Category: Beritasatu.com Nasional

  • Bahlil Minta Kader Golkar Tingkatkan Kualitas Dukungan untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Bahlil Minta Kader Golkar Tingkatkan Kualitas Dukungan untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta kader-kader partai baik yang duduk di lembaga eksekutif maupun legislatif di pemerintah pusat dan daerah, untuk meningkatkan kualitas dukungan kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Bahlil Lahadlia mengimbau agar kader Golkar tidak cepat berpuas diri dengan pencapaian 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Ketua umum memberikan arahan dukungan yang kita berikan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan adalah bagaimana meningkatkan kualitas dukungan. Kalau 100 hari kemarin dengan prestasi seperti itu kita harus tingkatkan kualitas. Bagaimana caranya dukungan yang kita berikan adalah dukungan konseptual dalam bentuk program-program nyata sebagai implementasi dari Asta Cita itu,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Bahlil, kata Idrus, sudah menegaskan, dukungan Golkar untuk Prabowo-Gibran sudah final hingga tuntas masa pemerintahan. Menurut dia, dukungan Golkar tersebut tidak perlu diperdebatkan lagi, tetapi ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing kader.

    “Sesuai arahan Ketum Bahlil bahwa apa pun yang kita lakukan ke depan dalam rangka mendukung pemerintahan ini harus all out. Persoalan organisasi itu sudah selesai dan tidak ada perdebatan lagi, tidak ada diskusi. Karena ini sudah menjadi keputusan Munas 2024, mendukung sepenuhnya pemerintahan Prabowo-Gibran 2024-2029. Ini berarti ini sudah tuntas,” tegas Idrus.

    Bahlil, kata Idrus, juga memastikan semua menteri dan wakil menteri dari Partai Golkar yang berada di dalam Kabinet Merah Putih telah bekerja secara optimal dan baik. Dia optimistis para kader Partai Golkar yang duduk di pemerintahan mengedepankan konsep kekaryaan dalam membantu pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Kemarin itu kan ada pernyataan ketua umum bahwa ya selama ini kader-kader Golkar yang ada di kabinet ini adalah baik-baik saja. Dalam arti berarti prestasinya ada. Berarti sudah melaksanakan apa instruksi ketua umum bahwa kita mengedepankan konsep,” kata Idrus.
     

  • DPR Tunda Rapat Bahas Anggaran, Sinyal Pemerintah Mau Revisi Kebijakan Efisiensi

    DPR Tunda Rapat Bahas Anggaran, Sinyal Pemerintah Mau Revisi Kebijakan Efisiensi

    Jakarta, Beritasatu.com – Rapat pembahasan anggaran kementerian/lembaga di sejumlah komisi di DPR ditunda. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan ada informasi pemerintah akan merevisi kebijakan efisiensi anggaran.

    “Ada suatu informasi yang baru saja kami dapatkan kemarin bahwa pemerintah meminta kepada DPR untuk menunda pembahasan yang berkaitan dengan perubahan anggaran. Informasi yang kami dapatkan sepertinya ada upaya untuk merevisi kembali oleh pemerintah kebijakan terkait dengan efisiensi ini,” ujar Charles kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

    Charles mengatakan pemerintah kemungkinan besar sedang mengkaji ulang sektor atau pos mana saja yang layak dilakukan pemangkasan anggaran dan diberi anggaran. 

    Hal tersebut, kata dia, untuk memastikan pemerintah tetap berjalan efektif dalam melayani masyarakat dan melaksanakan program-program strategis.

    “Mungkin pemerintah juga ingin sementara waktu mengkaji kembali upaya efisiensi ini agar lebih bisa tepat sasaran dan program-program pemerintah yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, program-program strategis, tetap bisa dijalankan di tengah upaya melakukan efisiensi yang mungkin memang dibutuhkan untuk dilakukan,” tandas Charles.

    Charles berharap Kementerian Kesehatan tidak terkena kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran, karena Kemenkes salah satu kementerian vital untuk memastikan Indonesia Emas 2045 bisa terwujud. 

