Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Lakukan Pertemuan Tertutup dengan Budi Arie di Solo, Jokowi: Silaturahmi Saja

    Lakukan Pertemuan Tertutup dengan Budi Arie di Solo, Jokowi: Silaturahmi Saja

    Solo, Beritasatu.com – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyambangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Jalan Kutai Utara nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (28/1/2025).

    Wartawan tidak diperkenankan mendekat untuk wawancara atau mengambil gambar pertemuan Budi Arie dengan Jokowi. 

    Pantauan di lapangan, ketua umum Projo tersebut meninggalkan kediaman Jokowi sekitar pukul 11.00 WIB, setelah keduanya melakukan pertemuan tertutup di dalam rumah. 

    Budi Arie yang juga menteri komunikasi dan informatika era pemerintahan Jokowi sempat diminta foto bersama oleh warga yang mengantre di depan kediaman Jokowi. Setelah berfoto dengan warga, Budi Arie langsung pergi meninggalkan rumah Jokowi.

    Saat ditanya awak media terkait kedatangan Budi Arie, Jokowi mengatakan hanya pertemuan silaturahmi biasa.

    “Oh ya (bertemu Budi Arie), silaturahmi saja. Cuma sebentar ini juga banyak warga ya,” ujarnya.

    Jokowi mengaku sejak pagi memang lebih sibuk melayani permintaan masyarakat yang ingin bertemu dan berfoto bersamanya. Warga yang berasal dari berbagai daerah tersebut memang sengaja datang dan menunggu hingga mantan wali kota Solo itu keluar rumah untuk bertemu.

    “Mulai antre dari jam 7.30 WIB tadi. Ya, semua yang bisa saya layani, saya layani. Kalau sudah tidak ada masyarakat ya saya tutup pintunya, ada yang datang ya saya terima, kalau tidak diterima kan juga tidak baik,” kata Jokowi.

    Semenjak purnatugas sebagai presiden dan pulang ke Kota Solo, Jokowi membuka pintu rumahnya untuk dikunjungi masyarakat, terutama di saat akhir pekan.

    Warga kadang rela mengantre dan menunggu untuk bertemu Jokowi keluar dari rumah. Saat Jokowi keluar, mereka akan memanfaatkan momen itu untuk foto bersama. 

  • Ini Aturan Hukum Sepeda Motor Masuk Jalan Tol

    Ini Aturan Hukum Sepeda Motor Masuk Jalan Tol

    Jakarta, Beritasatu.com – Belakangan ini terdapat wacana agar pengguna motor gede (moge) diperbolehkan untuk memasuki jalan tol. Hal tersebut kembali mendapat penolakan mengingat usulan agar pengguna kendaraan roda dua dapat memasuki tol pernah terjadi sebelumnya.

    Lantas, bagaimana sebenarnya aturan hukum mengenai pengguna jalan tol, Apakah sepeda motor memang tidak diperbolehkan untuk memasuki gerbang tol? Berikut penjelasannya.

    Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2005 Pasal 38 disebutkan bahwa jalan tol hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan beroda empat atau lebih. 

    Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 63 ayat (6).

    Dalam pasal tersebut dicantumkan apabila pengendara sepeda motor nekat menerobos gerbang tol, maka akan dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 14 hari atau denda maksimal Rp 3 juta.

    Namun, dalam Pasal 38 PP No. 44 Tahun 2009 disebutkan bahwa sebenarnya sepeda motor dapat melintasi jalan tol. Peraturan ini diikuti dengan syarat wajib terdapat lajur khusus sepeda motor agar tidak menyatu dengan kendaraan beroda empat atau lebih.

    Peraturan tersebut kurang dapat mendukung wacana mempersilakan sepeda motor untuk melintasi tol mengingat minimnya lajur khusus kendaraan beroda dua di jalan tol Indonesia. Sehingga, dapat disimpulkan alasan mengenai pelarangan motor memasuki tol adalah infrastruktur yang belum memadai untuk memfasilitasi kendaraan roda dua di jalan tol. 

