Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Komisi XII DPR Apresiasi Keputusan Presiden Prabowo Izinkan Pengecer Jual LPG 3 Kg

    Komisi XII DPR Apresiasi Keputusan Presiden Prabowo Izinkan Pengecer Jual LPG 3 Kg

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi XII DPR menyatakan apresiasi atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang kembali mengizinkan pengecer menjual LPG 3 kilogram (kg). Keputusan ini dinilai sebagai bentuk respons cepat terhadap keluhan masyarakat dan upaya menjaga distribusi gas subsidi tetap lancar.

    “Komisi XII DPR mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 kg bersubsidi mulai hari ini. Langkah ini menjaga rantai distribusi ke masyarakat,” ujar Wakil Ketua Komisi XII Sugeng Suparwoto, dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Sebelumnya, kebijakan Kementerian ESDM yang mendadak melarang pengecer menjual LPG 3 kg memicu kepanikan dan antrean panjang di masyarakat. Sugeng menilai kebijakan ini diambil tanpa persiapan infrastruktur yang memadai sehingga banyak warga kesulitan mendapatkan LPG subsidi.

    “Ini seperti orang yang biasa beli beras di warung, tiba-tiba harus beli langsung di gilingan padi,” ujarnya terkait apresiasi Komisi XII DPR terhadap keputusan Presiden Prabowo yang mengizinkan pengecer tetap menjual LPG 3 kg.

    Sugeng menegaskan pemangkasan rantai distribusi tanpa solusi pengganti justru mengganggu stabilitas pasokan LPG subsidi. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah membenahi sistem distribusi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran, tetapi tetap menjaga rantai pasok yang efisien.

    Sebagai solusi, pemerintah kini menaikkan kelas pengecer menjadi subagen sehingga mereka tetap bisa berjualan LPG 3 kg dengan mekanisme yang lebih terstruktur. “Kita berterima kasih kepada Pak Prabowo yang sigap menghentikan polemik ini. Semoga distribusi LPG 3 kg segera kembali normal,” pungkas Sugeng.

    Keputusan Presiden Prabowo memulihkan peran pengecer dalam penjualan LPG 3 kg mendapat apresiasi dari Komisi XII DPR. Langkah ini diyakini akan mengurangi kepanikan masyarakat dan memastikan distribusi gas bersubsidi tetap lancar. Namun, DPR tetap mendorong pemerintah membenahi tata kelola distribusi agar LPG subsidi benar-benar tepat sasaran.

  • Garuda Umrah Travel Fair 2025 Kembali Digelar, Wujudkan Perjalanan Ibadah Nyaman!

    Garuda Umrah Travel Fair 2025 Kembali Digelar, Wujudkan Perjalanan Ibadah Nyaman!

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejalan dengan upaya untuk mengoptimalkan pangsa pasar penerbangan umrah serta menghadirkan ragam pilihan layanan penerbangan umrah yang terjangkau, maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia kembali menggelar Garuda Indonesia Umrah Travel Fair (GUTF) yang akan diselenggarakan pada tanggal 7-9 Februari 2025 secara serentak di 3 kota yaitu Jakarta (Mall Kota Kasablanka), Surabaya (Tunjungan Plaza 3), dan Makassar (Mall Panakkukang).

    Adapun pada penyelenggaraan GUTF 2025 ini, Garuda Indonesia menghadirkan berbagai penawaran paket perjalanan umrah untuk periode penerbangan hingga Januari 2026.

    Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R. Susardi menjelaskan, bahwa gelaran GUTF 2025 kali ini merupakan upaya berkelanjutan Garuda Indonesia sebagai national flag carrier dalam menghadirkan layanan penerbangan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat dalam melaksanakan rangkaian ibadah umrah ke Tanah Suci dengan berbagai penawaran harga yang kompetitif dan berbagai nilai tambah lainnya.

    “Penyelenggaraan GUTF ini merupakan upaya berkelanjutan kami menjembatani kebutuhan masyarakat atas konektivitas udara menuju Tanah Suci mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Penyelenggaraan GUTF ini diharapkan akan dapat memberikan lebih banyak alternatif perjalanan untuk menuju ke Tanah Suci bagi masyarakat dengan penawaran harga yang menarik,” jelas Ade.

