Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Apa Itu Tes Bakat Skolastik pada Seleksi Beasiswa LPDP 2025? Ini Penjelasannya

    Apa Itu Tes Bakat Skolastik pada Seleksi Beasiswa LPDP 2025? Ini Penjelasannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Salah satu tahapan seleksi program beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan (LPDP) 2025 adalah seleksi melalui tes bakat skolastik, yang dirancang untuk mengevaluasi potensi akademik dan kemampuan kognitif peserta.

    Tes bakat skolastik bukan sekadar formalitas, melainkan alat penting untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalani pendidikan tinggi dan berkontribusi pada pembangunan bangsa.

    Apa Itu Tes Bakat Skolastik?

    Tes bakat skolastik (TBS) adalah salah satu tahapan krusial dalam proses seleksi penerimaan beasiswa LPDP 2025. Tes ini dirancang untuk mengukur kemampuan kognitif, inteligensi, dan memahami minat serta bakat peserta. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan kelayakan kandidat dalam mengikuti program studi tingkat lanjut yang didanai oleh LPDP.

    Materi yang Diujikan

    Sejumlah materi bakal diujikan pada tahapan tes bakat skolastik, termasuk kemampuan verbal, kuantitatif, dan pemecahan masalah. Berikut lengkapnya:

    Kemampuan Verbal

    Penalaran analogi: Menguji kemampuan bernalar dalam menggunakan bahasa, misalnya dengan memberikan contoh-contoh seperti Buku : Membaca = Gitar : BermainSinonim-antonim kata: Menilai kemampuan memahami makna kata-kata yang serupa atau lawan.Analisis kata: Membutuhkan kemampuan untuk menganalisis dan memahami konteks kata-kata dalam sebuah teks.

    Kemampuan Kuantitatif

    Numerik dan matematika: Menguji kemampuan penalaran numerik dan pemecahan masalah matematika, termasuk konsep aritmetika, aljabar, geometri, dan analisis data.Deret bilangan dan aljabar: Memberikan soal-soal yang terkait dengan operasi matematika dasar hingga operasi aljabar.

    Kemampuan Pemecahan Masalah

    Data grafik dan teks: Menguji kemampuan memecahkan masalah dari informasi yang diberikan, seperti menganalisis data grafik atau teks berita.Argumen logis dan analitis: Memintai peserta untuk menyusun argumen secara logis dan analitis atas premis-premis yang diberikan.

    Struktur Tes Bakat Skolastik LPDP

    Tes Bakat Skolastik LPDP terdiri dari tiga bagian utama yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu:

    Penalaran verbalDurasi: 30 menit.Jumlah Soal: 23 soal.Fokus: Pemahaman dan pengetahuan logika dalam menggunakan bahasa.Penalaran kuantitatifDurasi: 40 menit.Jumlah Soal: 25 soal.Fokus: Penalaran numerik dan pemecahan masalah matematika.Pemecahan masalahDurasi: 20 menit.Jumlah Soal: 12 soal.Fokus: Menganalisis dan memecahkan masalah dari informasi yang diberikan.

    Total durasi untuk semua bagian tes adalah 90 menit, dengan jumlah soal total 60.

    Tips Mengerjakan Tes Bakat Skolastik LPDP

    Untuk meningkatkan kemungkinan lolos, Anda dapat melakukan beberapa tips berikut:

    Pahami format tes: Kenali struktur soal dan jenis-jenis soal yang akan dihadapi untuk memprediksi setiap bagian dari tipe soal yang berbeda.Latihan mengerjakan soal rutin: Lakukan latihan soal secara rutin untuk memperhatikan pola soal dan meningkatkan kemampuan Anda dalam menyelesaikan soal dalam waktu yang tepat.Manajemen waktu yang baik: Pastikan Anda memanfaatkan waktu dengan baik pada saat pengerjaan soal agar dapat menyelesaikan semua soal dalam waktu yang diberikan.

    Dengan memahami materi dan struktur tes, serta melakukan latihan yang konsisten, Anda dapat meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tes bakat skolastik pada beasiswa LPDP 2025.