  • Pendaftaran Jalur IUP UGM 2025 Dibuka untuk 1.114 Mahasiswa, Ini Syarat dan Tahapan Seleksi

    Pendaftaran Jalur IUP UGM 2025 Dibuka untuk 1.114 Mahasiswa, Ini Syarat dan Tahapan Seleksi

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru melalui jalur international undergraduate program (IUP) untuk tahun akademik 2025. Kuotanya 1.114 mahasiswa dengan 29 program studi.

    Pendaftaran jalur IUP dilakukan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama berlangsung pada 14-18 Februari 2025 dan ujian seleksi luring pada 27 Februari hingga 2 Maret. Hasil seleksi gelombang pertama akan diumumkan pada 6 Maret 2025.

    Sekretaris Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM Sigit Priyanta mengatakan jalur IUP merupakan program kelas internasional yang dibuka khusus untuk mencetak lulusan yang kompeten dan mampu bersaing secara global.

    “Kami ingin memastikan bahwa setiap mahasiswa yang lolos merupakan individu terbaik yang mampu berkontribusi di tingkat global,” kata Sigit, Selasa (28/1/2025).

    Menurutnya, program IUP UGM memberikan pengalaman belajar berbasis internasional yang mencakup kewajiban mengikuti international exposure, seperti pertukaran pelajar atau program double degree.

    Syarat dan Tahapan Seleksi
    Calon mahasiswa yang ingin mendaftar IUP UGM wajib memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

    Lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat dalam tiga tahun terakhir.

    Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan skor TOEFL 500-550 atau setara (IELTS/AcEPT UGM).

    Lulus seleksi Gadjah Mada Scholastic Test (GMST).

    Bersedia mengikuti seleksi tambahan sesuai program studi yang dipilih.

    Seleksi untuk program studi di Fakultas Teknik mencakup nilai rapor, nilai UTBK, CBT, dan bukti kemampuan Bahasa Inggris. 

    Seleksi untuk program studi lain menggunakan tes Bahasa Inggris dan skolastik (AcEPT dan GMST).

    Program studi yang tersedia lewat jalur IUP UGM, adalah biologi, akuntansi, manajemen, ilmu ekonomi, farmasi, geografi lingkungan, kedokteran hewan, hukum, hubungan internasional, ilmu komunikasi. 

    Selanjutnya prodi manajemen dan kebijakan publik, kedokteran, psikologi, teknik sipil, teknik mesin, teknik geodesi, dan teknik lainnya.

    Sigit mengimbau para calon mahasiswa untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum mendaftar melalui jalur IUP UGM. 

    “Informasi lebih lanjut mengenai program IUP UGM 2025 dapat diakses melalui laman resmi UGM atau akun media sosial universitas,” ujarnya.

  • Survei Indikator: Gen Z Jadi Kalangan Paling Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo

    Survei Indikator: Gen Z Jadi Kalangan Paling Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Hasil survei terbaru yang dirilis lembaga Indikator Politik Indonesia mengungkap, gen Z atau generasi yang lahir pada 1997-2012 mendominasi kalangan yang puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, angka kepuasan gen Z mencapai 81,7%. Ia menyebut angka ini juga berperan dalam kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

    “Gen Z salah satu basis demografi pendukung Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo menang dengan angka yang meyakinkan di pilpres kemarin,” kata Burhanuddin, dikutip dari kanal YouTube Indikator Politik Indonesia, Selasa (28/1/2025).

    Dalam survei kinerja Prabowo dari Indikator Politik Indonesia terkait gen z ini digelar pada 16-22 Januari 2025. Burhanuddin memaparkan kepuasan terendah terlihat pada generasi baby boomers atau masyarakat yang lagi pada 1918-1964. Selisih kepuasan gen z dan baby boomers cukup tebal, yakni 8,3%.

