Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Bareskrim Polri Sita 263 Warkat pada Kasus Pemalsuan SHM-SHGB Terkait Pagar Laut Tangerang

    Bareskrim Polri Sita 263 Warkat pada Kasus Pemalsuan SHM-SHGB Terkait Pagar Laut Tangerang

    Jakarta, Beritasatu.com – Bareskrim Polri menyita barang bukti pemalsuan sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang ditemukan di lokasi pagar laut perairan Tangerang, Banten. Penyitaan dilakukan setelah penggeledahan di rumah Kepala Desa Kohod Arsin pada Senin (10/2/2025).

    “Kami telah menyita 263 warkat, yang saat ini sudah dikirim ke laboratorium forensik untuk diuji,” ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, Selasa (11/2/2025).

    Djuhandani menjelaskan, barang bukti yang ditemukan mencakup benda, alat, dan dokumen yang digunakan untuk memalsukan SHM dan SHGB. Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi modus operandi yang digunakan dalam kasus ini.

    “Para pelaku menggunakan surat palsu untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang,” jelasnya.

    Menurut Djuhandani, ada beberapa pihak yang diduga terlibat dalam penerbitan SHM dan SHGB palsu terkait pagar laut Tangerang. Namun ia belum mengungkapkan identitas mereka.

    “Kami memulai penyelidikan dari akar permasalahan. Nantinya, akan terungkap bagaimana penerbitan sertifikat ini berawal dari dokumen yang dikeluarkan oleh kepala desa,” tambahnya.

    Polisi berkomitmen untuk menuntaskan kasus pemalsuan sertifikat tanah ini. Dalam waktu dekat, Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka.

    “Jika alat bukti dan hasil pemeriksaan sudah cukup, kami akan segera menetapkan tersangka dan mengungkap keterlibatan pihak lainnya,” tutup Djuhandani.

    Kasus kasus pemalsuan SHM-SHGB di pagar laut Tangerang menjadi perhatian publik, mengingat dampaknya terhadap legalitas kepemilikan tanah dan potensi kerugian negara.

  • Termasuk 2 Petinggi BIN, Ini 8 Jenderal Bintang Dua TNI AD yang Dirotasi dan Mutasi

    Termasuk 2 Petinggi BIN, Ini 8 Jenderal Bintang Dua TNI AD yang Dirotasi dan Mutasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi terhadap sejumlah perwira tinggi (pati) di lingkungan TNI.  Kali ini, ada 65 pati TNI yang dirotasi dan dimutasi. Mereka berasal dari matra Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

    “Rotasi dan mutasi ini telah ditetapkan oleh Panglima TNI, sebanyak 65 perwira tinggi dari 30 pati TNI AD, 24 pati TNI AL, dan 11 pati TNI AU,” ungkap Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto dalam keterangan resminya di Jakarta, dikutip Selasa (11/2/2025).

    Dari jumlah itu, ada delapan pati TNI AD bintang dua atau dengan pangkat mayjen yang dirotasi dan mutasi. Antara lain:

    1. Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, SIP, MIP dari Aster Panglima TNI menjadi Danjen Akademi TNI

    2. Mayjen TNI Mohamad Naudi Nurdika, SIP MSi, MTr (Han) dari Pangdam II/Swj menjadi Aster Panglima TNI

    3. Mayjen TNI Ujang Darwis, MDA dari Dirjen Strahan Kemenhan menjadi Pangdam II/Swj

    4. Mayjen TNI R Sidharta Wisnu Graha, SE dari Inspektur Utama BIN menjadi Staf Khusus Kasad

    5. Mayjen TNI Steverely Christmas Perengkuan dari Deputi Bid Intelijen Luar Negeri BIN menjadi Inspektur Utama BIN

    6. Mayjen TNI Heru Sudarminto, SIP, MSc dari Kepala Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan Kemehan menjadi Pati Mabes AD (dalam rangka pensiun)

    7. Mayjen TNI Lismer Lumban Siantar, SIP dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kasad 

    8. Mayjen TNI Rudy Syamsir, SH, MH dari Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam menjadi Staf Khusus Kasad.

    Rotasi dan mutasi jabatan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 tanggal 31 Januari 2025, mengenai pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di tubuh TNI. 
     