    Ade melanjutkan, berneda pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini Garuda Indonesia menggelar GUTF tidak hanya di Jakarta namun juga di 2 kota besar lainnya di Indonesia yaitu Surabaya dan Makassar. 

    “Hal ini merupakan upaya kami untuk menjangkau masyarakat lebih luas lagi dalam menghadirkan berbagai nilai tambah,” tuturnya.

    Lebih lanjut, gelaran GUTF 2025 ini merupakan gelaran ketiga kalinya di mana Garuda Indonesia menghadirkan berbagai penawaran harga tiket penerbangan umrah, paket umrah dan haji plus serta promo tiket penerbangan perjalanan umrah untuk group booking dengan harga spesial mulai Rp 13,9 jutaan untuk penerbangan menuju Jeddah pp dan mulai Rp 14,4 jutaan untuk penerbangan menuju Madinah pp dengan periode perjalanan mulai Maret 2025 hingga Januari 2026.

    Melalui gelaran ini, Garuda Indonesia juga turut merefleksikan optimisme industri perjalanan umrah dan haji di tengah tingginya minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah di tanah suci. Hal tersebut sejalan dengan keberhasilan Garuda Indonesia pada penyelenggaraan GUTF di tahun 2024 lalu, di mana Garuda Indonesia berhasil mencatatkan animo yang sangat positif yakni berhasil membukukan total transaksi pembelian tiket penerbangan untuk 28.295 penumpang.

    Selain itu, untuk menghadirkan pengalaman perjalanan ibadah umrah dan haji yang aman dan nyaman pada gelaran kali ini Garuda Indonesia turut menggandeng lebih dari 60 Travel Agent Umrah dan Haji Plus terkemuka untuk membantu merencanakan perjalanan para calon jemaah umrah dan haji.

    Sementara itu, para pengunjung juga berkesempatan mendapatkan berbagai penawaran menarik lainnya untuk mendukung persiapan perjalanan ibadah ke Tanah Suci di antaranya, tiket penerbangan umrah dengan harga mulai Rp 11,7 jutaan melalui program Happy Hour Ticket, Welcome Bonus hingga 1.000 Miles untuk pengguna baru, diskon 20 persen untuk Lounge Access di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, diskon hingga 25 persen untuk pembelian Prepaid Baggage dan diskon hingga 40 persen untuk belanja di kanal Garuda Shop.

    Sejalan dengan upaya Garuda Indonesia untuk menjembatani aspirasi masyarakat khususnya terhadap kebutuhan aksesibilitas penerbangan dengan harga yang lebih terjangkau, Garuda Indonesia secara berkelanjutan melaksanakan berbagai program promosional. Adapun beberapa program yang dilaksanakan adalah Garuda Indonesia Sales Office Travel Fair (SOTF), Garuda Indonesia Online Travel Fair (GOTF) serta Garuda Indonesia Travel Fair (GATF).

  • Kasus Pagar Laut Tangerang-Bekasi, Penegak Hukum Didesak Bertindak Tegas

    Kasus Pagar Laut Tangerang-Bekasi, Penegak Hukum Didesak Bertindak Tegas

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah konkret dalam menuntaskan kasus pagar laut di Tangerang dan Bekasi.

    Menurut Hardjuno, negara harus menunjukkan supremasi hukum, bukan tunduk pada kepentingan pengusaha dan birokrasi yang bermain di balik layar.

    “Perlu segera ada lembaga penegak hukum yang menjadi leading dalam kasus ini. Apakah itu Kejaksaan Agung atau Kepolisian. Publik perlu melihat penegakan hukum yang tegas dan tidak hanya berkutat pada aspek administratif,” ujarnya di Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Hardjuno menyoroti peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang membatalkan sertifikat lahan terkait pagar laut. Namun, menurutnya, hal itu hanyalah masalah administratif yang tidak boleh mengalihkan fokus utama dari penegakan hukum pidana.

    “Presiden sudah memerintahkan pengusutan tuntas dan jelas ada pelanggaran pidana di sana. Maka aparat penegak hukum harus menjadi pemimpin dalam penyelesaian kasus ini,” tegasnya.