    “Tentunya harapan kami khususnya di sektor kesehatan, pemerintah tetap bisa menganggarkan anggaran yang cukup untuk Kementerian Kesehatan dan lembaga-lembaga lainnya untuk bisa bekerja secara efektif dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi rakyat Indonesia,” pungkas Charles.

    Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco meminta seluruh pimpinan DPR dari Komisi I hingga Komisi XIII untuk menunda pembahasan anggaran kementerian/lembaga 2025, karena ada rencana rekonstruksi anggaran pemerintah. 

    Permintaan tersebut tertuang dalam surat nomor B/1972/PW.11.01/2/2025 tertanggal 7 Februari 2025 yang ditandatangani Dasco.

    “Apabila terdapat Komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama mitra kerja, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru,” bunyi surat permintaan penundaan pembahasan anggaran tersebut.

  • Arteria Dahlan Jadi Pengacara Lisa Rachmat pada Kasus Dugaan Suap Vonis Bebas Ronald Tannur

    Arteria Dahlan Jadi Pengacara Lisa Rachmat pada Kasus Dugaan Suap Vonis Bebas Ronald Tannur

    Jakarta, Beritasatu.com – Terdakwa kasus dugaan suap yang melibatkan vonis bebas terhadap terpidana Gregorius Ronald Tannur atau Ronald Tannur, Lisa Rachmat, kini menggandeng mantan anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Arteria Dahlan sebagai pengacaranya.

    Arteria Dahlan hadir di sidang perdana Lisa Rachmat di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025). Dalam kesempatan tersebut, Arteria menyatakan dirinya dan tim akan bekerja maksimal sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

    “Kami diberi waktu satu minggu, dan tentunya kami akan bekerja sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, untuk menghadirkan kesepahaman mengenai fakta hukum dalam persidangan,” ungkap Arteria Dahlan kepada awak media seusai persidangan kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur.

    Arteria Dahlan berharap, agar keadilan bisa ditegakkan tidak hanya untuk Lisa, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ia menegaskan, yang paling penting adalah pencapaian kebenaran materiel dalam proses persidangan.

    “Apa pun hasilnya, yang kami kejar adalah kebenaran materiel. Mudah-mudahan tidak hanya memberikan keadilan bagi Ibu Lisa, tetapi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.

    Lisa Rachmat didakwa menyuap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk menjatuhkan vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur.

    Lisa Rachmat diduga bermufakat dengan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, yang berjanji akan memberikan uang tunai Rp 1 miliar dan Rp 5 miliar untuk tiga hakim agung berinisial S, A, dan S atas dugaan kasus suap vonis bebas Ronald Tannur.

  • Khofifah: Wajah Muslimat NU Memang Kampungan, tetapi Kami Setia kepada Bangsa dan Negara

    Khofifah: Wajah Muslimat NU Memang Kampungan, tetapi Kami Setia kepada Bangsa dan Negara

    Surabaya, Beritasatu.com – Ketua Umum PP Muslimat Nahdatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa menegaskan kesetiaan Muslimat NU kepada bangsa dan negara di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu disampaikan Khofifah saat pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU yang dihadiri langsung oleh Prabowo di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

    “Dalam hatinya Pak Presiden pasti bertanya-tanya, ibu-ibu Muslimat kok tidak ada yang cantik. Maaf Pak Presiden, wajah ibu-ibu Muslimat memang tidak ada yang cantik, rata-rata wajah kampungan seperti saya,” kata Khofifah.

    Meski wajah ibu-ibu Muslimat NU terkesan kampungan, Khofifah memastikan mereka tidak pernah pindah ke lain hati, tetap setia pada bangsa dan negara.

    “Wajahnya memang kampungan, tetapi kami tidak pernah pindah ke lain hati, Muslimat NU akan terus dan selamanya akan setia kepada bangsa dan negara,” ujar Khofifah.

    Sementara itu, Presiden Prabowo memuji Khofifah Indar Parawansa sebagai sosok yang luar biasa.

