Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Menkum Supratman: Buron Kasus E-KTP Paulus Tannos Masih Berstatus WNI

    Menkum Supratman: Buron Kasus E-KTP Paulus Tannos Masih Berstatus WNI

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan buron kasus korupsi pengadaan e-KTP Tjin Tian Po alias Paulus Tannos yang ditangkap di Singapura masih berstatus sebagai WNI. Bos PT Shandipala Arthaputra itu segera diekstradisi ke Indonesia.

    “Status kewarganegaraan atas nama Paulus Tannos atau Tjin Tian Po alias Paulus Tannos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia,” kata Supratman saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1/2025).

    Paulus Tannos diklaim sudah berganti kewarganegaraan dan memegang paspor Guinea Bissau, negara kecil di Afrika Barat. 

    Pada 2024, KPK sempat gagal menangkap Tannos di Bangkok, Thailand karena dia disebut sudah berganti warga negara.

    KPK bekerja sama dengan Kementerian Hukum Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang melengkapi sejumlah persyaratan untuk  mengekstradisi Paulus Tannos dari Singapura ke Indonesia. 

  • MPR: Peringatan Imlek Cerminan Syukur atas Keberagaman dan Amanat Reformasi

    MPR: Peringatan Imlek Cerminan Syukur atas Keberagaman dan Amanat Reformasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan perayaan Tahun Baru Imlek merupakan wujud syukur atas keberagaman serta bentuk nyata dari pelaksanaan amanat reformasi.

    Pernyataan tersebut disampaikan Eddy dalam rangka mengucapkan selamat merayakan Imlek kepada masyarakat yang memperingatinya.

    “Imlek menjadi pengingat bagi kita bahwa Indonesia menghormati seluruh warganya tanpa membeda-bedakan latar belakang, suku, agama, maupun asal-usul. Semua memiliki hak yang sama dan dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu, Imlek telah menjadi bagian dari perayaan nasional di negeri ini,” ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/1/2025) dilansir dari Antara.

    Lebih lanjut, ia melihat momentum Imlek sebagai kesempatan untuk mempererat persatuan nasional, yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 hingga 8%

    “Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diperlukan komitmen seluruh elemen bangsa agar Indonesia dapat lepas landas menuju negara maju serta keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap). Presiden Prabowo Subianto terus mendorong sinergi semua pihak guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

    Selain memberikan ucapan syukur terkait perayaan Imlek, Eddy juga menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo atas keberhasilannya dalam meredam politik identitas dan komitmennya dalam menghadirkan politik berbasis gagasan.

    “Setiap aspirasi, ide, dan pemikiran yang disampaikan kepada Presiden Prabowo selalu didengar dan diwujudkan dalam kebijakan nyata. Sikap beliau yang menjaga ruang demokrasi ini telah berhasil menekan politik identitas dan mendorong dialog publik yang lebih berorientasi pada gagasan,” pungkas Edy dalam pernyataannya terkait perayaan Tahun Baru Imlek.

  • KPK Segera Umumkan Laporan Harta Kekayaan Raffi Ahmad

    KPK Segera Umumkan Laporan Harta Kekayaan Raffi Ahmad

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengumumkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) artis, Raffi Ahmad. Proses verifikasi atas LHKPN yang bersangkutan telah rampung dilakukan KPK.

    Suami dari selebritas Nagita Slavina itu merupakan salah satu wajib lapor LHKPN karena menjabat sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni.

    “Sudah selesai verifikasi. Kemungkinan sudah bisa diumumkan hari Kamis atau Jumat minggu ini,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada Beritasatu.com, Rabu (29/1/2025).

    Sebelumnya, selain menyebut terkait laporan harta kekayaan Raffi Ahmad, KPK menyebut 123 yang tergabung di Kabinet Merah Putih telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Adapun pejabat di kabinet tersebut yang menjadi wajib lapor LHKPN sebanyak 124 orang.

    Satu pejabat yang belum menyampaikan LHKPN yakni Tina Talisa. Hal itu mengingat yang bersangkutan baru dilantik sebagai staf khusus wakil presiden pada awal Desember 2024 lalu.

