Category: Beritasatu.com Nasional

  • KPK Sebut Dana CSR BI ke Komisi XI DPR Tembus Triliunan

    KPK Sebut Dana CSR BI ke Komisi XI DPR Tembus Triliunan

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang disalurkan ke Komisi XI DPR menyentuh angka triliunan rupiah. Penelusuran lebih lanjut terkait aliran dana tersebut masih terus dilakukan KPK. 

    “Triliunan ya. Jumlah pasnya nanti ya,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur dikutip Rabu (22/1/2025). 

    Terkait kasus ini, KPK selanjutnya akan mendalami keterangan anggota DPR, Satori (S) yang menyebut seluruh anggota Komisi XI DPR menerima dana CSR. Dana tersebut lalu ditampung di yayasan. 

    “Karena berdasarkan keterangan dari saudara S, ini rekan-rekan sudah catat ya, bahwa seluruhnya terima, seluruh anggota Komisi XI itu terima CSR. Itu yang sedang kita dalami,” ujar Asep. 

    Asep menyebut, saat ini KPK tengah mendalami dugaan penyimpangan terkait dana CSR tersebut. Lembaga antikorupsi itu menduga dana tersebut dipakai tak sesuai peruntukkannya. 

    “Yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi juga kita sudah menemukan dari data-data yang ada, CSR yang diberikan pada para penyelenggara negara melalui yayasan yang disampaikan direkomendasikan kepada mereka ini tidak sesuai dengan peruntukkannya,” ungkap Asep. 

    Penelusuran dilakukan untuk memetakan siapa saja pihak yang diduga menyelewengkan dana tersebut. Bisa saja ada pihak yang memanfaatkan dana tersebut dengan benar. 

  • Golkar Sebut Survei Celios Soal Kinerja Bahlil Menyesatkan dan Tidak Objektif

    Golkar Sebut Survei Celios Soal Kinerja Bahlil Menyesatkan dan Tidak Objektif

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengkritik keras hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menilai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai salah satu menteri berkinerja terburuk dalam 100 hari pertama Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

    Menurut Idrus, survei tersebut menyesatkan dan tidak objektif. “Jadi tidak hanya mengkritisi tetapi menyesalkan (survei Celios) karena menyesatkan,” ujar Idrus di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Rabu (22/1/2025).

    Idrus menegaskan survei Celios tersebut hanya menilai kinerja Menteri Bahlil dari sektor tertentu tanpa mempertimbangkan cakupan tugas Kementerian ESDM yang luas. Termasuk, pencapaian-pencapaian Menteri Bahlil dalam 100 hari kerja di kabinet Merah Putih.

    “Kalau kita bicara tentang ruang lingkup kerja daripada ESDM, di situ ada banyak Dirjen. Jadi ada Dirjen Minerba, yang mineral dan batubara, ada Dirjen migas, minyak dan gas, ada kelistrikan, ada energi baru terbarukan dan konservasi energi, ada badan geologi, dan ada pengembangan sumber daya manusia,” jelas dia.

    Idrus mengingatkan bahwa kebijakan besar seperti implementasi energi baru terbarukan sesuai Paris Agreement memerlukan proses bertahap dan tidak bisa dilakukan secara instan.

    “Nah untuk menerapkan ini kan tidak membalik tangan begitu saja karena ada implikasi yang ditimbulkan dari ini. Misalkan terkait dengan batubara dan lain-lain sebagainya, ini kan ada implikasi yang sangat luar biasa,” tegas Idrus. 

    Golkar, kata dia, memandang survei Celios tidak komprehensif dan tidak menyeluruh, melainkan parsial dan tidak terintegrasi. Dia meminta agar survei seperti ini lebih komprehensif dan mempertimbangkan aspek yang lebih luas sebelum memberikan penilaian terhadap kinerja. 

    “Sekali lagi kami mengatakan bahwa ini tidak cukup dan kalau dilakukan pasti sangat subjektif dan saya kira perlu diskusi lebih jauh mengenai survei Celios ini,” pungkas Idrus.

  • Situasi Politik Stabil Jadi Faktor Pendukung Publik Puas 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran

    Situasi Politik Stabil Jadi Faktor Pendukung Publik Puas 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap 100 hari awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak lepas dari dukungan situasi politik yang stabil dan terkendali.

    Menurut Agung, stabilitas politik yang terkendali membuat sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran bisa dimulai dan diwujudkan dengan baik.

    “Kestabilan politik sangat penting agar pemerintah dapat melaksanakan pembangunan nasional di berbagai sektor,” ujar Agung kepada wartawan, Rabu (22/1/2025).