    “Saya datang, kemudian setelah ketemu beberapa saat, saya ambil kesimpulan, Ibu Khofifah adalah seorang tokoh yang luar biasa,” katanya saat pembukaan Kongres Muslimat NU.

    Prabowo mengaku dirinya tak perlu waktu lama untuk menilai kemampuan seseorang.

    “Kita bisa ambil kesimpulan tentang kemampuan seseorang tidak usah lama-lama. Mengerti atau tidak kehidupan rakyat. Pertanian menguasai, produksi beras di kabupaten mana beliau hafal. Produksi cabai tahu, harga bawang merah. Ini pemimpin luar biasa, untung beliau dukung saya,” ujarnya.

    Kongres XVIII Muslimat NU dihadiri lebih dari 7.000 ribu peserta perwakilan dari provinsi se-Indonesia, serta dari utusan cabang istimewa luar negeri, seperti Arab Saudi, Malaysia, Korea Selatan, hingga Jepang.

    Selain Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri juga hadir di arena Kongres Muslimat NU. Hadir juga Rais Aam Syuriyah PBNU KH Miftahul Akhyar serta Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

    Kongres Muslimat NU akan berlangsung hingga 15 Februari 2025 di Jatim Expo dan Asrama Haji Surabaya.

  • Sentil Pihak yang Menolak Efisiensi Anggaran, Prabowo: Ada yang Melawan Saya dan Merasa Kebal Hukum

    Sentil Pihak yang Menolak Efisiensi Anggaran, Prabowo: Ada yang Melawan Saya dan Merasa Kebal Hukum

    Surabaya, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menyentil pihak yang tidak setuju kebijakan efisiensi anggaran dan merasa kebal hukum menghadapi keputusannya untuk kemakmuran rakyat.

    Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025). 

    Prabowo mengatakan tak masalah dengan pembangkangan tersebut, namun oknum itu harus berani berhadapan langsung dengan rakyat, terutama kalangan ibu-ibu.

    “Kau boleh melawan Prabowo, tetapi nanti kau lawan mak-mak itu semua itu. Bandel, dablek!” kata Prabowo dalam sambutanya yang turut disiarkan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

    Di hadapan para Muslimat NU yang merupakan kalangan ibu-ibu, Prabowo menceritakan langkah efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga dengan memangkas pengeluaran yang dinilai tidak diperlukan dan berpotensi menjadi ladang korupsi.

    Namun, pada praktiknya, kata dia, ada saja pihak-pihak yang kontra dengan keputusan tersebut dan bahkan merasa kebal.

    “Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada,” ujar Prabowo dikutip dari Antara.

    Padahal, menurut Prabowo, langkah efisiensi anggaran yang diambilnya sudah tepat karena program-program yang terdampak efisiensi merupakan kegiatan bersifat seremonial dan hanya untuk menggugurkan syarat formal di atas kertas.

    Presiden Prabowo mencontohkan beberapa kegiatan yang dirasakan tak perlu dilakukan pada era pemerintahannya sehingga anggaran untuk acara tersebut bisa digunakan untuk menangani persoalan yang dihadapi masyarakat.

    “Cukup kajian-kajian, cukup. Apa itu FGD? Forum group discussion, forum group discussion, mau diskusi apa lagi? Itu tuh mengentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat, yang lapar carikan makan, sekolahnya rusak? Perbaiki jalan yang rusak? Perbaiki. Diskusi, diskusi. Studi banding, studi banding, mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia, kok belajar ke Australia?” kata Prabowo terkait efisiensi anggaran.

  • Prabowo Apresiasi Peran Muslimat NU untuk Indonesia

    Prabowo Apresiasi Peran Muslimat NU untuk Indonesia

    Surabaya, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi peran kader-kader Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dalam membesarkan generasi bangsa Indonesia.