    “Dari 124 ini, 123-nya sudah dilantik 21 Oktober, makanya jatuh temponya sekarang, karena tiga bulan (batas akhir). Nah satu (pejabat) memang dilantik 6 Desember. Jadi yang satu baru jatuh tempo nanti 6 Desember plus 3 bulan,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Laporan harta kekayaan Raffi Ahmad nantinya akan dipublikasikan di situs https://elhkpn.kpk.go.id/. KPK menyatakan laporan harta yang bersangkutan telah lengkap.

  • Golkar: Angka Kepuasan Publik Tinggi untuk 100 Hari Prabowo-Gibran Sangat Wajar

    Golkar: Angka Kepuasan Publik Tinggi untuk 100 Hari Prabowo-Gibran Sangat Wajar

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra menilai angka kepuasan publik tinggi terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan hal yang wajar.

    Menurut dia, pencapaian tersebut mencerminkan keberpihakan nyata Pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap masyarakat, terutama kalangan kecil.

    “Kalau kita melihat, Pemerintahan Pak Prabowo-Gibran ini menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat kecil melalui program-program konkret yang mereka jalankan,” ujar Tandra kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

    Salah satu program yang diapresiasi Tandra adalah program makan bergizi gratis yang digagas oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Mantan ketua umum himpunan kurator dan pengurus Indonesia (HKPI) ini menilai, program tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan generasi masa depan yang sehat dan unggul.

    “Program makan bergizi gratis ini sangat penting karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Dengan memberikan gizi yang cukup, pemerintah menyelamatkan masa depan generasi muda kita,” tutur dia.

    Selain itu, Tandra juga menyoroti langkah strategis pemerintah di sektor energi. Dia memuji kebijakan terkait peningkatan lifting minyak hingga menargetkan produksi mencapai 900.000 barel per hari (bph).

    “Ini jelas upaya konkret untuk memotong impor BBM. Dengan begitu, devisa negara dapat dialokasikan untuk pembangunan sektor lain yang lebih produktif,” ujar Soedeson Tandra.

    Menurutnya, target tersebut realistis dicapai di bawah kepemimpinan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang dinilai menunjukkan komitmen kuat terhadap target tersebut.

    Dalam bidang penegakan hukum, Tandra juga menyoroti langkah pemerintah yang dianggap sudah berada di jalur yang benar. Dia berharap Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dapat memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu di segala sektor.

    “Penegakan hukum yang adil dan tegas akan menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat. Kami dari Partai Golkar, terutama melalui Komisi III, akan terus mendukung agenda penegakan hukum ini,” pungkas Tandra.

    Berdasarkan hasil survei terbaru, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat cukup tinggi. Survei Litbang Kompas menunjukkan sebanyak 80,9%responden merasa puas, sementara survei Indikator Politik Indonesia mencatat angka kepuasan masyarakat di angka 79,3%.

    Tandra menegaskan, Partai Golkar akan terus mengawal dan mendukung setiap kebijakan Prabowo-Gibran yang berpihak kepada rakyat. 

  • 100 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo: Sinta Nuriyah Beri 10 Pesan Kebangsaan

    100 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo: Sinta Nuriyah Beri 10 Pesan Kebangsaan

    Jakarta, Beritasatu.com – Memasuki 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (28/1/2025), Sinta Nuriyah, istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menyampaikan pandangan dan harapannya terhadap arah kepemimpinan ke depan.

    “Kita semua berharap pemerintahan yang baru ini akan menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan persamaan bagi masyarakat,” ujar Sinta dalam konferensi pers Gerakan Nurani Bangsa (GNB) bertema “Merespons 100 Hari Presiden Prabowo”, yang digelar di Griya Gus Dur, Jakarta, Selasa (28/1/2025).

    Dalam acara yang sama, Alissa Wahid, ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Masyarakat sekaligus putri sulung Gus Dur, menyampaikan pemerintahan baru harus menjadi ruang evaluasi dan penguatan demokrasi berdasarkan nilai etika dan moral.

    “Pemerintahan ini harus menjaga kepercayaan masyarakat melalui kebijakan yang fokus pada kesejahteraan umum, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ungkap Alissa.