  • Mudah! Ini Cara Daftar Cek Kesehatan Gratis dari Pemerintah

    Mudah! Ini Cara Daftar Cek Kesehatan Gratis dari Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan program cek kesehatan gratis (CKG) pada Senin (10/2/2025) sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program ini menjadi kado ulang tahun dari negara, bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai masalah kesehatan serta mengurangi beban penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman, mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Program CKG ini dilaksanakan di fasilitas kesehatan primer seperti Puskesmas dan klinik, dengan prioritas utama di Puskesmas. Klinik akan dilibatkan secara bertahap ke depannya.

    “Saat ini, Indonesia memiliki 10.200 Puskesmas yang siap melaksanakan cek kesehatan gratis secara serentak. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memilih fasilitas kesehatan terdekat dengan domisilinya agar proses cek kesehatan lebih mudah diakses,” ungkap Aji, dikutip dari laman Kemenkes, Selasa (11/2/2025).

    Untuk memanfaatkan layanan ini, masyarakat diimbau untuk mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile (SSM) yang tersedia di platform Android dan iOS. Selanjutnya, masyarakat diminta melakukan pendaftaran melalui aplikasi tersebut.

    Lantas, bagaimana langkah pendaftarannya? Terdapat tiga cara yang bisa dilakukan untuk melakukan proses pendaftaran cek kesehatan gratis, berikut lengkapnya!

    3 Cara Daftar CKG

    Daftar CKG lewat aplikasi Satu Sehat

    Anda dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile (SSM) dengan langkah berikut:

    Buka aplikasi Satu Sehat Mobile.Login menggunakan email, nomor HP, atau PIN.Klik menu “Periksa Kesehatan Gratis”.Pilih “Tiket Pemeriksaan” dan tekan “Buat Tiket Baru”.Isi data diri, lalu pilih jadwal dan lokasi pemeriksaan.Periksa kembali data, kemudian klik “Simpan”.Setelah pendaftaran berhasil, Anda akan mendapatkan tiket pemeriksaan.Tunjukkan nomor tiket ke petugas kesehatan saat pemeriksaan.

    Daftar lewat WhatsApp

    Pendaftaran juga bisa dilakukan melalui WhatsApp Kemenkes RI dengan cara berikut:

    Chat ke nomor 081110500567.Ketik “Halo” atau “Hai” di kolom chat.Pilih menu “Cek Kesehatan Gratis”.Klik “Ya” untuk menyetujui pendaftaran.Pilih “Satu Sehat Mobile” jika ingin daftar melalui aplikasi.Jika tidak memiliki aplikasi, ikuti instruksi selanjutnya yang diberikan di WhatsApp.Tunggu notifikasi konfirmasi bahwa pendaftaran berhasil.

    Daftar CKG di Puskesmas

    Bagi yang ingin daftar secara langsung, bisa datang ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP, lalu ikuti langkah berikut:

    Scan barcode untuk daftar cek kesehatan gratis yang tersedia di puskesmas.Isi formulir pendaftaran secara lengkap.Scan barcode untuk skrining mandiri.Isi data yang diminta.Tunggu sesuai antrean pemeriksaan di puskesmas.

    Itulah tiga cara mudah untuk mendaftar cek kesehatan gratis dari pemerintah. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menjaga kesehatan Anda! 

  • Kemenag Akan Gelar Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadan 1446 H pada 28 Februari 2025

    Kemenag Akan Gelar Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadan 1446 H pada 28 Februari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Agama (Kemenag) akan mengadakan Sidang Isbat untuk menetapkan awal Ramadan 1446 Hijriah pada 28 Februari 2025. Sidang ini akan menentukan kapan umat Islam di Indonesia mulai menjalankan ibadah puasa. Menteri Agama Nasaruddin Umar dijadwalkan memimpin sidang tersebut.

    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad mengungkapkan, sidang isbat akan diselenggarakan di Auditorium H M Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

    Seperti tahun-tahun sebelumnya, kata Abu Rokhmad, sidang isbat penentuan hilal 1 Ramadan 1446 Hijriah akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan organisasi masyarakat Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BNKG), ahli falak, serta wakil dari DPR dan Mahkamah Agung (MA).

    Abu Rokhmad menjelaskan, dalam sidang isbat ada tiga tahapan yang akan dilakukan. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomis. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.

