Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Ribuan Tenaga Honorer Guru dan Nakes Demo DPR Tuntut Pengangkatan PPPK Penuh Waktu

    Ribuan Tenaga Honorer Guru dan Nakes Demo DPR Tuntut Pengangkatan PPPK Penuh Waktu

    Jakarta, Beritasatu.com – Ribuan tenaga honorer berdemo di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025). Mereka menuntut kepastian pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu.

    Massa tenaga honorer dari pegawai teknis, guru, hingga tenaga kesehatan (nakes) yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2 dan R3 tersebut berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR sejak pagi.

    Massa tenaga honorer dari berbagai daerah di Indonesia itu berdemo setelah pemerintah tidak memberi kepastian pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu.

    Massa menolak kebijakan PPPK paruh waktu karena dinilai merugikan para honorer dan status nasibnya terancam.

    “Kami harap dari pengangkatan kemarin berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pengangkatan honorer itu akan selesai di tahun 2024, tetapi ternyata sekarang penuh waktu dengan status R2 dan R3 itu tidak jelas,” kata Koordinator Aksi Zona Banten Jaenal Mustakim kepada Beritasatu.com di depan Gedung DPR/MPR.

    Massa tenaga honorer meminta kepada pemerintah agar pengangkatan honorer menjadi PPPK bisa dilakukan dari organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing untuk honorer dengan terhitung mulai tanggal (TMT).

    “Pengangkatan itu di masing-masing OPD saja karena memang TMT atau mulai masa kerja ada yang 15 tahun ada yang 20 tahun atau bahkan ada yang 31 tahun,” ungkap Jaenal.

    Jaenal mengatakan massa honorer akan terus bertahan di DPR sampai tuntutan mereka dipenuhi.

    “Kami akan bertahan sampai tuntutan terpenuhi,” pungkasnya.

  • Hari Ini, Komisi II Panggil Mendagri Tito Karnavian Terkait Diundurnya Pelantikan Kepala Daerah

    Hari Ini, Komisi II Panggil Mendagri Tito Karnavian Terkait Diundurnya Pelantikan Kepala Daerah

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha menegaskan pihaknya memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk meminta penjelasan mengenai pengunduran jadwal pelantikan kepala daerah yang semula dijadwalkan pada 6-10 Februari 2025 menjadi 18-20 Februari 2025.

    Toha menilai pengunduran pelantikan tersebut menyalahi aturan, karena Komisi II DPR tidak dilibatkan dalam penentuan jadwal.

    “DPR (Komisi II) tidak dilibatkan dalam pemunduran jadwal, ini jelas menyalahi aturan karena segala keputusan terkait kepemiluan harus melibatkan DPR dan mitra kerja,” tegasnya dalam keterangannya di Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Menurut Toha, pengunduran jadwal pelantikan kepala daerah tersebut bertentangan dengan hasil rapat antara Komisi II, pemerintah, dan penyelenggara pemilu sebelumnya. Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang diadakan pada 22 Februari 2025, diputuskan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025 di Ibu Kota Negara oleh Presiden.

    Namun, Toha mengakui keputusan tersebut mengabaikan Putusan MK No.27/PUU-XXII/2024, yang menyatakan pelantikan dilakukan setelah MK menyelesaikan sengketa pilkada untuk perkara yang ditolak atau tidak diterima. Pelantikan hanya boleh dilakukan untuk daerah yang tidak terlibat sengketa atau diputuskan untuk melakukan pemilihan ulang.

    Toha menegaskan, sebelum RDPU digelar, pihaknya telah meminta agar keputusan tersebut tetap mengacu pada Putusan MK, meskipun keputusan MK terkait pilkada atau pemilu bersifat open legal policy, yang memberi kewenangan kepada DPR untuk melakukan perubahan hukum selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.

