Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Daftar Universitas yang Buka Jalur Khusus OSIS pada Penerimaan Mahasiswa Baru 2025

    Daftar Universitas yang Buka Jalur Khusus OSIS pada Penerimaan Mahasiswa Baru 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Bagi siswa yang aktif dalam organisasi semasa SMA/MA/SMK, pengalaman tersebut dapat menjadi nilai tambah saat mendaftar ke perguruan tinggi, khususnya universitas yang membuka jalur khusus untuk OSIS.

    Banyak universitas di Indonesia yang membuka jalur ini, misalnya IPB, Unair, hingga Unhas. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut adalah daftar universitas yang menawarkan jalur khusus tersebut beserta persyaratannya.

    1. IPB University

    IPB University membuka jalur khusus bagi siswa yang pernah menjadi Ketua OSIS. Berikut adalah persyaratannya:

    Pernah menjabat sebagai ketua OSIS selama satu periode di SMA/MA/SMK, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah.Lulusan tahun 2025.Pendaftaran berlangsung pada 5 Mei-5 Juni 2025 dengan pengumuman hasil pada 20 Juni 2025.Jurusan yang dapat dipilih antara lain Prodi Kedokteran.
    Biaya registrasi: Rp 200.000. Informasi lebih lanjut dapat diakses di admisi.ipb.ac.id.2. Universitas Airlangga (Unair)

    Unair menyediakan jalur khusus melalui Airlangga Education Expo (AEE) bagi siswa yang pernah menjadi Ketua OSIS. Persyaratannya meliputi:

    Mengikuti AEE pada tahun berjalan.Memiliki kartu peserta SNBP tahun berjalan dengan pilihan prodi pertama di Unair.Memiliki prestasi luar biasa di bidang akademik atau non-akademik. Informasi pendaftaran dapat dilihat di eduexpo.unair.ac.id.3. Universitas Sebelas Maret (UNS)

    UNS membuka jalur afirmasi penelusuran bibit unggul bagi siswa berprestasi, termasuk yang memiliki pengalaman kepemimpinan sebagai Ketua OSIS. Persyaratannya adalah:

    Warga Negara Indonesia.Lulusan SMA/MA/SMK paling lama dua tahun terakhir.Memiliki kesehatan yang memadai.Bagi jurusan Kedokteran, tidak boleh buta warna parsial maupun total. Informasi lebih lengkap dapat ditemukan di spmb.uns.ac.id.4. Universitas Diponegoro (Undip)

    Undip menyediakan jalur seleksi bibit unggul berprestasi (SBUB) bagi siswa yang pernah menjadi Ketua OSIS. Persyaratannya meliputi:

    Lulusan tiga tahun terakhir (2022, 2023, 2024).Memiliki nilai rata-rata rapor per semester minimal 70 (skala 100). Informasi lebih lanjut tersedia di pmb.undip.ac.id.5. Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

    UNJ menawarkan jalur Penmaba atau prestasi nonlomba bagi anggota OSIS yang memiliki prestasi luar biasa di bidang kepemimpinan. Persyaratannya adalah:

    Warga Negara Indonesia.Surat keterangan dari sekolah yang menyatakan pernah menjadi ketua OSIS/MPK sekurangnya satu periode.Bersedia mengembangkan kepemimpinan di UNJ.Lulusan tahun berjalan. Informasi lebih lengkap dapat ditemukan di penmaba.unj.ac.id.6. Universitas Negeri Surabaya (Unesa)

    Unesa membuka jalur prestasi kepemimpinan bagi siswa yang pernah menjadi pengurus inti OSIS. Persyaratannya meliputi:

    Warga Negara Indonesia.Lulusan SMA/MA/SMK/Paket C dua tahun terakhir atau sedang menempuh kelas 12.Surat keputusan atau sertifikat sebagai pengurus inti OSIS dari kepala sekolah. Informasi lebih lanjut dapat diakses di admisi.unesa.ac.id.7. Universitas Hasanuddin (Unhas)

    Unhas menawarkan jalur mandiri program pembinaan bakat kepemimpinan bagi siswa yang pernah menjabat sebagai ketua OSIS. Persyaratannya adalah:

    Memiliki nomor induk siswa nasional dan lulusan tahun berjalan.Pernah menjabat sebagai ketua OSIS selama satu periode dengan bukti SK pengangkatan.Memiliki rekam jejak prestasi akademik dan nonakademik.Nilai rata-rata rapor minimal 85. Informasi lengkap dapat ditemukan di dikmawa.unhas.ac.id.