    “Muslimat punya peran sebagai yang ikut membesarkan generasi yang akan datang,” kata Presiden seusai membuka Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

    Menurut Prabowo, peran ibu-ibu sangat penting dalam kemajuan bangsa. Muslimat NU bersama ketua umumnya Khofifah Indar Parawansa dinilai punya visi jauh ke depan dan peduli akan masalah lingkungan, kesehatan, kebersihan, dan kesehatan.

    “Kebersihan itu bagian dari kesehatan dan keindahan. Kemudian mengentaskan kemiskinan, kalau kita semua ikut, jangan hanya menunggu pemerintah, jangan tergantung, tetapi semua ikut serta, bantu yang lemah, bantu yang miskin, insyaallah kita bangkit, masa depan kita cerah,” kata Prabowo di acara Kongres Muslimat NU.

    Presiden Prabowo menyebut emak-emak menentukan arah kemajuan bangsa. Mereka telah mengandung sembilan bulan, begitu lahir diurus, dan melahirkan mempertaruhkan nyawa.

    “Membesarkan bertahun-tahun, sampai bisa jalan dan berangkat ke sekolah, sampai kembali ke sekolah, saya jadi ingat ibu saya,” katanya dikutip dari Antara.

    Dalam kesempatan itu Presiden Prabowo menyampaikan rasa hormat dan penghargaan kepada Muslimat NU. Menurutnya, NU dalam sejarahnya telah mampu menyelamatkan bangsa ini.

    Presiden Prabowo optimistis pihaknya dan Muslimat NU bersama-sama akan lakukan pembangunan ekonomi dan pembangunan industri secara besar-besaran.

  • Cara Menyelesaikan Sengketa Tanah atau Sertifikat Ganda di Indonesia

    Cara Menyelesaikan Sengketa Tanah atau Sertifikat Ganda di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Masalah sengketa tanah kerap menjadi persoalan yang kompleks, terutama jika melibatkan sertifikat ganda. Kondisi ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak yang berhak atas tanah tersebut.

    Sertifikat ganda biasanya muncul akibat kesalahan administrasi, tumpang tindih kepemilikan, atau bahkan praktik mafia tanah. Jika Anda menghadapi situasi ini, langkah cepat dan tepat sangat diperlukan agar hak kepemilikan tetap terlindungi.

    Lantas, apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi sengketa atau sertifikat ganda tanah? Berikut adalah beberapa langkah yang perlu diambil jika Anda terlibat dalam sengketa terkait sertifikat ganda atau klaim kepemilikan tanah yang sama.

    Penyelesaian Sengketa Tanah

    Penyelesaian sengketa pertanahan dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu jalur litigasi dan nonlitigasi, yakni sebagai berikut:

    Penyelesaian Sengketa Lewat Jalur Litigasi

    Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah proses yang melibatkan badan peradilan, di mana pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sesuai dengan lokasi objek sengketa. Dalam proses litigasi, pengadilan akan memutuskan sengketa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.

    Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi

    Selain melalui pengadilan, sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui jalur nonlitigasi. Ada beberapa metode penyelesaian sengketa nonlitigasi, antara lain:

    1. Negosiasi

    Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sering dilakukan pertama kali saat perselisihan terjadi. Pada tahap ini, pihak yang bersengketa akan melakukan pertemuan langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

    2. Mediasi

    Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu kedua pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sering kali bertindak sebagai mediator dalam sengketa pertanahan, terutama yang berkaitan dengan sertifikat hak atas tanah.

    3. Konsiliasi

    Konsiliasi adalah kelanjutan dari mediasi, dengan peran yang lebih aktif dari pihak ketiga (konsiliator). Konsiliator akan mencari solusi dan mengusulkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika disepakati, solusi tersebut menjadi kesepakatan yang mengikat.

    4. Arbitrase

    Arbitrase adalah bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan arbiter yang disepakati oleh kedua pihak. Proses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa arbiter akan membantu menyelesaikan sengketa dengan keputusan yang adil dan mengikat.

    Sengketa pertanahan dapat diselesaikan baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun jalur nonlitigasi yang lebih cepat dan fleksibel, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Mediasi yang dilakukan oleh BPN sering kali menjadi langkah pertama dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia.