    Selain itu, Toha juga mengkritik kebijakan yang berusaha membatalkan Perpres Nomor 80 Tahun 2024, yang mengatur pelantikan gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2024 secara serentak pada 7 Februari 2025, sementara pelantikan bupati dan wali kota direncanakan pada 10 Februari 2025.

    Merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Toha mengusulkan agar pelantikan kepala daerah—baik gubernur, bupati, maupun wali kota—dilakukan secara serentak oleh Presiden di Ibu Kota Negara untuk efisiensi anggaran dan efektivitas kinerja pemerintah pusat dan daerah.

    Meski begitu, Toha mengungkapkan Komisi II mengikuti keputusan RDPU yang memutuskan pelantikan dilakukan secara bertahap pada 6 Februari 2025 untuk kepala daerah yang tidak bersengketa di MK. Namun, keputusan Kemendagri untuk mengundur pelantikan pada 18-20 Februari tanpa melibatkan Komisi II dianggap melanggar prosedur.

    “DPR tidak dilibatkan, ini jelas menyalahi aturan. Kami meminta Mendagri untuk memberikan penjelasan terkait pengunduran jadwal ini,” kata Toha, anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah V.

    Toha menambahkan MK dijadwalkan untuk membacakan putusan untuk 310 sengketa hasil Pilkada 2024 pada 4-5 Februari 2025. Ia juga mengusulkan agar pelantikan kepala daerah diserentakkan pada tahap kedua, sambil memperhatikan daerah yang perlu melakukan pilkada ulang berdasarkan Putusan MK.

    “Pelantikan serentak tahap kedua diharapkan dapat menghindari kekacauan dalam pelaksanaan Pilkada 2029, agar daerah yang terlibat pelantikan serentak tahap II bisa ikut serta dalam pelaksanaan pilkada serentak tahap I,” pungkas Toha.

  • Dibuka Besok, Ini Tahapan Memilih Jurusan pada SNBP 2025

    Dibuka Besok, Ini Tahapan Memilih Jurusan pada SNBP 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) 2025 akan dibuka, Selasa (4/2/2025). Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar jalur ini, terdapat beberapa tahapan penting yang harus diperhatikan dalam memilih program studi.

    Proses pemilihan jurusan menjadi salah satu tahapan krusial yang akan menentukan langkah pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Dengan adanya perubahan kebijakan dan persyaratan terbaru dari panitia SNBP tahun ini, para siswa perlu memahami setiap tahapan dengan baik agar dapat membuat keputusan yang tepat sesuai minat dan potensi Anda.

    Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah panduan lengkapnya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh SNPMB 2025:

    Cara Memilih Program Studi atau Jurusan di SNBP 2025

    Memilih program studi atau jurusan merupakan tahapan yang paling penting untuk menentukan masa depan karier Anda di masa depan. Memilih jurusan yang tidak sesuai dengan kemampuan atau harapan bisa berakibat pada karier kedepnnya. Oleh sebab itum berikut beberapa cara untuk memilih jurusan pada SNBP 2025:

    Pilihan program studi atau jurusan: Setiap siswa dapat memilih maksimal dua program studi dari satu atau dua perguruan tinggi negeri (PTN).Pilihan lokasi: Jika hanya memilih satu program studi, siswa bebas memilih PTN di provinsi mana pun.Pilihan provinsi: Jika memilih dua program studi, salah satunya harus berada di PTN yang terletak di provinsi yang sama dengan sekolah asal siswa (SMA/MA/SMK).Informasi daya tampung: Daftar lengkap program studi dan daya tampung SNBP dapat diakses melalui submenu PTN di portal SNBP.Portofolio: Siswa yang memilih program studi di bidang seni atau olahraga wajib mengunggah portofolio.Akses portal: Masuk ke portal SNBP di snbp-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id atau portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id.Login: Gunakan email dan password yang telah didaftarkan sebelumnya.Data orang tua: Isi data orang tua pada halaman profil.Pemilihan jurusan: Pilih program studi atau jurusan pada halaman Pilihan.Unggah portofolio: Jika prodi yang dipilih mensyaratkan portofolio, unggah dokumen tersebut.Informasi prestasi: Isi informasi prestasi yang relevan di halaman Prestasi.Finalisasi data: Pastikan semua data telah benar dan lakukan finalisasi.Unduh kartu peserta: Setelah finalisasi, unduh dan cetak kartu peserta SNBP.

