Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • TB Hasanuddin: Suap di Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Kejahatan Keamanan Negara

    TB Hasanuddin: Suap di Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Kejahatan Keamanan Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan praktik suap petugas Imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan terhadap keamanan negara.

    Pernyataan ini muncul setelah Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (Kedubes China) di Indonesia melayangkan surat kepada sejumlah instansi pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, terkait dugaan pemerasan terhadap warga negaranya oleh petugas imigrasi di bandara.

    Surat tertanggal 21 Januari 2025 itu mengungkap beberapa warga negara China menjadi korban pemerasan saat melewati pemeriksaan di Bandara Internasional Jakarta (Soekarno-Hatta).

    TB Hasanuddin menegaskan petugas imigrasi adalah garda terdepan dalam menjaga perbatasan negara. Jika benar terjadi praktik suap di pintu imigrasi, maka hal tersebut sangat membahayakan keamanan nasional.

    “Imigrasi adalah gerbang terdepan perbatasan negara kita dengan negara lain. Fungsinya menyaring orang-orang yang masuk, supaya tidak memiliki masalah hukum atau mengancam keamanan negara saat berkunjung,” ujar Hasanuddin, Sabtu (1/2/2025) terkait kasus suap yang diduga dilakukan petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Indonesia.

    Selain merusak citra Indonesia di dunia internasional, ia menilai praktik suap di bandara sebagai bentuk kejahatan serius yang harus ditindak tegas. “Ini bukan kejahatan biasa, tetapi kejahatan terhadap keamanan negara,” tegasnya.

    TB Hasanuddin meminta aparat penegak hukum segera mengusut dugaan suap ini hingga ke akar-akarnya. “Pemerintah harus segera mengusut tuntas aduan dugaan tindak pidana suap tersebut dengan sejelas-jelasnya. Pecat dan ganti mereka!” desaknya.

    Sementara itu, Kedubes China mengungkap sepanjang 2024, mereka telah menangani 44 kasus pemerasan atau suap yang diduga dilakukan petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Indonesia. Namun, pihak Kedubes China menyebut jumlah ini hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi karena banyak warga negaranya yang enggan melapor akibat keterbatasan waktu atau takut mendapatkan tindakan balasan saat masuk ke Indonesia.

  • Hashim Sebut Makan Bergizi Gratis Sudah Digagas Presiden Prabowo Sejak 2006

    Hashim Sebut Makan Bergizi Gratis Sudah Digagas Presiden Prabowo Sejak 2006

    Jakarta, Beritasatu.com – Utusan Presiden Hashim Djojohadikusumo membeberkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sedang dijalankan pemerintah, sudah digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sejak 2006 silam.

    “Program Makan Bergizi Gratis, MBG, itu adalah Janji Pak Prabowo. Itu adalah gagasan Pak Prabowo 18 tahun lalu. Itu gagasan dilahirkan 2006,” kata Hashim dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta (7/1/25). 

    Potongan pernyataan itu beredar di media sosial sebagaimana dikutip dari siaran resmi Tim Media Presiden Prabowo di Jakarta, Minggu, (2/2/25).

    Berdasarkan rekaman video tersebut, Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung masa depan anak-anak Indonesia melalui upaya pemenuhan gizi yang memadai. Komitmen ini pun pernah ia sampaikan saat berkampanye pada Pilpres 2014.

    “Saya akan maju 2014 untuk minta mandat dari rakyat. Saya ingin memimpin perubahan Indonesia. Kita jamin anak-anak mereka; mereka harus cukup makan, harus cukup pangan, harus cukup sekolah,” kata Prabowo.

    Melalui makanan bergizi seimbang dan edukasi yang mumpuni, Prabowo meyakini Indonesia di masa mendatang, bisa menjadi negara yang diperhitungkan dunia.

    “Saya percaya ini bisa kita lakukan. Luar biasa kita bisa jadi negara yang hebat. Kita negara nanti yang akan disegani oleh bangsa-bangsa lain,” ujarnya tentang Makan Bergizi Gratis.

    “Dan ini ada di depan mata kita, bukan sesuatu yang susah. Namun, ini butuh keyakinan,” tutupnya.

