Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Respons Penembakan 5 WNI di Malaysia, Prabowo Subianto: Jangan Ikut Kegiatan Ilegal

    Respons Penembakan 5 WNI di Malaysia, Prabowo Subianto: Jangan Ikut Kegiatan Ilegal

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto merespons kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). Prabowo mengingatkan agar masyarakat tidak terlibat dengan kegiatan memasuki negara lain secara ilegal.

    “Kita tentunya berharap ada investigasi ya kan, tetapi sekali lagi saya ingatkan jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal,” ujar Prabowo Subianto seusai menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

    Prabowo Subianto mengatakan, jika menyelundup ke negara asing, maka risikonya negara asing tersebut akan mengambil tindakan. Dia mengingatkan agar masyarakat jangan sampai dibohongi oleh sindikat-sindikat yang menebar janji manis, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan memasuki negara lain secara ilegal.

    “Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Kita waspada, kita ingatkan,” ujar Prabowo.

    Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa otoritas Malaysia kini tengah melakukan penyelidikan terkait kasus penembakan lima WNI oleh APMM di perairan Tanjung Rhu, Selangor. Presiden juga mengaku telah membicarakan penanganan kasus tersebut saat melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim.

    Selain itu, kepala negara juga memastikan para WNI itu akan dipulangkan ke Tanah Air. “Nanti ada yang mengurus itu,” ucap Prabowo Subianto.

    Diketahui, insiden lima WNI yang ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor pada Jumat (24/1/2025) dini hari waktu setempat.

    Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) melaporkan satu WNI meninggal dunia, sementara empat lainnya mengalami luka-luka. Penembakan terhadap lima WNI itu berlangsung sekitar pukul 03.00 waktu setempat, ketika kapal yang mereka naiki tanpa dokumen resmi dihentikan oleh patroli APMM.

  • Terkait Sertifikat di Perairan Bekasi, Menteri Nusron: Murni Ulah Oknum ATR/BPN

    Terkait Sertifikat di Perairan Bekasi, Menteri Nusron: Murni Ulah Oknum ATR/BPN

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan munculnya sertikat hak milik di wilayah perairan Bekasi sehingga munculnya pagar laut diduga karena ada keterlibatan oknum ATR/BPN setempat. Menurut Nusron, oknum ATR/BPN itu bergerak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Taruma Jaya.

    “Yang pertama di Desa Segara Jaya, Kecamatan Taruma Jaya. Ini murni ulah oknum ATR/BPN,” ujar Nusron dalam rapat bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Nusron mengatakan sertifikat hak milik (SHM) di perairan Bekasi tersebut muncul pada 2021. Saat itu, kata dia, ada program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan wilayah tersebut terdapat 89 SHM yang diterbitkan untuk 67 orang berupa tanah dasar perkampungan dengan luas total 11,263 hektare.

    “Tiba-tiba pada Juli 2022 terdapat perubahan data pendaftaran yang tidak melalui prosedur kegiatan pendaftaran menjadi penerimanya 11 orang, berupa perairan laut luas total 72,571 hektare,” jelas Nusron. 

    Nusron menekankan, data tersebut didapatkan dari hasil investigasi internal Kementerian ATR/BPN. Namun, kata dia, untuk pelakunya masih didalami.

    “Siapa yang terlibat, ini sedang diinvestigasi oleh Irjen, kasus ini. Jadi dahulunya di darat, tiba-tiba berubah jadi laut. Saya akui ini ulah oknum ATR/BPN setempat dalam penerbitan sertifikat di perairan Bekasi dan kami sedang usut,” pungkas Nusron.

  • Paulus Tannos Akan Langsung Ditahan setelah Diekstradisi

    Paulus Tannos Akan Langsung Ditahan setelah Diekstradisi

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut buronan kasus pengadaan E-KTP, Paulus Tannos (PT) akan langsung ditahan jika proses ekstradisi yang bersangkutan telah rampung. Bos PT Shandipala Arthaputra itu sementara ini tengah ditahan di Singapura. 