    Cara Daftar SNBP 2025

    Agar dapat mengikuti SNBP 2025, siswa perlu memastikan bahwa akun SNPMB telah disimpan permanen. Berikut langkah-langkah pendaftaran yang harus diikuti oleh siswa yang memenuhi syarat:

    Akses portal: Siswa eligible yang telah memiliki data di PDSS dapat mendaftar melalui portal snpmb.bppp.kemdikbud.go.id dengan akun SNPMB siswa.Pemahaman ketentuan: Bacalah dengan cermat ketentuan memilih program studi serta persyaratan yang ditetapkan oleh PTN tujuan.Unggah portofolio: Siswa yang memilih program studi di bidang seni atau olahraga wajib mengunggah portofolio beserta dokumen bukti keterampilan yang telah disahkan oleh kepala sekolah. Panduan lengkap dapat diunduh di menu Unduhan.Cetak kartu peserta: Siswa wajib mencetak kartu peserta SNBP sebagai bukti sah keikutsertaan.Daftar ulang: Lakukan daftar ulang di PTN tempat diterima sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing PTN.

    Jadwal SNBP 2025

    Pengumpulan kuota sekolah: 28 Desember 2024.Masa sanggah kuota sekolah: 28 Desember 2024-17 Januari 2025.Registrasi akun SNPMB sekolah: 6-31 Januari 2025.Pengisian PDSS oleh sekolah: 6-31 Januari 2025.Registrasi akun SNPMB Siswa: 13 Januari-18 Februari 2025.Pendaftaran SNBP: 4-18 Februari 2025.Pengumuman hasil SNBP: 18 Maret 2025.Masa unduh kartu peserta SNBP: 4 Februari-30 April 2025.

    Dengan memahami tahapan dan jadwal SNBP 2025 ini, calon mahasiswa diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti proses dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan.

  • Tembus Rp 1,03 Triliun, Ini Rincian Harta Kekayaan Raffi Ahmad dalam LHKPN

    Tembus Rp 1,03 Triliun, Ini Rincian Harta Kekayaan Raffi Ahmad dalam LHKPN

    Jakarta, Beritasatu.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad memiliki kekayaan senilai Rp 1,03 triliun, sebagaimana tercantum dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang disampaikan ke KPK.

    Raffi Ahmad melaporkan LHKPN ke KPK pada 27 Desember 2024. Dikutip dari situs web resmi elhkpn.kpk.go.id, Senin (3/2/2025), Raffi Ahmad tercatat memiliki harta Rp 1,03 triliun, terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan bermotor, hingga surat berharga.

    Raffi Ahmad yang terkenal sebagai aktor, presenter, hingga pengusaha tercatat memiliki 45 aset tanah dan bangunan senilai Rp 737.156.974.400, yang tersebar di Tangerang, Depok, Makassar, Jakarta Selatan, Tabanan, dan Bandung Barat yang berstatus hasil sendiri. 

    Dalam LHKPN, Raffi Ahmad juga melaporkan punya 23 mobil dan motor yang berstatus hasil sendiri senilai Rp 55.144.500.000.

    Mobil mewah yang dimiliki suami artis Nagita Slavina ini terdiri dari merek Rolls Royce Phantom tahun 2022, Toyota Alphard 2019, Morgan Plus Six 2021, Mini Cooper Morris 1979, Ferrari F8 Spider 2022, dan Lamborghini Aventador 700 tahun 2013 . 