    “Angkanya cukup tinggi selisihnya, 81,7% gen z yang puas, sementara dari kelompok baby boomers, yang puas 73,4%,” tuturnya.

    Kendati demikian, Burhanuddin menjelaskan angka kepuasan publik secara umum terhadap 100 hari kinerja Presiden Prabowo cukup, yakni 79,3%. Ia mengungkap setidaknya ada lebih dari 20 alasan yang melatari kepuasan 1.220 responden dari seluruh provinsi di Tanah Air terhadap kinerja Prabowo.

    Sebanyak 18,9% rakyat menilai presiden adalah sosok yang tegas, berwibawa, berani dan bijaksana. Kemudian, sebanyak 17,4% masyarakat menilai pemberantasan korupsi berjalan baik di bawah kepemimpinan Prabowo.

    Selanjutnya, 12,8% warga melihat Prabowo memiliki kinerja yang baik dan terbukti. Lalu, sebanyak 9,2% publik menyenangi Prabowo karena banyak program kerja yang dicanangkan mulai terealisasi.

    “Ada yang menyebut sering memberi bantuan (5,9%), program makan bergizi gratis (5,7%) membawa perubahan (3,5%), macam-macam ini alasannya,” jelas Burhanuddin dalam memaparkan survei Indikator terkait kepuasan gen Z pada  Kinerja Prabowo.

  • Hemat Anggaran ala KPK pada 2025, Sasar Perjalanan Dinas dan Operasional Kantor

    Hemat Anggaran ala KPK pada 2025, Sasar Perjalanan Dinas dan Operasional Kantor

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan penghematan anggaran di tahun 2025 ini. Sejumlah pos anggaran bakal dilakukan efisiensi demi meminimalkan pengeluaran.

    “Dalam rangka mendukung program pemerintah tahun 2025, KPK juga melakukan berbagai langkah penghematan anggaran, di antaranya terkait dengan perjalanan dinas dan operasional kantor,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Selasa (28/1/2025).

    Adapun terkait honorarium, Tessa menerangkan sejak awal KPK tidak mengalokasikan dana tersebut. Hal itu mengingat pihaknya sudah menerapkan single salary system.

    Dalam hal hemat anggaran KPK untuk perjalanan dinas, Tessa mengungkapkan penghematan dilakukan dengan melakukan pertemuan, pelatihan, dan sosialisasi secara daring atau memanfaatkan ruang di sekitar lingkungan gedung KPK. Lalu untuk kegiatan luar kota, dia menyebut akan diterapkan skala prioritas serta pembatasan jumlah personel.

    Sedangkan hemat anggaran KPK untuk operasional kantor, Tessa menyebut penghematan dilakukan dengan mengurangi barang cetakan dan memaksimalkan arsip digital secara bertahap. Selain itu, efisiensi juga akan dilakukan dalam pengelolaan fasilitas kerja dalam ruangan atau gedung.

    “Melalui efisiensi ini, KPK berharap kinerja pemberantasan korupsi tetap dapat dilakukan secara efektif, tentu dengan berbagai kolaborasi bersama pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat,” tutur Tessa.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Hal ini demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

    Efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam inpres ini pemerintah melakukan review untuk anggaran K/L dalam APBN 2025, APBD 2025, dan transfer ke daerah.

    Dengan hemat anggaran KPK ini, lembaga tersebut berharap anggaran pemerintah ke depannya dapat dikelola dengan baik. Hal itu supaya tidak menimbulkan celah potensi korupsi.

  • Survei Indikator Beberkan 7 Menteri Berkinerja Terbaik di Kabinet Prabowo-Gibran

    Survei Indikator Beberkan 7 Menteri Berkinerja Terbaik di Kabinet Prabowo-Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Survei Indikator Politik Indonesia mengungkap tujuh menteri Kabinet Indonesia Maju memiliki kinerja terbaik selama 100 hari menjabat. Dari sebanyak 48 anggota Kabinet Merah Putih, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir disebutkan oleh publik sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkinerja terbaik.