    Gerakan Nurani Bangsa, sebagai forum etis dan nonpartisan, menyampaikan 10 pesan kebangsaan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, menjaga demokrasi. Demokrasi harus dipelihara sebagai fondasi kehidupan berbangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

    Kedua, merawat nilai kebangsaan. Semua elemen bangsa, pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis, harus menjaga nilai kebangsaan demi keutuhan bangsa sesuai amanah konstitusi.

    Ketiga, kepentingan rakyat sebagai prioritas. Seluruh agenda pemerintah harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan masa depan bangsa, bukan kepentingan segelintir pihak.

    Keempat, peningkatan kualitas hidup. Pemerintahan Presiden Prabowo harus memperbaiki kualitas pendidikan, layanan kesehatan, kelestarian lingkungan, dan penyediaan lapangan kerja untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Kelima, melindungi kebebasan masyarakat. Penyelenggara negara di semua lini harus melindungi kebebasan masyarakat secara profesional.

    Keenam, pemberantasan korupsi. Aparat negara harus menjadi teladan dalam pemberantasan korupsi dengan menerapkan nilai-nilai antikorupsi.

    Ketujuh, efisiensi dan etika birokrasi. Presiden, wakil presiden, dan pemimpin daerah harus bekerja dengan efektivitas, efisiensi, serta menjunjung tinggi nilai etik dan moral.

    Kedelapan, pengelolaan APBN untuk kesejahteraan. Kebijakan fiskal dan APBN harus berorientasi pada kesejahteraan sosial.

    Kesembilan, perhatian untuk Papua. Pemerintah harus membangun Papua secara damai dan adil dengan menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal.

    Kesepuluh, Pancasila sebagai dasar kepemimpinan. Penyelenggara negara harus menjadikan ajaran universal agama dan nilai Pancasila sebagai dasar dalam mengemban amanah bangsa.

    Alissa Wahid menegaskan evaluasi terhadap kinerja pemerintah harus dilakukan secara berkelanjutan. Gerakan Nurani Bangsa berharap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, terutama menjelang 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

  • Dimulai Pekan Kedua Februari 2025, Cek Kesehatan Gratis Libatkan 10.000 Puskesmas dan 20.000 Klinik Swasta

    Dimulai Pekan Kedua Februari 2025, Cek Kesehatan Gratis Libatkan 10.000 Puskesmas dan 20.000 Klinik Swasta

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan, program cek kesehatan gratis akan mulai diluncurkan pada pekan kedua Februari 2025. Sebanyak 10.000 puskesmas dan 20.000 klinik swasta akan dilibatkan dalam program tersebut.

    Hal itu disampaikan Juru Bicara Kemenkes Widyawati saat berbincang dalam program Beritasatu Utama di BTV, Selasa (28/1/2025). “Betul, insyaallah pada pekan kedua Februari akan diluncur cek kesehatan gratis. Kita menyebutnya program cek kesehatan gratis,” ujarnya.

    Widyawati menjelaskan, anggaran program tersebut sebanyak Rp 4,7 triliun yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Selain itu, sebanyak 10.000 puskesmas dan 20.000 klinik swasta akan dilibatkan dalam program tersebut.

    “Kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terutama dinas kesehatan mengenai kelengkapan alat kesehatan yang dibutuhkan. Beberapa puskemas sudah memiliki alat pemeriksaan dasar,” ungkapnya.

    Menurut Widyawati, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sudah mengecek langsung ke beberapa daerah mengenai kelengkapan alat pemeriksaan kesehatan mendasar tersebut. “Menkes juga sudah turun, bahkan sampai ke puskesmas terpencil pun alat pemeriksaan kesehatan dasar ini sudah terpenuhi,” katanya.

    Widyawati menambahkan, jika ada puskesmas yang belum memiliki kelengkapan alat kesehatan, dapat merujuk ke puskesmas lainnya. “Itu sudah ada pemetaaannya,” ucapnya terkait program cek kesehatan gratis.

    Sebelumnya, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi mengatakan, program cek kesehatan gratis ini akan digelar secara bertahap mulai Februari 2025 dengan menargetkan 60 juta orang. Selama lima tahun ke depan, diharapkan 200 juta warga negara dapat terlayani program.

    “Bagi Presiden Prabowo tidak ada pilihan lain selain menggebrak melalui intervensi preventif demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Cek kesehatan gratis merupakan program hasil terbaik cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto di tahun 2025,” urainya.