  • Tanam Pohon Bersama Sultan Hamengkubuwono X, Ketum GP Ansor: untuk Atasi Krisis Air

    Tanam Pohon Bersama Sultan Hamengkubuwono X, Ketum GP Ansor: untuk Atasi Krisis Air

    Sleman, Beritasatu.com – Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Addin Jauharudin, menghadiri kegiatan penanaman pohon bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X dan berbagai organisasi kepemudaan lintas agama. Acara ini berlangsung di destinasi wisata Nawang Jagad, Kaliurang, Sleman, DIY, pada Senin (20/1/2025).

    Dalam acara ini, Addin mengapresiasi upaya penanaman pohon sebagai langkah strategis menghadapi tantangan perubahan iklim yang turut memicu krisis air. Menurutnya, dampak krisis air mengancam kelangsungan hidup manusia dan ekosistem.

    “Alhamdulillah, inisiatif yang sudah direncanakan sejak pertengahan Desember akhirnya terlaksana hari ini. Bersama Sri Sultan dan teman-teman pemuda lintas agama, kami menanam pohon sebagai respons terhadap perubahan iklim yang berimbas pada krisis air,” ujar Addin dalam keteranganya, Selasa (21/1/2025).

    Addin juga menyoroti pentingnya pelestarian lingkungan sebagai pondasi mencapai cita-cita bangsa. Ia menjelaskan filosofi pohon sebagai analogi kehidupan berbangsa, akar melambangkan kearifan lokal, batang sebagai simbol identitas ke-Indonesiaan, daun dan ranting mencerminkan keberagaman, serta buah yang menggambarkan manfaat bagi semua.

    Kegiatan menanam pohon bersama Sultan Hamengkubuwono X, GP Ansor, organisasi pemuda lintas agama ini menjadi bentuk kolaborasi untuk menghadapi ancaman kelangkaan air secara global.

    Berdasarkan data UNICEF, sekitar setengah populasi dunia diproyeksikan tinggal di wilayah yang menghadapi krisis air pada 2025. Selain itu, pada tahun 2030, sekitar 700 juta orang diperkirakan terdampak kelangkaan air. Satu dari empat anak di dunia pada 2024 hidup di wilayah dengan tingkat kekurangan air yang parah.

    “Harapannya, melalui kegiatan ini, kita dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam aksi-aksi ramah lingkungan yang berdampak positif,” tambah Addin.

    Dalam acara bertema “Air untuk Masa Depan Peradaban”, Addin menegaskan komitmen GP Ansor dalam mengembangkan inovasi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Salah satu inisiatifnya adalah program Ansor Go Green, yang dimulai di Banyuwangi setahun lalu.

    “Ansor Go Green adalah langkah konkret kami untuk melestarikan lingkungan demi masa depan yang lebih baik,” jelasnya.

    Ia juga menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari komitmen jangka panjang organisasi.

    Selain Addin, Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma, juga menyampaikan pandangannya. Ia menekankan bahwa merawat bumi adalah wujud nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila.

    “Tanaman yang kita tanam hari ini bukan hanya untuk dipanen, tetapi untuk dirawat dan dijaga keberlanjutannya,” ujar Stefanus.

    Sri Sultan Hamengkubuwono X turut menyampaikan bahwa generasi muda memegang peran penting dalam membangun kesadaran lingkungan. Menurutnya, keterlibatan pemuda lintas agama dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa cinta terhadap lingkungan adalah nilai universal.

    “Anak muda harus menjadi garda depan dalam menjaga kelestarian ciptaan-Nya. Semua agama memiliki visi yang sama untuk merawat lingkungan,” kata Sultan.

    Dalam kegiatan ini, Sultan Hamengkubuwono X didampingi oleh GKR Mangkubumi RM Gusthilantika Marrel Suryokusumo, dan RM Drasthya Wironegoro.

    Selain dari GP Ansor, perhelatan menanam pohon bersama Sultan Hamengkubuwono X juga diikuti dari kalangan organisasi kepemudaan lain, seperti Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma, Ketua Umum GAMKI Sahat MP Sinurat, Waketum Gemabudhi Wiryawan, serta Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Yogyakarta Eko Priyo Agus.

  • KPK Layangkan Undangan Klarifikasi Harta ke Dedy Mandarsyah

    KPK Layangkan Undangan Klarifikasi Harta ke Dedy Mandarsyah

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat undangan kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat (Kalbar), Dedy Mandarsyah. Undangan tersebut dalam rangka klarifikasi atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dia telah sampaikan.