    Setelah dilantik menjadi presiden 8 pada 20 Oktober 2024, Prabowo memenuhi kecukupan gizi nasional lewat Makan Bergizi Gratis. Sejak digelar serentak pada 6 Januari 2025, program ini telah menjangkau 31 provinsi di Tanah Air.

  • Wamendes: Presiden Instruksikan Bahan Pangan Makan Bergizi Gratis dari Desa

    Wamendes: Presiden Instruksikan Bahan Pangan Makan Bergizi Gratis dari Desa

    Solo, Beritasatu.com – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh bahan pangan untuk program makan bergizi gratis (MBG) berasal dari desa.

    “Presiden menghendaki agar kebutuhan makan bergizi gratis  dapat dipenuhi oleh desa-desa di seluruh Indonesia,” ujarnya di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (1/2/2025) malam dilansir dari Antara.

    Menurut Riza, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus mulai mempersiapkan diri dan berperan aktif dalam penyediaan bahan pangan untuk program tersebut.

    “Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi menjadi prioritas dalam program yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional, dengan harapan desa-desa bisa lebih berperan aktif sesuai arahan presiden,” jelas Wamendes Riza Patria.

    Melalui langkah ini, diharapkan perputaran ekonomi di desa akan meningkat hingga empat hingga tujuh kali lipat, mengingat adanya aliran dana yang beredar sebagai dampak dari program makan bergizi gratis.

    “Oleh karena itu, kami berharap seluruh desa dapat bersiap menghadapi program ini, sehingga menjadi bagian utama dalam pembangunan pedesaan,” tambahnya.

    Wamendes juga berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 7 Tahun 2023, yang mengatur prioritas penggunaan dana desa, termasuk ketentuan batasannya.

    “Dalam regulasi tersebut, setidaknya 20% dari dana desa dialokasikan untuk ketahanan pangan. Desa-desa didorong untuk berkontribusi dalam upaya swasembada pangan,” paparnya.

    Selain itu, ia menyebutkan rencana pembentukan desa tematik, seperti kampung cabai, kampung padi, kampung durian, desa ikan gabus, desa ikan patin, dan sebagainya.

    “Setiap desa diharapkan dapat mengembangkan potensi unggulannya masing-masing, bahkan hingga ke tingkat ekspor. Saat ini, beberapa desa telah berhasil melakukan ekspor, dan diharapkan jumlahnya terus bertambah,” ujarnya.

    Melalui berbagai upaya ini, dalam lima tahun ke depan diharapkan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal dapat terus berkurang. “Kita akan mendorong desa berkembang menjadi desa maju dan mandiri,” pungkas wamendes.

  • Presiden Prabowo Targetkan Regulasi Perlindungan Anak di Ruang Digital Rampung 2 Bulan

    Presiden Prabowo Targetkan Regulasi Perlindungan Anak di Ruang Digital Rampung 2 Bulan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) untuk segera mempercepat penyusunan regulasi perlindungan anak di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan, Prabowo menargetkan regulasi ini rampung dalam waktu dua bulan.

    “Presiden menyampaikan melalui Pak Seskab (Sekretaris Kabinet) kepada kami kemarin bahwa aturan perlindungan anak di ruang digital perlu dipercepat. Kami diberi waktu satu hingga dua bulan,” ujar Meutya di Jakarta, Minggu (2/2/2025).

    Untuk memenuhi arahan tersebut, Meutya telah menandatangani surat keputusan (SK) pembentukan tim kerja khusus yang bertugas mengkaji dan menyusun regulasi perlindungan anak di ranah digital. 

    Tim ini melibatkan perwakilan dari berbagai kementerian, akademisi, tokoh pendidikan anak, serta lembaga pemerhati anak, seperti Save The Children Indonesia, lembaga psikologi, dan lembaga perlindungan anak yang diwakili Kak Seto. Tim mulai bekerja pada Senin (3/2/2025).

    Tim penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital memiliki tiga tugas utama, yaitu memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap platform digital yang menyediakan akses bagi anak-anak, meningkatkan literasi digital bagi anak dan orang tua agar lebih sadar akan risiko yang ada di dunia maya, serta menindak tegas pelaku dan penyebar konten berbahaya yang mengancam keselamatan anak-anak.