    Selain itu, Hardjuno juga mengkritisi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai tidak cukup tegas dalam melindungi kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir yang terdampak kasus Pagar Laut Tangerang-Bekasi.

    “KKP seharusnya lebih berpihak kepada rakyat. Konglomerat dan birokrat hitam sudah mengambil terlalu banyak. Kini saatnya investasi yang benar-benar taat hukum yang dilindungi,” lanjutnya.

    Hardjuno menegaskan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum yang kuat sangat diperlukan untuk memberikan kepastian bagi publik dan investor.

    “Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi yang sehat. Investor harus merasa aman menanam modalnya di negara yang memiliki kepastian hukum,” katanya.

    Hardjuno juga mengingatkan bagi investor yang sering mengakali hukum, ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk menunjukkan era mereka sudah berakhir.

    “Investor yang taat hukum perlu didukung, sementara mereka yang bermain curang harus diberi sinyal tegas bahwa Indonesia tidak lagi bisa dipermainkan,” pungkasnya terkait tindakan pidana pada kasus Pagar Laut Tangerang-Bekasi.

  • 30 Pejabat Imigrasi Bandara Soetta Pemeras WN China Harus Diproses Hukum

    30 Pejabat Imigrasi Bandara Soetta Pemeras WN China Harus Diproses Hukum

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR menegaskan 30 pegawai imigrasi yang terlibat pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) asal China di Bandara Soekarno-Hatta atau Soetta tidak boleh hanya diberhentikan dari jabatannya. Mereka juga harus diproses hukum agar memberikan efek jera.

    Anggota Komisi III DPR Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mengapresiasi langkah cepat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto dalam menindak oknum tersebut. Namun, menurutnya, pemecatan saja tidak cukup.

    “Kami mengapresiasi tindakan tegas menteri Agus Andrianto dalam mencopot para pejabat Imigrasi yang diduga melakukan pemerasan terhadap WN China. Namun, mereka harus diproses hukum agar ada efek jera,” imbuhnya kepada wartawan, Senin (3/2/2025).

    Umbu menilai tindakan pemerasan ini merusak citra Indonesia dan mengganggu profesionalisme pegawai imigrasi lainnya.

    “Para pelaku harus segera diperiksa dan diproses secara pidana agar menimbulkan efek jera. Ini juga penting untuk menjaga profesionalisme pegawai Imigrasi di seluruh Indonesia,” tegas politisi Golkar asal NTT ini.

    Umbu juga menyoroti dampak buruk kasus ini bagi citra Indonesia di mata internasional seusai kasus dugaan pemerasan yang dilakukan 30 pejabat Imigrasi bandara Soetta. Apalagi, beredar video di media sosial yang menunjukkan seorang WNA menyiapkan uang sebelum melewati pemeriksaan imigrasi karena sudah mengantisipasi pemerasan, walaupun itu dipastikan hoaks.

    “Ini tindakan yang sangat memalukan dan mencoreng nama bangsa,” tegasnya.

    Senada dengan Umbu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf juga mendukung langkah tegas yang diambil  Menteri Imipas Agus Andrianto.

    “Saya mengapresiasi langkah tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam merespons kasus ini. Penegakan hukum yang jelas sangat penting agar nama baik Bandara Soekarno-Hatta dapat diperbaiki ke depan,” ujarnya.

    Menurut Almuzzammil, Bandara Soekarno-Hatta sebagai gerbang utama Indonesia harus mencerminkan integritas dan profesionalisme aparat negara.

    “Kasus ini harus menjadi peringatan bagi semua bandara di Indonesia, terutama yang melayani penerbangan internasional. Kepercayaan publik dan dunia internasional terhadap sistem keimigrasian kita harus dijaga,” pungkasnya terkait pencopotan pejabat Imigrasi Bandara Soetta Dicopot terkait dugaan pemerasan terhadap WN China.

  • Kepala BPOM Ingin Jajaran KPK Ditugaskan di Kantornya untuk Cegah Korupsi

    Kepala BPOM Ingin Jajaran KPK Ditugaskan di Kantornya untuk Cegah Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengusulkan agar jajaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat ditempatkan di kantornya. Kehadiran KPK diyakini bisa membantu mencegah potensi praktik korupsi di lingkungan BPOM.