    “Ketiga, akan dilakukan musyawarah dan pengambilan keputusan yang kemudian diumumkan kepada publik,” tuturnya, dikutip Beritasatu.com dari laman resmi Kementerian Agama, Selasa (11/2/2025).

    Abu Rokhmad mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil sidang isbat serta pengumuman pemerintah terkait awal Ramadan 1446 H. Hal ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia No 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

    “Kami berharap umat Islam di Indonesia dapat memulai Ramadan bersama-sama tahun ini,” tambahnya.

    Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais Binsyar) pada Ditjen Bimas Islam Kemenag, Arsad Hidayat juga memberikan penjelasan. Berdasarkan perhitungan hisab, ijtimak akan terjadi pada Jumat (28/2/2025), sekitar pukul 07.44 WIB.

    Kemudian pada hari yang sama, ketinggian hilal di seluruh Indonesia diperkirakan sudah berada di atas ufuk antara 3 derajat 5,91’ hingga 4 derajat 40,96 derajat, dengan sudut elongasi antara 4 derajat 47,03’ hingga 6 derajat 24,14’.

    “Dengan kriteria ini, secara astronomi, terdapat indikasi kuat bahwa hilal akan terlihat. Namun, keputusan final akan diumumkan setelah sidang isbat yang dipimpin menteri agama,” kata Arsad.

    Proses pemantauan hilal atau rukyatul hilal akan dilakukan untuk mengonfirmasi data hisab ini. Kemenag, bekerja sama dengan kantor wilayah Kemenag di berbagai daerah, akan memantau hilal di berbagai titik di seluruh Indonesia.

    Hasil dari perhitungan hisab dan pemantauan rukyat akan disampaikan pada sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk menentukan awal Ramadan 1446 Hijriah.

  • Celios: Makan Bergizi Gratis Tak Perlu Diterima Semua Anak

    Celios: Makan Bergizi Gratis Tak Perlu Diterima Semua Anak

    Jakarta, Beritasatu.com – Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai program makan bergizi gratis (MBG) tak perlu diberikan kepada seluruh anak di Indonesia. Pasalnya, Rp 50,7 triliun anggaran untuk program MBG justru berpotensi diterima anak-anak dari keluarga kaya.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,7 triliun untuk memenuhi program prioritas, termasuk makan bergizi gratis.

    “Ruang fiskal APBN tidak cukup untuk memberi makan bergizi gratis setiap anak. Ada kemungkinan distribusinya salah sasaran,” kata Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, dalam konferensi pers secara daring, Senin (10/2/2025).

    “Keluarga kaya pun menyadari mereka tidak pantas mendapatkan makan bergizi gratis tersebut. Anak-anak mereka bahkan membawa pulang makan bergizi gratis yang diterima di sekolah untuk diberikan kepada pembantu mereka,” tambahnya.

    Celios mengusulkan agar pemerintah memfokuskan program makan bergizi gratis kepada anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, seperti mereka yang tinggal di daerah terpencil dengan penghasilan kurang dari Rp 2 juta per bulan, serta balita dan ibu hamil yang membutuhkan nutrisi tambahan. Pendekatan ini, menurut Celios, akan memungkinkan anggaran yang lebih efisien, dengan pemerintah hanya perlu mengalokasikan Rp 117,9 triliun per tahun untuk program makanan gratis.

    Sementara itu, Celios mengusulkan agar efisiensi anggaran sebesar Rp 306,7 triliun digunakan untuk program sosial lain yang lebih mendesak, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan alokasi sekitar Rp 30,4 triliun untuk PKH, pemerintah dapat memperluas bantuan untuk diterima 10,2 juta keluarga miskin.

    Sebagian anggaran juga bisa digunakan untuk melunasi insentif dosen yang tertunda sejak 2020 hingga 2024, yang dapat memberikan manfaat langsung kepada lebih dari 47.000 dosen.

    Media Wahyudi Askar menegaskan efisiensi anggaran seharusnya diarahkan untuk program perlindungan sosial yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, bukan untuk membiayai program makan bergizi gratis yang salah sasaran.

    “Jika pemerintah ingin efisiensi anggaran, mereka harus mengalokasikan uang yang diselamatkan untuk hal-hal yang benar-benar dibutuhkan, seperti program perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan rakyat,” ujar Media Wahyudi.