    Erick disebutkan oleh 14,2% dari 1.220 responden sebagai menteri berkinerja terbaik. Responden ditanya dari daftar nama menteri-menteri Kabinet Merah Putih dan mengatakan siapa menteri yang menurut mereka berkinerja terbaik.

    Ketujuh menteri itu adalah Erick Thohir, lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (13,2%), disusul Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (6,7%).

    Kemudian terdapat Menteri Agama Nasarudin Umar, Sekretaris Negara Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang masih-masing berada di bawah 4% pilihan responden.

    Hal tersebut disampaikan oleh founder dan peneliti utama Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparan rilis temuan survei nasional bertajuk “Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih” di Jakarta, Senin (27/11/2025).

    Hadir pada kesempatan tersebut pakar hukum, Ketua Senat Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad serta Juru Bicara Presiden Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J Vermonte.

    Tidak hanya jadi menteri berkinerja terbaik di Kabinet Merah Putih, Erick Thohir juga masuk ke dalam daftar menteri atau pejabat negara dengan tingkat kedikenalan tertinggi. Dengan demikian, selain diketahui memiliki kinerja terbaik, Erick juga tertangkap sebagai menteri paling populer.

    Menteri-menteri lain yang juga masuk ke dalam daftar menteri yang populer adalah Sri Mulyani Indrawati, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), hingga Teddy Indra Wijaya.

    “Sri Mulyani, Erick Thohir, AHY, serta Teddy Indra Wijaya masuk ke dalam daftar menteri berkinerja terbaik. Sementara Cak Imin termasuk populer di masyarakat, meskipun tidak masuk ke dalam daftar tujuh menteri berkinerja terbaik,” ujar Burhanuddin dikutip dari kanal YouTube Indikator Politik Indonesia, Selasa (28/1/2025).

    Indikator juga mendalami kepada responden tentang kepuasan mereka terhadap Menteri yang mereka kenal. Hasilnya, terdapat lima menteri dengan mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dari responden. Mereka adalah Nasarudin Umar, Teddy Indra Wijaya, Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, dan Abdul Mu’ti.

    Diketahui, survei ini dilaksanakan dengan jumlah sampel mencapai 1.220 orang. Mereka adalah warga negara Indonesia dari 38 provinsi yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah.

    Penarikan sampel survei tujuh menteri berkinerja baik Kabinet Merah Putih dilakukan menggunakan metode multistage random sampling, dengan toleransi kesalahan sebesar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih telah diwawancarai pada periode 16-21 Januari 2025 secara tatap muka oleh pewawancara terlatih.

  • Kasus Anak Bos Prodia Mandek 5 Bulan, AKBP Bintoro Berkilah Terkendala Teknis

    Kasus Anak Bos Prodia Mandek 5 Bulan, AKBP Bintoro Berkilah Terkendala Teknis

    Jakarta, Beritasatu.com – Kasus pembunuhan remaja dengan tersangka anak bos Prodia, Arif Nugroho (AN) alias Bastian dan Muhammad Bayu Hartanto, sempat mandek lima bulan di tangan AKBP Bintoro saat masih menjabat kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan.

    Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Idnal mengatakan AKBP Bintoro selalu berkilah ketika ditanya apa kendala dalam menyidik kasus yang menjerat anak bos Prodia tersebut sehingga tidak selesai.

    “Alasan yang bersangkutan teknis dan koordinasi seperti pemenuhan P19, saksi ahli, dan lain-lain,” kata Rahmat saat dihubungi, Selasa (28/1/2025).

    Menurut Rahmat, AKBP Bintoro tak membeberkan secara detail alasan teknis tersebut. Padahal, dia selalu mendesak kasus tersebut segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.