    Dengan adanya jalur khusus ini, universitas memberikan apresiasi kepada siswa yang telah aktif dalam organisasi sekolah dan menunjukkan kemampuan kepemimpinan. Bagi siswa yang memenuhi kualifikasi, kesempatan ini dapat menjadi jalan masuk menuju perguruan tinggi impian tanpa harus mengikuti tes tulis.

  • Panglima Ubah Taktik Perang TNI Hadapi OPM

    Panglima Ubah Taktik Perang TNI Hadapi OPM

    Jakarta, Beritasatu.com – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan jajarannya telah mengevaluasi beberapa taktik tempur di lapangan yang terbukti efektif, terutama saat menghadapi serangan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

    “OPM kalau mau menyerang kita itu mikir-mikir. Kita diserang, pasti dia yang hancur,” kata Agus saat memberikan pengarahan dalam rapat pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (31/1/2025).

    Agus menjelaskan perubahan taktik pertempuran itu dilakukan demi mengubah doktrin perang TNI yang dinilai sudah terlalu lama.

    Doktrin perang tersebut harus diubah agar kemampuan taktis prajurit TNI dan seluruh perangkatnya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

    “Kemarin, saya ke Australia, taktik infanteri 100% diubah dan mereka berubah doktrin selama tiga atau lima tahunan,” ujar Agus dikutip dari Antara.

    Oleh karenanya, panglima TNI meminta seluruh jajarannya untuk aktif menawarkan perubahan demi memperbarui doktrin perang TNI. 

    Agus juga meminta para perwira senior untuk tidak anti dengan ide-ide perubahan yang ditawarkan perwira muda TNI.

    “Jadi kita semuanya harus menjadi agen perubahan, keluarkan ide-ide yang bagus sesuai dengan penugasan kita di lapangan,” jelas Agus.

    Walau demikian, Agus dalam paparannya tidak menjelaskan dengan rinci apa saja doktrin perang TNI yang dianggap sudah usang.

    Dia juga tidak menjelaskan dengan rinci perubahan apa saja yang harus dilakukan terkait doktrin perang TNI, terutama dalam menghadapi OPM.

  • Isu Politik dan Hankam Terkini: 4 Saksi Kasus Harun Masiku Belum Hadir hingga Raffi Ahmad Siap Laporkan LHKPN

    Isu Politik dan Hankam Terkini: 4 Saksi Kasus Harun Masiku Belum Hadir hingga Raffi Ahmad Siap Laporkan LHKPN

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabar tentang empat saksi kasus Harun Masiku yang tidak hadir dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari enam yang dipanggil menjadi berita terkini isu politik dan hankam yang menarik perhatian pembaca pada Kamis (30/1/2024).

    Kabar lain terkait isu politik dan hankam terkini adalah KPU Barito Utara terancam diberhentikan karena tak menjalankan perintah Bawaslu soal PSU, komentar Puan Maharani tentang usulan kampus mengelola tambang, klarifikasi kejanggalan harga Dedy Mandarsyah, dan komentar Presiden Prabowo Subianto soal penembakan WNI oleh aparat Malaysia.

    Berikut isu politik dan hankam terhangat di Beritasatu.com pada Kamis (30/1/2025): 

    1. 4 Saksi Tidak Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Harun Masiku, Siapa Saja?    
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan enam saksi terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, Kamis (30/1/2025). Sayangnya dari enam saksi, empat saksi di antaranya tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa terkait kasus yang menjerat Harun Masiku tersebut.

