Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Rakernas Partai Golkar 2025, Bahlil Tegaskan Implementasi Hasil Munas XI

    Rakernas Partai Golkar 2025, Bahlil Tegaskan Implementasi Hasil Munas XI

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Golkar menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) 2025 sebagai langkah konkret dalam menerjemahkan hasil keputusan musyawarah nasional (Munas) XI yang telah diselenggarakan pada 20-21 Agustus 2024.

    Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan, Rakernas ini bertujuan untuk merealisasikan program-program strategis yang telah ditetapkan dalam Munas.

    “Alhamdulillah, pembukaan rakernas telah kita lakukan dengan dihadiri 129 pengurus DPP Partai Golkar dan 102 anggota DPR Fraksi Golkar,” ujar Bahlil kepada wartawan di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

    Dalam Rakernas ini, Bahlil menyampaikan dua poin utama yang menjadi fokus partai. Pertama, implementasi keputusan Munas XI.

    Sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029, Bahlil berkomitmen untuk menjalankan seluruh program hasil Munas XI dalam Rakernas Partai Golkar 2025. Program-program tersebut akan disosialisasikan hingga tingkat provinsi guna memastikan pelaksanaannya berjalan efektif.

    “Rakernas ini bertujuan untuk menerjemahkan hasil keputusan munas dalam bentuk program nyata,” tegasnya.

    Kedua, Golkar sebagai garda terdepan pemerintahan Presiden Prabowo. Bahlil menegaskan Partai Golkar tetap berada di garda terdepan dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Golkar akan terus berkomitmen untuk menyukseskan Asta Cita, program strategis pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam empat prioritas utama, yaitu kedaulatan energi, kedaulatan pangan, hilirisasi industri, dan program makan bergizi gratis.

    “Salah satu keputusan penting dalam Munas XI adalah Golkar tetap menjadi garda terdepan dalam mendukung pemerintahan,” tegas Bahlil Lahadalia terkait Rakernas Partai Golkar 2025 yang digelar untuk menerjemahkan hasil Munas XI.

  • Bahlil Targetkan Golkar Tambah Kursi di Pemilu 2029: Minimal di Atas 102

    Bahlil Targetkan Golkar Tambah Kursi di Pemilu 2029: Minimal di Atas 102

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menargetkan Partai Golkar bisa meraih kursi parlemen lebih besar dari sebelumnya pada Pemilu 2029 mendatang. Hal itu disampaikan setelah secara resmi membuka acara pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025.

    Bahlil Lahadalia mengungkapkan, salah satu materi yang akan dibahas dalam Rakernas adalah perolehan kursi.

    “Yang jelas target kita di atas 102 kursi. Berapanya seiring waktu berjalan saja,” ungkap Ketua Golkar Bahlil Lahadalia kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

    Menurutnya, jumlah kursi parlemen yang diraih sebuah partai politik menentukan kesuksesan dari sosok ketua umum dan para pengurusnya. Ketua umum akan dilihat berhasil ketika terjadi penambahan kursi dalam kontestasi politik pada kepemimpinannya.

    Bahlil Lahadalia menganggap kepintaran ketua umum tidak bisa menjadi patokan dalam menilai keberhasilan partai politik. Sosok ketua umum harus bisa memberikan dampak melalui kepintarannya, tidak hanya dalam strategi tetapi juga eksekusi.

    “Jadi, biar kita pintar tetapi kalau kursinya enggak naik, output politik partai itu kan kursi, ukurannya itu saja,” jelasnya lagi.

    Sebagai informasi, Partai Golkar berhasil menjadi partai kedua yang memperoleh suara dan kursi terbanyak dalam Pileg DPR RI 2024. Adapun suara yang diraih sebesar 23.208.488 suara, serta 102 kursi.

  • Bahlil Tegaskan Partai Golkar Garda Terdepan Dukung Presiden Prabowo

    Bahlil Tegaskan Partai Golkar Garda Terdepan Dukung Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan Partai Golkar akan tetap menjadi garda terdepan dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pernyataan ini disampaikan Bahlil saat membuka rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025. Ia menyerukan kepada seluruh kader untuk bersatu dalam satu komando guna mendukung berbagai program strategis pemerintah.

    “Positioning Partai Golkar adalah selalu berada di garda terdepan dalam mendukung program pemerintahan,” tegas Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

    Komitmen Golkar yang menegaskan posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar yang digelar pada 20-21 Agustus 2024. Dalam Munas tersebut, Bahlil terpilih sebagai ketua umum DPP Partai Golkar.