    Namun, apabila mediasi gagal, jalur litigasi tetap tersedia sebagai pilihan terakhir. Penting bagi pihak yang terlibat dalam sengketa pertanahan untuk memahami kedua jalur ini agar dapat memilih langkah yang sesuai dengan situasi yang ada.

    Menghadapi sengketa tanah, terutama yang melibatkan sertifikat ganda, memang bukan perkara mudah. Oleh karena itu, memahami jalur penyelesaian sengketa baik melalui litigasi maupun nonlitigasi menjadi langkah krusial untuk melindungi hak kepemilikan tanah.

  • Hukum Sulam Alis dalam Islam Menurut Dalil Al-Qur’an dan Hadis

    Hukum Sulam Alis dalam Islam Menurut Dalil Al-Qur’an dan Hadis

    Jakarta, Beritasatu.com – Sulam alis menjadi tren kecantikan yang semakin populer di kalangan wanita. Teknik ini diklaim dapat memberikan tampilan alis yang lebih rapi, natural, dan tahan lama. Namun, dalam Islam, segala bentuk modifikasi tubuh harus mempertimbangkan hukum syariat.  

    Sulam alis adalah tindakan menebalkan alis menggunakan jarum yang memasukkan tinta atau pigmen di lapisan kulit. Hal ini mirip dengan tato, meski sifatnya semi permanen. Namun, dari perspektif Islam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan hukum sulam alis.

    Lalu, bagaimana pandangan Islam mengenai sulam alis? Apakah termasuk dalam kategori yang diperbolehkan atau justru dilarang? Dihimpun dari berbagai sumber, berikut penjelasan mengenai hukum sulam alis dalam Islam.

    Hukum Sulam Alis dalam Islam

    Dalam Islam, tindakan mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang dibenarkan adalah terlarang. Larangan ini berdasarkan pada ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis yang memperingatkan umat Islam untuk tidak melakukan perubahan pada tubuh, kecuali untuk kebutuhan kesehatan atau kemaslahatan tertentu. Allah berfirman dalam Al-Qur’an:

    لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍۖ

    “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (QS At-Tiin: 4).

    Ayat ini mengingatkan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk terbaik, sehingga mengubah bentuk alis tanpa alasan yang jelas dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bersyukur atas karunia Allah.

    Para ulama menyepakati bahwa tindakan mencukur atau menghilangkan alis, lalu menggantinya dengan sulam alis, termasuk perbuatan yang tidak diperbolehkan, kecuali ada alasan medis.

    Larangan Mengubah Ciptaan Allah

    Dalam surah An-Nisa ayat (119), Allah berfirman tentang setan yang akan menyesatkan manusia:

    وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا

    “Dan aku (setan) benar-benar akan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata” (QS An-Nisa: 119).

    Dilansir dari Islam Question and Answer, ulama tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini merujuk pada tindakan-tindakan seperti tato, yang merupakan perubahan pada ciptaan Allah. Sulam alis, karena melibatkan penusukan jarum dan memasukkan pigmen ke kulit, termasuk dalam kategori ini.

    Selain itu, Rasulullah SAW juga melaknat perempuan yang mencukur alisnya atau meminta orang lain melakukannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud:

    “Allah melaknat perempuan yang mencukur alisnya dan orang yang meminta untuk dicukur alisnya, serta orang yang mentato dan meminta ditato” (HR Bukhari dan Muslim).

    Hadis ini dengan tegas menyatakan bahwa tindakan yang mengubah ciptaan Allah untuk tujuan kosmetik adalah haram.

    Tren kecantikan seperti sulam alis yang dilakukan hanya untuk tujuan kecantikan tergolong sebagai tindakan haram dalam Islam. Hal ini karena tindakan tersebut mengubah ciptaan Allah dan melibatkan proses yang mirip dengan tato yang dilarang dalam agama.