  • Menkes Budi Sadikin Targetkan Implementasi KRIS di Seluruh Rumah Sakit pada Juni 2025

    Menkes Budi Sadikin Targetkan Implementasi KRIS di Seluruh Rumah Sakit pada Juni 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihak menargetkan penerapan atau implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dimulai pada Juni 2025 mendatang. KRIS merupakan pengganti Kelas I, II dan III dalam BPJS Kesehatan.

    “Juni ini kita harapkan semua rumah sakit sudah melaksanakan implementasi KRIS, dari 3.228 ada 115 rumah sakit yang kita tidak masuk kewajibannya untuk KRIS,” ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Dari jumlah 3.113 rumah sakit yang sudah melaksanakan KRIS, kata Budi, sebagian besar adalah rumah sakit swasta.

    Budi menegaskan tujuan KRIS utamanya bukan sebagai penghapusan kelas melainkan agar ada standar minimal untuk layanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat.

    “KRIS itu sebenarnya adalah menerapkan standar minimal layanan bagi masyarakat. Jadi tujuan utamanya bukan dari sisi kelas tetapi layanan kesehatannya minimal sama dan standarnya terpenuhi,” jelas dia.

    Merujuk Pasal 46A ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024, telah mengatur 12 persyaratan mengenai fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS.

    Ke-12 persyaratan tersebut adalah komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi; ventilasi udara memenuhi pertukaran udara pada ruang perawatan biasa minimal 6 (enam) kali pergantian udara per jam; pencahayaan ruangan buatan mengikuti kriteria standar 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur; dan kelengkapan tempat tidur berupa adanya 2 (dua) kotak kontak dan nurse call pada setiap tempat tidur.

    Selain itu, ada persyaratan soal adanya nakas per tempat tidur; dapat mempertahankan suhu ruangan mulai 20 sampai 26 derajat celsius; ruangan telah terbagi atas jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit (infeksi dan noninfeksi); kepadatan ruang rawat inap maksimal 4 (empat) tempat tidur, dengan jarak antar tepi tempat tidur minimal 1,5 meter; tirai/partisi dengan rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung; kamar mandi dalam ruang rawat inap; kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas; dan outlet oksigen.

    “Ada 12 standar yang kita kasih. tidak semuanya sulit. Ada beberapa yang misalnya kasih partisi, temperatur ruangan, ventilasinya mesti bagus, tetapi mungkin ada yang agak memerlukan effort,” katanya.

    Meskipun demikian, Budi mengatakan sangat manusiawi jika kamar mandi dipasang di dalam ruangan. Hal ini dikarenakan pasien yang bersangkutan sudah dalam kondisi sakit, sehingga tidak perlu pergi ke luar untuk menggunakan kamar mandi.

    “Sebaiknya, kamar mandi tersebut berada di dalam ruangan tempat tidur pasien, seperti yang ada di hotel,” pungkas Budi seusai mengumumkan penerapan KRIS.

  • Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto Diwarnai Adu Mulut, Hakim: Tak Usah Teriak!

    Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto Diwarnai Adu Mulut, Hakim: Tak Usah Teriak!

    Jakarta, Beritasatu.com – Pada sidang gugatan praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (11/2/2025), pengacara Hasto terlibat perdebatan sengit dengan tim Biro Hukum KPK terkait dengan perbaikan daftar barang bukti.

    Perdebatan ini dimulai ketika hakim meminta tim biro hukum KPK untuk mengajukan bukti tambahan. Namun, alih-alih mengajukan bukti baru, pihak KPK justru mengajukan perbaikan atas daftar barang bukti yang telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya.

    Pengacara Hasto, Ronny Talapessy, menyatakan keberatannya terhadap pengajuan perbaikan daftar bukti tersebut. Ia menegaskan agenda sidang kali ini bukan untuk melakukan perbaikan atas bukti yang telah diajukan sebelumnya.

    Keberatan tersebut memicu perdebatan sengit antara Ronny Talapessy dan Plt Kepala Tim Biro Hukum KPK, Iskandar Marwanto. Perdebatan dalam sidang praperadilan Hasto Kristiyanto semakin memanas, dengan suara kedua belah pihak yang semakin meninggi. Hal ini membuat hakim praperadilan, Djuyamto, terpaksa menegur keduanya.