    “Sebagaimana yang sudah terjadi di beberapa perkara, Muhammad Nazarudin juga, begitu pula kita langsung melakukan proses penahanan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2025). 

    “Intinya adalah begitu yang bersangkutan bisa didatangkan kembali ke Indonesia maka proses pelimpahan ke persidangan dapat segera dilakukan,” ungkap Tessa. 

    Disampaikan Tessa, Kementerian Hukum (Kemenkum) juga optimistis proses ekstradisi Paulus Tannos bisa segera dilakukan. Dia meyakini ekstradisi dapat terlaksana sebelum batas waktu yang telah ditentukan. 

    “Dari Pemerintah Singapura melalui CPIB juga memberikan persyaratan dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi oleh Pemerintah Indonesia dan itu KPK, Kementerian Hukum, Polri, dan Kejaksaan saat ini sedang bersama-sama memenuhi persyaratan tersebut,” tutur Tessa. 

    Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pemerintah terus berupaya merampungkan proses ekstradisi Paulus Tannos. Koordinasi dengan direktur OPHI, KPK, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, dan juga Kementerian Luar Negeri juga dilakukan. Sudah disepakati juga terkait waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan proses tersebut. 

    “Saya perlu menegaskan batas waktu untuk mengajukan permohonan dan seluruh kelengkapan berkas itu 45 hari lama waktu yang dibutuhkan dan itu akan berakhir pada 3 Maret 2025. Namun, saya yakin dan percaya dalam waktu yang singkat kelengkapan berkas ekstradisi Paulus Tannos bisa segera dipenuhi,” tutur Supratman.

  • KPK Sebut Proses Ekstradisi Buronan Kasus E-KTP Paulus Tannos Terus Dikebut

    KPK Sebut Proses Ekstradisi Buronan Kasus E-KTP Paulus Tannos Terus Dikebut

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut proses merampungkan ekstradisi terhadap buronan kasus pengadaan e-KTP, Paulus Tannos masih terus dilakukan. Pemerintah Indonesia kini tengah fokus memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk bisa mengekstradisi Tannos.

    “Dari pemerintah Singapura melalui CPIB juga memberikan persyaratan dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi oleh pemerintah Indonesia dan itu KPK, Kementerian Hukum, Polri, dan kejaksaan saat ini sedang bersama-sama memenuhi persyaratan tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Disampaikan Tessa, Kementerian Hukum (Kemenkum) juga optimistis proses ekstradisi Paulus Tannos bisa segera dilakukan. Dia meyakini ekstradisi dapat terlaksana sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

    “Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Kementerian Hukum juga positif saudara PT dapat dipulangkan dalam waktu dekat, tidak sampai terpenuhi 45 harinya. Kita berharap juga hal tersebut dapat segera terlaksana,” ujar Tessa.

    Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menyebut pemerintah tengah berupaya mengekstradisi buronan kasus korupsi pengadaan e-KTP, Paulus Tannos. Ekstradisi tersebut ditargetkan rampung secepatnya.

    “Dokumen itu saat ini kita punya waktu 45 hari. Selama 45 hari itu untuk melengkapi dokumen. Tapi saya yakinkan bahwa kita tidak akan menunggu sampai dengan 3 Maret ya dalam waktu dekat,” kata Supratman saat dijumpai di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1/2025).

    Disampaikan Supratman, Indonesia punya waktu 45 hari untuk merampungkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mengekstradisi bos PT Shandipala Arthaputra itu dari Singapura. Hal itu berdasarkan kesepakatan ekstradisi antara kedua negara.

    Supratman menekankan, ekstradisi tidak bisa dilakukan secara instan. Dia menegaskan ada hak dan kewajiban yang mesti diperhatikan para pihak terkait dalam proses ekstradisi kali ini. Namun, dia menerangkan tidak ada kendala dalam proses sejauh ini.