    Saat ini, Partai Golkar mendukung program Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo sebagai strategi menuju Indonesia Emas 2045. Ada empat program prioritas yang menjadi fokus utama, yaitu kedaulatan energi, kedaulatan pangan, hilirisasi industri, dan makan bergizi gratis.

    Selain itu, Bahlil mengungkapkan Partai Golkar akan merumuskan strategi politik yang lebih efisien dan demokratis selama periode pemerintahan 2024-2029.

    “Kami akan merancang mekanisme politik yang lebih baik, lebih demokratis, dengan biaya yang tidak mahal tetapi tetap melibatkan masyarakat tanpa mengurangi substansi nilai-nilai demokrasi itu sendiri,” tutupnya terkait posisi Partai Golkar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.

  • Ini Pesan Ketum PP Muhammadiyah pada Hari Pers Nasional 2025

    Ini Pesan Ketum PP Muhammadiyah pada Hari Pers Nasional 2025

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat atas peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang jatuh pada 9 Februari. Momentum ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap peran pers dalam mencerdaskan bangsa serta menjaga demokrasi di Indonesia.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan, kebebasan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berlandaskan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pers memiliki fungsi utama sebagai media informasi, edukasi, hiburan, serta kontrol sosial.

    Pada Hari Pers Nasional 2025 ini, Haedar mengajak insan pers untuk merefleksikan nilai-nilai fundamental dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pers harus menjalankan fungsinya secara utuh, tidak hanya sebagai pengawas sosial tetapi juga sebagai penyampai informasi yang objektif, adil, dan mencerdaskan.

    “Dengan makin bebasnya ekosistem pers, diharapkan tetap menjunjung tinggi kebenaran, kebaikan, dan nilai-nilai luhur kehidupan, serta menjauhi hoaks, provokasi, kebencian, dan permusuhan,” ujar Haedar dalam pernyataan resminya Sabtu (8/2/2025)

    Ia juga menekankan pentingnya prinsip cover both sides dalam pemberitaan. “Azas cover both sides mesti dipegang teguh seraya dikembangkan penyajian informasi yang memberi banyak pandangan agar tidak bersifat tendensius dan monolitik,” tegas Haedar.

    Haedar juga mengingatkan bahwa pers memiliki tanggung jawab besar dalam mencerdaskan bangsa dengan memberikan edukasi berbasis pengetahuan yang objektif dan berimbang.

    “Berilah rakyat informasi yang lengkap dan sudut pandang dari berbagai aspek, sehingga tidak menimbulkan bias dan opini yang monolitik. Hindari pencampuradukan fakta dan opini, apalagi yang bersifat tendensius dan hanya bersandarkan pada satu sudut pandang,” jelasnya pada Hari Pers Nasional 2025.

    Ia juga menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap kelompok masyarakat harus dihargai tanpa dihakimi secara sepihak. Sebagai salah satu pilar demokrasi, pers diharapkan tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah serta berperan dalam membangun budaya demokrasi yang moderat.

    “Demokrasi yang menjadi rujukan adalah Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’. Bukan demokrasi liberal yang sebebas-bebasnya tanpa keterikatan pada nilai dan sistem kehidupan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tutur Haedar.

    Haedar juga menyoroti perkembangan media digital dan media sosial yang semakin pesat. Ia mengingatkan agar teknologi digital dan artificial intelligence (AI) tidak disalahgunakan untuk kepentingan negatif seperti penyebaran hoaks, penipuan, atau pencemaran nama baik.

    “Pergunakan kedua media baru tersebut untuk memajukan kehidupan dan keadaban bangsa,” ujarnya.

    Pada Hari Pers Nasional 2025 ini, ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan media cetak dan konvensional agar tetap eksis di tengah derasnya arus digitalisasi.

  • Pemerintah Pastikan THR dan Gaji ke-13 ASN 2025 Tetap Cair, Anggaran Sudah Disiapkan

    Pemerintah Pastikan THR dan Gaji ke-13 ASN 2025 Tetap Cair, Anggaran Sudah Disiapkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memastikan anggaran untuk tunjangan hari raya (THR) tahun 2025 dan pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) telah disiapkan oleh masing-masing instansi pemerintah, baik kementerian maupun lembaga.