    “Info yang kami dapatkan dari penyidik bahwa saksi-saksi tersebut sampai dengan saat ini belum hadir. Jadi, belum bisa dimintakan keterangannya,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, kepada awak media di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Saksi-saksi yang pemeriksaannya diagendakan hari ini, yaitu wiraswasta Saeful Rohman (SR), wiraswasta Irvansyah (IV), driver kader PDIP Saeful Bahri, Moh Ilham Yulianto (MIY), pengacara Darmadi Djufri (DD), mengurus rumah tangga Dewi Angi (DA), dan mahasiswa Diah Okta Sari (DOS). Salah satu saksi yang tidak hadir hari ini yaitu MIY.

    “Infonya ada empat orang, inisial DD, DA, DOS, dan MIY yang tidak hadir,” ungkapnya lagi.

    2. Tak Jalankan Perintah Bawaslu Soal PSU, KPU Barito Utara Terancam Diberhentikan
    Komisioner KPU Barito Utara, Kalimantan Tengah terancam diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik karena tak menjalankan perintah Bawaslu melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 2 TPS.

    Ketua dan anggota KPU Kabupaten Barito Utara diadukan ke DKPP oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Barito Utara, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya.

    DKPP pun menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang diduga dilakukan ketua dan anggota KPU Kabupaten Barito Utara di kantor DPKP, Jakarta, pada Kamis (30/1/2025).

    3. Usulan Kampus Diberi Izin Tambang dalam RUU Minerba, Puan Maharani: Jangan Saling Curiga
    Ketua DPR Puan Maharani memberikan respons terkait pro dan kontra soal usulan memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi atau kampus, yang diatur dalam revisi Undang-Undang No 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Puan mengimbau agar semua pihak tidak terburu-buru saling mencurigai dan lebih mengedepankan diskusi konstruktif.

    “Ruang-ruang diskusi ini penting untuk mencegah terjadinya salah persepsi, kesalahpahaman, atau miskomunikasi. Jangan langsung kita awali dengan saling curiga. Mari kita bicarakan dan diskusikan bersama dulu setiap poinnya. Insya Allah nantinya akan ada jalan tengah atau titik temu yang menguntungkan perguruan tinggi dan masyarakat,” ujar Puan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2024).

    4. Klarifikasi Kejanggalan Harta, Dedy Mandarsyah Klaim Semua Asetnya Sudah Dilaporkan di LHKPN
    Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat (Kalbar) Dedy Mandarsyah telah menjalani klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (30/1/2025). Klarifikasi ini terkait dugaan kejanggalan dalam penyampaian LHKPN olehnya.

    Dedy Mandarsyah memilih irit bicara saat dijumpai seusai menjalani klarifikasi LHKPN. Dia enggan berbicara banyak soal kepemilikan hartanya.

    “Setelah ada hasilnya ya,” kata Dedy Mandarsyah seusai klarifikasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Dedy menepis dugaan dirinya tidak melaporkan secara lengkap aset-asetnya di LHKPN. Dia mengeklaim telah menyampaikan seluruh kepemilikan hartanya di LHKPN.

    5. Respons Penembakan 5 WNI di Malaysia, Prabowo Subianto: Jangan Ikut Kegiatan Ilegal
    Presiden Prabowo Subianto merespons kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). Prabowo mengingatkan agar masyarakat tidak terlibat dengan kegiatan memasuki negara lain secara ilegal.

    “Kita tentunya berharap ada investigasi ya kan, tetapi sekali lagi saya ingatkan jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal,” ujar Prabowo Subianto seusai menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

    Prabowo Subianto mengatakan, jika menyelundup ke negara asing, maka risikonya negara asing tersebut akan mengambil tindakan. Dia mengingatkan agar masyarakat jangan sampai dibohongi oleh sindikat-sindikat yang menebar janji manis, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan memasuki negara lain secara ilegal.

  • 4 Saksi Tidak Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Harun Masiku, Siapa Saja?

    4 Saksi Tidak Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Harun Masiku, Siapa Saja?

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan enam saksi terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, Kamis (30/1/2025). Sayangnya dari enam saksi, empat saksi di antaranya tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa terkait kasus yang menjerat Harun Masiku tersebut.