    Dedy sempat menjadi sorotan publik berkaitan dengan kasus dugaan penganiayaan dokter koas Universitas Sriwijaya bernama Muhammad Luthfi di Palembang. Dedy dikabarkan merupakan ayah Lady Aurellia Pramesti yang merupakan rekan Lutfi sesama dokter koas.

  • KPK Tahan Bupati Situbondo Karna Suswandi Terkait Korupsi Dana PEN

    KPK Tahan Bupati Situbondo Karna Suswandi Terkait Korupsi Dana PEN

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Situbondo Karna Suswandi (KS) terkait dugaan korupsi pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan pengadaan barang serta jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo.

    Selain Karna, KPK juga menahan Eko Prionggo Jati (EJP), seorang pegawai negeri sipil di Dinas PUPR Kabupaten Situbondo. Kedua tersangka ditahan mulai Selasa (21/1/2025) hingga 9 Februari 2025 di Rutan KPK cabang Jakarta Timur.

    “Penyidik melakukan penahanan,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Penahanan ini dilakukan setelah kedua tersangka sebelumnya absen dari panggilan KPK pada Kamis (16/1/2025).

    Keduanya dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Kasus ini bermula dari dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengelolaan dana PEN dan pengadaan barang serta jasa di Pemkab Situbondo periode 2021-2024.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan penyidikan telah dimulai sejak 6 Agustus 2024 “KPK telah memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk membuka penyidikan atas dugaan korupsi ini,” ujarnya.

    KPK menegaskan akan terus mengusut tuntas kasus ini dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. Penahanan kedua tersangka dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

  • LHKPN Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Capai Rp 5,4 Triliun, Pejabat Kabinet Merah Putih Paling Tajir

    LHKPN Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Capai Rp 5,4 Triliun, Pejabat Kabinet Merah Putih Paling Tajir

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut 123 orang yang tergabung di Kabinet Merah Putih telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Salah satu laporan LHKPN yang paling mencolok dengan mencatat kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun, yang dimiliki oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

    Melansir situs LHKPN KPK, laporan harta kekayaan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana hingga 31 Oktober 2024 senilai Rp 5,435 triliun.

    Kekayaan ini terdiri atas tujuh aset tanah dan bangunan di Jakarta Selatan dengan nilai total Rp 152 miliar, tujuh kendaraan dari berbagai merek, seperti Mercedes-Benz, Toyota Vellfire, Bentley Continental, Range Rover, Bentley Flying Spur, serta dua unit Lexus senilai Rp 19,463 miliar.

    Kemudian, dalam LHKPN Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, tercatat harta berharga lainnya sebesar Rp 43,814 miliar, surat berharga senilai Rp 5,075 triliun kas dan setara kas sebesar Rp 67,168 miliar serta aset lainnya senilai Rp 77,719 miliar.

    Diketahui, Widiyanti Putri Wardhana atau yang akrab disapa Widi adalah sosok wanita kelahiran 1971. Ia lahir dari keluarga konglomerat, sebagai putri dari Wiwoho Basuki Tjokronegoro, pendiri Teladan Group yang bergerak di sektor energi dan pertambangan.

    Widi menempuh pendidikannya di Pepperdine University, California, dan meraih gelar Bachelor of Science di bidang Administrasi Bisnis pada tahun 1993.

    Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia menghabiskan lebih dari 30 tahun berkarier di berbagai sektor bisnis, khususnya agribisnis dan energi. Widi menjabat sebagai chief operating officer (COO) di PT Teladan Resources dan komisaris di PT Teladan Prima Agro, perusahaan yang fokus pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan energi terbarukan di Kalimantan Timur.

    Dalam kariernya, Widi telah memegang berbagai posisi strategis di sejumlah perusahaan milik keluarganya. Selain itu, ia juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan nirlaba, termasuk menjadi sekretaris jenderal Yayasan Jantung Indonesia sejak 2018.

    Kehidupan pribadi Widiyanti juga menarik perhatian publik. Pasalnya ia merupakan istri dari Wishnu Wardhana, mantan direktur utama Indika Energy. Keduanya dikenal memiliki hubungan dekat dengan keluarga Prabowo, yang semakin memperkuat posisi mereka dalam lingkaran politik dan bisnis.

