Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Sekjen PDIP Hasto Dipastikan Tak Hadiri Pemeriksaan di KPK Besok

    Sekjen PDIP Hasto Dipastikan Tak Hadiri Pemeriksaan di KPK Besok

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pekan depan dalam pemeriksaan kasus yang menjeratnya. 

    Diketahui, elite PDIP itu tetap menyandang status tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan seusai putusan hakim menyatakan permohonan praperadilannya tidak dapat diterima.

    “Kemungkinan besar, pekan depan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/2/2025) lalu.

    Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dipastikan tidak akan memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK yang dijadwalkan pada Senin (17/2/2025) besok.

    “Ada surat pemanggilan untuk hari Senin, tetapi kami akan mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan,” ujar kuasa hukum Hasto Ronny Talapessy, Minggu (16/2/2025).

    Pemanggilan Sekjen PDIP untuk pemeriksaan di KPK ini dilakukan setelah Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto menolak gugatan praperadilan yang diajukan Hasto terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) serta perintangan penyidikan yang berkaitan dengan Harun Masiku.

    Diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 24 Desember 2024. KPK menyebut bahwa sebagian uang suap yang diberikan kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam kasus Harun Masiku dan diduga berasal dari Hasto.

    Selain itu, Hasto juga diduga terlibat dalam upaya perintangan penyidikan. Ia disebut memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi di Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A, yang sering digunakan sebagai kantor Hasto, untuk merendam ponsel ke dalam air dan melarikan diri saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020.

    Tak hanya itu, pada 6 Juni 2024, Hasto diduga memerintahkan seseorang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan ponselnya agar tidak ditemukan oleh KPK. Ia juga dituduh mengumpulkan beberapa saksi dalam kasus Harun Masiku dan mengarahkan mereka agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    Selain akan menjalani pemeriksaan di KPK, lembaga antirasuah itu juga telah menerbitkan larangan bepergian ke luar negeri bagi Sekjen PDIP Hasto serta mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly selama enam bulan sejak 24 Desember 2024.

  • Wamendagri: Biaya Retret Kepala Daerah Wajar demi Amankan APBN

    Wamendagri: Biaya Retret Kepala Daerah Wajar demi Amankan APBN

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menilai anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk pelaksanaan retret kepala daerah masih dalam batas wajar.

    Menurutnya, retret ini akan membekali kepala daerah dengan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Jika ada yang bertanya tentang biayanya, ya sangat wajar. Ini demi mengamankan Rp 3.600 triliun APBN dan Rp 1.300 triliun APBD. Mengawal ribuan triliun uang rakyat itu penting,” ujar Bima di Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Bima menegaskan tata kelola anggaran adalah hal krusial dalam pemerintahan. Terkait hal itu, retret ini akan menghadirkan pemateri dari berbagai instansi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Kita berbicara soal bagaimana mengelola APBN dan APBD dengan baik. Ini sangat penting agar dana publik benar-benar dikelola dengan transparan dan akuntabel,” jelas Bima terkait salah satu materi dalam retret kepala daerah.

    Selain itu, retret juga akan membahas ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Hal itu bertujuan agar kepala daerah menjadi pemersatu dan tokoh nasionalis.

    Kemudian, membahas tugas pokok kepala daerah. Alasannya, karena tidak semua kepala daerah terpilih memiliki latar belakang yang sama dalam pemerintahan.

    Retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025, diikuti kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Sementara itu, wakil kepala daerah hanya hadir pada penutupan acara pada 27-28 Februari.

    Bima menegaskan investasi dalam pembekalan kepala daerah ini sepadan dengan manfaatnya. “Teman-teman kepala daerah adalah garda terdepan dalam pemerintahan daerah. Mereka perlu wawasan yang kuat untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” tutupnya terkait retret kepala daerah.