    Dalam menjalankan tugasnya, Komdigi juga berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, serta Menteri Kesehatan untuk memastikan regulasi perlindungan anak di ruang digital yang komprehensif.

  • HTI Muncul Lagi di Berbagai Daerah, Ansor-Banser Desak Pemerintah Tindak Tegas

    HTI Muncul Lagi di Berbagai Daerah, Ansor-Banser Desak Pemerintah Tindak Tegas

    Jakarta, Beritasatu.com – Organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang telah dibubarkan pemerintah pada 19 Juli 2017, kembali muncul di berbagai daerah dengan unjuk kekuatan. Kemunculan ini dianggap sebagai tantangan terhadap pemerintah, mengingat HTI dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan mengancam keutuhan NKRI.

    Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Satkornas) Banser H Syafiq Syauqi menegaskan, kemunculan kembali HTI merupakan ancaman serius bagi keberagaman di Indonesia.

    “GP Ansor dan Banser teguh pada pendirian hukum yang menegaskan pembubaran HTI. Dan sekarang bermunculan di beberapa daerah, tersebar di sosial media dan laporan masyarakat. Ini menjadi alarm bahaya yang mengancam keberagaman kita,” kata H Syafiq Syauqi secara tertulis, Minggu (2/2/2025).

    Gus Syauqi juga menyoroti modus HTI yang menggunakan berbagai kedok acara untuk mengkampanyekan sistem khilafah, yang jelas bertentangan dengan prinsip kebangsaan Indonesia.

    GP Ansor dan Banser, sebagai organisasi yang patuh terhadap hukum dan ajaran para ulama, mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran ini.

    “Saatnya pemerintah mengambil langkah tegas. Jangan terlambat. Kalau dibiarkan, ini berbahaya bagi NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 45,” tegas Gus Syafiq.

    Lebih lanjut, Gus Syafiq menegaskan bahwa GP Ansor bersama jutaan kader Banser siap mendukung pemerintah dalam memberantas kelompok-kelompok terlarang yang mengancam kedaulatan bangsa.

    “Pemerintah ke depan mempunyai mimpi mulia, menuju Indonesia Emas 2045. Ini akan mengganggu ikhtiar kita untuk memajukan Indonesia. GP Ansor dan jutaan kader Banser  se-Indonesia siap bersama pemerintah memberantas kelompok-kelompok yang merongrong kedaulatan bangsa,” tegasnya.

    Diketahui, beberapa aktivitas HTI, seperti pengibaran bendera dan penyebaran buletin yang berisi ajakan menegakkan negara Islam dengan sistem khilafah, terjadi di Yogyakarta, Surabaya, dan Palembang.

  • Dukung Asta Cita Presiden, Rijalul Ansor Perkuat Spritual Anak Muda Indonesia Lewat Pengajian Rutin

    Dukung Asta Cita Presiden, Rijalul Ansor Perkuat Spritual Anak Muda Indonesia Lewat Pengajian Rutin

    Jakarta, Beritasatu.com – Majelis Dzikir dan Shalawat (MDS) Rijalul Ansor Pimpinan Pusat menggelar pembukaan pengajian bulanan bersama para alim ulama muda dan influencer di pondok pesantren Asshiddiqiyah Jakarta, asuhan KH Mahrus Iskandar, Sabtu (1/2/2025).

    Acara tersebut merupakan program prioritas MDS Rijalul Ansor sebagai asupan ruhani untuk anak-anak muda Indonesia.

    “Rijalul Ansor mengadakan kegiatan ini untuk memperkuat spiritual anak-anak muda Indonesia, sesuai dengan program Asta Cita Presiden Prabowo,” ujar Sekjen PP GP Ansor Ahmad Rifqi Al Mubarok. 

    Gus Rifki menegaskan MDS Rijalul Ansor merupakan ujung tombak juru dakwah muda Nahdlatul Ulama (NU). Dia meminta agar aktivitas keagamaan hingga pembacaan maulid rutin diselenggarakan. 