    “Kami mengundang Ketua KPK dan seluruh pimpinan untuk berkantor di BPOM,” ujar Taruna seusai pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Taruna menegaskan BPOM berkomitmen menciptakan tata kelola yang transparan dan bebas dari praktik korupsi. Usulan ini pun mendapat respons positif dari KPK dan akan ditindaklanjuti kedeputian terkait.

    “Kami sedang membahas bagaimana teknisnya, apakah dengan penempatan langsung di kantor BPOM atau melalui pendampingan berkala setiap bulan atau tiga bulan sekali. Intinya, kami ingin ada pengawasan dan pencegahan terhadap gratifikasi, korupsi, dan potensi penyimpangan lainnya,” jelasnya.

    Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penerbitan sertifikasi dan regulasi terkait pangan, kosmetik, serta obat-obatan, BPOM berkontribusi besar terhadap perekonomian negara. Namun, peran besar ini juga membuka celah bagi potensi penyalahgunaan wewenang.

    “Dengan kewenangan yang luas, kami menyadari ada risiko gratifikasi dan korupsi. Terkait hal itu, kami ingin memastikan BPOM tetap menjadi lembaga yang bersih dan transparan,” tambah Taruna.

    Kerja sama antara BPOM dan KPK diharapkan dapat meningkatkan integritas dalam proses sertifikasi dan distribusi produk pangan serta obat-obatan di Indonesia. Dengan adanya pengawasan ketat, BPOM ingin memberikan jaminan semua proses berjalan sesuai regulasi dan bebas dari intervensi pihak tertentu.

    Kolaborasi BPOM dengan KPK juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi lembaga lainnya dalam menerapkan sistem tata kelola yang transparan dan bebas korupsi.

  • Megawati Soekarnoputri dan Jokowi Diundang pada HUT ke-17 Partai Gerindra

    Megawati Soekarnoputri dan Jokowi Diundang pada HUT ke-17 Partai Gerindra

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Gerindra akan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 pada Sabtu (15/2/2025). Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengonfirmasi partainya akan mengundang semua mantan presiden dan pimpinan partai politik, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    “Semua pimpinan partai politik, apalagi ketua umum, akan kami undang. Insyaallah, semua mantan presiden juga akan diundang,” ujar Muzani seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Selain membahas undangan untuk Megawati Soekarnoputri dan Jokowi, Muzani juga menyinggung soal perjalanan panjang Partai Gerindra sejak didirikan pada 2008 dengan Prabowo Subianto.

    “Beliau banyak bercerita tentang perjalanan politik yang panjang dan penuh tantangan. Partai ini bisa berada di posisi sekarang bukanlah hal yang terjadi secara instan, melainkan hasil dari perjuangan politik yang konsisten,” ungkapnya.

    Selain membahas HUT Gerindra, Muzani juga menyampaikan pertemuannya dengan Prabowo turut membahas evaluasi dan pengembangan program makan bergizi gratis (MBG). Program ini menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra diharapkan menjadi ajang konsolidasi politik serta refleksi atas perjalanan partai dalam memperjuangkan visi dan misinya. Dengan mengundang semua mantan presiden dan pimpinan parpol, seperti Megawati Soekarnoputri dan Jokowi perayaan ini juga menjadi momentum membangun komunikasi lintas partai demi stabilitas politik Indonesia.

  • Komisi II DPR Serahkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah ke Presiden Prabowo

    Komisi II DPR Serahkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah ke Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi II DPR telah sepakat menyerahkan sepenuhnya jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 kepada pemerintah, khususnya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Keputusan ini diambil untuk memberikan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika yang mungkin terjadi.

    “Atas dasar kehati-hatian dan memberikan fleksibilitas atas berbagai dinamika yang mungkin terjadi di depan, maka Komisi II DPR menyerahkan sepenuhnya jadwal ini kepada pemerintah melalui mendagri,” ujar Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda (Rifqi) seusai rapat kerja dengan Mendagri Tito Karnavian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Rifqi menegaskan pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) serta yang telah mendapatkan putusan dismissal MK pada 4-5 Februari 2025 akan digelar pada Februari 2025 di Jakarta.