    “Karena ini kan menyangkut soal strategi dan yang lain-lainnya. Karena itu nanti kalau terkait kasusnya jangan tanya di Kementerian Hukum. Itu nanti tanyakan ke KPK dan untuk pelaksananya nanti juga dengan Divisi Hubinter ya di Mabes Polri,” ungkap Supratman.

    Diberitakan, Paulus Tannos berhasil diamankan di Singapura. Dia sudah dalam pencarian KPK akibat tersandung kasus e-KTP.

  • Sidang Etik Kasus Polisi Peras Penonton di DWP Rampung, Kompolnas Desak Kasusnya Dibawa ke Pidana

    Sidang Etik Kasus Polisi Peras Penonton di DWP Rampung, Kompolnas Desak Kasusnya Dibawa ke Pidana

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak Polri membawa kasus polisi peras penonton di acara Djakarta Wharehouse Project (DWP) 2024 dibawa ke ranah pidana seusai sidang etik kasus tersebut rampung.

    Anggota Kompolnas, Muhammad Choirul Anam mengatakan, sidang etik tersebut rampung pada Jumat (24/1/2025) lalu dan menyeret 35 polisi di tingkat Polsek Kemayoran hingga Polda Metro Jaya.

    “Kami mengapresiasi Propam ya, yang awalnya 18, terus proses berkembang sesuai dengan penyidikan menjadi 35 orang dengan kisaran PTDH, demosi, menyatakan perbuatan itu tercela,” katanya saat dihubungi Kamis (30/1/2025).

    Anam meminta Polri segera membawa kasus tersebut ke ranah pidana. Alasannya, agar anggota polisi yang terlibat tak hanya dikenai sanksi etik.

    “Terkait pidana, kalau kami, simultan saja. Ya sekarang bisa diproses penyelidikannya, ya sambil menunggu banding,” ungkapnya tentang polisi memeras penonton DWP.

    Anam berharap Polri tak perlu menunggu proses banding yang diajukan para polisi rampung. Apabila hal tersebut dilakukan, maka kasus tersebut bakal makin berlarut-larut.

    “Ini memang pilihan, ada yang menunggu dulu, ada yang langsung simultan. Ya kami berharapnya simultan,” ungkapnya tentang kasus polisi memeras penonton DWP.

    Kasus ini mencuat setelah akun X @Twt_Rave meunggah tuduhan bahwa sejumlah oknum Polri melakukan penangkapan dan pemerasan terhadap lebih dari 400 penonton asal Malaysia.

    Dalam kasus pemerasan penonton DWP asal Malaysia ini, akun tersebut menyebut para penonton tersebut menjalani tes urine mendadak, dan meskipun hasil tes negatif, mereka diduga diperas hingga total 9 juta ringgit Malaysia atau setara Rp 32 miliar.

  • Presiden Prabowo Subianto: Ciri Negara Gagal Adalah Tentara dan Polisi yang Gagal

    Presiden Prabowo Subianto: Ciri Negara Gagal Adalah Tentara dan Polisi yang Gagal

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa TNI dan Polri merupakan institusi yang menjadi cerminan dari Indonesia sebagai sebuah negara.

    Hal ini Prabowo sampaikan saat memberikan arahan dalam rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

    Menurut Prabowo, TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, penegakan kedaulatan, eksistensi negara, Undang-Undang Dasar 1934, undang-undang, keputusan dan peraturan presiden, hingga wujud dari peraturan-peraturan pemerintah.

    Prabowo menyebut semua produk dan rencana dari pemerintah tidak akan ada artinya jika tidak ditegakkan atau tidak diimpelementasikan. Oleh karena itu, kepala negara menilai salah satu ciri kesuksesan negara dapat dilihat dari peran personel tentara dan polisi yang juga memiliki fungsi untuk menegakkan produk-produk pemerintah itu.

    “Saudara-saudara sekalian, karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal,” kata Prabowo.