    “Info yang kami dapatkan dari penyidik bahwa saksi-saksi tersebut sampai dengan saat ini belum hadir. Jadi, belum bisa dimintakan keterangannya,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, kepada awak media di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Saksi-saksi yang pemeriksaannya diagendakan hari ini, yaitu wiraswasta Saeful Rohman (SR), wiraswasta Irvansyah (IV), driver kader PDIP Saeful Bahri, Moh Ilham Yulianto (MIY), pengacara Darmadi Djufri (DD), mengurus rumah tangga Dewi Angi (DA), dan mahasiswa Diah Okta Sari (DOS). Salah satu saksi yang tidak hadir hari ini yaitu MIY.

    “Infonya ada empat orang, inisial DD, DA, DOS, dan MIY yang tidak hadir,” ungkapnya lagi.

    KPK berharap saksi tersebut bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan pemeriksaan berikutnya. Agenda pemeriksaan mereka rencananya akan dijadwalkan ulang.

    “KPK dalam hal ini penyidik berharap agar saksi yang memang mengetahui bahwa yang bersangkutan ada panggilan hari ini, untuk dapat kooperatif dan bila ada penjadwalan ulang untuk permintaan keterangan berikutnya dapat hadir,” ucap Tessa.

    Tessa belum membeberkan soal detail materi yang hendak didalami melalui para saksi tersebut. Hanya saja, dia menyebut pemeriksaannya masih seputar pengetahuan mereka terkait kasus Harun Masiku.

    “Seluruh saksi tentunya akan didalami oleh penyidik baik pengetahuannya seputar proses suap itu sendiri, proses PAW itu sendiri baik langsung maupun tidak langsung,” tuturnya.

    KPK telah menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto (HK) dan tangan kanannya, Donny Tri Istiqomah (DTI) sebagai tersangka.

    Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan perkara tersebut oleh KPK yang turut menjerat mantan caleg PDIP, Harun Masiku (HM).

    Dalam kasus ini, KPK sempat menyebut Hasto bersama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan diduga menyuap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, Wahyu Setiawan serta Agustiani Tio pada Desember 2019 lalu. Suap diberikan agar Harun dapat ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024.

    Adapun Hasto sendiri turut terjerat dalam dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Dia diduga melakukan sejumlah perbuatan yang menghambat penyidikan KPK dalam kasus itu.

  • KPK Belum Bertemu Paulus Tannos, Buronan Kasus e-KTP yang Ditangkap di Singapura

    KPK Belum Bertemu Paulus Tannos, Buronan Kasus e-KTP yang Ditangkap di Singapura

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bertemu dengan buronan kasus pengadaan e-KTP, Paulus Tannos seusai ditangkap di Singapura. Kini, pemerintah Indonesia fokus merampungkan proses ekstradisi yang bersangkutan.

    “Belum bertemu Paulus Tannos,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, kepada awak media di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Namun demikian, Tessa menyampaikan, KPK menjalin koordinasi erat dengan Kementerian Hukum (Kemenkum), Divisi Hubinter Polri serta memiliki hubungan baik dengan Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura. Hal-hal tersebut diyakini dapat mempercepat upaya ekstradisi Paulus Tannos.

    “Apakah sudah ada kunjungan ke sana setelah proses penangkapan? Sampai saat ini belum ada. Karena, dari pihak Indonesia termasuk KPK masih berusaha memenuhi persyaratan yang diajukan dalam proses ekstradisi tersebut, sehingga fokusnya itu saja,” ujarnya.

    Tessa mengaku, Kementerian Hukum (Kemenkum) optimistis proses ekstradisi Paulus Tannos bisa segera dilakukan. Dia meyakini ekstradisi dapat terlaksana sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

    “Orang-orang kita dalam arti baik perwakilan atase kepolisian di sana maupun dari Kemenlu yang bisa juga mengecek langsung ke sana. Namun, kalau untuk penyidik sendiri dari KPK belum ada yang ke sana,” ucapnya.

    Sementara sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pemerintah terus berupaya merampungkan proses ekstradisi Paulus Tannos. Koordinasi dengan para pihak terkait masih terus dilakukan.

    “Saat ini Kementerian Hukum terus berkoordinasi bersama dengan KPK, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan juga Kementerian Luar Negeri dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan ekstradisi terhadap yang bersangkutan,” kata Supratman di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1/2025).