    Setelah resmi masuk Kabinet Merah Putih di era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana harus menyampaikan LHKPN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

  • Sekjen Kemendiktisaintek: Kasus Unjuk Rasa ASN Selesai, Pegawai Dukung Program Kementerian

    Sekjen Kemendiktisaintek: Kasus Unjuk Rasa ASN Selesai, Pegawai Dukung Program Kementerian

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Togar M Simatupang memastikan kasus unjuk rasa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemendiktisaintek telah selesai. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro telah bertemu dengan para pegawai untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

    “Peristiwa kemarin adalah bentuk ekspresi dan aspirasi teman-teman Paguyuban Pegawai Dikti yang disampaikan secara damai. Aspirasi itu langsung diterima oleh Pak Dirjen dan diteruskan kepada Pak Menteri,” ujar Togar saat konferensi pers di kantor Kemendiktisaintek, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Togar menjelaskan bahwa Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro mengadakan pertemuan dengan perwakilan Paguyuban Pegawai Dikti di rumah dinasnya di kawasan Widya Chandra, Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh diskusi konstruktif.

    “Pertemuan ini menjadi ajang saling tukar pikiran untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. Kami menyadari dinamika di kementerian baru pasti terjadi, termasuk penataan pegawai dan rotasi untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas,” tambah Togar.

    Setelah pertemuan tersebut, Paguyuban Pegawai Dikti menyatakan dukungan penuh terhadap program-program Kemendiktisaintek. Togar menyebut protes yang terjadi sebelumnya disebabkan oleh miskomunikasi dan mispersepsi semata.

    “Kami semua berkomitmen untuk kembali bekerja dan menyukseskan program-program pemerintah. Kami juga berusaha mencegah terjadinya miskomunikasi di masa depan,” jelasnya.

    Togar juga mengklarifikasi isu pemecatan dan mutasi yang sempat beredar terkait status Pranata Humas Ahli Muda Neni Herlina. Ia menegaskan Neni tidak diberhentikan, melainkan tetap menjalankan tugasnya di kementerian.

    “Isu pemecatan itu tidak benar. Neni justru mendapat apresiasi atas kinerjanya. Bahkan, pagi tadi ada bentuk penghargaan yang diberikan kepada Neni dan Ketua Paguyuban Pegawai Dikti, Suwitno, sebagai bentuk resolusi yang baik,” ungkap Togar.

    Menurut Togar, langkah Kemendiktisaintek dalam menyelesaikan protes ini dapat menjadi teladan bagi kementerian lain yang sedang menjalani pemekaran dan penyesuaian.

    “Perbedaan persepsi memang wajar terjadi, tetapi yang penting adalah bagaimana kita menyelesaikannya dengan baik. Kami percaya kepada Neni dan pegawai lainnya untuk terus berkontribusi,” pungkasnya.

  • Mayoritas Pejabat Kabinet Merah Putih Sampaikan LHKPN, Ada Pejabat Baru Miliki Harta Rp 5,4 Triliun

    Mayoritas Pejabat Kabinet Merah Putih Sampaikan LHKPN, Ada Pejabat Baru Miliki Harta Rp 5,4 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut 123 orang yang tergabung di Kabinet Merah Putih telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Adapun pejabat di kabinet tersebut yang menjadi wajib lapor LHKPN sebanyak 124 orang.

    Satu pejabat yang belum menyampaikan LHKPN yakni Tina Talisa. Hal itu mengingat yang bersangkutan baru dilantik sebagai staf khusus wakil presiden pada awal Desember 2024 lalu.

    “Dari 124 ini, 123-nya sudah dilantik 21 Oktober, makanya jatuh temponya sekarang, karena tiga bulan (batas akhir). Nah satu (pejabat) memang dilantik 6 Desember. Jadi yang satu baru jatuh tempo nanti 6 Desember plus 3 bulan,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Dalam penyampaian LHKPN pejabat Kabinet Merah Putih kali ini, pejabat terbagi dalam dua golongan. Golongan pertama, yakni pejabat yang sebelumnya tergabung di kabinet terdahulu pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Mereka baru wajib menyampaikan LHKPN pada 31 Maret 2025 mendatang. Pejabat yang masuk dalam golongan ini sebanyak 65 orang.