    Dikatakan Dedek, program ini akan dimulai sekitar Februari 2025.

    “Datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat lainnya, tunjukkan kartu identitas. Dapatkan pemeriksaan (cek) kesehatan lengkap, secara gratis. Mudah caranya dan nilainya tidak sedikit apabila dibayar dengan kantong pribadi. Dapatkan hak, pertahankan pola hidup sehat agar tetap produktif dan makin sejahtera, demi masa depan keluarga dan bangsa,” tuturnya.

    Dedek juga menjelaskan program ini tidak hanya meliputi penyakit kardiovaskuler, melainkan berbagai penyakit lain yang dikelompokkan berdasarkan kategori usia. Pada usia balita akan dilakukan pemeriksaan kesehatan yang difokuskan pada deteksi penyakit bawaan lahir, seperti hipotiroid kongenital.

    Nantinya dalam program cek kesehatan gratis itu apabila terdeteksi, penyakit ini akan ditangani lebih awal sehingga bisa mencegah risiko retardasi mental pada anak.

  • Awas, Ini Warna Pakaian yang Boleh dan Tidak Boleh Dipakai Saat Imlek

    Awas, Ini Warna Pakaian yang Boleh dan Tidak Boleh Dipakai Saat Imlek

    Jakarta, Beritasatu.com – Perayaan Tahun Baru Imlek merupakan salah satu tradisi yang sangat dihormati dalam budaya Tionghoa, termasuk saat pemilihan warna pakaian. Pakaian yang dikenakan juga memegang peranan penting karena dipercaya dapat mempengaruhi nasib dan keberuntungan di tahun yang baru. 

    Pemilihan warna pakaian menjadi hal yang sangat diperhatikan saat merayakan Imlek. Dilansir dari China Highlights, berikut adalah warna pakaian yang boleh dan tidak boleh dipakai saat Imlek.

    Warna yang Boleh Dipakai

    1. Merah: Warna keberuntungan

    Merah adalah warna yang paling populer dan sering dipilih selama perayaan Imlek. Warna ini melambangkan kebahagiaan, keberuntungan, dan kemakmuran, yang menjadikannya warna utama yang harus dikenakan saat Imlek. Merah dipercaya membawa keberuntungan dan energi positif, dan digunakan baik oleh pria maupun wanita.

    Selain itu, bagi mereka yang lahir di tahun yang sama dengan tahun kalender Cina (Shio Ular Kayu pada 2025), mengenakan pakaian dengan sentuhan merah, seperti pakaian dalam atau kaus kaki merah, dipercaya dapat membawa keberuntungan sepanjang tahun.

    2. Emas dan kuning: Melambangkan kekayaan

    Selain merah, emas dan kuning juga merupakan warna yang sangat populer saat Imlek. Kedua warna ini melambangkan kekayaan dan keberuntungan. Menggunakan pakaian atau aksesoris berwarna emas atau kuning akan memberikan kesan mewah dan elegan, serta dipercaya dapat mendatangkan rezeki di tahun yang baru.

    Anda dapat mencampur warna merah dengan emas atau kuning untuk menciptakan tampilan yang seimbang dan penuh kemewahan.

    Warna yang Tidak Boleh Dipakai

    1. Hitam: Warna yang berhubungan dengan kematian

    Salah satu aturan yang sangat penting dalam budaya Tionghoa adalah menghindari memakai pakaian berwarna hitam pada saat Imlek. Warna hitam biasanya diasosiasikan dengan pemakaman dan kesedihan.

    Oleh karena itu, mengenakan pakaian hitam diyakini dapat mendatangkan nasib buruk dan energi negatif di tahun yang baru. Untuk itu, pilihlah warna-warna cerah dan menggembirakan seperti merah atau emas yang membawa keberuntungan.

    2. Putih: Warna yang dihindari saat Imlek

    Putih, seperti hitam, juga dihindari selama Tahun Baru Imlek. Warna putih dianggap berhubungan dengan masa berkabung dan pemakaman dalam budaya Tionghoa. Oleh karena itu, untuk menjaga suasana perayaan yang penuh keceriaan, warna putih sebaiknya dihindari dalam busana Imlek.