    Raffi Ahmad juga punya Mini Cooper S 2022 Dodge SRT Hellcat 2022, Porsche Bettle 1303 tahun 1973, mobil BMW 318 tahun 1990, Toyota Innova Zenix 2023, dan mobil klasik Volkswagen 1500 tahun 1967.

    Raffi Ahmad juga melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp 46.757.711.000, surat berharga Rp 307.933.603.344, kas dan setara kas Rp 17.757.005.113, serta harta lainnya senilai Rp 5.301.909.385. 

    Dari total LHKPN senilai Rp 1,03 triliun yang dilaporkan ke KPK, Raffi Ahmad tercatat memiliki utang sebesar Rp 136.055.312.674.

     

  • Kapan KIP Kuliah 2025 Dibuka? Ini Jadwal, Syarat, dan Cara Mendaftarnya

    Kapan KIP Kuliah 2025 Dibuka? Ini Jadwal, Syarat, dan Cara Mendaftarnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Kartu indonesia pintar (KIP) kuliah 2025 menjadi salah satu program yang dinantikan oleh calon mahasiswa di seluruh Indonesia. Program bantuan biaya pendidikan ini dirancang oleh pemerintah untuk mendukung siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tanpa terkendala biaya.

    Bagi Anda yang sedang menunggu pembukaan pendaftaran KIP kuliah 2025, penting untuk mengetahui jadwal, syarat, dan langkah-langkah pendaftarannya. Dilansir dari berbagai sumber, berikut penjelasannya!.

    Jadwal Pembukaan KIP Kuliah 2025

    Jadwal resmi pembukaan KIP kuliah 2025 akan diumumkan melalui situs resmi KIP kuliah di https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Berdasarkan estimasi, pendaftaran kemungkinan dimulai pada 3 Februari 2025, sehari sebelum pembukaan seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) yang dijadwalkan pada 4 Februari 2025.

    Calon peserta disarankan untuk rutin memantau laman resmi agar tidak ketinggalan informasi penting terkait pendaftaran.

    Dokumen yang Perlu Dipersiapkan

    Sebelum mendaftar, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen berikut:

    Kartu indonesia pintar (KIP) jika tersedia.Kartu keluarga sejahtera (KKS).Surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau dokumen lain yang relevan sebagai bukti ekonomi.

    Cara Daftar KIP Kuliah 2025

    Pendaftaran KIP kuliah 2025 dilakukan secara daring melalui situs resmi. Berikut langkah-langkah pendaftarannya:

    Akses situs resmi: Buka browser dan kunjungi situs https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id.Login: Pilih menu “Login Siswa” di halaman utama.Isi data diri: Masukkan data seperti nomor induk kependudukan (NIK), nomor pokok sekolah nasional (NPSN), nomor induk siswa nasional (NISN), serta alamat email aktif.Verifikasi data: Sistem akan memverifikasi data yang dimasukkan. Jika data valid, nomor pendaftaran dan kode akses akan dikirimkan melalui email.Login kembali: Gunakan nomor pendaftaran dan kode akses untuk masuk kembali ke situs.Lengkapi formulir: Isi data pribadi, data keluarga, dan data ekonomi yang diminta.Unggah dokumen: Unggah dokumen pendukung seperti KIP, KKS, atau SKTM.Pilih jalur seleksi: Pilih jalur seleksi yang sesuai, misalnya SNBP atau seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT).

    Besaran Bantuan KIP Kuliah

    Bantuan KIP kuliah diberikan berdasarkan dua kategori, yaitu program studi dan klaster daerah:

    Berdasarkan Program StudiProgram studi akreditasi A: Bidang kedokteran maksimal Rp 12 juta per semester. Bidang non-kedokteran maksimal Rp 8 juta per semester.Program studi akreditasi B: Maksimal Rp 4 juta per semester.Program studi akreditasi C: Maksimal Rp 2,4 juta per semester.Berdasarkan Klaster Daerah

    Mahasiswa penerima KIP kuliah juga mendapatkan bantuan biaya hidup yang dibagi dalam lima klaster:

    Klaster 1: Rp 800.000 per bulan.Klaster 2: Rp 950.000 per bulan.Klaster 3: Rp 1,1 juta per bulan.Klaster 4: Rp 1,25 juta per bulan.Klaster 5: Rp 1,4 juta per bulan.