    Selain itu, Supratman mengungkapkan, telah dibentuk tim kerja antara Kementerian Hukum bersama Direktur OPHI, KPK, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, dan juga Kementerian Luar Negeri. Sudah disepakati juga terkait waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan proses tersebut.

    “Saya perlu menegaskan bahwa batas waktu untuk kita mengajukan permohonan dan seluruh kelengkapan berkas itu 45 hari lama waktu yang dibutuhkan, dan itu akan berakhir di 3 Maret 2025. Namun demikian, terkait hal ini tentu hasil koordinasi yang sangat baik terkait hal ini saya yakin dan percaya dalam waktu yang singkat hal tersebut bisa dipenuhi,” tutur Supratman.

  • Klarifikasi Kejanggalan Harta, Dedy Mandarsyah Klaim Semua Asetnya Sudah Dilaporkan di LHKPN

    Klarifikasi Kejanggalan Harta, Dedy Mandarsyah Klaim Semua Asetnya Sudah Dilaporkan di LHKPN

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat (Kalbar) Dedy Mandarsyah telah menjalani klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (30/1/2025). Klarifikasi ini terkait dugaan kejanggalan dalam penyampaian LHKPN olehnya.

    Dedy Mandarsyah memilih irit bicara saat dijumpai seusai menjalani klarifikasi LHKPN. Dia enggan berbicara banyak soal kepemilikan hartanya.

    “Setelah ada hasilnya ya,” kata Dedy Mandarsyah seusai klarifikasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Dedy menepis dugaan dirinya tidak melaporkan secara lengkap aset-asetnya di LHKPN. Dia mengeklaim telah menyampaikan seluruh kepemilikan hartanya di LHKPN.

    “Tidak ada, semuanya sudah saya laporkan,” ungkap Dedy.

    Dedy sempat menjadi sorotan publik berkaitan dengan kasus dugaan penganiayaan dokter koas Universitas Sriwijaya bernama Muhammad Luthfi di Palembang. Dedy dikabarkan merupakan ayah Lady Aurellia Pramesti yang merupakan rekan Luthfi sesama dokter koas.

    Sebelumnya, KPK telah melayangkan surat undangan kepada Kepala BPJN Kalbar Dedy Mandarsyah. Undangan tersebut dalam rangka klarifikasi atas LHKPN yang dia telah sampaikan.

    “Hari ini, kita terbitkan surat undangan untuk klarifikasi kepada beliau,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    KPK memandang ada materi yang perlu diklarifikasi seputar LHKPN yang disampaikan Dedy. Lembaga antikorupsi itu mengendus dugaan adanya banyak harta belum dicantumkan di LHKPN yang bersangkutan.

    “Menurut data yang kita dapat, masih banyak harta yang signifikan jumlah maupun kuantitas maupun nilainya yang belum kita lihat ada di LHKPN beliau,” ujar Pahala.

    Selain itu, KPK juga telah mengantongi data seputar transaksi keuangan Dedy dan istrinya dari pihak perbankan dan asuransi. Dua alasan itu yang menjadi dasar bagi KPK untuk memutuskan mengundang Dedy untuk klarifikasi LHKPN.

    “Jadi atas dua alasan itu, kita bandingkan dengan LHKPN-nya, kita bilang kita undang beliau untuk klarifikasi,” ungkap Pahala.

    Dalam LHKPN yang disampaikan Dedy Mandarsyah ke KPK pada 2023, dia yang merupakan kepala BPJN Kalbar tercatat memiliki kekayaan sekitar Rp 9,4 miliar.

    Perincian harta Dedy Mandarsyah, kepemilikan aset tanah dan bangunan senilai Rp 750 juta, mobil Honda CRV tahun 2019 senilai Rp 450 juta, harta bergerak lainnya senilai Rp 830 juta, surat berharga Rp 670 juta, kas dan setara kas Rp 6,7 miliar, dan nihil utang.

     

  • Komisi III Desak Kapolres Jaktim Usut Tuntas Kasus Kematian Rahmat Vaisandri

    Komisi III Desak Kapolres Jaktim Usut Tuntas Kasus Kematian Rahmat Vaisandri

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR meminta Kapolres Metro Jaktim Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengevaluasi proses penyelidikan dugaan pembunuhan Rahmat Vaisandri. Warga Sumatera Barat itu sebelumnya tewas di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur,  diduga disiksa hingga menderita luka pada sejumlah bagian tubuhnya. 

