Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Lindungi Pekerja Migran, Indonesia Harus Perkuat Diplomasi dengan Malaysia dan Percepat Revisi UU

    Lindungi Pekerja Migran, Indonesia Harus Perkuat Diplomasi dengan Malaysia dan Percepat Revisi UU

    Jakarta, Beritasatu.com – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendorong pemerintah memperkuat diplomasi dengan Malaysia dalam rangka melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Negeri Jiran.

    Ketua SBMI Hariyanto mengatakan pemerintah harus membuat kesepahaman bersama (MoU) dengan Malaysia berspektif hak asasi manusia (HAM) dan gender yang berorientasi pada perlindungan PMI.

    “Itu adalah harus dilakukan. Kalau kemudian MoU ada yang tidak cukup karena di sana adalah nonlegally binding, maka kemudian mengupayakan MOA itu harus dilakukan dan dibutuhkan leadership yang kuat,” kata Hariyanto, Senin (3/2/2025).

    Menurut Hariyanto harus ada pembahasan di tingkat pimpinan negara untuk membangun pemahaman bahwa pekerja migran itu saling menguntungkan.

    “Indonesia membutuhkan pekerjaan, Malaysia membutuhkan pekerja maka yang dibangun adalah gimana saling menguntungkan antara Indonesia dengan Malaysia,” ucapnya.

    Selain memperkuat diplomasi Indonesia dan Malaysia, SBMI juga mendesak tata kelola masalah PMI di Indonesia. Kemudian mempercepat revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.

    “Ini momentum Indonesia merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tetapi persoalannya adalah bagaimana kemudian tata kelola ini yang tidak mempersulit yang tidak kemudian memperumit, yang tidak menciptakan pembiayaannya mahal. Ini yang harus dibikinkan oleh pemerintah,” tutur Hariyanto.

    SBMI juga mendesak pemberantasan mafia dan aktor-aktor intelektual yang mengeksploitasi pekerja migran Indonesia. 

  • PBNU Gelar Munas-Konbes NU 2025, Puncak Harlah ke-102 Akan Dihadiri Presiden Prabowo

    PBNU Gelar Munas-Konbes NU 2025, Puncak Harlah ke-102 Akan Dihadiri Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2025 di Hotel Sultan, Jakarta, hari ini. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 NU.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, persiapan telah rampung menjelang pembukaan yang dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB. Munas-Konbes NU akan diikuti oleh 450 peserta yang terdiri dari unsur mustasyar, syuriyah PBNU, lembaga dan badan otonom (banom) tingkat pusat, serta pengurus wilayah dan cabang NU. Para kiai pesantren juga turut hadir dalam forum ini.

    Munas-Konbes NU 2025 akan membahas berbagai isu aktual, termasuk keagamaan, sosial-masyarakat, serta politik. Selain itu, PBNU akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah kementerian dan lembaga strategis guna memperkuat peran organisasi dalam pembangunan nasional.

    Sejumlah pejabat dijadwalkan hadir yaitu Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadizily, Dirut Perum Bulog Wahyu Suprayono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi.

    Setelah Munas-Konbes, puncak perayaan Harlah ke-102 NU akan digelar di Istora Senayan pada sore hingga malam hari ini. Acara ini diperkirakan dihadiri sekitar 12.000 warga NU.

    Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, sebelumnya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam puncak perayaan tersebut. Hal ini ia sampaikan setelah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

  • Kecelakaan Ciawi Tewaskan 8 Orang, Menko AHY Harus Turun Tangan Bereskan Truk ODOL

    Kecelakaan Ciawi Tewaskan 8 Orang, Menko AHY Harus Turun Tangan Bereskan Truk ODOL

    Jakarta, Beritasatu.com – Kecelakaan beruntun di gerbang Tol Ciawi, Bogor, Rabu (5/2/2025) yang menewaskan delapan orang dipicu truk over dimension over loading (ODOL) pengangkut galon mengalami rem blong.

    Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio meminta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turun tangan membereskan masalah truk ODOL yang sering memicu kecelakaan terutama di jalan tol.

    “Dievaluasinya 200-an kali ya. Kita sudah minta, ini urusannya kalau kecelakaan ini adalah rem blong ODOL terus mengantuk. Sekarang begitu,” kata Agus kepada Beritasatu.com.

    Agus meminta pemerintah mengambil langkah tegas terhadap permasalahan truk ODOL yang tidak layak jalan dan sering memicu kecelakaan. 

    “Itu yang menjadi penyebab utama. Tetapi tidak pernah dibereskan oleh menteri perhubungan, penanggung jawabnya,” ujar Agus. 

    Permasalahan truk ODOL di jalan sering menjadi tolak tarik antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Perindustrian, sehingga Menko AHY harus turun tangan menangani masalah multi sektoral tersebut.

    Untuk menertibkan truk ODOL, menurut Agus, Kemenhub akan berhadapan dengan Kementerian Perindustrian. 

    “Karena kalau (menertiban) ODOL, menteri perhubungan pasti ditolak oleh menteri perindustrian dan perdagangan. Ini menteri koordinator infrastruktur harus turun mengoordinasi semua kementerian yang membawahi perhubungan, perhubungan logistik, dan sebagainya untuk membuat roadmap bagaimana ‘menghabisi’ ODOL,” jelasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, kecelakaan beruntun melibatkan enam kendaraan di gerbang Tol Ciawi berawal dari truk ODOL pengangkut galon yang diduga mengalami rem blong. Sebanyak delapan orang tewas dan sembilan lainnya luka-luka.

    Plt Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yani mengungkapkan truk pengangkut galon yang melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta itu mengalami rem saat memasuki gerbang Tol Ciawi.

    “Sehingga menabrak rangkaian kendaraan yang sedang melakukan transaksi pembayaran e-tol. Dilaporkan tiga kendaraan hancur terbakar dan tiga kendaraan lainnya mengalami kerusakan,” kata Yani terkait kecelakaan di gerbang tol Ciawi.

  • Geledah Rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno, KPK Sita 11 Mobil hingga Uang Valas

    Geledah Rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno, KPK Sita 11 Mobil hingga Uang Valas

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025). Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita 11 mobil, uang rupiah, dan valuta asing (valas).

    “Sebanyak 11 kendaraan bermotor roda empat, uang rupiah, dan valas telah diamankan,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Rabu (5/2/2025).

    Selain kendaraan dan uang, KPK juga menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik (BBE) yang berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan gratifikasi produksi batu bara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

    Penyidik KPK menduga barang-barang yang disita memiliki keterkaitan dengan kasus korupsi yang melibatkan Rita Widyasari. Seluruh barang bukti tersebut akan dianalisis lebih lanjut guna memperkuat proses penyidikan.

    Selain rumah Japto, KPK juga menggeledah kediaman politikus Partai Nasdem, Ahmad Ali, pada hari yang sama. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen, barang bukti elektronik, sejumlah uang, serta beberapa barang mewah seperti tas dan jam tangan.

    “Jadi benar ada penggeledahan yang dilakukan penyidik di rumah saudara AA. Secara umum, ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang, serta beberapa barang lain,” ujar Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (4/2/2025).

    KPK masih merahasiakan jumlah pasti uang yang disita dari rumah Ahmad Ali. Namun, Tessa mengonfirmasi uang tersebut terdiri dari rupiah dan valas.

    “Jumlahnya belum bisa dipastikan, tapi terdiri dari gabungan rupiah dan valas,” ungkapnya.

    Penggeledahan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam mengusut dugaan gratifikasi produksi batu bara yang melibatkan sejumlah pihak. Penyidik masih terus menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.