    Prabowo mengatakan tentara dan polisi adalah bagian dari negara yang memiliki suatu kekuasaan khusus untuk memegang monopoli fisik dan monopoli senjata. Kekuasaan besar tersebut, katanya, dimandatkan rakyat kepada seluruh personel TNI-Polri.

    “Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata,” ujar Prabowo.

    Dengan kepercayaan sebesar itu, Prabowo menegaskan bahwa seluruh personel TNI-Polri harus melakukan pengabdian setinggi-tingginya kepada rakyat. Prabowo juga tegas mendorong TNI-Polri untuk rela berkorban demi kepentingan rakyat.

    “Diberi kekuasaan ke saudara artinya rakyat kita menuntut dari saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi, pengorbanan yang sangat tinggi, bahkan bisa disebut begitu. Saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada bangsa dan rakyat,” ungkap Prabowo.

  • Usulan Kampus Diberi Izin Tambang dalam RUU Minerba, Puan Maharani: Jangan Saling Curiga

    Usulan Kampus Diberi Izin Tambang dalam RUU Minerba, Puan Maharani: Jangan Saling Curiga

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani memberikan respons terkait pro dan kontra soal usulan memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi atau kampus, yang diatur dalam revisi Undang-Undang No 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Puan mengimbau agar semua pihak tidak terburu-buru saling mencurigai dan lebih mengedepankan diskusi konstruktif.

    “Ruang-ruang diskusi ini penting untuk mencegah terjadinya salah persepsi, kesalahpahaman, atau miskomunikasi. Jangan langsung kita awali dengan saling curiga. Mari kita bicarakan dan diskusikan bersama dulu setiap poinnya. Insya Allah nantinya akan ada jalan tengah atau titik temu yang menguntungkan perguruan tinggi dan masyarakat,” ujar Puan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2024).

    Terkait kekhawatiran izin tambang untuk kampus bisa mengurangi daya kritis akademisi terhadap pemerintah, Puan menekankan pentingnya dialog terbuka untuk menghindari kesalahpahaman.

    “DPR akan membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengarkan aspirasi dari semua elemen masyarakat, baik perguruan tinggi maupun masyarakat umum,” tambah Ketua DPP PDIP tersebut.

    Lebih lanjut, Puan menyampaikan harapannya agar revisi UU Minerba bisa memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk universitas dan masyarakat luas.

    “Kami berharap undang-undang ini tidak hanya bermanfaat untuk perguruan tinggi, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membuka ruang saling mendengarkan. DPR akan menampung masukan dan memberikan tanggapan atas berbagai pandangan yang muncul dalam pembahasan UU ini,” pungkas Puan.

    Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, menegaskan pihaknya belum melakukan pembahasan terkait usulan tersebut.

    “Kami belum ada pembahasan mengenai itu sama sekali,” kata Satryo di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

  • 100 Hari Pemerintahan, Pengamat: Presiden Prabowo Tunjukkan Peran Aktif Indonesia di Kancah Internasional

    100 Hari Pemerintahan, Pengamat: Presiden Prabowo Tunjukkan Peran Aktif Indonesia di Kancah Internasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya merupakan langkah yang tepat untuk menunjukkan peran aktif Indonesia di kancah internasional.

    Menurut Rezasyah, kebijakan ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam membantu penyelesaian berbagai krisis internasional, sekaligus memenuhi amanat konstitusi untuk turut memelihara perdamaian dunia.

    “Ini menunjukkan Indonesia proaktif dalam membantu penyelesaian krisis internasional, sekaligus mengupayakan amanat konstitusi kita, yaitu turut memelihara perdamaian dunia,” ujar Rezasyah kepada Beritasatu.

    Kunjungan tersebut juga dinilai membawa dampak positif bagi kepentingan nasional Indonesia.

    “Setiap kunjungan luar negeri membawa kepentingan nasional. Ini menunjukkan Indonesia siap menjadi aktor yang bertanggung jawab dalam dunia internasional,” tambahnya.

    Langkah diplomasi ini memberikan sinyal kuat Indonesia tidak hanya ingin menjadi penonton dalam percaturan politik internasional, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lintas negara.

    Kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sejauh ini mencakup beberapa negara strategis, seperti China dan anggota BRICS lainnya, serta negara-negara mitra ASEAN. Hal ini dianggap sebagai upaya memperkuat hubungan bilateral dan multilateral, sekaligus menjalin kerja sama di bidang ekonomi, pertahanan, dan stabilitas kawasan.

    “Angka 100 hari adalah angka psikologis yang menunjukkan arah kebijakan dan langkah awal yang diambil oleh sebuah pemerintahan,” kata Rezasyah.

    Dalam 100 hari pertama kerjanya, Prabowo telah melakukan berbagai kunjungan luar negeri dan menjalin dialog bilateral yang intensif dengan sejumlah pemimpin negara.

    Menurut Rezasyah, kerja sama internasional adalah proses yang membutuhkan waktu, dan tidak dapat dievaluasi sepenuhnya dalam rentang waktu yang singkat.

    “Dari kunjungan beliau, terjalin banyak dialog bilateral dan interaksi dengan diaspora Indonesia di luar negeri. Ini adalah langkah awal yang penting. Jika kita berbicara tentang proses, tentu kita tidak bisa mengharapkan segalanya terwujud dalam 100 hari,” tambahnya.

    Kunjungan luar negeri Presiden Prabowo dalam 100 hari awal pemerintahannya bisa diartikan sebagai proses perkenalan. Prabowo Subianto menunjukkan dirinya sebagai presiden Indonesia yang baru dan siap memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.

  • Kapan Malam Nisfu Syaban 2025? Ini Penjelasan dan Amalannya

    Kapan Malam Nisfu Syaban 2025? Ini Penjelasan dan Amalannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Malam Nisfu Syaban atau Syakban adalah salah satu malam yang penuh dengan keberkahan dalam tradisi Islam. Di malam ini, umat muslim meyakini bahwa Allah Swt menurunkan rahmat-Nya dengan melimpahkan ampunan kepada hamba-hamba-Nya yang berdoa dan memohon pertolongan.

    Selain sebagai waktu yang istimewa untuk beribadah, malam Nisfu Syaban juga menjadi momen untuk merenung, memperbanyak doa, dan membersihkan hati dari segala dosa.

    Bagi umat Islam, malam Nisfu Sayban memiliki makna spiritual yang dalam, mengingatkan mereka akan pentingnya taubat, istighfar, serta mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat.

    Lantas, kapan sebenarnya malam Nisfu Syaban pada 2025? Berikut jadwal pelaksanaan Nisfu Syaban yang jatuh pada Februari 2025, lengkap dengan amalannya.

    Kapan Malam Nisfu Syaban 2025?

    Mengutip dari laman Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Nisfu Syaban berarti pertengahan bulan Syaban. Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia 2025, 15 Syaban 1446 H jatuh pada tanggal 14 Februari 2025. Dengan demikian, malam Nisfu Syaban dimulai setelah Magrib pada 14 Syaban 1446 H, yaitu pada Kamis (13/2/2025) setelah waktu Magrib.

    Kapan Puasa Nisfu Syaban 2025?

    Puasa Nisfu Syaban adalah ibadah sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia 2025, puasa Nisfu Syaban bisa dilaksanakan pada 15 Syaban 1446 H, yang bertepatan dengan Jumat (14/2/2025) siang.

    Amalan Malam Nisfu Syaban

    Malam Nisfu Syaban adalah malam yang penuh keberkahan, di mana umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Berikut adalah beberapa amalan yang dapat dilakukan pada malam Nisfu Syaban, lengkap dengan hadis atau ayat Al-Qur’an yang mendukungnya:

    1. Salat malam

    Pada malam Nisfu Syaban, disunahkan untuk melakukan salat malam (qiyamul lail). Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memperbanyak ibadah pada malam ini.

    Dari Aisyah Ra, ia berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah tidur pada malam 15 Syaban. Beliau memperbanyak ibadah di malam itu” (HR Ibn Majah).