    Jika mental spiritualitas para pemuda kokoh terbangun, ia meyakini kontribusi para anak muda Indonesia terhadap program pembangunan bangsa dapat terfokus.

    “Selain kerja-kerja organisasi, Ansor perlu menguatkan kembali aktivitas keagamaan seperti pengajian dan pembacaan maulid. Hal itu bisa menambah energi kader sehingga bisa menjalankan kerja-kerja organisasi secara optimal,” katanya.

    Arahan ini direspons positif Sekretaris PP Rijalul Ansor Cokky Guntara. Dia menegaskan MDS Rijalul Ansor tak hanya menggelar kegiatan ini di pondok pesantren Asshiddiqiyah saja, tetapi juga tempat lain secara berkala.

    Cokky melihat animo anak muda yang hadir di pengajian sebagai modalitas awal membangun mental bangsa Indonesia. Secara spesifik, ia menyebutkan parameter keberhasilannya terletak pada keberadaan sekira 1 juta da’i atau pendakwah muda.

     “Jumlahnya bakal terus bertambah seiring berjalannya kaderisasi ulama di MDS Rijalul Ansor,” jelas Sekretaris PP Rijalul Ansor Cokky Guntara.

  • Kecam Praktik Suap di Bandara Soekarno-Hatta, DPR: Ini Kejahatan terhadap Keamanan Negara

    Kecam Praktik Suap di Bandara Soekarno-Hatta, DPR: Ini Kejahatan terhadap Keamanan Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengecam dugaan praktik suap dan pemerasan yang terjadi di pintu imigrasi Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Menurut TB Hasanuddin, dugaan praktik suap tersebut merupakan tindakan kejahatan terhadap keamanan negara sehingga harus diusut tuntas dan diberikan sanksi tegas pihak-pihak yang terlibat.

    “Imigrasi adalah gerbang terdepan perbatasan negara kita dengan negara lain. Fungsinya menyaring orang-orang  yang masuk ke negara supaya tidak memiliki masalah hukum atau mengancam keamanan negara saat berkunjung,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (2/2/2025).

    Menurut TB Hasanuddin, praktik suap di bandara tersebut bukan hanya memalukan, mencoreng, dan merendahkan nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional. Menurutnya, praktik suap di Bandara merupakan kejahatan terhadap keamanan negara.

    “Ini bukan kejahatan biasa, tetapi kejahatan terhadap keamanan negara,” tegasnya.

    Karena itu, dia meminta kasus suap dan pemerasan di Imigrasi ini harus ditindak tegas dan diusut oleh aparat penegak hukum sampai ke akar-akarnya. Dia berharap, praktik suap tidak terus terjadi di bandara sehingga petugas-petugas yang terlibat harus dipecat dan diganti.

    “Pemerintah harus segera mengusut tuntas aduan dugaan tindak pidana suap tersebut dengan sejelas-jelasnya,” pungkas TB Hasanuddin.

    Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di Indonesia bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika.

    Surat tertanggal 21 Januari 2025 itu menyebutkan sejumlah warga negaranya menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, atau dalam surat itu disebut Bandara Internasional Jakarta.

    Kedubes China juga mengungkapkan pihaknya telah menyelesaikan kasus pemerasan di bandara Indonesia sebanyak 44 kasus selama 2024. Disebutkan, jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus pemerasan karena masih banyak warga negara China yang tidak mengajukan pengaduan. 

    Penyebab mereka tidak melaporkan suap dan pemerasan di bandara Indonesia karena kesibukan atau takut akan tindakan balasan saat masuk ke negara tujuan.

  • Anggota DPR Minta Kasus Geng Rusia di Bali dan Penggunaan Senjata Api Diusut Tuntas

    Anggota DPR Minta Kasus Geng Rusia di Bali dan Penggunaan Senjata Api Diusut Tuntas

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XIII DPR Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga meminta Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas), pihak kepolisian mengusut tuntas kasus geng Rusia yang diduga melakukan tindak pidana perampokan di Bali. Termasuk, kata Umum, pengguna senjata api oleh geng Rusia kasus tersebut.