  • Tips Ampuh Lolos SNBP 2025 di Universitas Unggulan

    Tips Ampuh Lolos SNBP 2025 di Universitas Unggulan

    Jakarta, Beritasatu.com – Lulus seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) 2025 di universitas unggulan bukan sekadar soal keberuntungan, tetapi hasil dari persiapan matang dan strategi yang tepat. Dengan sistem seleksi yang mengutamakan nilai rapor, prestasi akademik, dan nonakademik, calon mahasiswa harus mampu menunjukkan rekam jejak terbaik mereka sejak dini.

    Selain menjaga konsistensi nilai, memilih jurusan yang sesuai dengan potensi diri dan daya saing di sekolah juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan peluang diterima. Selain aspek akademik, keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler, organisasi, atau kompetisi ilmiah dapat menjadi nilai tambah dalam seleksi.

    Bagi para calon mahasiswa yang ingin lolos dalam SNBP 2025, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan agar peluang diterima di kampus impian semakin besar. Berikut beberapa tips yang bisa menjadi panduan.

    Tips Lolos SNBP 2025

    1. Pahami aturan baru dalam SNBP 2025

    Salah satu langkah awal yang sangat penting adalah memahami aturan terbaru dalam SNBP 2025. Salah satu ketentuan yang harus diperhatikan adalah jika seorang siswa telah diterima melalui jalur ini, maka ia tidak dapat mendaftar di jalur seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT) atau ujian mandiri (UM) selama tiga tahun ke depan. Oleh karena itu, pastikan keputusan untuk mengikuti SNBP sudah dipertimbangkan dengan matang agar tidak menyesal di kemudian hari.

    2. Pilih jurusan dan kampus dengan bijak

    Menentukan jurusan dan universitas harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Jika merasa bahwa prestasi akademik belum cukup kuat untuk bersaing di jurusan favorit, ada baiknya untuk memilih alternatif lain yang lebih realistis.

    Misalnya, jika ingin masuk ke jurusan kedokteran di Universitas Gadjah Mada (UGM) namun merasa kurang yakin dengan daya saingnya, pertimbangkan jurusan lain yang masih sesuai dengan minat dan peluang masuk lebih besar. Dengan strategi ini, kemungkinan diterima di perguruan tinggi yang diinginkan akan semakin terbuka.

    3. Kenali tingkat persaingan di jurusan yang dituju

    Mengetahui tingkat persaingan di jurusan yang diminati sangat penting untuk menyusun strategi yang tepat. Berdasarkan data SNBP tahun-tahun sebelumnya, beberapa jurusan memiliki persaingan yang lebih ketat dibandingkan yang lain.

    Contohnya, ilmu komunikasi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) memiliki tingkat persaingan tinggi, sementara jurusan kedokteran tidak selalu menjadi yang paling kompetitif di setiap kampus. Dengan memahami data ini, calon mahasiswa dapat memilih jurusan dengan peluang lolos yang lebih besar.

    4. Ikuti bimbingan belajar khusus masuk PTN terbaik

    Untuk meningkatkan peluang lolos SNBP, banyak siswa yang memilih mengikuti bimbingan belajar (bimbel) khusus. Bimbel dapat membantu dalam persiapan akademik serta memberikan strategi efektif agar lebih siap menghadapi seleksi.

    Jika ingin mengikuti bimbingan belajar, pastikan memilih lembaga yang kredibel dan memiliki rekam jejak baik dalam membantu siswa lolos SNBP.

    Dengan menerapkan tips di atas, peluang untuk diterima di perguruan tinggi negeri impian melalui SNBP 2025 akan semakin besar. Persiapkan diri dengan baik dan pilih strategi yang tepat agar bisa sukses dalam seleksi ini.

  • Intip Besaran Uang Saku Beasiswa LPDP 2025 di Dalam Negeri, Ini Perinciannya

    Intip Besaran Uang Saku Beasiswa LPDP 2025 di Dalam Negeri, Ini Perinciannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan (LPDP) 2025 tidak hanya memberikan bantuan biaya pendidikan, tetapi juga uang saku termasuk di universitas dalam negeri. Lantas, berapa berapa besarannya?