    Sedangkan ada 58 pejabat di Kabinet Merah Putih yang belum pernah sama sekali menyampaikan LHKPN. Pahala menyebut, total ada 123 pejabat di Kabinet Merah Putih yang sudah menyampaikan LHKPN.

    “Sampai sekarang menurut data kita semua sudah menyampaikan,” ujar Pahala.

    Laporan harta mereka kini tengah diverifikasi KPK. Selanjutnya, LHKPN mereka akan dipublikasikan melalui situs elhkpn.kpk.go.id. Diungkapkan pula ada pejabat yang melaporkan harta bernilai fantastis kepada KPK.

    Diungkapkan Pahala, ada pejabat petahana di Kabinet Merah Putih yang memiliki harta Rp 2,6 triliun. Di antara mereka, nilai rata-rata kepemilikan hartanya sekitar Rp 187 miliar.

    Selain itu, ada juga pejabat baru di kabinet tersebut yang melaporkan kepemilikan harta mencapai Rp 5,4 triliun. Di antara mereka, nilai rata-rata kepemilikan hartanya sekitar Rp 227 miliar.

    “Yang paling tinggi dari yang reguler yang dahulu sudah pernah menyampaikan, itu Rp 2,6 triliun harta. Namun, yang sekarang yang baru diangkat dan tadinya enggak pernah lapor itu mencapai Rp 5,4 triliun,” ucap Pahala.

  • Prabowo Perintahkan Menteri Trenggono Usut Tuntas dan Bongkar Pagar Laut Tangerang

    Prabowo Perintahkan Menteri Trenggono Usut Tuntas dan Bongkar Pagar Laut Tangerang

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Wahyu Sakti Trenggono untuk menyelesaikan polemik pembangunan pagar laut Tangerang yang diduga ilegal. Instruksi tersebut disampaikan dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/1/2025).

    Presiden Prabowo meminta agar permasalahan ini diselesaikan sesuai dengan koridor hukum. Jika terbukti ilegal, pagar laut tersebut harus dibongkar dan asetnya diambil alih oleh negara.

    “Arahan bapak presiden sangat jelas, usut tuntas secara hukum, dan jika terbukti ilegal, aset tersebut harus menjadi milik negara,” kata Trenggono dalam konferensi pers.

    Pembongkaran pagar laut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (22/1/2025), dengan target penyelesaian dalam minggu ini. Proses ini akan melibatkan KKP, TNI Angkatan Laut, Bakamla, dan Baharkam Polri.

    Trenggono mengungkapkan pagar laut tersebut memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang dinyatakan ilegal. Hal ini karena dasar laut tidak dapat dimiliki secara pribadi, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

    “Saya mendapat informasi dari Menteri ATR/BPN (Nusron Wahid) terkait adanya sertifikat di bawah laut. Perlu saya tegaskan, di dasar laut tidak boleh ada sertifikat. Itu sudah jelas ilegal,” ujarnya.

    Selain itu, pembangunan pagar laut ini melanggar Undang-Undang Cipta Kerja, yang mewajibkan setiap pembangunan di ruang laut memiliki Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    “Langkah pertama yang kami lakukan adalah penyegelan sesuai aturan. Pembangunan tanpa izin KKPRL jelas melanggar undang-undang,” tegas Trenggono.

    Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan polemik pagar laut Tangerang secara tegas dan transparan. Pembongkaran yang melibatkan berbagai pihak ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan ruang laut Indonesia.

  • Soal Demo Pegawai Kemendikti Saintek, Satryo Soemantri Bantah Lakukan Kekerasan dan Pemecatan Sepihak

    Soal Demo Pegawai Kemendikti Saintek, Satryo Soemantri Bantah Lakukan Kekerasan dan Pemecatan Sepihak

    Bandung, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan pegawai Kementerian Dikti Saintek di lobi gedung kementerian di Jakarta. Demo tersebut dipicu oleh kebijakan mutasi besar-besaran yang dilakukan kementerian.

    Menurut Satryo, tuduhan terkait kekerasan dan pemecatan sepihak terhadap aparatur sipil negara (ASN) tidak berdasar. 