  • Soal Retret Wakil Kepala Daerah, Wamendagri Sebut Efisiensi Anggaran

    Soal Retret Wakil Kepala Daerah, Wamendagri Sebut Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan alasan tidak adanya retret wakil kepala daerah karena efisiensi anggaran dan keterbatasan tempat. Kemungkinan ada retret khusus untuk wakil kepala daerah.

    Retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada Jumat (21/2/2025) hingga Jumat (28/2/2025). Wakil kepala daerah tidak mengikuti secara penuh karena baru hadir pada Kamis (27/2/2025) untuk mengikuti penutupan pada Jumat.

    “Desain awalnya itu 14 hari dan melibatkan wakil kepala daerah. Namun, karena efisiensi, kita ingin teman-teman lebih cepat bekerja, jadi dipadatkan 7 hari. Selain itu, tempatnya terbatas,” kata Bima Arya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Bima menjelaskan kapasitas tenda di Akademi Militer Magelang tidak cukup untuk menampung seluruh kepala daerah dan wakilnya. Oleh karena itu, wakil kepala daerah baru akan hadir pada tahap akhir retret.

    “Tempatnya di tenda, kapasitasnya tidak cukup kalau menampung seribu orang sekaligus. Jadi untuk sementara, wakil kepala daerah hanya bergabung pada akhir,” ujarnya terkait retret wakil kepala daerah.

    Meski saat ini hanya kepala daerah yang mengikuti retret penuh, Bima Arya menyebut tidak menutup kemungkinan diadakan pembekalan khusus untuk wakil kepala daerah pada masa mendatang.

    “Nanti mungkin ada kemungkinan retret untuk wakil kepala daerah juga. Namun, tentu dengan perencanaan yang berbeda,” pungkasnya.

    Sebelumnya, gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap agar wakil kepala daerah juga mendapatkan kesempatan pembekalan. Menurutnya, sinergi yang kuat antara kepala daerah dan wakilnya sangat penting untuk meningkatkan produktifitas daerah.

    “Strategic partnership antara kepala daerah dan wakilnya itu penting untuk mendorong produktivitas daerah,” ujar Khofifah.

    Ia menekankan pembekalan tidak hanya penting bagi kepala daerah, tetapi juga bagi wakilnya. Alasan Khofifah mengusulkan retret wakil kepala daerah karena ada perkembangan kementerian dan badan baru, serta tantangan global yang membutuhkan mitigasi serta strategi adaptasi.

  • Khofifah Usul Retret Wakil Kepala Daerah untuk Sinergi-Produktivitas

    Khofifah Usul Retret Wakil Kepala Daerah untuk Sinergi-Produktivitas

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengusulkan agar ada retret wakil kepala daerah. Ia menilai kemitraan strategis antara kepala daerah dan wakilnya sangat penting dalam meningkatkan produktivitas daerah.

    “Mudah-mudahan ada tahap berikutnya untuk wakil kepala daerah karena sinergi antara kepala dan wakil daerah itu sangat penting untuk memacu produktivitas,” ujar Khofifah seusai pemeriksaan kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Menurut Khofifah, retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, hanya diikuti kepala daerah, sedangkan wakil kepala daerah baru hadir saat penutupan.

    Ia menekankan pembekalan tidak hanya penting bagi kepala daerah, tetapi juga bagi wakilnya. Apalagi, dengan adanya perkembangan kementerian baru serta tantangan global yang perlu diantisipasi.

    “Saya rasa pembekalan ini penting bagi kepala maupun wakil kepala daerah. Mudah-mudahan kesempatan ini juga diberikan kepada mereka,” tambahnya terkait usulan retret wakil kepala daerah.

    Khofifah juga menyoroti pentingnya interaksi antarkepala daerah dan wakilnya, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Ia berharap retret dapat menjadi sarana pemahaman kebijakan makro dan mikro pemerintah pusat sehingga bisa diimplementasikan secara optimal di daerah masing-masing.

    “Retret ini bisa memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memahami dinamika global yang memengaruhi kebijakan lokal,” katanya.

