Category: Beritasatu.com Nasional

  • Wamen Komdigi Nezar Patria Sebut Pemblokiran DeepSeek Masih Dikaji

    Wamen Komdigi Nezar Patria Sebut Pemblokiran DeepSeek Masih Dikaji

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia masih mengkaji kemungkinan pemblokiran chatbot AI DeepSeek yang telah dilarang di beberapa negara. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria menegaskan Indonesia tidak akan terburu-buru mengambil keputusan dan terlebih dahulu mempelajari dampak serta perkembangan teknologi ini.

    “Kita masih mempelajari perkembangannya karena ini merupakan inovasi teknologi. DeepSeek bisa menjadi salah satu alternatif dalam ekosistem digital,” ujar Nezar di Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Nezar menambahkan sebagai negara yang tengah mengembangkan Artificial Intelligence (AI), Indonesia harus bersikap terbuka terhadap inovasi teknologi.

    “Kami terus mempelajari perkembangan AI global dan bagaimana teknologi ini bisa dimanfaatkan secara optimal di Indonesia,” kata Nezar terkait pemblokiran DeepSeek.

    Selain itu, Indonesia juga aktif berkolaborasi dengan berbagai negara dan perusahaan teknologi global untuk mengatasi digital talent gap serta meningkatkan kapasitas talenta digital dalam negeri.

    Nezar mengungkapkan Kementerian Komdigi bekerja sama dengan berbagai perusahaan teknologi dunia, termasuk Microsoft, Google, IBM, Amazon, Alibaba, dan Huawei. Kerja sama ini mencakup berbagai program pelatihan guna meningkatkan keterampilan digital masyarakat Indonesia.

    “Kami ingin memastikan bahwa talenta digital Indonesia bisa bersaing di tingkat global melalui berbagai pelatihan dan kerja sama dengan perusahaan teknologi,” pungkasnya terkait pemblokiran DeepSeek.

  • 944 Kepala Daerah Tuntas Jalani Pemeriksaan Kesehatan, 17 Orang Absen

    944 Kepala Daerah Tuntas Jalani Pemeriksaan Kesehatan, 17 Orang Absen

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 944 kepala daerah dan wakil kepala daerah telah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 16-17 Februari 2025. Masih ada 17 orang yang belum hadir, dengan beberapa di antaranya menyampaikan alasan ketidakhadiran.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan, dari keseluruhan kepala daerah dan wakilnya yang mencapai 961 itu, dijadwalkan akan dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025).

    “Sebanyak 17 orang belum hadir. Ada yang menyampaikan alasan, ada juga yang tidak. Kami menunggu laporan medical check up karena ini yang paling penting,” ujar Bima Arya di gedung Kemendagri, Senin (17/2/2025).

    Jika laporan medical check up sudah tersedia, mereka yang belum menjalani pemeriksaan akan diarahkan ke Magelang untuk menyelesaikan prosedur. Pemeriksaan kesehatan kepala daerah merupakan syarat utama pelantikan serta pelaksanaan retret kepala daerah pada 21-28 Februari 2025.

    Bima Arya mengungkapkan ada beberapa kepala daerah yang mendapat atensi khusus karena memiliki riwayat operasi dalam enam bulan terakhir, termasuk operasi jantung.

    “Mereka yang memiliki riwayat operasi akan diberikan kelonggaran dalam program retret, terutama kegiatan yang membutuhkan fisik yang prima. Kesehatan tetap menjadi prioritas utama,” jelasnya.

    Selain itu, ada kepala daerah yang mengajukan izin tidak mengikuti retret di Magelang karena acara pernikahan putrinya. Kemendagri memahami kondisi ini dan mengizinkan yang bersangkutan untuk mengikuti pembekalan selanjutnya.

    Setelah pemeriksaan kesehatan kepala daerah dan wakilnya, mereka akan mengikuti serangkaian agenda sebelum pelantikan, di antaranya, pengarahan di Monas, Selasa (18/2/2025) pukul 07.00 WIB, gladi bersih pelantikan pada Rabu (19/2/2025), dan pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025).