    “Demo itu terkait dengan upaya mutasi besar-besaran di kementerian. Hal ini dilakukan karena kementerian kita kini terbagi menjadi tiga bagian, sehingga membutuhkan penyesuaian,” ujar Satryo seusai menghadiri acara di kampus ITB, Bandung, Senin (20/1/2025).

    Satryo menjelaskan kebijakan mutasi dilakukan untuk efisiensi anggaran, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. “Kita ingin membenahi seperti yang presiden sampaikan, harus hemat anggaran. Terkait hal itu, kami melakukan rotasi besar-besaran. Namun, ada pihak yang tidak berkenan dimutasi sehingga memicu aksi,” ungkapnya.

    Satryo juga membantah keras tuduhan bahwa dirinya melakukan kekerasan, seperti penamparan terhadap pegawai. “Tidak ada penamparan sama sekali. Informasi itu sama sekali tidak benar,” tegasnya.

    Satryo menambahkan kebijakan ini adalah bagian dari upaya untuk membereskan pemborosan di kementerian. “Kami sedang bersih-bersih, meluruskan dana kegiatan yang kami anggap pemborosan. Kementerian tidak boleh boros, meskipun ini mungkin membuat sebagian orang merasa tidak nyaman,” tuturnya.

    Satryo menegaskan kebijakan mutasi adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi di Kementerian Dikti Saintek. Ia berharap semua pihak dapat memahami kebijakan ini sebagai upaya pembenahan yang sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

  • Survei Kepuasan Publik Capai 80,9%, Prabowo: Tak Ada Tanggal Merah di Kalender Kabinet

    Survei Kepuasan Publik Capai 80,9%, Prabowo: Tak Ada Tanggal Merah di Kalender Kabinet

    Sumedang, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan positif terkait tingkat kepuasan publik yang mencapai 80,9% dalam survei Litbang Kompas atas 100 hari pertama masa pemerintahannya. Ia menilai hasil ini berkat kerja keras dan kekompakan kabinet yang dipimpinnya.

    “Saya kira yang penting adalah niat, kerja keras, dan saya sangat bangga tim saya, kabinet saya, bekerja dengan sangat kompak tanpa lelah,” ujar Prabowo saat meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi, yang dipusatkan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

    Prabowo berkelakar bahwa kabinetnya bekerja tanpa mengenal hari libur, termasuk pada malam tahun baru.

    “Dalam kabinet kami, kalendernya tidak ada tanggal merah. Anda lihat, saat tahun baru, menteri-menteri semua bekerja, tidak hanya di kantor, tetapi juga di lapangan untuk mengawasi langsung,” ujarnya.

    Prabowo memuji sejumlah pencapaian kabinetnya, seperti, pengendalian harga BBM dan pangan, penurunan harga tiket pesawat di mana selama libur akhir tahun, harga tiket pesawat turun untuk pertama kalinya dalam sejarah republik.

    Kemudian efisiensi biaya haji, di mana biaya naik haji berhasil diturunkan, dan ia berkomitmen untuk mencari peluang lebih besar untuk efisiensi.

    “Alhamdulillah, akhir tahun berjalan dengan baik. BBM terkendali, harga pangan stabil, harga tiket pesawat turun, dan ini mungkin pertama dalam sejarah kita. Semua ini adalah hasil dari kerja sama dan efisiensi di semua bidang,” tegasnya.

    Prabowo menegaskan komitmennya untuk bekerja cepat dan melakukan transformasi pembangunan demi kepentingan rakyat.

    “Kita akan bekerja luar biasa cepat, memberikan yang terbaik untuk rakyat. Tim saya, tim Merah Putih, bekerja sebagai satu kesatuan. Sekarang kita memiliki kesadaran bersama: untuk Indonesia, kita harus menjadi satu tim,” imbuhnya.

    Berdasarkan survei Litbang Kompas, kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9%, sementara 19,1% menyatakan tidak puas. Tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan ini juga tinggi, yakni 89,4%, dengan hanya 10,6% yang tidak yakin.

    Survei kepuasan publik ini dilakukan pada 4-10 Januari 2025, dengan metode wawancara tatap muka terhadap 1.000 responden di 38 provinsi Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat. Survei memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error ±3,10%.