    Menurut Rifqi, pihaknya setuju jika pemerintah menetapkan pelantikan pada 20 Februari 2025.

    “Secara prinsip, insyaallah pelantikan akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Sesuai undang-undang, sebelum ada perpres dan kepres yang menetapkan IKN Nusantara telah berpindah sebagai ibu kota definitif, maka Jakarta masih menjalankan perannya sebagai ibu kota,” jelasnya.

    Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memilih Kamis (20/2/2025) sebagai hari pelantikan kepala daerah. Pelantikan ini akan mencakup 290 kepala daerah yang pilkadanya tidak bersengketa di MK.

    “Saya melapor kepada Pak Presiden, dan beliau memilih pada Kamis (20/1/2025),” ujar Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR terkait pelantikan kepala daerah.

    Meski lokasi pastinya masih dalam pembahasan, Tito menegaskan pelantikan akan tetap digelar di ibu kota negara, yang saat ini masih Jakarta karena IKN Nusantara belum secara resmi beroperasi sebagai ibu kota.

    “Sesuai dengan undang-undang, perpindahan ibu kota ke IKN harus ditetapkan melalui perpres. Selama perpresnya belum operasional, maka ibu kota negara tetap di Jakarta, meskipun namanya sudah menjadi Daerah Khusus Jakarta,” jelas Tito.

    Tito menjelaskan awalnya pihaknya mengusulkan tiga opsi tanggal pelantikan kepada Prabowo, yaitu pada 18, 19, dan 20 Februari 2025.

    Penyesuaian jadwal ini terjadi karena perubahan keputusan MK terkait jadwal putusan dismissal sengketa Pilkada 2024. Awalnya, MK menjadwalkan putusan dismissal pada 11-13 Februari 2025, namun kemudian dimajukan menjadi 4-5 Februari 2025.

    Perubahan ini membuat pemerintah menyesuaikan jadwal pelantikan dari 6 Februari ke 20 Februari 2025, sesuai arahan Presiden Prabowo.

    “Kami awalnya mengusulkan tiga tanggal, yakni 18, 19, dan 20 Februari. Setelah saya lapor ke Presiden, beliau memilih tanggal 20 Februari,” pungkas Tito.

    Keputusan Komisi II DPR untuk menyerahkan jadwal pelantikan kepala daerah kepada pemerintah memberikan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika politik dan hukum. Presiden Prabowo telah menetapkan pada Kamis (20/2/2025) sebagai tanggal pelantikan, yang akan berlangsung di Jakarta hingga ada keputusan resmi terkait pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara.

  • Polemik Manfaat Pensiun Jiwasraya, DPR Dorong Kepatuhan Hukum

    Polemik Manfaat Pensiun Jiwasraya, DPR Dorong Kepatuhan Hukum

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya dan Pengurus Pusat Perkumpulan Pensiunan Pupuk Kaltim (PP-PKT) pada Senin (3/2/2025). Dalam pertemuan ini, PP-PKT kembali menyampaikan permintaan mereka mengenai manfaat pensiun seumur hidup agar dikembalikan.

    Sebelumnya diketahui bahwa PP-PKT menuntut pengembalian manfaat pensiun seumur hidup bagi para pensiunan yang terdampak oleh kasus restrukturisasi Jiwasraya. Pihak Pupuk Kaltim kemudian menindaklanjuti lebih lanjut dengan meminta pendapat hukum atau Legal Opinion Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung RI sebagai dasar keputusan terkait tuntutan tersebut.

    Dalam rapat RDPU hari ini, Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menyebutkan bahwa kasus Jiwasraya merupakan kasus yang rumit namun pihaknya menyatakan akan berupaya menuntaskan polemik ini.

    “Saya dulu menggagas pansus Jiwasraya tahun 2019, akibat terjadinya permasalahan besar dengan Jiwasraya. Memang berat sekali pada waktu itu. Yakinlah 100% bahwa kami mendukung para nasabah pada waktu itu atau pun para pengelola dana pensiun,” ujar Herman.