    Saat ditemui keluarga di RS Polri Kramat Jati, terdapat 29 jahitan di kepala, patah di bagian rahang, luka di punggung seperti bekas diseret, hingga tangan yang diduga bekas diikat.

    Keluarga tidak terima Rahmat dituding dihajar massa karena melakukan pencurian. Upaya keluarga menuntut keadilan mendapat dukungan dari anggota DPR dari dapil Sumatera Barat (Sumbar) I Andre Rosiade. 

    “Alhamdulillah sudah diterima dalam RDPU Komisi III. Alhamdullilah Komisi III memberikan atensi, memberikan dukungan,” ujar Andre di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Andre yang hadir bersama keluarga korban di RDPU Komisi III DPR mengungkapkan terdapat dua poin kesimpulan dalam rapat bersama Komisi III DPR. Pertama, Komisi III meminta kepada kapolres Jakarta Timur untuk melakukan evaluasi terhadap penyelidikan kasus yang terjadi terhadap Rahmat Vaisandri.

    “Rahmat Vaisandri ini dianiaya pada 20 Oktober 2024 dan meninggal 24 Oktober 2024. Untuk itu kami, keluarga, ingin ini diusut seadil-adilnya. Tadi sudah ada rekomendasi dari Komisi III meminta kapolres segera mengevaluasi,” tandas Andre.

    Kedua, Komisi III DPR juga meminta kapolres dan juga kabid Propam Polda Metro Jaya untuk melakukan evaluasi apabila ada permasalahan atau oknum di polres yang harus diselidiki. Pasalnya, diduga terdapat upaya untuk menghalangi penyelidikan atau dugaan memanipulasi kasus kematian Rahmat yang hingga kini masih terkatung-katung tanpa adanya kejelasan.

    “Jadi banyak hal tadi keterangan dari tim kuasa hukum jelas, mulai ada dugaan kasus ini dimanipulasi ya, seakan-akan saudara Rahmat Vaisandri ini sebagai korban penganiayaan, tetapi dituduhkan sebagai salah satu pelaku pencurian. Itu ada dugaan seperti itu,” jelas Andre Rosiade.

    Politisi dari Gerindra ini berharap kasus kematian Rahmat Vaisandri yang misterius dapat diusut secara tuntas dan seadil-adilnya sesuai dengan harapan dari keluarga korban.

    “Nah harapan kita tentu dengan bantuan, atensi, dan dukungan Komisi III, kasus kematian Rahmat Vaisandri ini bisa mendapatkan kebenaran dan keadilan, sesuai dengan harapan keluarga,” pungkas Andre Rosiade.

  • Prabowo: TNI-Polri Harus Siap Serahkan Jiwa Raga demi Bangsa dan Negara

    Prabowo: TNI-Polri Harus Siap Serahkan Jiwa Raga demi Bangsa dan Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada seluruh personel TNI dan Polri untuk mendedikasikan diri demi kepentingan bangsa dan negara. Hal ini ditekankan Prabowo dalam rapat pimpinan TNI-Polri di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

    Presiden Prabowo mengatakan kekuasaan yang diberikan kepada TNI dan Polri merupakan mandat dari rakyat. Dia menyebut rakyat memercayakan kekuasaan TNI dan Polri dan berharap agar kedua institusi tersebut bisa menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan pengabdian.

    “Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata,” ujar Prabowo.

    Dengan kepercayaan sebesar itu, Presiden Prabowo menegaskan seluruh personel TNI-Polri harus melakukan pengabdian setinggi-tingginya kepada bangsa dan negara. 

    Presiden Prabowo juga menekankan jabatan dan pangkat yang diberikan kepada anggota TNI dan Polri merupakan bentuk penghormatan dari rakyat. Sebab, katanya, rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada TNI dan Polri.