    “Hal ini sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan kemarin (Jumat 7/2/2025),” ujar Rini dalam sebuah keterangan video yang diterima di Jakarta, Sabtu (8/2/2025) dikutip dari Antara.

    Ia menjelaskan kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 ASN telah tercantum dalam Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.

    Menurut Rini, pemberian THR dan gaji ke-13 ASN merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah atas kontribusi ASN dalam memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat.

    “Kebijakan ini juga bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan ASN,” katanya.

    Menurut Rini saat ini konsep kebijakan terkait gaji ke-13 dan 14 tahun 2025 masih dalam tahap penyusunan, termasuk pembahasan instrumen peraturan perundang-undangannya.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan THR dan gaji ke-13 ASN  bagi ASN merupakan hak yang akan tetap diberikan.

    Pernyataan ini disampaikan Hasan menanggapi isu mengenai kemungkinan penghapusan THR dan gaji ke-13 bagi ASN pada tahun 2025, yang disebut sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran dalam APBN 2025 berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

    “THR dan gaji ke-13 itu merupakan hak pegawai negeri dan tetap akan dibayarkan. Menteri Keuangan juga sudah memberikan pernyataan terkait hal ini,” ujar Hasan saat memberikan keterangan di Kantor PCO Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Ia juga menegaskan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan sinyal bahwa proses pencairan THR dan gaji ke-13 ASN akan tetap berjalan sesuai rencana.

  • Dukung Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kadin Dorong Investasi Sektor Healthcare

    Dukung Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kadin Dorong Investasi Sektor Healthcare

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung penuh program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) Presiden Prabowo  yang akan diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin (10/2/2025). Program ini merupakan bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menegaskan komitmen Kadin dalam mendorong investasi di sektor healthcare. Hal ini disampaikan saat Forum CEO dan Business Matching Indonesia–India di New Delhi, India. Kadin melalui Mayapada Healthcare menandatangani MoU dengan Apollo Hospitals India untuk pengembangan rumah sakit bertaraf internasional di Batam.

    Dalam audiensi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kemenkes, Anindya, yang didampingi Shinta Widjaja Kamdani dan David Utama, menyatakan PKG merupakan program berskala nasional yang selaras dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo dalam meningkatkan layanan kesehatan.

    “Total penduduk Indonesia mencapai 295 juta orang. Kolaborasi Kadin dengan Kemenkes dalam PKG ini menjadi langkah strategis untuk mendorong kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan investasi sektor kesehatan,” ujar Anindya, Sabtu (8/2/2025).

    Sebagai bentuk dukungan awal, Kadin Indonesia akan memulai program PKG di lingkungan internalnya sebelum diperluas ke berbagai daerah.

    Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan program pemeriksaan kesehatan gratis akan langsung dijalankan tanpa seremoni berlebihan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Presiden sudah menyetujui pelaksanaan PKG mulai 10 Februari 2025. Beliau tidak suka seremoni, jadi langsung jalan saja,” ungkapnya.

    Selain mendukung PKG, Kadin dan Kemenkes juga membahas penguatan ekosistem investasi kesehatan, termasuk integrasi platform kesehatan, riset peluang investasi, serta pembangunan rumah sakit modern di wilayah strategis, seperti Kupang dan Papua untuk menarik pasien dari negara tetangga.

    “Peluang bisnis di sektor kesehatan sangat besar, mulai dari rumah sakit, alat kesehatan, farmasi, hingga medical tourism. Rumah sakit di perbatasan seperti Kupang dan Papua bisa menarik pasien dari Timor Leste dan Papua Nugini,” jelas Budi Gunadi Sadikin.

    Sebagai langkah konkret, Kadin dan Kemenkes akan membentuk tim khusus guna menyusun rencana kerja yang melibatkan pelaku usaha dalam pengembangan infrastruktur kesehatan.

    “Jika masyarakat lebih sehat dan produktif, maka ekonomi bisa tumbuh hingga 8 persen per tahun. Ini sejalan dengan visi Kadin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” tambah Anindya.

    Dengan kolaborasi ini, diharapkan sektor kesehatan Indonesia tidak hanya meningkat dari segi layanan, tetapi juga menjadi peluang investasi strategis bagi pengusaha dalam dan luar negeri terutama dalam pemeriksaan kesehatan gratis.