    Pada kesempatan tersebut, Herman menjabarkan mengenai beberapa opsi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang terdampak kasus Jiwasraya pada waktu itu, dan disimpulkan bahwa keputusan diserahkan kepada perusahaan dengan mengutamakan kepatuhan hukum.

    “Akhirnya pada waktu itu diputuskan, dikembalikan kepada korporasinya masing-masing dengan catatan bahwa tergantung kebijakan di perusahaannya. Apakah ini dapat memenuhi GCG (Good Corporate Governance) atau memang mengambil keputusan sepihak? Ya, tentu (Pupuk) Kaltim sangat dipengaruhi oleh keputusan direksi Pupuk Indonesia, sebagai sub-holding tentu kebijakan-kebijakan strategis ada di holding (Pupuk Indonesia). Holding (Pupuk Indonesia) pada waktu itu mewajibkan untuk melakukan konsultasi, baik dengan BPKP maupun Kejaksaan,” jelas Herman.

    “Karena saya meyakini, kalau sudah ada keputusan Kejaksaan bahwa tidak boleh mengeluarkan, pasti perusahaan agak berat,“ tegas Herman.

    Lebih lanjut, Herman juga menekankan bahwa permasalahan ini harus diselesaikan dengan cara yang tepat berlandaskan pada hukum dan tata cara hukum yang baik dan benar.

    “Sepanjang bahwa apa yang dilakukan itu menjadi GCG (Good Corporate Governance), maka itu harus ditempuh dengan berbagai fatwa, termasuk fatwa dari Jamdatun,” jelas Herman.

    Komisi VI DPR RI menyatakan komitmen untuk menyelesaikan masalah pensiunan Jiwasraya dan akan mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan demi tercapai mufakat.

    “Komitmennya akan diselesaikan. Jadi yakinlah komitmen ini akan diselesaikan,” pungkas Herman.

  • Megawati Soekarnoputri dan Jokowi Diundang pada HUT ke-17 Partai Gerindra

    Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Muzani: Bu Mega Masih di Luar Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat ini masih berada di luar negeri. Hal ini berdampak pada belum pastinya jadwal pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Megawati.

    “Bu Mega lagi di luar negeri,” ujar Muzani seusai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Ketika ditanya apakah pertemuan akan dilakukan setelah Megawati kembali ke Tanah Air, Muzani mengaku belum dapat memastikan jadwalnya. “Bu Mega masih di luar negeri, dan saya belum tahu kapan beliau akan kembali,” katanya.

    Saat ini, Megawati Soekarnoputri diketahui tengah berada di Italia untuk menghadiri World Meeting on Children’s Rights. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto baru saja menyelesaikan lawatan kenegaraan ke India dan Malaysia.

    Meski belum ada jadwal pasti, Muzani menyebut rencana pertemuan Prabowo dan Megawati menunjukkan sinyal positif. “Perkembangan wacana pertemuan ini bagus, ada sinyal keduanya akan bertemu,” tambahnya.

    Sebelumnya, baik PDIP maupun Gerindra telah membuka peluang pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menegaskan pertemuan ini sangat mungkin terjadi mengingat hubungan baik antara kedua tokoh sejak lama.

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah bahkan menyebut pertemuan bisa berlangsung sebelum Kongres PDIP pada April 2025. Pernyataan serupa juga disampaikan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang menyebut komunikasi intens bisa mempercepat pertemuan ini.

    “Jadi mungkin, jika komunikasi intens dilakukan, pertemuan bisa terjadi sebelum atau sesudah Kongres PDIP,” ujar Dasco.

    Rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati masih menunggu kepulangan Megawati dari luar negeri. Namun, sinyal positif dari kedua belah pihak menunjukkan pertemuan ini hanya tinggal menunggu waktu. Jika komunikasi terus berlanjut, besar kemungkinan pertemuan akan terjadi sebelum Kongres PDIP pada April 2025.

  • Ketentuan, Panduan Upload, dan Contoh Resmi Portofolio SNBP 2025

    Ketentuan, Panduan Upload, dan Contoh Resmi Portofolio SNBP 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebagai bagian penting dalam proses seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) 2025, peserta yang mendaftar pada program studi bidang seni dan olahraga diwajibkan untuk mengunggah portofolio.