    3. Pakaian rusak: Menghindari nasib buruk

    Selain warna, kondisi pakaian juga menjadi perhatian penting. Pakaian yang rusak, seperti celana jeans yang robek atau baju yang sobek, dianggap membawa sial. Menurut tradisi, pakaian yang rusak bisa mendatangkan nasib buruk dan kesialan sepanjang tahun. 

    Oleh karena itu, pastikan pakaian yang Anda kenakan dalam kondisi baik dan terawat, agar Anda bisa merayakan Imlek dengan penuh keberuntungan dan energi positif.

    4. Jangan memakai sepatu baru: Tabu Imlek

    Di beberapa daerah, terutama di wilayah selatan, mengenakan sepatu baru saat Imlek dianggap sebagai hal yang tabu atau dapat membawa nasib buruk. Masyarakat Tionghoa percaya bahwa sepatu baru dapat mengundang “kehilangan” atau kesulitan sepanjang tahun, jadi lebih baik memilih sepatu yang sudah digunakan sebelumnya untuk merayakan tahun baru.

    Pemilihan pakaian saat Imlek memang tidak hanya soal tampilan, tetapi juga terkait dengan harapan untuk mendapatkan keberuntungan dan kemakmuran di tahun yang baru. Oleh karena itu, pastikan untuk mengenakan pakaian berwarna merah atau emas yang melambangkan keberuntungan dan kekayaan, serta menghindari warna hitam dan putih yang membawa kesedihan.

  • SHGB dan SHM Pagar Laut Tangerang Ilegal, AHY Dorong Investigasi Praktik Penyalahgunaan Kekuasaan

    SHGB dan SHM Pagar Laut Tangerang Ilegal, AHY Dorong Investigasi Praktik Penyalahgunaan Kekuasaan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong dilakukan investigasi atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) secara ilegal di kawasan pagar laut Tangerang, Banten.

    Staf Khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Herzaky Mahendra Putra mengatakan Menko AHY sudah berkoordinasi beberapa kali dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, sebagai upaya mencari solusi terbaik terkait kasus SHGB dan SHM tersebut. 

    “Menko AHY menyadari soal penerbitan SHM dan SHGB dalam kasus Kohod Tangerang, otoritas ada di tingkat Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Kabupaten Tangerang sesuai aturannya. Artinya, secara hukum memang hal ini sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab kepala Kantah. Tetapi, sebagai menko, AHY akan ikut menjadi bagian solusi dari persoalan ini,” kata Herzaky dalam keterangan resminya, Selasa (28/1/2025).

    Melihat perkembangannya, lanjut Herzaky, ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat Kantor Pertanahan maupun kerja juru ukur terkait terbitnya SHM dan SHGB pagar laut di Tangerang. 

    Menurutnya perlu juga diteliti lebih lanjut mengapa pemerintah daerah bisa mengeluarkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW), padahal fisiknya adalah laut. 

    “RTRW Provinsi Banten dan PKKPR dari bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB,” ujar juru bicara Partai Demokrat itu.

    Herzaky mengatakan AHY menginginkan dilakukan investigasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam terbitnya SHGB dan SHM pagar laut di Tangerang.

    “Terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang itu, Menko AHY telah mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Beliau sudah menerima laporan bahwa hal ini sedang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN,” ujar Herzaky.

    Herzaky mengajak publik mempercayakan menteri ATR/BPN untuk menyelesaikan masalah secara tuntas polemik penerbitan SHGB dan SHM di kawasan pagar laut Tangerang. 

    “Setelah itu agar disampaikan kepada publik hasilnya. Menko AHY mendukung penuh Kementerian ATR/BPN dalam hal ini. Jika dugaan penyalahgunaan wewenang itu memang betul terbukti, maka hal tersebut harus diproses secara hukum lebih lanjut,” kata Herzaky.

  • 100 Hari Prabowo, Presiden Diminta Hilangkan Budaya Korupsi di Lingkungan Aparat Penegak Hukum

    100 Hari Prabowo, Presiden Diminta Hilangkan Budaya Korupsi di Lingkungan Aparat Penegak Hukum

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Laode M Syarif meminta Presiden Prabowo Subianto yang sudah genap 100 hari memimpin pemerintahan, agar memberantas praktik korupsi yang makin membudaya di lingkup aparat penegak hukum.