    Tahapan Pendaftaran KIP Kuliah 2025

    Buat AkunBuka situs resmi KIP kuliah.Masukkan NISN, NPSN, NIK, dan email aktif.Sistem akan memverifikasi data. Jika valid, nomor pendaftaran dan kode akses dikirimkan melalui email.DaftarLogin menggunakan nomor pendaftaran dan kode akses.Isi data diri, keluarga, dan ekonomi.Unggah dokumen pendukung.Pilih Jalur Tes

    Pilih jalur seleksi SNBP atau SNBT.

    VerifikasiPeserta mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi sesuai jalur yang dipilih.Kampus akan melakukan verifikasi data KIP Kuliah jika peserta diterima.Pengumuman penerima

    Setelah proses verifikasi selesai, peserta akan menerima pengumuman status penerima KIP Kuliah.

    Dengan memahami jadwal, syarat, dan panduan pendaftaran KIP kuliah 2025, calon mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik. Pastikan untuk selalu memantau informasi terbaru di laman resmi KIP kuliah agar tidak ketinggalan kesempatan mendapatkan bantuan pendidikan ini.

  • BMKG Peringatkan Potensi Bencana Hidrometeorologi, Warga Diminta Waspada

    BMKG Peringatkan Potensi Bencana Hidrometeorologi, Warga Diminta Waspada

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat terkait potensi bencana hidrometeorologi akibat pengaruh bibit siklon tropis yang berpotensi menyebabkan gelombang tinggi, banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) dalam menghadapi cuaca ekstrem.

    “Aktivitas di area berlereng curam sebaiknya dihindari, dan tanda-tanda awal longsor seperti munculnya retakan tanah atau rembesan air harus diperhatikan dengan serius,” katanya, Minggu (2/2/2025).

    Selain itu, Guswanto mengingatkan agar sistem drainase diperiksa secara berkala untuk mengurangi risiko genangan dan banjir.

    BMKG juga mengingatkan nelayan dan operator transportasi laut untuk waspada terhadap gelombang tinggi dengan ketinggian 2,5-4 meter yang diprediksi terjadi di beberapa perairan Indonesia, seperti Samudra Hindia barat Bengkulu hingga Lampung.

    Selain itu, potensi terkait bencana hidrometeorologi sperti gelombang tinggi juga terjadi di Samudra Hindia selatan Banten hingga NTT, Laut Sawu, Perairan Kupang-Pulau Rote, Laut Maluku, Laut Halmahera, perairan utara Papua Barat Daya hingga Papua, dan Samudra Pasifik utara Halmahera hingga Papua.

    Guswanto menambahkan, untuk sepekan ke depan, dimulai Minggu (2/2/2025) dan seterusnya, BMKG telah memetakan beberapa daerah yang berisiko mengalami hujan lebat hingga ekstrem.

    Daerah tersebut, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Jambi, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

    Guswanto menegaskan BMKG terus memantau perkembangan tiga bibit siklon yang dapat memperburuk kondisi cuaca.

    “Kami mengimbau seluruh pihak, baik masyarakat, pemerintah daerah, hingga instansi terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Jangan sepelekan potensi dampak dari tiga bibit siklon ini. Waspada, siaga, dan selalu pantau informasi resmi BMKG,” tutupnya.

    Seluruh informasi terbaru mengenai cuaca dapat diakses melalui kanal resmi BMKG, termasuk media sosial dan aplikasi BMKG, terutama terkait bencana hidrometeorologi.

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Raffi Ahmad Temui Rizieq Shihab hingga 30 Pejabat Imigrasi Bandara Soetta Dicopot karena Pungli

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Raffi Ahmad Temui Rizieq Shihab hingga 30 Pejabat Imigrasi Bandara Soetta Dicopot karena Pungli

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Minggu  (2/2/2025) hingga pagi ini. Mulai dari Raffi Ahmad bertemu tokoh agama Rizieq Shihab hingga pencopotan 30 pejabat Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta karena pungli.

    Berikut lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com:

    Raffi Ahmad Temui Rizieq Shihab Bahas Pembinaan Generasi Muda Islami
    Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad bertemu dengan tokoh agama Rizieq Shihab di kediamannya di Petamburan, Jakarta Barat. Pertemuan ini membahas pembinaan generasi muda Indonesia yang Islami.

    “Alhamdulillah, berkesempatan bersilaturahmi bersama Habib Rizieq Shihab. Beliau berbagi banyak wawasan tentang pembinaan generasi muda Islami,” kata Raffi melalui akun media sosialnya dikutip Beritasatu.com, Minggu (2/2/2025).

    Retret Kepala Daerah Dibiayai Pemerintah, Bukan dari Kantong Prabowo
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan retret kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang rencana dilaksanakan di Magelang, Jawa Tengah akan dibiayai oleh pemerintah, bukan dari kantong pribadi Presiden Prabowo Subianto.

    “Enggak (dibiayai Presiden Prabowo) dong. (Biaya) dari pemerintah,” ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (1/2/2025).

    Sebelumnya Presiden Prabowo mengeluarkan dana pribadi untuk retret menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Magelang pada Oktober 2024. 

    Prabowo Targetkan Regulasi Perlindungan Anak di Ruang Digital Rampung 2 Bulan
    Isu politik dan hukum terkini yang masih hangat terkait Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) untuk mempercepat penyusunan regulasi perlindungan anak di ruang digital. 

    “Kami diberi waktu satu hingga dua bulan,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid di Jakarta, Minggu (2/2/2025).

    Untuk memenuhi arahan tersebut, Meutya telah menandatangani surat keputusan (SK) pembentukan tim kerja khusus yang bertugas mengkaji dan menyusun regulasi perlindungan anak di ranah digital. 

    TPPO Terbongkar, WNI Gagal Dikirim ke Malaysia secara Ilegal
    Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) berhasil membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. WNI berusia 54 tahun berinisial M yang rencananya akan diberangkatkan ke Malaysia secara nonprosedural alias ilegal, berhasil diselamatkan pada Sabtu (1/2/2025).

    Menteri P2MI Abdul Karding mengungkapkan, berdasarkan hasil wawancara, korban hendak dikirim ke Malaysia melalui jalur ilegal yang diatur tersangka berinisial AT.

    “Melalui wawancara dengan korban, kami memperoleh informasi yang bersangkutan hendak diberangkatkan bekerja di Malaysia menggunakan jalur ilegal yang diatur tersangka AT,” ujarnya, Minggu (2/2/2025).

  • Peringatan untuk Bandara Internasional di Indonesia dari Kasus Pungli Imigrasi Soetta

    Peringatan untuk Bandara Internasional di Indonesia dari Kasus Pungli Imigrasi Soetta

    Jakarta, Beritasatu.com – Langkah tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menindak kasus dugaan pungutan liar (pungli) terhadap warga negara asing (WNA) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau Soetta mendapat apresiasi dari Komisi XIII DPR.

    Anggota Komisi XIII DPR Almuzzammil Yusuf menegaskan tindakan tegas tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh bandara internasional di Indonesia agar praktik serupa tidak terulang.

    “Kasus ini harus menjadi peringatan bagi semua bandara di Indonesia. Kepercayaan publik dan dunia internasional terhadap sistem keimigrasian kita harus dijaga dengan baik,” ujarnya di Jakarta, Minggu (2/2/2025).

    Almuzzammil menilai kebijakan pencopotan pejabat imigrasi yang terlibat dalam praktik suap ini sebagai bentuk penegakan hukum yang jelas demi menjaga citra bandara terbesar di Indonesia.

    “Saya mengapresiasi langkah tegas Menteri Imipas dalam merespons kasus ini. Penegakan hukum yang tegas sangat penting agar nama baik Bandara Soekarno-Hatta dapat diperbaiki ke depan,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencopot 30 pejabat imigrasi di Bandara Soetta setelah menerima laporan dari Kedutaan Besar (Kedubes) China di Indonesia.

    Menteri Imipas Agus Andrianto mengungkapkan pencopotan 30 pejabat Imigrasi Bandara Soetta dilakukan setelah menerima data terkait 44 kasus pungli terhadap warga negara China yang tiba di Indonesia.

    “Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua petugas yang ada dalam data dari tugas di Soetta. Kami ganti dengan petugas baru,” tegasnya.

    Agus memastikan seluruh petugas yang terlibat saat ini tengah menjalani pemeriksaan internal guna mengusut lebih lanjut praktik pungli tersebut.

    “Kami berterima kasih atas informasi dari Kedubes RRT tentang perilaku anggota di lapangan. Kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi Imigrasi, termasuk Pemasyarakatan,” tutupnya.

    Sebagai mitra kerja Kementerian Imipas, Komisi XIII DPR berkomitmen terus mengawasi dan mendorong perbaikan sistem keimigrasian agar semakin transparan, bersih, dan profesional.

    Almuzzammil menegaskan selain merugikan WNA, praktik pungli juga berisiko memperlemah pengawasan di bandara, termasuk terhadap masuknya barang-barang berbahaya ke Indonesia.

    “Jika semua aparat bandara menjalankan tugas dengan profesional dan berintegritas, bukan hanya pelayanan yang meningkat, tetapi juga keamanan negara dari ancaman yang masuk melalui jalur udara,” ujarnya terkait pejabat Bandara Soetta yang dicopot karena pungli.

  • Kasus Pungli 30 Pejabat Imigrasi Bandara Soetta Jadi Momentum Berbenah

    Kasus Pungli 30 Pejabat Imigrasi Bandara Soetta Jadi Momentum Berbenah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menyatakan kasus pungutan liar (pungli) 30 pejabat Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) terhadap WN China menjadi momentum untuk berbenah. Menteri Imipas Agus Andrianto mengucapkan terima kasah kepada Kedutaan Besar (Kedubes) China terkait laporan 44 kasus pungli oleh petugas imigrasi Bandara Soetta.

    “Ini menjadi peringatan bagi seluruh jajaran unit pelayanan agar menjalankan tugas dengan amanah dan tidak ceroboh,” tegasnya di Jakarta, Minggu (2/2/2025).

    Agus juga menekankan Kementerian Imipas terbuka terhadap kritik dan saran, asalkan dapat dipertanggungjawabkan. “Kalau tidak diinformasikan Kedubes China, kami tidak akan tahu. Dengan adanya laporan ini, kami langsung mengambil langkah perbaikan,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Kedubes China di Indonesia mengirimkan surat resmi pada Selasa (21/1/2025) kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait kasus pemerasan yang diduga dilakukan pejabat Imigrasi Bandara Soetta yang sudah dicopot terhadap warganya.

    Dalam surat tersebut, Kedubes China mengungkapkan setidaknya 44 kasus pungli telah teridentifikasi, dengan total uang sebesar Rp 32.750.000 dikembalikan kepada lebih dari 60 WN China yang menjadi korban.

    “Ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus pemerasan. Masih banyak WN China yang tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang padat atau takut akan tindakan balasan saat masuk ke negara tujuan,” tulis Kedubes China dalam surat tersebut terkait pungli pejabat Imigrasi Bandara Soetta.

    Sebagai upaya pencegahan praktik serupa pada masa depan, Kedubes China mengusulkan beberapa langkah, seperti pemasangan tanda larangan memberi tip dan ajakan melaporkan pungli dalam tiga bahasa (Indonesia, Mandarin, dan Inggris) di area pemeriksaan imigrasi bandara.

    Selain itu, instruksi kepada agen perjalanan China agar tidak menyarankan wisatawan untuk menyuap petugas imigrasi di Indonesia.

    Kedubes China berharap langkah-langkah ini dapat membantu memberantas praktik pungli yang merusak reputasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai pintu gerbang utama Indonesia, khususnya pejabat Imigrasi.

    Menanggapi laporan ini, Kementerian Imipas telah mencopot 30 pejabat imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta dan mengganti mereka dengan personel baru. Saat ini, semua pejabat yang dicopot tengah menjalani pemeriksaan internal.

    “Kami tidak akan menoleransi praktik pungli. Ini adalah langkah awal dalam memastikan imigrasi kita lebih bersih dan profesional,” tegas Agus.

    Dengan langkah tegas pencopotan terhadap pejabat Imigrasi Bandara Soetta yang melakukan pungli terahadap WN China, pemerintah berharap dapat mengembalikan kepercayaan internasional terhadap sistem keimigrasian Indonesia serta meningkatkan kualitas layanan di bandara.

  • Kasus Pungli WN China, Menteri Agus Andrianto: 30 Pejabat Imigrasi Bandara Soetta Dicopot

    Kasus Pungli WN China, Menteri Agus Andrianto: 30 Pejabat Imigrasi Bandara Soetta Dicopot

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menyatakan 30 pejabat imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) dicopot dari jabatannya akibat dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap warga negara China (WN China).

    Menteri Imipas Agus Andrianto menyatakan, pencopotan ini dilakukan setelah pihaknya menerima data dari Kedutaan Besar (Kedubes) China di Indonesia terkait 44 kasus pemerasan yang terjadi di Bandara Soetta.

    “Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua petugas yang terlibat dari tugas di Soetta. Kami ganti dengan personel baru,” ujar Agus di jakarta, Minggu (2/2/2025).

    Selain pencopotan, 30 pejabat tersebut kini menjalani pemeriksaan internal untuk mengusut lebih lanjut dugaan keterlibatan mereka dalam praktik pungli tersebut.

    Sebelumnya, Kedubes China di Indonesia mengirimkan surat resmi pada Selasa (21/1/2025) kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait kasus pemerasan yang diduga dilakukan pejabat Imigrasi Bandara Soetta yang sudah dicopot terhadap warganya.

    Dalam surat tersebut, Kedubes China mengungkapkan setidaknya 44 kasus pungli telah teridentifikasi, dengan total uang sebesar Rp 32.750.000 dikembalikan kepada lebih dari 60 WN China yang menjadi korban.

    “Ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus pemerasan. Masih banyak WN China yang tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang padat atau takut akan tindakan balasan saat masuk ke negara tujuan,” tulis Kedubes China dalam surat tersebut.

    Sebagai upaya pencegahan praktik serupa pada masa depan, Kedubes China mengusulkan beberapa langkah, seperti pemasangan tanda larangan memberi tip dan ajakan melaporkan pungli dalam tiga bahasa (Indonesia, Mandarin, dan Inggris) di area pemeriksaan imigrasi bandara.

    Selain itu, instruksi kepada agen perjalanan China agar tidak menyarankan wisatawan untuk menyuap petugas imigrasi di Indonesia.

    Kerkait pungli WN China, Kedubes China berharap langkah-langkah ini dapat membantu memberantas praktik pungli yang merusak reputasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai pintu gerbang utama Indonesia, khususnya pejabat Imigrasi.