    “Jika menggunakan senjata harus ditelusuri, senjata diperoleh dari mana di Indonesia? Masuknya legal atau ilegal? Apakah ada izin penggunaan senjata? Ini semua harus diwaspadai dan diusut tuntas. Ini tak hanya mencoreng Bali yang menjadi tempat wisata dunia, juga mencoreng Indonesia,” ujar Umbu kepada wartawan, Minggu (2/2/2025).

    Menurut Umbu, pihak kepolisian harus bertindak tegas dan cepat menangani kasus dugaan perampokan oleh geng Rusia ini. Karena itu, dia berharap Kementerian Imipas dan jajaran serta masyarakat Bali bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

    “Kita minta aparat penegak hukum, untuk bertindak lebih tegas terhadap dugaan tindak pidana perampokan dengan pelaku warga negara asing. Ini untuk menunjukkan dan menjaga kewibawaan pemerintah kita dan menjaga Bali sebagai tujuan wisata dunia yang aman, tertib dan berdampak langsung ke ekonomi masyarakat,” jelas politisi Golkar asal NTT ini tentang geng Rusia di Bali.

    Umbu juga mengingatkan Kementerian Imipas memantau secara ketat keberadaan warga negara asing di Indonesia khususnya di Bali. Pasalnya, kata dia, pihaknya banyak mendapatkan informasi dan keluhan dari masyarakat bahwa banyak warga negara asing menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia dengan perbuatan-perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat.

    “Kita meminta Kementerian Imipas wilayah Bali untuk lebih memperketat, memantau seluruh warga negara asing di Bali agar tertib dan tidak menyalahgunakan keberadaan mereka di Indonesia khususnya di Bali dengan kegiatan bertentangan dengan hukum atau melawan hukum,” pungkas Umbu.

    Saat ini polisi masih memburu geng Rusia yang menculik dan merampok warga Ukraina Igor Lermakov di Bali. Dalam potongan video yang viral di media sosial terlihat para empat pelaku turun dari mobil Toyota Alphard mengenakan pakaian hitam dan rompi taktikal bertuliskan “Polisi” lalu menghampiri mobil ditumpangi Igor. Salah satu dari mereka menodongkan senjata api jenis pistol ke arah Lermakov. 

    Geng Rusia di Bali itu diperkirakan sembilan orang itu menculik Igor Lermakov dan sopirnya, kemudian dibawa ke sebuah vila lalu dianiaya. Pelaku memaksa korban mentransfer aset uang kriptonya senilai Rp 3,4 miliar ke akun diduga milik geng tersebut. 

  • Migran Care Soroti Pungli dan Biaya Selangit bagi Pekerja Migran

    Migran Care Soroti Pungli dan Biaya Selangit bagi Pekerja Migran

    Jakarta, Beritasatu.com – Migran Care menyinggung masih maraknya perilaku pungli oleh petugas kepada pekerja migran Indonesia. Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo mengatakan pemerintah harus segera melakukan pembenahan dan pengawasan agar masalah tersebut dapat di terselesaikan.

    “Jadi ini (masalah kekerasan pada pekerja Indonesia di luar negeri) terulang salah satunya karena masalah integritas petugas kita. Seringkali mereka mau disuap bahkan minta pungli atau yang lain-lain,” ungkapnya kepada Beritasatu.com, Sabtu (1/2/2025).

    Selain itu, Wahyu mengatakan perlu adanya pembebasan pembayaran biaya penempatan pekerja. Menurutnya hal tersebut menjadi beban bagi pekerja dan menimbulkan celah bagi para penyalur imigran ilegal bertindak.  

    “Kedua, pada sisi pengawasan, kita tahu banyak keterlibatan dari aparat mulai dari imigrasi, aparat yang memproduksi dokumen, perizinan itu meloloskan pekerja-pekerja yang seharusnya belum bisa diberangkatkan,” ujarnya.

    Wahyu menambahkan petugas perbatasan Indonesia juga menjadi masalah utama  dimana banyak petugas yang tidak memiliki integritas dan rentan terjadi tindakan pungli.

    “Kalau enggak memenuhi syarat seharusnya jangan dibebaskan atau diloloskan untuk keluar misalnya ada di Batam, di Nunukan perbatasan perbatasan darat. Di situ banyak jalur tikus dan jalur tikus ini banyak terjadi karena keleluasaan yang diberikan petugas perbatasan kita,” katanya.