    Pendaftaran beasiswa LPDP 2025 tahap pertama dibuka sejak 17 Januari lalu hingga 17 Februari mendatang. Program beasiswa yang menawarkan bantuan studi jenjang Magister dan Doktor ini menyediakan bermacam jalur, mulai dari beasiswa reguler hingga beasiswa perguruan tinggi dunia.

    Penerima beasiswa tidak hanya mendapatkan bantuan biaya pendidikan saja, namun juga beserta uang saku untuk menunjang kebutuhan perkuliahan.

    Merujuk dari buku Panduan Pencairan Keuangan Beasiswa 2024 yang diakses melalui situs resmi LPDP, berikut merupakan rincian uang saku yang akan didapatkan oleh penerima beasiswa LPDP dalam negeri.

    Uang saku

    Jumlah uang saku yang akan didapatkan calon penerima beasiswa LPDP didasarkan pada lokasi universitas yang dituju. Berikut adalah rincian uang saku yang diberikan oleh LPDP:

    Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Surabaya: Rp 5 juta.Kota lainnya: Rp 4,5 juta.

    Dana hidup bulanan tersebut dapat mulai Anda cairkan di awal masa studi. Uang saku akan diberikan setiap bulan berdasarkan dengan durasi perkuliahan yang tercantum dalam Letter of Acceptance (LoA) dengan jangka waktu maksimal 24 bulan untuk program Magister dan 48 bulan untuk Doktor.

    Dana Penunjang Perkuliahan

    Selain biaya hidup sehari-hari, program LPDP juga akan memberi dana tunjangan yang dapat digunakan untuk mendukung proses perkuliahan. Berikut merupakan perinciannya:

    Dana tunjangan buku

    Sebesar Rp 10 juta yang akan diberikan selama 1 tahun sekali.

    Dana penelitian tesis atau disertasi

    Sebesar Rp 15  juta untuk penelitian tesis yang tidak menggunakan laboratorium.Sebesar Rp 25 juta untuk penelitian tesis yang menggunakan laboratorium.Sebesar Rp 60 juta untuk penelitian disertasi yang tidak menggunakan laboratorium.Sebesar Rp 75 juta untuk penelitian disertasi yang menggunakan laboratorium.

    Dana publikasi jurnal

    Jurnal Internasional Kategori Q1 sebesar Rp 25 juta.Jurnal Internasional Kategori Q2 sebesar Rp 15 juta.

    Dana seminar internasional

    Rp 5 juta bila seminar/konferensi internasional diselenggarakan di negara yang sama dengan perguruan tinggi tempat studi.Rp 15 juta bila seminar/konferensi internasional diselenggarakan di luar negara perguruan tinggi tempat studi.

    Dana transportasi dan asuransi kesehatan

    Maksimal sebesar Rp 29 juta.

    Itulah perincian uang saku yang akan diberikan dari LPDP 2025 kepada mahasiswa yang mendapat beasiswa. Dengan adanya program ini, pemerintah turut mendukung warga negara Indonesia untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi agar tercipta sumber daya manusia yang mumpuni di berbagai bidang.

  • AKBP Bintoro Jalani Sidang Gugatan Perdata Terkait Pemerasan Anak Bos Prodia di PN Jaksel

    AKBP Bintoro Jalani Sidang Gugatan Perdata Terkait Pemerasan Anak Bos Prodia di PN Jaksel

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang gugatan perdata kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro terhadap dua tersangka kasus pembunuhan yang juga anak bos Prodia.

    “Sidang digelar terbuka jam 10.00 WIB,” kata Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto kepada wartawan di Jakarta dikutip dari Antara, Rabu (5/1/2025).