    Agung juga berharap agar stabilitas ini terus dipertahankan. Menurut dia, pemerintahan Prabowo-Gibran terus menggandeng kekuatan politik dan elemen masyarakat untuk berkolaborasi merealisasikan program-program prioritas seperti swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi dan makan bergizi gratis atau MBG.

    “Kestabilan politik menjadi prioritas penting agar pembangunan nasional, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, dapat dijalankan lebih optimal setelah periode 100 hari ini,” tandas Agung.

    Hasil survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik atas 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai angka 80,9%. Sementara publik yang tidak puas berada di 19,1%.

    Bahkan, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran juga tinggi yakni di angka 89,4 persen dan yang tidak yakin 10,6%.

    Dikutip dari data Kompas, tingkat kepuasan publik di bidang hukum sebesar 72,1% menyatakan puas. Di bidang ekonomi sebesar 74,5%. Di bidang keamanan dan politik sebesar 85,8%, dan bidang kesejahteraan sosial sebanyak 83,7%.

    Sementara dari demografi, apresiasi kepuasan tertinggi ditunjukkan oleh responden kelompok bawah (84,7%). Kemudian menyusul responden kelompok menengah ke bawah (81,4%), menengah ke atas (75,3%), dan atas (67,9%) dalam survei tingkat kepuasan 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

  • Kabar Gembira, Harga Tiket Angkutan Lebaran 2025 Dipastikan Tidak Naik

    Kabar Gembira, Harga Tiket Angkutan Lebaran 2025 Dipastikan Tidak Naik

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjamin harga tiket layanan jasa angkutan kereta, penyeberangan laut, hingga tarif tol, tidak mengalami peningkatan saat periode mudik Idulfitri atau Lebaran 2025. 

    Hal ini diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir setelah dirinya melakukan rapat bersama jajaran Direksi perusahaan pelat merah sektor transportasi seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT Jasa Marga, serta PT Pelayaran Indonesia (Pelni).

    Seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT Jasa Marga, serta PT Pelayaran Indonesia (Pelni). 

    Awalnya, Erick mengungkapkan bahwa rapat kerja bersama pejabat BUMN untuk memastikan layanan transportasi pada periode mudik lebaran 2025 dapat berjalan baik. Diketahui, operator layanan transportasi di dalam negeri mayoritas dikelola oleh BUMN. 

    Erick membeberkan, terdapat dua poin utama yang dibahas dalam rapat yang dimaksud. Pertama, tiket layanan jasa transportasi darat dan laut tidak mengalami peningkatan. 

    “Kementerian BUMN terus mendukung program-program seluruh Kementerian, terutama sesuai dengan instruksi Bapak Presiden memastikan pelayanan masyarakat,” ungkap Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (22/1/2025). 

    “Pertama, tidak ada kenaikan harga tiket baik di Pelni, di ASDP, di Jasa Marga, di Damri, dan semua,” sambungnya. 

    Erick mengungkapkan, terobosan yang dilakukan Kementerian BUMN untuk mendukung kondisi perekonomian nasional pada masa Ramadan dan Idulfitri. 

    Lalu, poin yang kedua, rapat tersebut untuk menguatkan komitmen layanan transportasi mudik Lebaran nanti harus sama baiknya dengan layanan mudik periode Natal dan Tahun Baru 2024/2025. 

    Sebagai contoh, layanan angkutan penumpang di kapal Pelni harus aman dan nyaman. Serta ketersediaan alat keamanan pendukung seperti pelampung, harus dilengkapi saat periode mudik Lebaran 2025. 

    “Yang kedua kita juga bersepakat nanti memaksimalkan pelayanan saat mudik Lebaran 2025. Tadi saya sudah lihat bagaimana ada improvement di masing-masing tentu institusi BUMN,” pungkasnya. 

     

  • Perincian Harta Widiyanti Putri Wardhana, Menteri dengan Kekayaan Rp 5,4 Triliun

    Perincian Harta Widiyanti Putri Wardhana, Menteri dengan Kekayaan Rp 5,4 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Widiyanti Putri Wardhana tengah menjadi sorotan publik setelah jumlah kekayaannya terungkap mencapai Rp 5,4 triliun. Jumlah kekayaan itu diketahui dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang disetorkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Pada 9 Desember 2024, Widiyanti Putri Wardhana melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN KPK. Berdasarkan laporan tersebut, total kekayaan Widiyanti mencapai Rp 5,43 triliun.