    “Sebentar, sebentar Pak. Tolong ya, perdebatannya dengan pelan-pelan pak,” kata hakim.

    Djuyamto lalu meminta kedua pihak yang terlibat adu mulut ini untuk lebih tenang.

    “Perdebatannya dengan bahasa yang santai saja, tak usah pakai teriak-teriak. Ini live Pak, apa yang Saudara sikap di sini itu dilihat. Tolong perdebatannya saya ingatkan, suara pelan pun akan kita dengar, tak usah teriak-teriak,” tegas hakim Djuyamto.

    Ronny Talapessy tetap mengungkapkan keberatannya, menegaskan agenda sidang bukanlah untuk melakukan perbaikan daftar barang bukti. Namun, hakim tetap melanjutkan sidang dan mencatat keberatan dari pihak pengacara Hasto.

    Hakim Djuyamto menegaskan bukti yang akan digunakan dalam sidang praperadilan Hasto Kristiyanto adalah daftar bukti yang telah disampaikan oleh KPK pada sidang sebelumnya, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Hakim juga meminta agar keberatan yang disampaikan pihak pengacara dituangkan dalam kesimpulan di akhir persidangan.

    “Cukup ya, itu substansinya sudah saya tangkap, silakan dituangkan dalam kesimpulan,” ujar hakim Djuyamto.

  • Menko PMK Dorong Masyarakat Manfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas

    Menko PMK Dorong Masyarakat Manfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis (CKG) yang diberikan negara melalui puskesmas.

    Program tersebut ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan nasional.

    Menko PMK menjelaskan, program ini merupakan hasil kerja sama antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, yang diperuntukkan bagi seluruh penduduk Indonesia, mulai dari bayi hingga lansia.

    Program cek kesehatan gratis ini akan memberikan manfaat kepada lebih dari 280 juta warga Indonesia dan dianggap sebagai “kado ulang tahun dari negara” bagi seluruh masyarakat.

    “Cek kesehatan gratis mulai dilaksanakan mulai 10 Februari 2025. Ini sangat penting karena program ini dimaksudkan untuk mengubah paradigma dari pengobatan ke pencegahan, karena pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan,” ujar Menko PMK saat melakukan kunjungan ke Puskesmas Jagir, Surabaya, pada Senin (10/2/2025).

    Pratikno menjelaskan, program cek kesehatan gratis dapat dilakukan di puskesmas bagi mereka yang berulang tahun mulai Januari 2025, khususnya untuk anak usia hingga 6 tahun dan warga berusia 18 tahun ke atas. Sedangkan untuk anak usia 7 hingga 17 tahun, pemeriksaan akan dilakukan di sekolah mulai tahun ajaran baru pada Juli 2025.

    Bagi ibu hamil dan balita, pemeriksaan dapat dilakukan setiap bulan di posyandu. Selain itu, saat ulang tahun, mereka bisa menjalani pemeriksaan lebih mendalam di puskesmas.

    Apabila ditemukan indikasi masalah kesehatan, tenaga medis akan memberikan edukasi, pengobatan, atau merujuk ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut melalui program BPJS.

    “Program ini sangat luar biasa, kado ulang tahun negara untuk semua warga Indonesia. Kami mengajak seluruh warga untuk memanfaatkan cek kesehatan gratis ini dengan sebaik-baiknya,” tambah Pratikno.

    Menko PMK juga menjelaskan, keterlibatan aktif masyarakat dapat dilakukan melalui aplikasi Satu Sehat atau chatbot Kementerian Kesehatan yang dapat dihubungi melalui nomor 0811 10 500 567.

    “Terima kasih kepada jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh puskesmas, pemerintah daerah, serta tenaga kesehatan yang telah bekerja keras. Mari kita bersama-sama mengubah paradigma dari mengobati menjadi mencegah. Jaga kesehatan sebaik-baiknya, satu sehat, semua sehat melalui program cek kesehatan gratis,” pungkas Menko PMK Pratikno.

  • Mensos Nilai Sinyal Reshuffle Kabinet Bertujuan untuk Menyatukan

    Mensos Nilai Sinyal Reshuffle Kabinet Bertujuan untuk Menyatukan

    Surabaya, Beritasatu.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf memandang sinyal reshuffle kabinet Merah Putih yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk menyatukan.