    Penanganan kasus pembunuhan dengan tersangka anak bos Prodia di Satreskrim Polres Jaksel mandek selama lima bulan. Jabatan Bintoro sebagai kasatreskrim akhirnya dicopot dan dia dimutasi menjadi penyidik madya di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

    AKBP Gogo Galesung ditunjuk sebagai kasatreskrim baru Polres Jaksel menggantikan Bintoro. Nah, di tangan Gogo penyidikan kasus yang menjerat anak bos Prodia dilanjutkan hingga berkasnya lengkap pada 16 Desember 2024.  

    Belakangan muncul dugaan AKBP Bintoro meminta uang Rp 20 miliar kepada anak bos Prodia untuk menghentikan penyidikan kasus tersebut. Tersangka mengaku sudah menyerahkan sebagian yang diminta, tetapi kecewa karena kasusnya tidak sepenuhnya dihentikan.

    Namun, AKBP Bintoro membantah tuduhan pemerasan tersebut. 

    “Pihak tersangka atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya, semua ini fitnah,” ujar Bintoro kepada wartawan di Jakarta, Minggu (26/1/2025).

    AKBP Bintoro kini sudah ditahan oleh Propam Polda Metro Jaya dan menjalani penempatan khusus atau patsus, untuk memudahkan proses penyelidikan kasus dugaan pemerasan anak bos Prodia.

  • Lika-liku Penangkapan Paulus Tannos oleh KPK, Lolos di Thailand Terciduk di Singapura

    Lika-liku Penangkapan Paulus Tannos oleh KPK, Lolos di Thailand Terciduk di Singapura

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang berupaya mengekstradisi tersangka kasus e-KTP Paulus Tannos ke Indonesia setelah ditangkap di Singapura. Direktur utama PT Shandipala Arthaputra itu buron sejak 2021.

    Paulus Tannos yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP pada 2019, kabur ke luar negeri. KPK beberapa berupaya menangkapnya, tetapi tidak berhasil.

    Mantan penyidik KPK Praswad Nugraha menuturkan lika-liku kronologi upaya penangkapan Paulus Tannos. 

    Menurutnya, setelah Tannos ditetapkan sebagai tersangka karena berperan sebagai salah satu konsorsium pelaksana proyek e-KTP di bawah bendera PT Shandipala Arthaputra, KPK langsung berupaya menangkapnya. Namun, Paulus Tannos sudah berada di luar negeri.

    Tiga tahun kemudian, KPK melayangkan red notice atau permintaan penangkapan Paulus Tannos ke Interpol. Tetapi red notice tak keluar karena tim pengacara Tannos disebut mengajukan banding atau keberatan.

    “Pada 2022 KPK mengirimkan red notice ke markas Interpol di Lyon, Prancis. Namun, diajukan banding/keberatan oleh pihak Tannos melalui pengacaranya, sehingga sampai saat ini red notice belum dikeluarkan oleh pihak International Criminal Police Organization/Interpol,” kata Praswad dikutip dari keterangannya, Selasa (28/1/2025).

    Paulus Tannos diketahui sudah tinggal di Singapura, negara yang selama ini sering dijadikan tempat pelarian para koruptor dan penjahat dari Indonesia. 

    Namun, Indonesia dan Singapura kini sudah ada perjanjian ekstradisi yang berlaku efektif sejak Maret 2024. Pelarian Tannos pun berakhir.

    Pada November 2024, KPK melayangkan permintaan penahanan terhadap Paulus Tannos ke Singapura. 

    Biro Investigasi Praktik Korupsi atau Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura kemudian menangkap Tannos pada 17 Januari 2025.

    “Pada 17 Januari pihak CPIB Singapura melaksanakan penangkapan dan langsung di tahan di Rumah Tahanan Changi dalam rangka persiapan ekstradisi dan memenuhi kelengkapan dokumen dan administrasi dari Indonesia,” ujar Praswad.

    Praswad mengapresiasi penangkapan Paulus Tannos yang dinilai sebagai contoh nyata dari sinergisitas yang terjalin dengan baik antara aparat penegak hukum. Kerja sama tersebut diharapkan dapat terus berlangsung di waktu mendatang.

