasikan untuk 203.320 jemaah, sementara haji khusus mendapatkan alokasi sebesar 17.680 jemaah. Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp 89,41 juta per jemaah.

    Sementara, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang menjadi tanggungan langsung jemaah adalah sebesar Rp 55.431.750. Pelaksanaan keberangkatan jemaah haji reguler akan dimulai dengan gelombang pertama pada 2 hingga 16 Mei 2025, sedangkan gelombang kedua dijadwalkan pada 17 hingga 31 Mei 2025.

    Keputusan Kemenag RI Nomor 1196 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tahun 1446 H/ 2025 Masehi, berikut adalah daftar lengkap kuota jemaah haji reguler per provinsi:

    Jawa Barat (Jabar): 38.723 jemaahJawa Timur (Jatim): 35.152 jemaahJawa Tengah (Jateng): 30.377 jemaahBanten: 9.461 jemaahSumatera Utara (Sumut): 8.328 jemaahDKI Jakarta: 7.926 jemaahLampung: 7.050 jemaahSumatera Selatan (Sumsel): 7.012 jemaahSulawesi Selatan (Sulsel): 7.272 jemaahRiau: 5.047 jemaahNusa Tenggara Barat (NTB): 4.499 jemaahSumatera Barat (Sumbar): 4.613 jemaahAceh: 4.378 jemaahKalimantan Selatan (Kalsel): 3.818 jemaahDaerah Istimewa Yogyakarta (DIY): 3.147 jemaahJambi: 2.909 jemaahKalimantan Timur (Kaltim): 2.586 jemaahKalimantan Barat (Kalbar): 2.519 jemaahSulawesi Tenggara (Sultra): 2.019 jemaahSulawesi Tengah (Sulteng): 1.993 jemaahBengkulu: 1.636 jemaahKalimantan Tengah (Kalteng): 1.612 jemaahSulawesi Barat (Sulbar): 1.453 jemaahKepulauan Riau (Kepri): 1.291 jemaahMaluku: 1.086 jemaahPapua: 1.076 jemaahMaluku Utara (Malut): 1.076 jemaahBangka Belitung (Babel): 1.065 jemaahGorontalo: 978 jemaahSulawesi Utara (Sulut): 713 jemaahPapua Barat: 723 jemaahBali: 698 jemaahNusa Tenggara Timur (NTT): 668 jemaahKalimantan Utara (Kaltara): 416 jemaah.

    Dengan alokasi kuota ini, pemerintah berharap pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 dapat berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi para jemaah. Persiapan matang diperlukan, mengingat tingginya jumlah peserta dari berbagai provinsi di Indonesia.

  • KPK Periksa 9 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Digitalisasi SPBU Pertamina

    KPK Periksa 9 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Digitalisasi SPBU Pertamina

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dalam proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) yang berlangsung dari 2018 hingga 2023. Dalam rangka penyidikan tersebut, KPK memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa.

    Pada Senin (20/1/2025), KPK menjadwalkan pemeriksaan sembilan saksi terkait proyek digitalisasi SPBU Pertamina. Saksi-saksi tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat PT Pertamina dan perusahaan terkait.

    Mereka yang diperiksa sebagai saksi, yaitu Koordinator Pengawasan BBM di BPH Migas Agustinus Yanuar Mahendratama (AYM), Head of Outbound Purchasing PT Sigma Cipta Caraka (SCC) periode 2018-2020 Aily Sutedja (AS), VP Corporate Holding & Portfolio IA PT Pertamina Anton Trienda (AT), dan VP Sales Enterprise PT Packet Systems pada 2018 Antonius Haryo Dewanto (AHD).

    Selain itu, VP Sales Support PT Pertamina Patra Niaga Aribawa (ARB), Direktur PT Dabir Delisha Indonesia periode 2018-2020 Asrul Sani (AS), Direktur Sales & Marketing PT Pins Indonesia periode 2016-2019 Benny Antoro (BA), Direktur PT Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin (BR), dan Komisaris PT Ladang Usaha Jaya Bersama Charles Setiawan (CS).

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengungkapkan, pemeriksaan saksi dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Tessa juga mengonfirmasi sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, identitas tersangka tersebut belum diumumkan secara resmi oleh KPK.

    “KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun identitasnya belum diumumkan,” ujar Tessa Mahardhika.

    Proyek digitalisasi SPBU Pertamina yang berlangsung dari 2018 hingga 2023 diduga melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran dalam pengadaan dan implementasi teknologi digital di SPBU Pertamina. KPK tengah mendalami aliran dana dan dugaan penyimpangan yang terjadi selama proyek tersebut berjalan.

    KPK berkomitmen mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU ini. Pemeriksaan saksi-saksi yang telah dijadwalkan diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai peran masing-masing pihak dalam proyek tersebut.

  • Rampung Diperiksa KPK, Kerabat Minta KPK Segera Tangkap Buronan Harun Masiku

    Rampung Diperiksa KPK, Kerabat Minta KPK Segera Tangkap Buronan Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Advokat Daniel Masiku (DM), kerabat buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku (HM), telah selesai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK pada Senin (20/1/2025). Daniel diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang menyeret nama Harun Masiku.

    Seusai pemeriksaan, Daniel menyampaikan harapannya agar KPK segera menangkap Harun Masiku untuk memberikan kepastian hukum. “Saya cuma berharap Harun Masiku segera ditangkap. Supaya ada kepastian,” kata Daniel di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Daniel mengungkapkan pemeriksaan kali ini hanya mengulang agenda sebelumnya. Sebelumnya, ia juga pernah diperiksa sebagai saksi pada Selasa (19/1/2021). Saat itu KPK mendalami dugaan komunikasinya dengan Harun Masiku serta keberadaan buronan tersebut.

    “Masih sama dengan yang lalu-lalu. Ya masalah keberadaan Harun Masiku,” ujarnya.

    Daniel mengaku tidak mengetahui keberadaan Harun Masiku hingga saat ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menangani kasus ini. “Saya tidak punya kemampuan untuk mengetahui itu. Yang tahu kan KPK. Mereka punya segala sumber daya untuk mengetahui keberadaan Masiku,” ungkapnya.

    KPK telah menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto (HK), dan tangan kanannya, Donny Tri Istiqomah (DTI), sebagai tersangka dalam pengembangan kasus ini.

    Hasto Kristiyanto bersama Harun Masiku dan rekan-rekannya diduga menyuap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, Wahyu Setiawan, serta Agustiani Tio. Suap tersebut bertujuan agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024.

    Selain itu, Hasto Kristiyanto juga terlibat dalam dugaan perintangan penyidikan kasus ini. Dia diduga melakukan sejumlah tindakan yang menghambat penyelidikan oleh KPK.