    “Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti pada saatnya apabila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara tanpa ragu-ragu,” tegas Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menegaskan keberhasilan atau kegagalan suatu negara dapat terlihat dari bagaimana TNI dan Polri menjalankan tugasnya. Menurutnya, tentara dan polisi memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Jika  TNI dan Polri gagal, maka negara itu pun bisa dikatakan gagal.

  • Tak Jalankan Perintah Bawaslu Soal PSU, KPU Barito Utara Terancam Diberhentikan

    Tak Jalankan Perintah Bawaslu Soal PSU, KPU Barito Utara Terancam Diberhentikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisioner KPU Barito Utara, Kalimantan Tengah terancam diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik karena tak menjalankan perintah Bawaslu melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 2 TPS.

    Ketua dan anggota KPU Kabupaten Barito Utara diadukan ke DKPP oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Barito Utara, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya.

    DKPP pun menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang diduga dilakukan ketua dan anggota KPU Kabupaten Barito Utara di kantor DPKP, Jakarta, pada Kamis (30/1/2025).

    Dalam perkara nomor 30-PKE-DKPP/I/2025 ini yang menjadi pihak teradu adalah Ketua KPU Barito Utara Siska Dewi Lestari, bersama anggota, Herman Rasidi, Lutfia Rahman, Paizal Rahman dan Roya Izmi Fitrianti. 

    Dalam sidang pemeriksaan perkara di DKPP, pasangan Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya, melalui kuasa hukumnya Andi Muhammad Asrun mempersoalkan keputusan KPU yang tidak melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Padahal, Bawaslu sudah merekomendasikan untuk melakukan PSU di TPS 04 Malem Waken dan TPS 01 Kampung Melayu.

    “Rekomendasi Bawaslu Kabupaten tidak dilaksanakan oleh KPU. Padahal tidak ada kewenangan untuk menolak, karena wajib hukumnya. Malah KPU ini, dia berdalih, dia membuat kajian hukum dalam rangka mengalahkan rekomendasi Bawaslu itu kesalahannya,” ujar Asrun saat ditemui di kantor DKPP, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Dalam proses persidangan ini, Asrun menyatakan terdapat dugaan pelanggaran pemungutan suara. Dia menyebut KPU Kabupaten Barito Utara melakukan pelanggaran etik lantaran tidak mematuhi keputusan Bawaslu.

    “Pihak KPU mengelak dengan membuat kajian, ya dasarnya apa? Karena ada surat edaran ketua KPU yang mengatakan, sehingga dibuat kajian, bukan melaksanakan itu. Padahal tidak seperti itu aturan KPU, kajian itu bukan untuk mengelakkan rekomendasi, tetapi harus dilaksanakan. Kesalahannya di situ jadi kita adukan. Ini kan pelanggaran hukum dan termasuk pelanggaran etik,” jelas Asrun.

    Dia menyesalkan terdapat penambahan suara tanpa identitas. Bahkan, dalam persidangan DKPP terungkap adanya pemilih yang tidak membawa kartu tanda penduduk (KTP) saat melakukan pencoblosan pada 14 Februari 2024.

    Atas pembiaran ini, Komisioner KPU Barito Utara terancam disanksi pemberhentian jika DKPP menilai terjadi pelanggaran Pemilu di wilayah tersebut.

  • Kapan Tanggal 1 Bulan Syaban 2025/1446 Hijriah? Ini Penjelasan dan Amalannya

    Kapan Tanggal 1 Bulan Syaban 2025/1446 Hijriah? Ini Penjelasan dan Amalannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Bulan Syaban merupakan salah satu bulan yang istimewa dalam kalender Hijriah. Letaknya yang berada di antara Rajab dan Ramadan menjadikannya sebagai momen persiapan bagi umat Islam sebelum memasuki bulan suci.

    Bukan hanya itu, bulan Syaban juga dikenal sebagai waktu diangkatnya amal perbuatan manusia kepada Allah Swt. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memperbanyak ibadah di bulan ini, seperti puasa sunah, membaca Al-Qur’an, serta memperbanyak doa dan istighfar.

    Lantas, kapan tanggal 1 bulan Syaban 2025? Berikut penjelasan mengenai kapan bulan Syaban dan sejumlah amalan yang dianjurkan dilakukan.