    Berdasarkan laporan LHKPN tersebut, berikut adalah rincian kekayaan yang dimiliki Widiyanti yang meliputi aset tanah dan bangunan, alat transportasi, dan aset lainnya:

    Aset Tanah dan Bangunan

    Widiyanti memiliki tujuh aset berupa tanah dan bangunan yang seluruhnya terletak di Jakarta Selatan. Total nilai aset tanah dan bangunan ini mencapai Rp 152,028 miliar. Berikut adalah detailnya:

    Tanah dan bangunan (3630 m²/3068 m²) di Jakarta Selatan: Rp 68,153 miliar.Tanah dan bangunan (1150 m²/48 m²) di Jakarta Selatan: Rp 18,752 miliar.Tanah dan bangunan (474 m²/10 m²) di Jakarta Selatan: Rp 7,688 miliar.Bangunan (328 m²) di Jakarta Selatan: Rp 4,40 miliar.Tanah dan bangunan (847 m²/326 m²) di Jakarta Selatan: Rp 14,539 miliar.Tanah dan bangunan (1340 m²/300 m²) di Jakarta Selatan: Rp 22,577 miliar.Tanah dan bangunan (980 m²/30 m²) di Jakarta Selatan: Rp 15,910 miliar.

    Aset Alat Transportasi dan Mesin

    Widiyanti juga memiliki tujuh kendaraan dengan total nilai Rp 19,463 miliar. Berikut adalah rincian kendaraan yang dimilikinya:

    Mercedes Benz S63 (2014): Rp 2,96 miliar.Toyota Vellfire 3.5 AT (2011): Rp 506 miliar.Bentley Continental GT (2011): Rp 2,879 miliar.Land Rover Range Rover 5.0 Autobiography A/T (2013): Rp 2,387 miliar.Bentley Flying Spur W12 (2022): Rp 4,577 miliar.Lexus LM350H (2024): Rp 2,5 miliar.Lexus LS500H (2024): Rp 3,65 miliar.

    Aset Lain

    Harta bergerak lainnya: Nilai harta bergerak lainnya yang dilaporkan oleh Widiyanti mencapai Rp 43,81 miliar.Surat berharga: Widiyanti memiliki surat berharga dengan total nilai fantastis sebesar Rp 5,075 triliun.Kas dan setara kas: Jumlah kas dan setara kas yang dimiliki oleh Widiyanti adalah Rp 67,168 miliar.Harta lainnya: Widiyanti juga mencatatkan harta lainnya dengan total nilai Rp 77,719 miliar.Hutang: Dalam laporannya, Widiyanti tidak memiliki hutang, sehingga seluruh kekayaannya murni merupakan aset bersih.

    Dengan total kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun, Widiyanti Putri Wardhana menjadi salah satu menteri dengan harta kekayaan terbesar di Indonesia. Sebagian besar kekayaannya berasal dari surat berharga, diikuti oleh aset tanah dan bangunan, serta alat transportasi. Laporan ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas Widiyanti sebagai seorang pejabat publik.

  • Kemenkes Alokasi Anggaran Rp 4,7 Triliun untuk Pemeriksaan Kesehatan Gratis

    Kemenkes Alokasi Anggaran Rp 4,7 Triliun untuk Pemeriksaan Kesehatan Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kesehatan mengalokasikan anggaran Rp 4,7 triliun untuk pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis atau medical check-up (MCU) mulai Februari 2025. Anggaran skrining kesehatan itu naik dari sebelumnya Rp 1,4 triliun.

    “Anggarannya Rp 4,7 triliun. Jadi masing-masing kabupaten dan kota ada anggarannya,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat penyampaian program quickwin bidang kesehatan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).

    Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi mengatakan anggaran itu sudah direncanakan sejak tahun lalu. 

    Semula anggarannya Rp 1,4 triliun. Tetapi, pemerintahan Prabowo Subianto setuju penambahan anggaran Rp 3,2 triliun dari APBN 2025 untuk pemeriksaan Kesehatan gratis masyarakat, sehingga mencapai Rp 4,7 triliun.

    “Jadi yang Rp 3,2 triliun itu masuk ke APBN, tetapi APBN akan disalurkan ke daerah juga. Jadi untuk pelaksanaan di puskesmas-puskesmas,” tutur Maria.

    Pemeriksaan kesehatan gratis tersebut tidak hanya bisa dilakukan di puskesmas saja. Kemenkes juga akan melibatkan klinik swasta yang terakreditasi untuk menjalankan program tersebut.

    “Lalu mungkin juga klinik-klinik yang ada yang sudah diakreditasi itu bisa juga menyelenggarakan, tetapi nanti koordinasinya di Dinas Kesehatan setempat,” ucapnya. 