  • Polri Siap Tangani Pelanggaran Hukum Kehutanan dan Penyelundupan Satwa

    Polri Siap Tangani Pelanggaran Hukum Kehutanan dan Penyelundupan Satwa

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri siap membantu penegakan hukum sektor kehutanan, termasuk dalam menangani pelanggaran hukum, penyelundupan satwa liar, hingga kebakaran hutan (karhutla).

    “Polri siap mendukung penuh penyelamatan hutan, termasuk dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran kehutanan, penyelundupan satwa, serta mendukung program ketahanan pangan,” ujar Sigit di Mabes Polri, Senin (17/2/2025).

    Kapolri menyoroti pentingnya kerja sama antara Polri dan Kementerian Kehutanan dalam menjaga kelestarian hutan serta memanfaatkannya untuk ketahanan pangan nasional, selain penegakan hukum sektor kehutanan, seperti penyelundupan satwa dan karhutla.

    “Beberapa kawasan hutan bisa dimanfaatkan untuk menanam jagung atau komoditas lain yang mendukung ketahanan pangan. Kami siap mendukung kebijakan yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan kolaborasi dengan Polri sangat penting, terutama dalam menghadapi musim kemarau yang kerap memicu kebakaran hutan (karhutla) serta meningkatkan risiko penyelundupan satwa liar.

    “Karhutla, perburuan liar, dan penyelundupan satwa masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, sinergi dengan Polri sangat diperlukan untuk menjaga ekosistem hutan dan satwa yang dilindungi,” kata Raja Juli terkait penegakan hukum kehutanan.

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Pengesahan Revisi UU Minerba hingga Hasto Mangkir Pemeriksaan KPK

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Pengesahan Revisi UU Minerba hingga Hasto Mangkir Pemeriksaan KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Senin (14/2/2025) hingga pagi ini. Sikap DPR yang setuju dan akan mengesahkan Revisi Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dalam rapat paripurna, Selasa (18/2/2025), masih menarik perhatian pembaca.

    Isu politik dan hukum terkini lain yang banyak menjadi sorotan publik adalah seputar mangkirnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dari agenda pemeriksaan sebagai status tersangka oleh KPK, karena mengajukan praperadilan ulang.

    Berikut lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com:

    Revisi UU Minerba Bakal Disahkan Hari Ini, Berikut 9 Poin Perubahannya
    Revisi UU Minerba akan disahkan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (18/2/2025). Baleg DPR dan pemerintah telah menyepakati sembilan poin perubahan utama dalam revisi UU Minerba.

    Ketua Panja Revisi UU Minerba Martin Manurung alam rapat pleno Baleg DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025), mengungkapkan perubahan ini bertujuan untuk memperkuat regulasi sektor pertambangan serta menyesuaikan aturan dengan keputusan MK.

    Jokowi Buka Peluang bagi Pembicara Lain untuk Retret Kepala Daerah
    Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut akan menjadi salah satu pembicara dan pemateri dalam retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Namun, Jokowi meresponsnya dengan memberikan kesempatan itu kepada orang lain.

    “Masih banyak yang lebih pintar dan lebih berpengalaman,” ungkap Jokowi saat ditemui di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Solo, Senin (17/2/2025).

    Modus Operandi Pagar Laut Bisa Tangerang dan Bekasi
    Isu politik dan hukum terkini selanjutnya yang masih hangat adalah soal Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap modus operandi pagar laut bisa tertancap pada perairan di Tangerang dan Bekasi.

    Nusron menjelaskan, modus operandi dalam kasus pagar laut berupa penerbitan hak guna bangunan (HGB) dengan cara memindahkan kepemilikan sertifikat tanah yang sebelumnya berada di darat ke wilayah laut.

    “Modusnya orang ada sertifikat jumlahnya 89 sertifikat, dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektare. Nah ini nomor induk bidang (NIB)-nya dipindah ke laut (yang) jumlahnya 79 hektare. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektare,” katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).  