    2. Memohon ampunan dan doa

    Salah satu amalan utama pada malam Nisfu Syaban adalah berdoa dan memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan.

    Dari Aisyah Ra, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Pada malam Nisfu Syaban, Allah memandang makhluk-Nya dan memberikan ampunan kepada semua hamba-Nya kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan” (HR Ibn Majah).

    3. Membaca Al-Qur’an

    Membaca Al-Qur’an di malam Nisfu Syaban juga dianjurkan, karena malam ini merupakan malam yang penuh berkah. Allah berfirman:

    إِنَّاۤ أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ

    Artinya: “Sesungguhnya Kami menurunkannya pada malam yang penuh berkah. Sesungguhnya Kami adalah pemberi peringatan.” (QS Ad-Dukhan: 3).

    Meskipun ayat ini mengacu pada malam Lailatul Qadar, namun banyak ulama yang menyebutkan malam Nisfu Syaban juga penuh berkah seperti malam-malam istimewa lainnya.

    4. Bertobat dan memperbanyak zikir

    Malam Nisfu Syaban adalah waktu yang tepat untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh serta memperbanyak zikir kepada Allah.

    Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah melihat kepada hamba-hamba-Nya pada malam Nisfu Syaban, lalu Dia mengampuni seluruh dosa hamba-Nya kecuali dua orang: orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan” (HR Ibn Majah).

    5. Berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat

    Umat Islam dianjurkan untuk memohon kebaikan dunia dan akhirat pada malam ini, agar segala doa yang dipanjatkan terkabul.

    Rasulullah bersabda: “Pada malam Nisfu Syaban, Allah memerintahkan para malaikat untuk memanggil, ‘Apakah ada orang yang memohon ampunan, maka akan Aku ampuni? Apakah ada orang yang meminta sesuatu, maka akan Aku beri?” (HR Ibn Majah).

    Malam Nisfu Syaban adalah waktu yang penuh berkah, di mana Allah memberikan ampunan kepada hamba-Nya yang benar-benar berdoa dan bertaubat. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memanfaatkan malam ini dengan ibadah yang maksimal.

  • Ketua DPR Nilai Hasil Survei Jadi Tantangan buat Presiden Prabowo Subianto

    Ketua DPR Nilai Hasil Survei Jadi Tantangan buat Presiden Prabowo Subianto

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani menilai hasil survei Indikator Politik Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola pemerintahan ke depan.

    Ia menyoroti tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 79,3%merupakan pencapaian awal yang baik, tetapi tetap menjadi tantangan mengingat penilaian tersebut baru mencakup 100 hari kerja. Survei ini dirilis oleh Indikator Politik Indonesia pada 27 Januari 2025.

    “Hal ini tentu harus diiringi dengan pelaksanaan pemerintahan yang optimal,” ujar Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Puan memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas hasil survei tersebut. Namun ia menekankan bahwa program-program pemerintah selanjutnya harus tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

    Selain itu, ia juga menanggapi sejumlah permasalahan dalam implementasi program makan bergizi gratis. Menurutnya, sebagai kebijakan baru, program ini perlu dievaluasi dan terus diperbaiki oleh pemerintah.

    DPR, kata dia, akan terus mengawasi jalannya program tersebut agar pemerintah dapat melakukan evaluasi yang tepat, sehingga manfaatnya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama anak-anak.

    Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih dalam 100 hari kerja mencapai angka 79,3%.

    Lembaga tersebut juga menyebutkan hingga saat ini belum terlihat adanya tanda-tanda penurunan dukungan politik terhadap Presiden Prabowo. Bahkan, ketika muncul isu-isu yang berpotensi menurunkan kepuasan publik, Prabowo dan kabinetnya dinilai mampu memberikan respons yang baik. Ini ditunjukkan dengan hasil survei yang memperlihatkan kepuasan masyarakat atas kinerja 100 hari Prabowo-Gibran.