  • Viral Anak-anak Dapat Bingkisan dari Paspampres Prabowo Saat Beri Hormat di Pinggir Jalan

    Viral Anak-anak Dapat Bingkisan dari Paspampres Prabowo Saat Beri Hormat di Pinggir Jalan

    Jakarta, Beritasatu.com –  Aksi anak-anak berdiri di tepi jalan sambil memberi hormat saat iring-iringan kendaraan Presiden Prabowo Subianto melintas viral di media sosial TikTok. 

    Meski mobil yang membawa Presiden Prabowo Subianto tidak berhenti, Paspampres yang berada di mobil terakhir berhenti menepikan mobil. Lalu, sejumlah paspampres memberikan bingkisan kepada anak-anak yang disambut dengan penuh kegembiraan.

    Video berjudul “What dreams we had last night, children can get souvenirs from Mr Presiden (mimpi apa kita semalam, anak-anak dapat suvenir dari Bapak presiden,” ini disebar akun TikTok @Anfa Al-Ghifarie. Hingga Rabu (22/1/2025), video ini telah mendapatkan 184.800 suka (like) dan ribuan komentar positif dari warganet.

    “Padahal musiknya happy, anak-anaknya juga happy, tapi aku lihatnya mewek… sepeduli itu presiden kita,” tulis akun @adn.kids.

    “Masyaallah, pasti senang sekali adik-adiknya. Besok di sekolah pasti cerita ke teman-temannya, ‘Aku dapat hadiah dari Pak Presiden,’” tulis akun @Merrywwwww.

    Beberapa pengguna media sosial bahkan mengaku terharu hingga meneteskan air mata.

    “Aku kenapa sih? Aku senyum, tapi air mataku netes,” tulis akun @husna seindah.

    “Aku gampang banget nangis. Sehat-sehat ya, Pak, dan semua kabinet Merah Putih,” tambah akun @D.

    Diketahui, dalam beberapa agenda kerja, Presiden Prabowo sering menunjukkan kedekatannya dengan anak-anak, bahkan menyapa mereka satu per satu. Bukti kepedulian Presiden Prabowo salah satunya ditunjukkan dengan menggulirkan program makan bergizi gratis.

  • Besok, DPR Panggil Mendiktisaintek Satryo Soal Polemik Mutasi ASN di Kemendiktisaintek

    Besok, DPR Panggil Mendiktisaintek Satryo Soal Polemik Mutasi ASN di Kemendiktisaintek

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi X DPR menjadwalkan rapat dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro pada Kamis (23/1/2025) besok. Rapat tersebut sebenarnya berlangsung hari ini tetapi batal karena Menteri Satryo mengikuti rapat dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Salah satu hal yang dibahas adalah polemik langkah Menteri Satryo melakukan mutasi ASN Kemendiktisaintek.

    “Harusnya hari ini, sore ini tetapi karena ada rapat dengan presiden, sepertinya, lalu diputuskan untuk kita tunda besok. Jadi sudah dipastikan besok ada rapat dengan Mendiktisaintek,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Esti Wijayati di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Esti mengatakan rapat besok juga akan membahas sejumlah hal, seperti evaluasi pelaksanaan anggaran Kemendiktisaintek pada tahun 2024. Selain itu, kata dia, pihaknya dan Menteri Satryo juga membahas soal program atau kegiatan Kemendiktisaintek yang akan dilakukan pada tahun 2025, serta isu-isu terkini yang menyangkut kementerian tersebut.

    “Ada juga yang lain-lain yang mungkin sedang menjadi topik pembahasan khalayak ramai. Itu, kira-kira begitu,” tandas dia.

    Esti memahami bahwa saat ini merupakan masa transisi di mana pejabat eselon mengalami kegelisahan karena posisi bakal digeser atau dipindahkan. Apalagi, kata dia, Kemendiktisaintek merupakan salah satu pecahan dari Kementerian Kemendikbud, Kemdikdasmen, dan Kementerian Kebudayaan.

    “Kita minta sebagai pemimpin itu harus mampu meredam situasi yang ada seperti itu. Ada pembelajaran penting bagaimana seorang menjadi pemimpin untuk bisa berkomunikasi, berdialog dengan baik dengan anak buahnya. Selain itu, tentunya anak buah ini juga harus memahami bagaimana tugas fungsi yang harus dilaksanakan,” kata Esti menambahkan.

    Esti juga menilai kasus di Kemendiktisaintek harus menjadi pelajaran bagi ASN agar bersedia ditempatkan di mana saja.