    Dia menekankan perlunya pembenahan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia.“Biaya penempatan masih tinggi, birokrasi masih berbelit belit sehingga orang lebih memilih jalan pintas dan tentu ini penuh resiko keselamatan,” tekannya.

    Selain itu Wahyu juga menyoroti mahalnya biaya pendidikan atau pelatihan yang harus dikeluarkan pekerja sekitar Rp 4-5 juta, belum ditambah pemmemriksaan medis sebesar Rp 600.000, dan biaya lainnya.

    Dia meminta agar terpenuhinya pembebasan pembiayaan seperti pembuatan paspor, pelatihan hingga cek kesehatan untuk pekerja migran Indonesia. 

  • BMKG: Waspada Potensi Hujan Ekstrem di Jawa Barat hingga 7 Februari 2025

    BMKG: Waspada Potensi Hujan Ekstrem di Jawa Barat hingga 7 Februari 2025

    Bandung, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi peningkatan curah hujan, termasuk kemungkinan terjadinya hujan ekstrem di wilayah Jawa Barat selama periode 2-7 Februari 2025.

    “Kondisi ini berkaitan dengan kemunculan bibit siklon tropis di perairan Samudera Hindia, yang dapat berdampak pada aktivitas pelayaran maupun masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujar Kepala BMKG Dwikorita dalam konferensi pers daring yang dipantau dari Jawa Barat, Sabtu (1/2/2025) malam dilansir dari Antara.

    Menurut Dwikorita, sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Jawa Barat, masih berada dalam puncak musim hujan hingga akhir Februari atau Maret. Situasi ini diperkuat oleh pengaruh angin muson dari Asia yang semakin intens serta fenomena La Niña dengan intensitas lemah yang diperkirakan berlangsung hingga Maret-April.

    Selain itu, ia menjelaskan faktor lain seperti Madden-Julian Oscillation (MJO), pergerakan massa udara dingin dari dataran tinggi Asia atau Siberia, serta kondisi atmosfer lokal yang tidak stabil juga turut memengaruhi pola cuaca saat ini.

    “Sejak beberapa hari terakhir, kondisi ini terus berkembang, ditambah lagi dengan munculnya tiga bibit siklon tropis di beberapa titik,” ujarnya.

    Ketiga bibit siklon tersebut meliputi 90S yang berada di selatan NTT-NTB, 96P yang terletak di Teluk Karpentaria, Papua, serta 99S yang paling dekat dengan Jawa Barat, yakni di selatan Banten.

    “Ini adalah faktor baru yang muncul selain kondisi hujan ekstrem yang sudah kita alami dalam beberapa hari terakhir,” tambahnya.

    Sebagai dampak dari keberadaan bibit siklon tropis ini, Dwikorita memperingatkan hujan dengan intensitas tinggi hingga ekstrem berpotensi terjadi di berbagai wilayah, termasuk Papua, NTT, NTB, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Maluku Utara, serta Jawa Barat dan Jambi.

    “Selain hujan lebat hingga ekstrem, masyarakat juga perlu mewaspadai angin kencang dan gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 hingga 4 meter di perairan Samudera Hindia, dari Bengkulu hingga NTT, termasuk perairan Jawa Barat,” ungkapnya.

    BMKG juga mendeteksi pertumbuhan awan kumulonimbus dengan cakupan sekitar 50-75 persen dalam periode 2-7 Februari 2025 di beberapa wilayah, seperti Samudera Hindia, Selat Malaka, Aceh, Sumatera Utara, Laut Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Laut Banda, Papua Barat, dan Papua.

    “Sedangkan wilayah dengan cakupan awan kumulonimbus lebih dari 75 persen, yang sangat berisiko bagi jalur penerbangan, terpantau di Samudera Hindia bagian selatan Jawa, Aceh, Laut Flores, Laut Banda, Samudera Pasifik utara Papua, serta Laut Arafura,” jelasnya.

    BMKG mengimbau pemerintah daerah dan pihak terkait agar meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor mengingat adanya potensi hujan ekstrem.