    Di tempat yang sama, wakil gubernur terpilih Jakarta Rano Karno (Si Doel) menyebut, wakil kepala daerah wajib hadir pada Kamis (27/2/2025), satu hari sebelum penutupan retret pada 28 Februari 2025.

    “Wakil kepala daerah diwajibkan hadir pada 27 (Februari) karena akan mengikuti penutupan pada 28 (Februari), sedangkan kepala daerah sudah hadir sejak awal,” kata Rano Karno terkait usulan retret wakil kepala daerah.

  • Jaga Kondisi Fisik, Khofifah Selalu Bawa Alat Pemeriksaan Kesehatan

    Jaga Kondisi Fisik, Khofifah Selalu Bawa Alat Pemeriksaan Kesehatan

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa selalu membawa alat pemeriksaan kesehatan pribadi dalam aktivitas sehari-hari untuk memastikan kondisi fisiknya tetap prima.

    Hal itu disampaikan Khofifah seusai menjalani pemeriksaan kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Minggu (16/2/2025). Pemeriksaan tersebut merupakan tahapan wajib sebelum pelantikan kepala daerah terpilih yang akan digelar pada Kamis (20/2/2025).

    Khofifah menyampaikan, hasil pemeriksaan kesehatannya, termasuk tes gula darah, tekanan darah, dan kolesterol, berada dalam kondisi baik dan normal.

    “Biasanya saya juga pergi bawa alat tes kesehatan untuk mengetahui kondisi kita,” kata Khofifah.

    Khofifah juga menegaskan, dirinya bersama Emil Dardak siap menjalani seluruh rangkaian proses pelantikan. Setelah resmi dilantik, mereka akan mengikuti tahapan orientasi kepala daerah atau retret di Magelang, Jawa Tengah.

    “Kami siap untuk melaksanakan proses selanjutnya. Mulai dari gladi kotor, gladi bersih, pelantikan, hingga retret di Magelang,” kata Khofifah sesuai menjalani pemeriksaan kesehatan.

  • Soal Retret Wakil Kepala Daerah, Wamendagri Sebut Efisiensi Anggaran

    40 Menteri dan Eks Presiden Pemateri Retret Kepala Daerah di Magelang

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 40 menteri Kabinet Merah Putih akan menjadi pemateri dalam retret kepala daerah yang akan digelar di Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan retret ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kepala daerah mengenai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, agar kebijakan daerah dapat selaras dengan program nasional.

    “Pemahaman Asta Cita ini sangat penting, termasuk program makan bergizi gratis, ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, lebih dari 40 menteri akan menjadi pemateri,” ujar Bima Arya saat ditemui di Kemendagri, Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Selain para menteri, mantan presiden juga dijadwalkan mengisi materi dalam retret kepala daera di Magelang. Namun, Bima Arya masih enggan menyebut siapa sosok yang dimaksud, apakah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) atau Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Nantilah kita lihat. Akan ada mantan presiden yang berbicara,” ujarnya singkat.

    Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga direncanakan menyampaikan materi dalam retret ini. Namun, jadwal kehadirannya masih menyesuaikan agenda kenegaraan.

    “Pak Presiden bisa hadir di awal, tengah, atau akhir retret. Bisa sekali, dua kali, atau lebih, tergantung jadwal beliau,” kata Bima Arya terkait retret kepala daerah di Magelang.

  • Wamendagri: Biaya Retret Kepala Daerah Wajar demi Amankan APBN

    24 Kepala Daerah Absen Hari Pertama Pemeriksaan Kesehatan di Kemendagri

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 24 kepala daerah tidak menghadiri pemeriksaan kesehatan hari pertama yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Minggu (16/2/2025). Padahal, Kemendagri telah mengundang 239 kepala daerah untuk menjalani tes kesehatan yang dianggap penting sebagai persiapan sebelum pelantikan.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan 215 kepala daerah hadir dan mengikuti pemeriksaan, sedangkan 24 lainnya absen karena berbagai alasan, termasuk agenda mendesak.