  • Sosok dan Harta Kekayaan Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata, Tersangka Korupsi Jiwasraya

    Sosok dan Harta Kekayaan Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata, Tersangka Korupsi Jiwasraya

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang menjerat Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata, yang resmi ditetapkan sebagai tersangka.

    Penetapan ini diumumkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, pada Jumat (7/2/2025).

    “Penyidik telah menemukan bukti yang cukup terkait perbuatan pidana yang dilakukan oleh IR, yang saat itu menjabat sebagai kepala Biro Asuransi pada Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) periode 2006-2012. Saat ini, yang bersangkutan menjabat sebagai Dirjen Anggaran pada Kementerian Keuangan RI” ujar Abdul Qohar.

    Isa Rachmatarwata diduga terlibat dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya yang menyebabkan kerugian Negara mencapai Rp 16,8 triliun. Dugaan ini mengacu pada perannya sebagai kepala Biro Asuransi di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada periode 2006-2012.

    Lantas, siapa sebenarnya sosok Isa Rachmatarwata ini? Dihimpun dari berbagai sumber, berikut profil dan harta kekayaannya berdasar laporan LHKPN.

    Sosok Isa Rachmatarwata

    Isa Rachmatarwata lahir di Jombang pada 30 Desember 1966. Ia merupakan lulusan Sarjana Matematika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1990. Berkat beasiswa dari Departemen Keuangan, ia melanjutkan studi di University of Waterloo, Kanada, dan meraih gelar Master of Mathematics dalam bidang Ilmu Aktuaria pada tahun 1994.

    Kariernya dimulai di Kementerian Keuangan pada tahun 1991 di bidang pengawasan pensiun. Ia kemudian ditunjuk sebagai ketua tim pelaksana Program Penjaminan Pemerintah pascapembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada tahun 2004.

    Pada tahun 2006, Isa menjabat sebagai kepala Biro Perasuransian di Bapepam-LK. Setelah lembaga tersebut bergabung menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ia ditempatkan di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada tahun 2013.

    Pada 2013, Isa dilantik sebagai staf ahli Menteri Keuangan bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal. Kariernya semakin menanjak ketika pada 3 Juli 2017 ia diangkat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Pada 12 Maret 2021, ia dipercaya sebagai Direktur Jenderal Anggaran yang bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan anggaran negara.

    Harta Kekayaan Isa Rachmatarwata

    Sebagai pejabat negara, Isa Rachmatarwata rutin melaporkan harta kekayaannya melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Berdasarkan laporan yang disampaikan pada 29 Februari 2024 untuk periode 2023, total kekayaan Isa mencapai Rp 38,96 miliar. Berikut perinciannya:

    Tanah dan Bangunan: Rp 8,83 miliar.

    Properti di Tangerang Selatan, Tasikmalaya, dan Jakarta Selatan dengan total nilai mencapai Rp 8,83 miliar.

    Alat Transportasi dan Mesin:

    Toyota Camry 2011: Rp 100 juta.Mazda CX9 2021: Rp 650 juta.Hyundai Ioniq 5 EV 2023: Rp 750 juta.

    Harta Bergerak Lainnya: Rp 504,06 juta.

    Surat Berharga: Rp 19,52 miliar.

    Kas dan Setara Kas: Rp 5,78 miliar

    Harta Lainnya: Rp 3,12 miliar

    Setelah dikurangi utang sebesar Rp 302,91 juta, total harta kekayaan Isa Rachmatarwata mencapai Rp 38,96 miliar.

    Dengan penetapan sebagai tersangka dalam kasus Jiwasraya, Isa Rachmatarwata menjadi sorotan publik. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Kejagung terus mendalami kasus ini untuk mengungkap peran pihak lain yang mungkin terlibat.

  • Partai Golkar Gelar Pembukaan Rakernas 2025 Hari Ini

    Partai Golkar Gelar Pembukaan Rakernas 2025 Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) menyelenggarakan acara pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Sabtu (8/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, pukul 08.30 WIB, para kader terlihat berdatangan dan mulai memadati area kantor. Sementara kegiatan pembukaan rakernas Golkar dijadwalkan akan dimulai pada pukul 09.00 WIB.

    Rakernas Partai Golkar rencananya akan dibuka secara resmi oleh Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Tema yang diusung adalah “Pemantapan Konsolidasi Organisasi Untuk Mensukseskan Agenda Politik Partai Golkar”.