    “Ketika sudah tanda tangan sebagai ASN, maka harus siap ditempatkan di mana pun itu. Namun, sebagai pemimpin ya mungkin kata-kata yang lebih bijak, cara-cara yang lebih baik yang kemudian bisa dilawan,” pungkas Esti.

    Sebelumnya, Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi sorotan publik karena didemo oleh ASN-nya gegara masalah mutasi. ASN yang berunjukrasa sempat mengirim karangan bunga dengan kata-kata satir kepada Satryo. Mereka meminta Presiden turun tangan untuk mengevaluasi Mendiktisaintek Satryo.

    Demo ASN Kemendiktisaintek tersebut akhirnya berujung damai pada Senin (20/1/2025) malam. ASN sepakat damai dengan Menteri Satyro setelah berbincang dan diskusi hangat di rumah dinas menteri di Widya Chandra, Jakarta Selatan. Mendiktisaintek Satyro memastikan tidak ada pemecatan ASN yang ikut demo dan ASN juga sudah memahami kebijakan Kemendiktisaintek untuk melakukan restrukturisasi organisasi.

  • Jelang 100 Hari Memimpin, Prabowo: Kita Mampu Menjaga Kesejukan dan Kedamaian

    Jelang 100 Hari Memimpin, Prabowo: Kita Mampu Menjaga Kesejukan dan Kedamaian

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengatakan kinerja pemerintahan menjelang 100 hari kepemimpinannya bersama Gibran Rakabuming Raka masih berjalan efektif. Kondisi negara masih damai dan stabilitas politik hingga ekonomi terjaga.

    Kabinet Merah Putih dinilai berhasil menghadapi bulan-bulan kritis di akhir tahun yang biasanya ditandai oleh banyak kecelakaan lalu lintas, ketersediaan bahan pangan hingga fluktuasi harga bahan pokok. 

    “Kali ini kita berhasil untuk menjalankan suatu keadaan yang stabil, penuh ketenangan, kesejukan di tengah banyak dunia dilanda konflik ketegangan, krisis bahkan perang. Kita mampu menjaga kesejukan ketenangan kedamaian di negara kita,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/1/2025). 

    Prabowo mengapresiasi seluruh jajaran kabinet dan pemerintahannya yang telah bekerja keras menjamin keamanan dan keselamatan, utamanya pada periode libur Nataru 2025. 

    Menurut Prabowo, sejauh ini para menteri dan jajarannya mampu melaksanakan administrasi negara dengan baik dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan prorakyat dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.

    Prabowo merespons positif etos kerja menteri keuangan dan jajarannya yang telah menyusun APBN 2025 dengan baik dan cermat sehingga berjalan lebih efisien. 

    “Saya terus-menerus monitor, menuntut penghematan efisiensi. Saya menuntut keberanian memotong hal-hal yang tidak esensial,” beber Prabowo. 

    Prabowo menegaskan kriteria anggaran yang dapat dilaksanakan ialah harus bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas yang terukur melalui kuantifikasi dan harus mengarah pada swasembada pangan serta energi. 

    “Kita harus mampu memberi makan seluruh rakyat Indonesia dan tak lagi impor,” tuturnya. 

  • Mbak Ita Kembali Mangkir Pemeriksaan, KPK Belum Putuskan Jemput Paksa

    Mbak Ita Kembali Mangkir Pemeriksaan, KPK Belum Putuskan Jemput Paksa

    Jakarta, Beritasatu.com – Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya Alwin Basri kembali tidak menghadiri jadwal pemeriksaan oleh penyidik KPK, Rabu (22/1/2025). Ini kali ketiga Ita mangkir dari panggilan KPK.

    Mbak Ita dan Alwin Basri yang juga ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah hari ini dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

    “Sampai dengan saat ini yang bersangkutan tidak terpantau hadir di Gedung KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    “Tentunya penyidik dalam hal ini akan melakukan konfirmasi ketidakhadiran yang bersangkutan baik itu langsung maupun melalui pihak-pihak yang selama ini sudah berkoordinasi dalam hal ini melalui admin penyidikan,” ujar Tessa.

    KPK belum memutuskan apakah akan menjemput paksa Mbak Ita yang sudah tiga kali mangkir dari pemeriksaan.

    Dalam kasus tersebut, Martono diduga melakukan korupsi bersama Mbak Ita dan Alwin. Mereka juga menerima gratifikasi.

    Sedangkan Rachmat diduga menyuap kepada penyelenggara negara terkait proyek di lingkungan Pemkot Semarang. Proyek itu terkait pengadaan meja dan kursi fabrikasi sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kota Semarang.