    “Meskipun sempat terhambat proses penangkapan di Bangkok pada tahun 2023, namun tetap tidak membuat semangat rekan-rekan penyidik menjadi surut,” ujarnya terkait penangkapan Paulus Tannos.

  • Survei Indikator: Kejaksaan Agung Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik

    Survei Indikator: Kejaksaan Agung Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang meraih kepercayaan tertinggi dari publik. Hal ini berdasarkan survei terbaru yang dilakukan Indikator Politik Indonesia.

    Survei nasional Indikator dilakukan dalam periode 16-21 Januari 2025, menempatkan 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95%. Hasil survei menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung memperoleh tingkat kepercayaan publik sebesar 79%, mengungguli lembaga penegak hukum lainnya seperti Mahkamah Konstitusi (75%), Komisi Pemberantasan Korupsi (72%), pengadilan (71%), dan Polri (69%).

    Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad mengapresiasi kinerja kejaksaan yang berhasil memberikan beragam terobosan. Salah satunya adalah pada kinerja pemulihan keuangan negara dari kasus korupsi.

    “Orientasi penegakan hukum itu bukan hanya menersangkakan dan memenjarakan. Ada yang lebih besar, yakni memulihkan keuangan negara dan ini berhasil dilakukan kejaksaan,” ucap Suparji.

    Kejaksaan, lanjut Suparji, juga berhasil membongkar mafia peradilan. Persoalan yang telah lama diresahkan masyarakat. “Ini kinerja penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan menunjukkan kesungguhan untuk memberantas mafia peradilan,” ujarnya terkait kinerja Kejaksaan Agung dan jajarannya.

    “Hasilnya, sudah menjadi tersangka dan disidangkan. Kita sudah lama mengeluh mafia peradilan. Ini kinerja yang positif, agresif dan progresif,” katanya.

    Keberhasilan Kejaksaan Agung ini dinilai menjadi bukti komitmen lembaga tersebut dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia, sekaligus membangun kepercayaan publik yang lebih kuat.

  • Pemerintahan Presiden Prabowo Tidak Mengenal Program 100 Hari Kerja

    Pemerintahan Presiden Prabowo Tidak Mengenal Program 100 Hari Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J Vermonte menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mengenal konsep program 100 hari kerja. 

    Menurutnya, seluruh program pemerintahan dirancang untuk dilaksanakan selama lima tahun masa jabatan meskipun beberapa program terlihat sebagai langkah jangka pendek di mata publik.

    “Pemerintahan Prabowo sebenarnya tidak mengenal program 100 hari. Dalam konteks sistem presidensial Indonesia, program-programnya dirancang untuk lima tahun masa pemerintahan,” ujar Philips dalam konferensi pers daring, Senin (27/1/2025).

    Philips menyatakan pihaknya tidak mempermasalahkan penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo dalam 100 hari pertama. Menurutnya, kritik dan masukan dari publik dapat menjadi evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan ke depan.

    “Kalau kita perhatikan Asta Cita (visi misi Prabowo), sebagian besar programnya bersifat struktural meskipun masyarakat sering melihatnya sebagai quick wins. Padahal, itu adalah bagian dari rencana jangka panjang,” jelas Philips.

    Philips mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah dijalankan sejak awal Januari 2025. Program ini, menurutnya, bukan sekadar kegiatan makan bersama di sekolah, tetapi merupakan langkah strategis jangka panjang.

    Menurut dia, program makan bergizi gratis memiliki tujuan strategis dan prasyarat struktural yang harus dipenuhi. Contohnya, Jepang sudah menjalankan program serupa selama 80 tahun, India selama 30 tahun, dan China selama 5-10 tahun. 

    “Pemerintahan Prabowo juga ingin program makan bergizi gratis menjadi bagian dari pembangunan jangka panjang,” tambah Philips terkait program 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo.