Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Prabowo Tanggapi Keluhan Makan Bergizi Gratis: dari Distribusi Terlambat hingga Porsi Lauk Kecil

    Prabowo Tanggapi Keluhan Makan Bergizi Gratis: dari Distribusi Terlambat hingga Porsi Lauk Kecil

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sudah menerima dan membaca sejumlah keluhan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang belakangan ini menjadi perhatian publik. Muzani menyampaikan hal tersebut setelah pertemuannya dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Muzani mengungkapkan salah satu keluhan yang diterima Prabowo terkait keterlambatan distribusi makanan di beberapa wilayah. Selain itu, ada juga keluhan mengenai porsi lauk yang dinilai terlalu kecil dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam program tersebut.

    “Catatan itu misalnya keterlambatan yang terjadi di beberapa tempat, beliau juga menyampaikan ada beberapa lauk terlalu kecil dan semuanya beliau ikuti semua pandangan dan catatan yang disampaikan masyarakat terhadap program ini,” ujar Muzani.

    Muzani menambahkan Presiden Prabowo menanggapi keluhan tersebut dengan serius dan berkomitmen untuk melakukan sejumlah perbaikan. Prabowo menyadari program makan bergizi gratis memiliki perhatian yang sangat besar dari masyarakat sehingga perbaikan harus segera dilakukan agar program ini berjalan lebih baik di masa depan.

    “Beliau menganggap semua catatan dan pandangan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai upaya perbaikan bagi pelaksanaan program makan siang bergizi yang tingkat atensi dan perhatiannya begitu besar diberikan oleh masyarakat terhadap program ini,” kata Muzani.

    Sebagai bentuk komitmen langsung, Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pelaksanaan program MBG di Jakarta Timur pada Senin (3/2/2025). Dalam kunjungannya, Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan langsung meninjau SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 di Pulo Gadung.

    Setelah itu, Prabowo melanjutkan sidaknya ke tempat produksi makanan bergizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rawamangun, Jakarta Timur. Di tempat tersebut, Prabowo berbincang dengan petugas dan juru masak yang sedang bertugas di dapur umum untuk memastikan program makan bergizi gratis dilaksanakan sesuai dengan harapan.

  • BPOM Pastikan Kawal Ketat Program Makan Bergizi Gratis untuk Anak Indonesia

    BPOM Pastikan Kawal Ketat Program Makan Bergizi Gratis untuk Anak Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia dan memastikan mereka mendapatkan asupan makanan sehat dan berkualitas.

    “Sejak awal, BPOM berperan aktif dalam mendukung dan memastikan program MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan,” ujar Taruna saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan, BPOM telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan produksi, distribusi, dan konsumsi makanan dalam program MBG memenuhi standar gizi dan keamanan pangan yang ketat.

    Sebagai program nasional berskala besar, MBG menghadapi berbagai tantangan. Pertama, distribusi makanan yang tepat waktu. Beberapa daerah mengalami keterlambatan distribusi makanan, yang dapat berdampak pada efektivitas program.

    Kedua, BPOM juga menyoroti standar gizi dan keamanan pangan pada makan bergizi gratis. Dengan lebih dari 30.000 dapur produksi, memastikan kualitas makanan tetap terjaga menjadi tantangan besar.

    Ketiga, risiko kejadian luar biasa (KLB) atau keracunan pangan. Program ini menyasar 82 juta anak sehingga BPOM harus memastikan tidak ada kasus kontaminasi atau makanan yang tidak layak konsumsi.

    BPOM berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis. Taruna menegaskan pihaknya akan memberikan dukungan penuh agar program ini berjalan optimal dan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia.

    “Masih banyak anak yang mengalami kekurangan gizi atau malnutrisi. Melalui program MBG, kita bisa mengatasi masalah ini dengan memberikan makanan bernutrisi sesuai kebutuhan mereka,” jelasnya.

    Program makan bergizi gratis (MBG) tidak hanya membantu mengatasi masalah gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan memberdayakan industri pangan lokal. Dengan adanya pengawasan ketat dari BPOM, program ini diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi penerus bangsa.

  • Temui Prabowo di Istana, Muzani Bahas HUT Ke-17 Gerindra dan Program MBG

    Temui Prabowo di Istana, Muzani Bahas HUT Ke-17 Gerindra dan Program MBG

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/2/2025). Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra serta evaluasi program makan bergizi gratis (MBG) yang sedang berjalan.

    Muzani menyampaikan Partai Gerindra akan merayakan hari jadinya yang ke-17 pada 6 Februari 2025. Ia juga berdiskusi dengan Prabowo tentang perjalanan panjang partai tersebut sejak didirikan.

    “Beliau banyak menceritakan kenangan panjang tentang perjuangan mendirikan Partai Gerindra. Keberhasilan partai ini bukan sesuatu yang instan, melainkan hasil perjuangan politik yang panjang,” kata Muzani seusai bertemu Prabowo.

    Sebagai bentuk perayaan, Gerindra berencana mengundang semua mantan presiden dan pimpinan partai politik, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Semua pimpinan partai politik akan kami undang, termasuk para mantan presiden,” imbuhnya.

    Selain membahas HUT Gerindra, Muzani juga menyampaikan perkembangan program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo.

    “Kami menyampaikan pandangan masyarakat terkait program MBG dan beberapa kebijakan lainnya, termasuk respons terhadap lawatan beliau ke berbagai negara,” ujar Muzani.

    Dalam evaluasi, Prabowo menerima berbagai catatan terkait pelaksanaan program MBG. Beberapa di antaranya adalah keterlambatan distribusi di beberapa daerah serta porsi lauk yang tidak sesuai standar.

    “Beliau memahami adanya keterlambatan di beberapa tempat serta ukuran lauk yang terlalu kecil. Semua masukan ini menjadi bahan evaluasi agar program berjalan lebih baik,” ungkapnya.

    Prabowo pun berkomitmen melakukan perbaikan agar program MBG lebih optimal dan sesuai harapan masyarakat.

    “Semua kritik dan catatan dari masyarakat akan digunakan sebagai bahan perbaikan. Program makan bergizi gratis mendapat atensi besar sehingga harus dikelola dengan baik,” tutup Muzani seusai bertemu Prabowo Subianto.

  • 2 Catatan Khusus Komisi X DPR Terkait Naturalisasi Ole Romeny, Dion Markx, dan Tim Geypens

    2 Catatan Khusus Komisi X DPR Terkait Naturalisasi Ole Romeny, Dion Markx, dan Tim Geypens

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi X DPR memberikan dua catatan penting terkait pemberian kewarganegaraan Indonesia bagi tiga calon pemain Tim Nasional (Timnas) sepak bola Indonesia, yaitu Henri Viktor Geypens, Dion Wilhelmus Eddy Markx, dan Ole Lennard Ter Haar Romeniy. Keputusan ini diambil setelah rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta PSSI yang digelar di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (3/2/2025).

    Catatan pertama, menurut Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, kewarganegaraan bagi para atlet seharusnya menjadi bagian dari strategi nasional dalam membangun ekosistem sepak bola Indonesia. Selain untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia, hal ini juga bertujuan untuk mendorong pembinaan pemain lokal yang akan berkontribusi pada kemajuan sepak bola secara keseluruhan.

    “Kewarganegaraan atlet harus menjadi bagian dari upaya strategis dalam membangun dan mengembangkan ekosistem persepakbolaan nasional. Juga, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas tim nasional, melainkan juga mendorong pembinaan pemain lokal demi kemajuan sepakbola secara keseluruhan,” ujar Hetifah.

    Catatan kedua, yang disampaikan Komisi X DPR, terkait pentingnya semangat nasionalisme. Hetifah menekankan proses naturalisasi Ole Romeny, Dion Markx, dan Tim Geypens untuk menjadi pemain Timnas Indonesia harus menjadi sarana untuk memperkuat rasa persatuan dan inspirasi bagi generasi muda. Bukan hanya berfokus pada prestasi olahraga, tetapi juga memperkokoh persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa.

    “Kedua, harus dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan nasionalisme, memperkuat rasa persatuan, dan menjadi inspirasi bagi generasi muda sehingga tidak hanya berkontribusi pada prestasi olahraga, tetapi juga memperkokoh persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa,” lanjut Hetifah.

    Setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat Komisi X DPR, hasil keputusan terkait pemberian kewarganegaraan untuk Geypens, Markx, dan Romeny akan dibawa ke dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (4/2/2025) untuk pengambilan keputusan. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan Kementerian Hukum untuk penetapan resmi kewarganegaraan Indonesia.

    “Hasil rapat kerja ini disampaikan kepada tempat paripurna DPR yang akan dilakukan esok untuk diambil keputusan,” kata Hetifah.

    Penting untuk dicatat kewarganegaraan akan ditetapkan instansi yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Dalam rapat tersebut, Tim Geypens dan Dion Markx hadir secara daring, sedangkan Ole Romeny tidak dapat hadir dalam ruang virtual rapat Komisi X DPR terkait naturalisasi pemain Timnas Indonesia.

  • Komisi X DPR Setujui Naturalisasi Ole Romeny, Dion Markx, dan Tim Geypens

    Komisi X DPR Setujui Naturalisasi Ole Romeny, Dion Markx, dan Tim Geypens

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi X DPR telah menyetujui proses naturalisasi tiga calon pemain Timnas Indonesia, yaitu Ole Romeny, Dion Markx, dan Tim Geypens dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta PSSI, yang digelar pada Senin (3/2/2025) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Seluruh fraksi yang hadir dalam rapat kerja ini memberikan dukungan terhadap pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia (RI) untuk ketiga pemain tersebut. Tim Geypens dan Dion Markx hadir secara daring, sementara Ole Romeny tidak hadir dalam ruang virtual.

    “Apakah Komisi X DPR dapat menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama, pertama saudara Ole Lennard Ter Haar Romenij, kedua saudara Dion Wilhelmus Eddy Markx, ketiga saudara Tim Henri Victor Geypens?” ujar Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian yang disambut seruan setuju dari anggota rapat.

    Setelah persetujuan dalam rapat kerja Komisi X DPR, permohonan naturalisasi Ole Romeny, Dion Markx, dan Tim Geypens akan dibahas dalam rapat paripurna DPR yang dijadwalkan Selasa (4/2/2025) untuk pengambilan keputusan.

    “Hasil rapat kerja hari ini disampaikan kepada rapat paripurna DPR yang akan dilakukan besok untuk diambil keputusan,” kata Hetifah.

    Selanjutnya, proses akan dilanjutkan Kementerian Sekretariat Negara untuk mendapatkan keputusan presiden (Keppres).

    Setelah itu, ketiga pemain tersebut akan menjalani proses sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, seperti yang pernah dilakukan oleh beberapa pemain naturalisasi sebelumnya, seperti Mees Hilgers, Eliano Reijders, dan Kevin Diks.

    Naturalisasi Ole Romeny, Dion Markx, dan Tim Geypensi, yang prosesnya tuntas di DPR, juga mencakup perpindahan federasi mereka ke PSSI untuk dapat bermain dalam kompetisi internasional mewakili Timnas Indonesia.

  • Daftar Jurusan Kuliah yang Wajib Pakai Portofolio pada SNBP 2025

    Daftar Jurusan Kuliah yang Wajib Pakai Portofolio pada SNBP 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pada seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) 2025, beberapa program studi (prodi) aatau jurusan mewajibkan peserta untuk mengunggah portofolio sebagai bagian dari proses pendaftaran.

    Portofolio adalah hasil karya prestasi siswa agar bisa lolos jurusan yang dipilih. Namun demikian, tidak semua prodi membutuhkan portofolio. Setidaknya, terdapat 11 kategori portofolio yang disesuaikan dengan jenis prodi yang dipilih.

    Setiap peserta diwajibkan menyertakan nama lengkap dan nomor induk sekolah nasional (NISN) dalam portofolio yang diunggah, kecuali jika diminta informasi tambahan seperti foto seluruh badan atau identitas sekolah.

    Jika peserta memilih dua prodi yang berbeda, maka mereka wajib mengunggah portofolio yang sesuai untuk masing-masing prodi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

    Dihimpun dari berbagai sumber, berikut daftar jurusan atau prodi yang mewajibkan portofolio dalam proses pendaftaran SNBP 2025:

    Jurusan yang Wajib Mengunggah Portofolio

    Tidak semua program studi memerlukan portofolio. Persyaratan ini hanya berlaku untuk bidang seni dan olahraga. Berikut adalah daftar prodi yang membutuhkan unggahan portofolio berdasarkan kategori yang telah ditetapkan oleh SNPMB:

    Portofolio OlahragaIlmu KeolahragaanPendidikan JasmaniPendidikan Jasmani Sekolah DasarKepelatihan Fisik OlahragaD4 Kepelatihan OlahragaPendidikan Kepelatihan OlahragaPortofolio SendratasikSendratasikSeni PertunjukanPendidikan SendratasikPendidikan Seni PertunjukanPortofolio Seni PedalanganPortofolio Seni Rupa, Desain, dan KriyaSeni RupaSeni MurniPendidikan Seni RupaKriyaKriya SeniPendidikan KriyaDesain InteriorDesain Komunikasi VisualDesain Produk/Desain Produk IndustriProgram Diploma dalam bidang Seni Rupa, Desain, dan Kriya (seperti Batik, Kriya Logam, dan Kriya Kayu).Portofolio TariPortofolio MusikPortofolio Seni KarawitanSeni KarawitanPendidikan Seni KarawitanPortofolio EtnomusikologiPortofolio TeaterPortofolio FotografiPortofolio Film dan Televisi

    Panduan Pengisian Portofolio

    Portofolio Olahraga1 file video dalam format MP4 yang menampilkan penampilan dalam salah satu cabang olahraga.

    1 file PPT yang memuat:

    Halaman muka berisi nama, NISN, dan foto diri (seluruh badan dengan pakaian olahraga lengkap).Scan surat pernyataan keaslian penampilan.Scan hasil pemeriksaan kesehatan umum yang ditandatangani dokter.Scan hasil tes keterampilan motorik yang ditandatangani guru PJOK atau kepala sekolah.Bukti raihan prestasi dan deskripsi minat serta usaha mencapai prestasi olahraga.Portofolio Seni Musik

    3 file video dalam format MP4:

    Bernyanyi tanpa iringan (sesuai pilihan lagu yang tersedia).Bermain alat musik atau bernyanyi dengan iringan.Menirukan ritmik dan melodi sesuai soal yang tersedia.

    1 file PPT yang memuat:

    Halaman muka berisi nama dan NISN.Scan surat pernyataan keaslian karya.Scan tulisan pengalaman bermusik.Bukti sertifikat, piagam, atau surat keterangan pengalaman bermusik (atau tautan karya musik jika ada).Scan tulisan motivasi yang menjelaskan tujuan dan komitmen memilih prodi musik.

    Siswa yang ingin mendaftar di jalur SNBP 2025 harus memastikan seluruh syarat dan ketentuan terpenuhi, termasuk unggahan portofolio jika memilih prodi yang mempersyaratkannya. Pendaftaran SNBP 2025 akan dimulai pada 4 Februari 2025 melalui portal resmi SNPMB di snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. 

  • Prabowo dan Gibran Perintahkan Bahlil Cek Langsung Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg di Sejumlah Daerah

    Prabowo dan Gibran Perintahkan Bahlil Cek Langsung Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg di Sejumlah Daerah

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengecek langsung penyebab kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg) di berbagai daerah.

    Hal itu diungkapkan Bahlil saat menjawab pertanyaan wartawan terkait kelangkaan gas elpiji 3 kg dalam konferensi pers membahas capaian sektor ESDM di Jakarta, Senin (3/2/2025).

    “Pak Wapres dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk mengecek ini secara langsung,” kata Bahlil.

    Gas 3 kg langka di sejumlah daerah setelah Kementerian ESDM memberlakukan kebijakan melarang pengecer termasuk warung untuk menjual elpiji 3 kilogram mulai 1 Februari 2025.

    Pemerintah hanya membolehkan gas 3 kg dijual oleh pangkalan atau distributor resmi.

    Bahlil meminta masyarakat memberi waktu kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kementerian ESDM sedang mencari formulasi hal dikeluhkan masyarakat itu. 

    “Bapak, ibu, saudara-saudara saya di mana pun berada, tolong kasih kami waktu sedikit saja, kami selesaikan ini,” ujarnya. 

    Bahlil menegaskan stok gas 3 kg tersedia atau tidak langka. “Barang enggak ada langka, saya jamin,” ujarnya. 

    Menurutnya masalah sekarang adalah gas 3 kg yang biasa bisa dibeli di warung-warung pengecer, sudah tidak ada lagi, sehingga untuk membelinya mungkin harus menempuh perjalanan lebih jauh ke pangkalan.

    “Mungkin biaya transportasi sedikit yang harus ditambah,” ujar Bahlil menanggapi pemberitaan gas 3 kg langka.

  • Gas Elpiji 3 Kg Langka, Tata Niaga LPG Harus Disiapkan dengan Matang

    Gas Elpiji 3 Kg Langka, Tata Niaga LPG Harus Disiapkan dengan Matang

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Imas Aan Ubudiah angkat bicara soal kebijakan pelarangan pengecer menjual gas LPG 3 kg (kilogram) yang memicu kepanikan masyarakat. Imas meminta tata ulang niaga elpiji dipersiapkan lebih matang sehingga tidak merugikan masyarakat. 

    “Kami menilai penataan ulang tata niaga elpiji 3 kilogram tidak disiapkan secara matang sehingga memicu kepanikan masyarakat. Dalam beberapa hari terakhir kami menerima laporan masyarakat jika mereka kesulitan membeli elpiji 3 kilogram karena adanya aturan pembelian harus melalui pangkalan resmi,” ujar Imas kepada wartawan, Senin (3/2/2025). 

    Masyarakat yang sebelumnya bisa membeli gas elpiji di toko-toko kelontong, kini harus membeli di pangkalan resmi gas LPG 3 kg dengan mengakses laman https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg atau menghubungi call center 135. Apabila ada pengecer yang ingin melakukan penjualan LPG 3 kg, harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi dari Pertamina. 

    Imas memahami niat baik pemerintah untuk menata ulang distribusi gas melon agar tepat sasaran dan tidak memberatkan masyarakat. Saat ini memang gas melon dijual jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 12.000.

    “Memang gas LPG 3 kg ini dikhususkan untuk warga kurang mampu dengan harga Rp 12.000. Meskipun faktanya pengguna gas elpiji ini juga datang dari warga berkecukupan dan dijual di pasaran di kisaran Rp 20.000-Rp 25.000,” jelas Imas.

    Imas menilai, aturan penjualan gas LPG 3 kg atau dikenal sebagai gas melon harus melalui pangkalan resmi ini terkesan mendadak. Menurut dia, banyak masyarakat yang belum dengan aturan tersebut. Selain itu ternyata pemerintah baru saja membuka pendaftaran bagi warga yang berniat menjadi pangkalan resmi. 

    “Ini kan artinya terlambat, aturan pembelian di pangkalan resmi sudah diberlakukan tetapi warga atau pedagang yang menjadi pangkalan resmi masih  belum ditetapkan,” tandas dia.

    Dia menegaskan aturan pembelian LPG 3 kg melalui pangkalan resmi tidak boleh merugikan masyarakat. Selama ini pembelian elpiji hingga tingkat pengecer banyak membantu masyarakat di mana mereka bisa 24 jam memenuhi kebutuhan masyarakat.

    “Meskipun harganya relatif mahal karena rantai distribusinya panjang keberadaan pengecer ini cukup membantu karena mereka standby 24 jam. Nah kalau di pangkalan resmi apakah bisa seperti itu,” pungkas Imas tentang peraturan penjualan yang membuat gas elpiji 3 kg langka.

  • Pelantikan Kepala Daerah Ditunda, DPR dan Pemerintah Bahas Jadwal Baru Hari Ini

    Pelantikan Kepala Daerah Ditunda, DPR dan Pemerintah Bahas Jadwal Baru Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu akan memutuskan penundaan jadwal pelantikan kepala daerah non-sengketa hasil Pilkada 2024 serta putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (3/2/2025). Keputusan tersebut akan ditetapkan dalam rapat kerja antara DPR, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), KPU, dan Bawaslu.

    “Iya, iya (diputuskan hari ini jadwal pelantikan),” ujar Mendagri Tito Karnavian di gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (3/2/2025).

    Tito menyebutkan, rapat yang digelar hari ini memiliki dua agenda utama. Agenda pertama akan membahas evaluasi program kerja dan anggaran Kemendagri di Tahun 2024 serta rencana program anggaran Kemendagri di Tahun 2025, yang diikuti oleh Kemendagri, BNPP, dan DPR.

    Agenda kedua, yang akan dilaksanakan pukul 14.00 WIB, akan membahas evaluasi Pilkada Serentak 2024. Dalam agenda ini, jadwal pelantikan kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024 akan dibahas secara mendalam.

    “Siang nanti, jam dua, kalau ini cepat berarti jam dua sesuai on time, itu agendanya adalah tentang evaluasi Pilkada 2024 dan tentu akan masuk ke isu mengenai pelantikan yang banyak dipertanyakan. Nanti kita tanya, kita akan jelaskan di sini,” jelas Tito.

    Komisi II DPR juga akan menggelar rapat kerja (raker) bersama Mendagri Tito Karnavian serta penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, pada Senin (3/2/2025) siang. Raker tersebut akan membahas terkait waktu pelantikan kepala daerah terpilih dalam Pilkada Serentak 2024.

    Diketahui, jadwal pelantikan kepala daerah yang semula dijadwalkan pada 6 Februari 2025 harus diundur.

    “Karena keputusan 6 Februari 2025 terkait pelantikan serentak gubernur, bupati, dan wali kota yang tidak berperkara di MK, itu sudah diputuskan di Komisi II DPR, maka secara etis, secara adab politik, dan untuk menjaga kemitraan yang baik, kami akan memutuskannya kembali jika terjadi usulan-usulan perubahan,” kata Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, kepada wartawan pada Senin (3/2/2025).

    Rifqinizamy mengakui ia mendapat informasi mengenai kemungkinan penundaan pelantikan kepala daerah yang seharusnya dilaksanakan pada 6 Februari 2025, yang diperkirakan akan dilaksanakan antara 18 hingga 20 Februari 2025. Kepastian mengenai hal ini akan dibahas dalam rapat kerja hari ini.

    “Namun, bagaimana keputusannya, kita tunggu di rapat Komisi II DPR bersama Kemendagri,” tegas Rifqinizamy.

  • KPK Periksa Donny Tri Istiqomah, Tangan Kanan Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Suap PAW DPR

    KPK Periksa Donny Tri Istiqomah, Tangan Kanan Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Suap PAW DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap advokat Donny Tri Istiqomah (DTI) pada Senin (3/2/2025). Donny akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.

    “Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK Merah Putih,” ungkap Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, pada Senin (3/2/2025).

    Pantauan Beritasatu.com, Donny Tri sudah berada di lobi Gedung KPK sekitar pukul 11.05 WIB. Sosok yang disebut sebagai orang kepercayaan atau tangan kanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (HK), itu mengenakan pakaian berwarna merah.

    Tak lama kemudian, Donny Tri terlihat menuju ruang pemeriksaan tim penyidik KPK sekitar pukul 11.07 WIB. KPK belum mengungkapkan detail materi yang akan didalami dalam pemeriksaan ini. Hasil pemeriksaan akan disampaikan setelah agenda pemeriksaan selesai.

    KPK sebelumnya telah menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dan Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus ini. Penetapan tersangka tersebut merupakan hasil pengembangan dari perkara yang juga menjerat mantan caleg PDIP, Harun Masiku (HM). Donny disebut sebagai tangan kanan atau orang kepercayaan Hasto.

    “Penyidik menemukan bukti keterlibatan saudara HK selaku Sekjen PDIP dan DTI selaku orang kepercayaan HK,” ungkap Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di Gedung KPK, Jakarta, pada Selasa (24/12/2024).

    Dalam kasus ini, Hasto dan Donny diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, Wahyu Setiawan, agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024.

    Setyo menjelaskan Hasto diduga mengatur dan mengendalikan Saeful Bahri dan Donny Tri dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan, mulai dari perencanaan hingga penyerahan uang.

    “HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap saudara Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina dengan nilai SG$ 19.000 dan SG$ 38.350 pada periode 16 Desember 2019 hingga 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR dari Dapil I Sumsel,” tutup Setyo.