    “Kami mengundang 239 kepala daerah, tetapi ada 24 yang berhalangan hadir. Beberapa sudah menyampaikan izin dan kemungkinan akan mengikuti pemeriksaan pada hari kedua,” ujar Bima Arya di Kantor Kemendagri.

    Pemeriksaan kesehatan gelombang kedua akan berlangsung pada Senin (17/2/2025) pukul 08.00 WIB, mencakup kepala daerah dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua.

    Dari hasil pemeriksaan hari pertama, Bima Arya menyebut beberapa kepala daerah memiliki riwayat operasi dan akan mendapatkan perhatian khusus dari tim medis selama retret di Magelang.

    “Tidak ada catatan khusus, tetapi ada beberapa kepala daerah dengan riwayat operasi yang akan mendapat atensi dari tim medis saat retret,” jelasnya terkait pemeriksaan kesehatan di Kemendagri.

    Salah satu kepala daerah yang absen adalah gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung Wibowo. Namun, ia telah mengirimkan hasil Medical Check-Up (MCU) ke Kemendagri.

    “Pak Pramono sudah mengirimkan hasil MCU-nya. Jika berkenan, beliau masih bisa menyusul untuk pemeriksaan kesehatan di Kemendagri,” ujarnya.

    Bima Arya menegaskan, hasil MCU Pramono Anung sudah memenuhi syarat untuk mengikuti retret di Magelang setelah pelantikan.

    Setelah pemeriksaan kesehatan selesai, kepala daerah terpilih akan mengikuti pengarahan di Monumen Nasional (Monas) pada Selasa (18/2/2025). Selanjutnya, pelantikan kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto akan digelar di Istana Negara pada Kamis (20/2/2025).

    Seusai dilantik, seluruh kepala daerah yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan di Kemendagri akan berangkat ke Akmil Magelang untuk menjalani retret selama tujuh hari, mengikuti jejak para menteri Kabinet Indonesia Maju.

  • Hasil Tes Kesehatan Normal, Bupati Terpilih Kediri Hanindhito: Badan Perlu Dikuruskan

    Hasil Tes Kesehatan Normal, Bupati Terpilih Kediri Hanindhito: Badan Perlu Dikuruskan

    Jakarta, Beritasatu.com – Bupati Kediri terpilih Hanindhito Himawan mengungkapkan tes kesehatannya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Minggu (16/2/2025), hasilnya bagus. Dikatakannya tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam uratnya berada dalam batas normal

    Hanya saja, ia mengakui perlu menjaga berat badan agar tetap ideal dan sehat. 

    “Hasil tes kesehatan saya itu normal semua. Jadi alhamdulillah normal walaupun berat badan yang perlu dikuruskan di periode kedua ini, selain membangun Kabupaten Kediri,” kata Dhito, sapaan Hanindhito seusai pemeriksaan.

    Dhito menjelaskan pemeriksaan kesehatan ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupatan Kediri, saat ia mencalonkan pada Pilbup Kediri. Menurutnya, pemeriksaan di KPU lebih menyeluruh dan mencakup berbagai organ vital, seperti paru-paru dan jantung, serta memakan waktu satu hari penuh.

    “Kalau di KPU kan seluruh ya, mulai dari paru-paru, jantung, seluruh organ diberiksa karena medical check up secara full dan itu memakan waktu satu hari. Kalau ini kan lebih kepada kesiapan para bupati wali kota, baik itu untuk mengikuti pelantikan dan mengikuti retret yang ada di Madelang,” jelasnya.

    Menjelang pelantikan, Hanindhito menjaga kebugaran dengan berolahraga, menjaga pola makan, dan berdoa agar tetap sehat dan siap menjalankan tugasnya.

    Ketika ditanya mengenai komunikasi dengan sang ayah, Pramono Anung yang juga merupakan gubernur Jakarta, Dhito mengatakan komunikasi mereka tetap dalam batas wajar antara bapak dan anak. 

    Tidak ada wejangan yang diberikan dan tidak ada pembahasan mengenai teknis pelantikan dan retret.