    Salah satu komponen penilaian yang harus dipersiapkan dengan baik adalah portofolio, terutama bagi peserta yang memilih program studi dengan persyaratan khusus. Dilansir dari laman resmi SNPMB, berikut ketentuan terbaru, panduan lengkap pengunggahan portofolio, serta contoh resmi yang sesuai dengan standar SNBP 2025.

    Ketentuan Portofolio SNBP 2025

    Peserta yang mendaftar pada bidang seni dan olahraga perlu mematuhi sejumlah ketentuan dalam menyusun portofolio mereka:

    Identitas portofolio: Semua dokumen portofolio wajib mencantumkan nama lengkap peserta dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Jika diperlukan, informasi tambahan seperti foto seluruh badan atau identitas sekolah juga perlu disertakan.Jenis portofolio: Peserta wajib mengunggah satu jenis portofolio sesuai dengan program studi yang dipilih. Jika mendaftar di dua program studi yang berbeda dalam bidang seni dan olahraga, peserta harus mengunggah dua portofolio yang sesuai dengan masing-masing jurusan.  Contohnya, jika memilih jurusan olahraga dan film-televisi, peserta harus mengunggah portofolio olahraga dan portofolio film-televisi secara terpisah.Data keterampilan motorik: Untuk portofolio olahraga, data keterampilan motorik wajib diisi oleh guru pendidikan jasmani dan olahraga (PJOK). Jika tidak ada guru PJOK, data tersebut dapat diisi oleh kepala sekolah.Prestasi: Peserta harus mencantumkan satu prestasi terbaik yang relevan dengan jurusan yang dipilih, meskipun memiliki beberapa raihan prestasi.Data KesehatanOlahraga dan seni tari: Data kesehatan umum harus diisi dan ditandatangani oleh tenaga kesehatan serta diberi stempel fasilitas kesehatan.Seni karawitan: Data kesehatan pendengaran wajib diisi oleh tenaga kesehatan spesialis THT.Surat pernyataan: Peserta harus mengisi dan menandatangani surat pernyataan keaslian karya. Jika tidak ditandatangani, portofolio peserta dapat didiskualifikasi.

    Cara Upload Portofolio SNBP 2025

    Tahapan mengunggah portofolio dalam pendaftaran SNBP 2025 melibatkan beberapa langkah yang perlu diperhatikan:Pendaftaran: Peserta yang telah terdaftar di PDSS dapat melakukan pendaftaran melalui laman https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id menggunakan akun SNPMB siswa.Pemilihan program studi: Peserta harus memahami persyaratan yang ditetapkan oleh PTN Akademik, PTN Vokasi, atau PTKIN yang dituju.Unggah dokumen: Peserta yang mendaftar di bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio beserta dokumen bukti keterampilan yang telah disahkan oleh kepala sekolah.Cetak kartu: Peserta harus mencetak Kartu Peserta SNBP sebagai bukti resmi keikutsertaan.

    Contoh Portofolio SNBP 2025

    Panduan lengkap beserta template portofolio untuk berbagai bidang seni dan olahraga telah disediakan. Berikut adalah beberapa jenis portofolio yang perlu diperhatikan:

    Portofolio Olaharga SNBP 2025: di sini!Portofolio Seni Rupa, Desain, dan Kriya SNBP 2025: di sini!Portofolio Seni Tari SNBP 2025: di sini!Portofolio Seni Musik SNBP 2025: di sini!Portofolio Seni Karawitan SNBP 2025: di sini!Portofolio Etnomusikologi SNBP 2025: di sini!Portofolio Teater SNBP 2025: di sini!Portofolio Fotografi SNBP 2025: di sini!Portofolio Film Televisi SNBP 2025: di sini!Portofolio Seni Pedalangan SNBP 2025: di sini!Portofolio Sendratasik SNBP 2025: di sini!

    Untuk mendapatkan panduan lengkap dan template resmi portofolio SNBP 2025, peserta dapat mengunduhnya dari laman https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Pastikan seluruh dokumen disusun sesuai dengan ketentuan agar dapat diterima dalam proses seleksi.