    Sebagai alternatif, menggunakan riasan sementara tanpa perubahan permanen masih diperbolehkan dalam Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

    Sulam alis, meskipun memberikan tampilan yang lebih rapi dan tahan lama, tetap harus ditinjau dari segi hukum Islam. Berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan, mayoritas ulama menggolongkan sulam alis sebagai tindakan yang dilarang karena termasuk dalam mengubah ciptaan Allah.

  • Prabowo: Ada yang Mau Pisahkan Saya Sama Jokowi, Lucu Juga

    Prabowo: Ada yang Mau Pisahkan Saya Sama Jokowi, Lucu Juga

    Surabaya, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada pihak yang berupaya memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Prabowo menegaskan tak menghiraukan itu dan hubungannya dengan Jokowi tetap terjalin baik. 

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

    “Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga, untuk bahan ketawa boleh, jangan. Kita jangan ikut,” kata Prabowo dalam sambutannya yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

    Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo awalnya menceritakan hubungannya dengan gubernur terpilih Jawa Timur yang juga Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa yang tidak terlalu dekat.

    Prabowo menjelaskan dirinya baru berjumpa dengan Khofifah menjelang Pilpres 2025, yang merupakan mandat dari Presiden Jokowi.

    “Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Enggak usah malu-malu lah. Kadang-kadang orang sudah enggak berkuasa mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua, hormati semua,” kata Prabowo dikutip dari Antara.

    Prabowo Subianto menegaskan praktik untuk meretakkan hubungannya dengan Jokowi merupakan upaya dari pihak yang tidak suka dengan persatuan bangsa Indonesia.

    Menurut Prabowo, upaya itu sama saja dengan politik adu domba atau divide et impera yang menjadi strategi penjajah Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia.

    “Pecah belah, pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun divide et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia, enggak usah dihiraukan,” kata Prabowo.

    Prabowo Subianto hadir dalam pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menurut informasi, lebih dari 7.000 warga Muslimat NU hadir dalam pembukaan kongres tersebut. Peserta resmi sekitar 3.025 orang. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk 10 pengurus cabang istimewa Muslimat NU di luar negeri.

    Dalam kongres yang dibuka Presiden Prabowo Subianto ini, Muslimat NU akan meluncurkan tiga program nasional, yakni Mustika Mesem (Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem), Mustika Darling (Muslimat Cantik Sadar Lingkungan), dan Mustika Segar (Muslimat Cantik Sehat dan Bugar).

  • Rapat Koordinasi Tidak Perlu Biaya, Menko Yusril: Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Kinerja

    Rapat Koordinasi Tidak Perlu Biaya, Menko Yusril: Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Kinerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan efisiensi anggaran tidak akan menghambat kinerja kementeriannya. Menurutnya, sebagian besar tugas kementeriannya tidak membutuhkan biaya besar, terutama dalam rapat-rapat koordinasi.

    Yusril menyatakan anggaran kementeriannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kementerian koordinator lainnya. Namun, hal itu tidak mengganggu efektivitas kerja karena banyak kebijakan dapat dilakukan tanpa anggaran besar.

    “Kalau Kemenko saya itu anggarannya memang sangat kecil sekali,” ujar Yusril usai acara “Workshop dan Technical Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession OECD Anti-Bribery Convention” di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Ia menambahkan rapat koordinasi tidak membutuhkan biaya besar sehingga efisiensi anggaran tidak akan menghambat tugas kementerian.

    “Banyak hal yang kami kerjakan tidak memerlukan banyak biaya karena rapat-rapat koordinasi dan sebagainya itu tidak membutuhkan biaya,” jelasnya terkait efisiensi anggaran.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang meminta pemangkasan anggaran APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.

    Rincian pemangkasan anggaran, yaitu efisiensi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) negara sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

    Presiden Prabowo menegaskan kebijakan ini bertujuan untuk mengalokasikan anggaran ke program prioritas, seperti makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, dan perbaikan sektor kesehatan.

    Yusril menyambut baik kebijakan efisiensi anggaran dan memastikan tugas-tugas kementeriannya tetap berjalan optimal.