    Djuyamto mengatakan sidang digelar di Ruang Sidang 04 Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

    Selain bergulir di PN Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya juga bakal menggelar sidang etik terhadap AKBP Bintoro atas dugaan pemerasan terhadap pelaku pembunuhan pada Jumat (7/2/2025).

    Sidang tersebut bakal menghadirkan lima oknum yang diduga terlibat pemerasan anak bos Prodia, yaitu AKBP Bintoro, AKBP Gogo Galesung, anggota Polres Metro Jakarta Selatan berinisial Z, ND dan M.

    Sebelumnya, AKBP Bintoro membantah telah melakukan pemerasan Rp 20 miliar dengan rincian Rp 5 miliar tunai dan Rp 1,6 miliar secara transfer sebanyak tiga kali.

    Diduga pemerasan dilakukan kepada tersangka kasus pembunuhan yang juga anak bos jaringan klinik laboratorium Prodia, Arif Nugroho (AN) alias Bastian dan Muhammad Bayu Hartanto.

    Laporan kasus tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/1181/IV/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel dan LP/B/1179/IV/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel pada April 2024.

    AKBP Bintoro tengah digugat secara perdata di PN Jakarta Selatan (Jaksel).

  • KPK Geledah Rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno, Diduga Terkait Kasus Rita Widyasari

    KPK Geledah Rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno, Diduga Terkait Kasus Rita Widyasari

    Jakarta, Beritasatu.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno (JS), di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025). Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari (RW).

    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, membenarkan adanya penggeledahan tersebut.

    “Rumah saudara JS,” ujar Tessa, Rabu (5/2/2025).

    Meskipun penggeledahan telah selesai, KPK belum mengungkapkan hasil temuan dari operasi tersebut.

    Dalam kasus yang sama, KPK juga menggeledah rumah politikus Partai NasDem, Ahmad Ali (AA), pada hari yang sama. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita berbagai barang yang diduga terkait dengan kasus gratifikasi produksi batu bara yang melibatkan Rita Widyasari.

    “Jadi betul ada kegiatan geledah yang dilakukan oleh penyidik hari ini di rumah saudara AA. Info sementara, secara umum ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang, tas, dan jam,” ungkap Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    KPK menduga barang-barang yang disita memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan gratifikasi ini. Seluruh barang bukti tersebut akan dianalisis lebih lanjut untuk mendalami peran pihak-pihak yang terlibat.

    Tessa juga mengonfirmasi tim penyidik menyita sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan valuta asing (valas). Namun, nominal pastinya masih dalam proses perhitungan.

    “Jumlahnya belum ada, tetapi gabungan antara rupiah dan valas,” pungkasnya.

  • MK Bacakan 3 Putusan Dismissal Sengketa Pilkada 2024, Ini Daftarnya

    MK Bacakan 3 Putusan Dismissal Sengketa Pilkada 2024, Ini Daftarnya

    Jakarta, Beritasatu.com — Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan sela atau dismissal terhadap sengketa Pilkada 2024 dalam sidang perdana yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025). Dalam sidang ini, MK membacakan 158 gugatan yang dibagi menjadi tiga sesi.

    Beberapa putusan menarik perhatian publik. Salah satunya adalah penolakan gugatan Edy Rahmayadi dan Hasan Basari terhadap Bobby Nasution dan Surya terkait Pilkada Sumatera Utara (Sumut).

    Sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo menyatakan, gugatan tersebut tidak dapat diterima. “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Suhartoyo dalam persidangan.

    MK menilai dalil pemohon terkait dugaan keterlibatan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni, yang disebut-sebut mengupayakan kemenangan Bobby Nasution dan Surya, tidak cukup kuat untuk dikabulkan. Selain itu, pihak tergugat tidak menerima saran atau rekomendasi perbaikan dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kampanye.