    Kapan 1 Syaban 2025/1446 H?

    Berdasarkan kalender Hijriah yang diterbitkan Kementerian Agama (Kemenag) RI, bulan Rajab akan berakhir pada 30 Januari 2025. Dengan demikian, 1 Syaban 1446 H akan jatuh pada Jumat (31/1/2025). Dalam penanggalan Islam, pergantian hari dimulai setelah matahari terbenam, sehingga malam 1 Syaban sudah dimulai sejak Kamis (30/1/2025) setelah magrib.

    Bulan Syaban tahun 2025 akan berlangsung selama 29 hari hingga Jumat (28/2/2025). Sementara itu, malam Nisfu Syaban atau pertengahan bulan Syaban akan jatuh pada Jumat (14/2/2025), yang dimulai sejak Kamis (13/2/2025) setelah magrib.

    Keutamaan Bulan Syaban

    Menurut NU Online, kata Syaban berasal dari bahasa Arab syiab, yang berarti jalan di atas gunung. Bulan ini bisa dimanfaatkan untuk menemukan berbagai jalan menuju kebaikan.

    Karena letaknya yang berdekatan dengan Ramadan, bulan Syaban menjadi momen yang tepat bagi umat Islam untuk mempersiapkan diri menyambut bulan penuh berkah. Rasulullah SAW bersabda:

    “Bulan Syaban adalah bulan yang biasa dilupakan orang, karena letaknya antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan Syaban adalah bulan diangkatnya amal-amal. Karenanya, aku menginginkan pada saat diangkatnya amalku, aku dalam keadaan sedang berpuasa” (HR Abu Dawud dan Nasa’i).

    Aisyah Ra juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW lebih banyak berpuasa sunah di bulan Syaban dibanding bulan lainnya, kecuali Ramadan. Oleh karena itu, bulan ini memiliki keutamaan yang besar dalam Islam.

    Di bulan Syaban, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak zikir, memohon ampunan, serta meningkatkan amal kebaikan. Syaban juga menjadi bulan di mana Allah Swt memberikan banyak keberkahan, berupa ampunan dan pertolongan. Oleh sebab itu, banyak umat Islam yang mengisi bulan ini dengan sedekah dan mempererat silaturahmi.

    Amalan-amalan yang Dianjurkan di Bulan Syaban

    Dilansir dari laman Baznas, berikut beberapa amalan utama yang bisa dilakukan selama bulan Syaban:

    1. Puasa sunah Syaban

    Puasa sunah bulan Syaban adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW sering berpuasa di bulan ini sebagai bentuk persiapan menjelang Ramadan. Bagi mereka yang melakukannya dengan ikhlas, puasa ini dapat menjadi sarana penyucian jiwa dan meningkatkan ketakwaan.

    2. Meningkatkan salat sunah dan zikir

    Selain puasa, memperbanyak salat sunah seperti tahajud dan duha juga dianjurkan di bulan Syaban. Selain itu, zikir yang rutin dilakukan akan membantu seorang muslim lebih dekat dengan Allah Swt dan menenangkan hati.

    3. Membaca Al-Qur’an

    Syaban juga menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan ibadah membaca Al-Qur’an. Setiap huruf yang dibaca bernilai pahala, sehingga memperbanyak membaca Al-Qur’an akan membawa keberkahan dan memperkuat keimanan.

    4. Berdoa di malam Nisfu Syaban

    Malam Nisfu Syaban, yang jatuh pada 14 Februari 2025, merupakan malam yang istimewa. Pada malam ini, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak doa dan memohon ampunan kepada Allah Swt.

    5. Memohon ampunan dan bersedekah

    Syaban adalah bulan yang penuh dengan rahmat, sehingga umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan doa. Selain itu, bersedekah juga menjadi amalan yang dianjurkan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

    Bulan Syaban memiliki banyak keutamaan dan menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk meningkatkan ibadah sebelum datangnya Ramadan. Dengan memperbanyak puasa sunah, salat, membaca Al-Qur’an, serta berdoa di malam Nisfu Syaban, seorang muslim dapat memperoleh banyak keberkahan dan ampunan dari Allah Swt.