    “Kita sangat berharap, presiden untuk merapikan lebih dahulu korupsi di tingkat aparat para penegak hukum Indonesia, termasuk KPK, polisi dan kejaksaan yang memiliki kuasa menegakkan hukum,” kata Laode saat konferensi pers Gerakan Nurani Bangsa (GNB) Merespons 100 Hari Presiden Prabowo di Griya Gus Dur, Pegangsaan, Jakarta, Selasa (28/1/2025).

    Laode mengatakan pemberantasan korupsi di lingkungan lembaga penegak hukum wajib dilakukan, jika Prabowo ingin Indonesia bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

    Laode berharap Presiden Prabowo menjadi panglima dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya kepala negara punya kuasa untuk memberantas korupsi dan memperbaiki politik di Indonesia. 

    “Beliau bisa menjadi panglima perlindungan lingkungan di Indonesia. Jadi kita berharap Presiden Prabowo menjadi panglima pemberantasan korupsi,” tegasnya mengomentari 100 hari pemerintah Prabowo-Gibran.

    Laode mencontohkan vonis yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa kasus korupsi timah Harvey Moeis tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (MA) yang berlaku. Harvey divonis 6,5 tahun penjara terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah.

    “Sudah ada peraturan MA tentang panduan untuk pemberian hukuman, termasuk khususnya yang berhubungan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Memang putusan yang pertama tidak mengikuti panduan yang MA,” ucapnya.

    Disebutkan dalam panduan peraturan MA telah diatur hukuman yang ideal berdasarkan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi tersebut.

    Maka dari itu, ia mengkritik adanya pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman terhadap narapidana kasus korupsi. 

    Selain itu, pihaknya juga mendukung pemerintah sebagai lembaga eksekutif bersama DPR menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang perampasan aset kepada koruptor. Hal itu jauh lebih baik akan kesungguhan dalam memberantas korupsi.

  • Disebut Peras Bos Prodia Rp 20 Miliar, Kompolnas Desak AKBP Bintoro Diproses Pidana

    Disebut Peras Bos Prodia Rp 20 Miliar, Kompolnas Desak AKBP Bintoro Diproses Pidana

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak pengusutan secara tuntas kasus dugaan pemerasan anak bos Prodia senilai Rp 20 miliar oleh mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro.

    Anggota Kompolnas Muhammad Choirul Anam mengatakan pihaknya siap mengawal kasus dugaan pemerasan tersebut. Kompolnas mendorong agar digelar sidang etik AKBP Bintoro dan diproses secara pidana jika ada indikasi pelanggaran hukum.

    “Kami mendorong tradisi pemeriksaan yang mengurai sedetail-detailnya seperti dalam kasus-kasus sebelumnya itu bisa dilaksanakan oleh Propam, khususnya Paminal,” kata Anam saat dihubungi, Selasa (28/1/2025).

    Anam juga mendesak Bidang Propam Polda Metro Jaya membawa kasus tersebut ke ranah pidana apabila ada bukti AKBP Bintoro memeras anak bos Prodia, Arif Nugroho (AN) alias Bastian dan Muhammad Bayu Hartanto yang menjadi tersangka pembunuhan gadis remaja di Jakarta Selatan.

    “Jika memang ada perbuatan tercela tersebut dan memang terbukti dan ada tindakan indikasi pidana ya harus dipidana, jelas itu,” kata dia.

    Anam mengapresiasi langkah Propam Polda Metro Jaya yang langsung memeriksa AKBP Bintoro setelah mencuat kasus dugaan pemerasan terhadap bos Prodia. 

    Kompolnas juga menghormati klaim AKBP Bintoro yang membantah memeras anak bos Prodia. 

    “Sambil menunggu proses pengadilan perdata, pengujian di Propam, khususnya terkait bantahan yang juga viral kami sedang monitoring proses itu, hormati proses itu dan juga akan melakukan pendalaman,” katanya.

    AKBP Bintoro kini sudah ditahan oleh Propam Polda Metro Jaya dan menjalani penempatan khusus atau patsus, untuk memudahkan proses penyelidikan kasus dugaan pemerasan anak bos Prodia.