    Selain Pilkada Sumut, putusan dismissal MK juga menolak gugatan sengketa Pilkada 2024, terutama Pilbup Bogor yang diajukan R Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman. Alasan penolakan adalah gugatan tersebut tidak memiliki kedudukan hukum yang tetap.

    “Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan tidak dapat diterima,” ujar Suhartoyo dalam putusannya.

    MK menemukan calon bupati Bogor Bayu Syahjohan, telah menarik permohonan gugatannya, yang dikonfirmasi dalam persidangan. Dengan demikian, secara formal, gugatan hanya diajukan calon wakil bupati Bogor Musyafaur Rahman, bukan pasangan calon lengkap dari nomor urut 2 dalam Pilbup Bogor.

    Dalam sidang yang sama, MK mengabulkan penarikan gugatan yang diajukan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi dalam sengketa Pilgub Jawa Tengah. Ketua MK Suhartoyo menegaskan setelah permohonan ditarik, Andika-Hendi tidak dapat mengajukan kembali gugatan tersebut.

    “Berdasarkan fakta hukum serta ketentuan yang ada, rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada 30 Januari 2025 menyimpulkan penarikan permohonan tersebut beralasan menurut hukum dan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo,” jelas Suhartoyo.

    Dengan demikian, putusan dismissal MK mengembalikan permohonan yang diajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 di Pilkada Jawa Tengah dalam gugatan sengketa Pilkada 2024.

  • KPK Siap Hadiri Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto Besok

    KPK Siap Hadiri Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto Besok

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan hadir dalam sidang praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (HK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (5/2/2025). Tim Biro Hukum KPK disebut sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti persidangan.

    “Biro hukum sudah mempersiapkan diri. Insyaallah akan hadir sidang praperadilan saudara HK,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    KPK menegaskan penetapan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan telah dilakukan sesuai prosedur dan berdasarkan bukti yang cukup.

    “Kami berkeyakinan penetapan tersangka sudah melalui prosedur dan sudah berdasarkan aturan hukum, termasuk alat buktinya minimal dua alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup,” tutur Tessa.

    KPK juga berharap praperadilan berlangsung objektif, dengan hakim yang dapat memutuskan secara independen tanpa tekanan atau intervensi dari pihak mana pun.

    “Kita berharap proses tersebut dapat berjalan dengan objektif sehingga hakim juga bisa menilai dan memutuskan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak mana pun,” tambahnya.

    Sidang praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto sebelumnya mengalami penundaan. Hakim tunggal Djuyamto menyatakan KPK sempat meminta penundaan sidang hingga tiga pekan, tetapi pengadilan hanya mengabulkan penundaan selama dua pekan.

    “Ada permohonan resmi oleh termohon, minta penundaan tiga pekan. Untuk itu, kami juga bersikap menunda hanya paling lama dua pekan,” ujar Djuyamto dalam sidang di PN Jaksel, Selasa (21/1/2025).

    Sidang kemudian dijadwalkan kembali pada Rabu (5/2/2025) dengan agenda memanggil KPK yang absen pada sidang sebelumnya.

    “Kita tunda pada Rabu (5/2/2025) dengan agenda memanggil kembali termohon oleh karena hari ini belum hadir,” pungkas Djuyamto.

    KPK menetapkan Hasto Kristiyanto dan tangan kanannya, Donny Tri Istiqomah (DTI), sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap PAW yang menyeret mantan caleg PDIP Harun Masiku (HM).

    Dalam kasus ini, KPK menduga Hasto bersama Harun Masiku dan kawan-kawan telah menyuap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2017-2022, Wahyu Setiawan, serta Agustiani Tio pada Desember 2019. Tujuannya adalah agar Harun Masiku bisa ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024.

    Selain itu, Hasto juga diduga melakukan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku, dengan berbagai tindakan yang dianggap menghambat proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

    Dengan hadirnya KPK dalam sidang praperadilan besok, persidangan akan menjadi momentum untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto terkait kasus Harun Masiku.