    Menurut Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, adanya reshuffle kabinet atau tidak, dan siapa nanti yang akan diganti itu merupakan hak dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Reshuffle tersebut untuk menyatukan tujuan kabinet Merah Putih agar semua satu barisan, mencapai target-target yang telah ditetapkan,” ungkap Gus Ipul seusai menghadiri acara Forum Rektor Indonesia di Universitas Negeri Surabaya, Selasa (11/2/2025). 

    Namun, Gus Ipul enggan berbicara banyak mengenai adanya sinyal reshuffle kabinet ini. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu haknya presiden, kita tunggu saja,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengancam akan melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih agar para menteri tetap satu visi. Prabowo menegaskan bahwa dirinya bisa saja menyingkirkan menteri tidak bekerja untuk rakyat.  

    “Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan!” ujar Prabowo dalam sambutan yang disampaikan Prabowo Subianto dalam puncak hari lahir (Harlah) ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam WIB.

    Pernyataan itulah yang kemudian memunculkan sinyal kalau Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri yang tidak sejalan dengannya.

  • 10 Puskesmas di Jakarta Timur yang Melayani Cek Kesehatan Gratis

    10 Puskesmas di Jakarta Timur yang Melayani Cek Kesehatan Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Kota Jakarta Timur mencatat bahwa 10 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) kecamatan siap melayani masyarakat dalam program cek kesehatan gratis (CKG). Program ini bertujuan mengubah paradigma layanan kesehatan dari kuratif menjadi preventif.

    Kepala Suku Dinas (Sudin) Kesehatan Jakarta Timur Herwin Meifendy, menjelaskan bahwa program ini mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan dengan melakukan pemeriksaan rutin guna mencegah penyakit.

    Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi normal, warga akan diberikan edukasi tentang pola hidup sehat dan pencegahan penyakit. Namun, jika terdapat indikasi masalah kesehatan, mereka akan mendapatkan pengobatan di puskesmas atau rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL) melalui BPJS.

    “Program CKG ini bertujuan mengubah paradigma kesehatan kuratif menjadi preventif,” kata Meifendy, dikutip dari Antara, Selasa (11/2/2025).

    Jika ingin mendapatkan layanan kesehatan gratis ini, masyarakat harus men-download aplikasi “Satu Sehat” dan menjadwalkan cek kesehatannya. Dilansir dari laman Antara, berikut puskesmas di Jakarta Timur yang melayani cek kesehatan gratis.

    Puskesmas yang Melayani Cek Kesehatan Gratis di Jakarta TimurPuskesmas Cakung.Puskesmas Cipayung.Puskesmas Ciracas.Puskesmas Duren Sawit.Puskesmas Jatinegara.Puskesmas Kramat Jati.Puskesmas Makasar.Puskesmas Matraman.Puskesmas Pasar Rebo.Puskesmas Pulogadung.Syarat dan Prosedur Pemeriksaan

    Untuk mendapatkan layanan ini, masyarakat perlu mengunduh aplikasi Satu Sehat dan menjadwalkan pemeriksaan mereka. Program ini terbuka bagi semua kelompok umur dengan layanan yang disesuaikan sebagai berikut:

    Bayi usia 0 tahun: Deteksi dini kekurangan hormon tiroid bawaan, enzim pelindung sel darah merah, hormon adrenal bawaan, serta penyakit jantung bawaan.Anak usia 1-6 tahun: Pemeriksaan gigi, pertumbuhan dan perkembangan, fungsi indera (mata dan telinga), serta risiko tuberkulosis (TB), talasemia, dan diabetes.Remaja usia 7-17 tahun: Deteksi dini diabetes, status gizi, aktivitas fisik, kesehatan jiwa, fungsi indera, serta risiko TB, talasemia, dan hepatitis.Dewasa usia 18-39 tahun: Pemeriksaan untuk pencegahan diabetes, jantung, stroke, obesitas, dan gangguan kejiwaan.Lansia di atas 40 tahun: Pemeriksaan untuk pencegahan stroke, kanker, jantung, dan gangguan aktivitas.

    Dengan adanya program cek kesehatan gratis ini, Pemerintah Kota Jakarta Timur berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala demi meningkatkan kualitas hidup dan mencegah penyakit sejak dini.