    “Ya namanya bapak sama anak pasti komunikasi yang saya tinggal satu rumah kalau di Jakarta. Kalau komunikasi secukupnya dan sewajarnya saja. Tidak ada bahasa pelantikan. Sebatas bapak dan anak,” tutup Hanindhito Himawan.
     

  • Efisiensi Anggaran Riset, Wakil Rektor UI Ingatkan Janji Konstitusi untuk Pendidikan

    Efisiensi Anggaran Riset, Wakil Rektor UI Ingatkan Janji Konstitusi untuk Pendidikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan efisiensi anggaran turut menyasar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

    Terkait hal ini, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk mengingatkan pemerintah untuk tetap memenuhi amanat konstitusi yang menetapkan alokasi 20% anggaran untuk pendidikan.

    Menurut Hamdi, pemerintah harus lebih dulu menunaikan kewajiban konstitusional tersebut sebelum mengambil langkah pemangkasan anggaran.

    “Konstitusi kita mengamanatkan 20% anggaran untuk pendidikan. Itu dahulu yang harus dipenuhi, karena ini adalah janji konstitusi. Nanti urusan balancing-nya bagaimana anggaran per tahun, itu tergantung pemerintah,” ujar Hamdi kepada Beritasatu.com, Minggu (16/2/2025).

    Sebagai akademisi, Hamdi mengatakan efisiensi anggaran untuk riset harus dilakukan dengan perhitungan matang. Pemotongan dana riset di perguruan tinggi dapat berdampak negatif terhadap ekosistem pendidikan secara keseluruhan, termasuk di tingkat pendidikan dasar.

    Lebih lanjut, Hamdi menegaskan budaya riset sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan mendorong perguruan tinggi agar lebih diakui di tingkat global.

    Selain itu, riset menjadi faktor dominan dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Hamdi berharap agar anggaran riset tidak dipangkas, karena hal itu akan menghambat pencapaian perguruan tinggi Indonesia untuk masuk ke jajaran universitas terbaik dunia.

    Hamdi memahami,  pemerintah menghadapi dilema dalam menentukan prioritas anggaran, mengingat banyak sektor lain yang juga membutuhkan alokasi dana besar. Namun, ditegaskan Hamdi, takaran jatah anggaran pendidikan sudah sangat jelas dalam konstitusi.

    “Menurut saya, semua merasa paling prioritas. Kalau ditanya orang infrastruktur, pasti mereka merasa prioritas. Ditanya orang IKN juga minta prioritas. Nanti (orang) industri juga prioritas,” kata Hamdi terkait kebijakan efisiensi anggaran.

  • Hasil Pemeriksaan Kesehatan M Farhan: Kolesterol Tinggi, Gula Darah Normal

    Hasil Pemeriksaan Kesehatan M Farhan: Kolesterol Tinggi, Gula Darah Normal

    Jakarta, Beritasatu.com – Hasil pemeriksaan kesehatan Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (16/2/2025), cukup mengejutkan. Kondisi gula darah Farhan normal, tetapi kolesterol dan asam urat tinggi.

    “Tadi pemeriksaan menunjukkan saya mesti diet. Kolesterol tinggi, asam urat tinggi, tetapi gula normal,” kata Farhan.

    Farhan menyampaikan, tim kesehatan di Kemendagri menyarankannya agar ia rajin berolahraga 40 menit setiap hari. Selain itu, Farhan juga disarankan melakukan diet dan rajin bergerak.

    Farhan menambahkan, dirinya siap mengikuti orientasi kepala daerah atau retret di Magelang, Jawa Tengah, selepas pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab). Rencananya dia akan membawa sepeda saat pembekalan di Magelang apabila diizinkan.

    “Mesti olahraga sehari 40 menit, jadi saya akan membawa alat olahraga saya ke sana (Magelang). Saya senang sepedaan,” kata Farhan seusai menjalani pemeriksaan kesehatan di kantor Kemendagri.