    Selain para kader, pembukaan rakernas Golkar juga akan dihadiri oleh jajaran pengurus DPP Partai Golkar. Para ketua DPD Partai Golkar tingkat provinsi di seluruh Indonesia juga diundang untuk datang dalam acara ini.

    Adapun tokoh politik yang terpantau hadir dalam acara ini, yakni Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Menteri Komdigi Meutya Hafid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Ketua DPD Partai Golkar Jakarta, Ahmed Zaki, Gubernur Lemhanas Ace Hasan, anggota komisi III DPR Bambang Soesatyo.

    Nantinya, ada serangkaian kegiatan paripurna yang akan dilaksanakan dalam pembukaan rakernas Partai Golkar 2025. Mulai dari pengesahan jadwal dan tata tertib rakernas Golkar, pemaparan dan pengesahan program prioritas 2024-2027, laporan daerah, hingga penutup oleh Ketua Umum.

  • Soal Revisi Tatib DPR, Sufmi Dasco: Bukan untuk Copot Pejabat Negara

    Soal Revisi Tatib DPR, Sufmi Dasco: Bukan untuk Copot Pejabat Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dengan tegas membantah bahwa revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) DPR, khususnya Pasal 228A, memberikan kewenangan kepada DPR untuk mencopot pejabat yang disahkan dalam rapat paripurna. 

    Menurut Dasco, revisi Tatib DPR tersebut hanya bertujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan lembaganya melalui evaluasi pejabat.

    “Kami sudah menjelaskan bahwa revisi Tatib DPR ini tidak mengarah pada pencopotan pejabat. Perubahan ini bersifat internal dan hanya bertujuan memperkuat fungsi pengawasan DPR agar lebih efektif,” ujar Dasco di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Dasco menegaskan bahwa poin utama dalam revisi Tatib DPR adalah memberikan saran atau rekomendasi kepada instansi atau lembaga terkait berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja pejabat yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Keputusan akhir atas rekomendasi tersebut sepenuhnya berada di tangan instansi terkait, termasuk presiden, karena sifat rekomendasi tersebut tidak mengikat secara hukum.

    “Rekomendasi ini tidak mengikat. Kami hanya memberikan masukan kepada pemerintah atau institusi terkait untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dengan langkah yang mereka anggap perlu,” jelas Dasco.

    Ia juga mengaku heran mengapa revisi Tatib DPR dikaitkan dengan kewenangan DPR dalam mencopot pejabat negara. Padahal, menurutnya, Pasal 228A dalam revisi tersebut sudah jelas tidak mengatur tentang pencopotan pejabat.

    “Revisi Tatib DPR ini hanya berlaku secara internal untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan. Saya heran mengapa muncul isu bahwa DPR bisa memecat pejabat negara. Padahal, revisi ini hanya menambahkan aturan guna melengkapi ketentuan yang sudah ada dalam Tatib DPR dan bukan merupakan undang-undang,” pungkas Dasco.

  • Presiden Turki Recep Erdogan Akan Kunjungi Indonesia Pekan Depan

    Presiden Turki Recep Erdogan Akan Kunjungi Indonesia Pekan Depan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dijadwalkan akan berada di Indonesia pada 11-12 Februari 2025. Bersama Presiden Prabowo Subianto, Erdogan akan mengikuti pertemuan dewan kerja sama strategis tingkat tinggi (SCC) pertama antara kedua negara. 

    “SCC tingkat tinggi merupakan forum bilateral reguler tertinggi antara kedua negara yang dipimpin langsung oleh kepala negara. Semua isu yang terkait dengan kepentingan bersama kedua negara akan dibahas dalam pertemuan tersebut,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rolliansyah Soemirat dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (7/2/2025) dilansir dari Antara.

    Dikatakan Rolliansyah, pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi platform untuk interaksi reguler antara Indonesia dan Turki di tingkat tertinggi.

    Saat ini, para diplomat dan pejabat dari kedua negara tengah mempersiapkan topik dan isu prioritas terkait kerja sama strategis, yang akan dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut. 

    Dewan kerja sama strategis tingkat tinggi antara Indonesia dan Turki pertama kali diumumkan pada KTT G-20 di Bali pada tahun 2022. Sejauh ini, Turki telah menjalin kerja sama forum tingkat tinggi dengan 21 negara, termasuk Indonesia.