    19.337 Napi Bakal Dapat Amnesti Sebelum Hari Raya Idulfitri 2025
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan sebanyak 19.337 narapidana (napi) bakal mendapatkan amnesti sebelum Hari Raya Idulfitri 2025. Awalnya, pemerintah berencana memberikan remisi untuk 44.589 napi. Namun, angka itu berkurang menjadi 19.337 napi setelah diverifikasi dan asesmen ulang.

    “Setelah kami dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum lewat Direktur Pidana melakukan verifikasi dan asesmen kembali, maka angkanya turun dari 44.000 menjadi kurang lebih sekitar 19.000,” ujar Supratman dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

  • Tagar Kabur Aja Dulu, Menteri Nusron: Jangan Kabur, Kita Selesaikan Bersama

    Tagar Kabur Aja Dulu, Menteri Nusron: Jangan Kabur, Kita Selesaikan Bersama

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menanggapi tren tagar #KaburAjaDulu yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial karena berisi ajakan meninggalkan Indonesia.

    Menurutnya, tagar #KaburAjaDulu tersebut menunjukkan sikap yang tidak patriotik dan cinta tanah air.

    “Ya, begini ya kalau ada Kabur Aja Dulu itu kan dia ini warga negara Indonesia apa tidak. Kalau kita ini patriotik sejati, kalau emang ada masalah, kita selesaikan bersama. Kok jangan ‘Kabur Aja Dulu’, apa yang mau kita selesaikan kalau kabur,” kata Nusron saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    “Itu menandakan sikap permisif, tidak mau menyelesaikan masalah bangsa ini secara bersama-sama. Ini berarti dia, ini masalah cinta kita terhadap Tanah Air. Ada masalah ayo kita selesaikan sama-sama,” lanjutnya.

    Dikatakan Nusron, pemerintah selalu terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Seharusnya semua masalah bisa diselesaikan dengan bijak, bukan dengan menyerah atau mencari jalan keluar yang instan.

    “Kita ini pemerintah terbuka terhadap masukan, kalau memang benar ya benar.  Kalau memang salah, ya salah. Kalau kemudian hopeless begitu seakan-akan, ‘Kabur Aja Dulu’ itu menandakan, ya mohon maaf kurang cinta terhadap Tanah Air,” ujarnya.

    Ia pun mengajak semua pihak untuk menahan diri dan tidak membandingkan Indonesia dengan negara lain, karena memiliki karakter yang berbeda.

    “Jadi, kalau ada masalah ayo kita selesaikan, masyarakat (dan) pemerintah, siap berdialog, siap menyelesaikan bersama-sama kalau ada masalah. Kalau kata lagunya kan, ojo dibanding-bandingke dengan luar negeri, kan karakter Indonesia beda dengan luar negeri,” imbuhnya terkait #KaburAjaDulu.

  • Bulan Syaban Sampai Kapan? Ini Keutamaannya

    Bulan Syaban Sampai Kapan? Ini Keutamaannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Bulan Syaban merupakan salah satu bulan istimewa dalam kalender Hijriah yang berada di antara dua bulan mulia, Rajab dan Ramadan. Banyak umat Islam bertanya-tanya, “bulan Syaban sampai kapan?” sebab bulan ini menjadi momen penting untuk memperbanyak amal ibadah sebelum memasuki Ramadan.

    Syaban tidak hanya menjadi bulan persiapan spiritual, tetapi juga memiliki berbagai keutamaan yang dijelaskan dalam hadis dan riwayat para ulama. Lantas, kapan bulan Syaban berakhir dan apa saja keutamaannya? Simak penjelasannya berikut ini!

    Kapan Bulan Syaban 2025/1446 H Berakhir?

    Bulan Syaban merupakan bulan kedelapan dalam kalender Hijriah yang memiliki keutamaan tersendiri bagi umat Islam. Tahun ini, Syaban 2025/1446 H dimulai pada Jumat (31/1/2025), dan diperkirakan berakhir pada Jumat (28/2/2025). Hari berikutnya, Sabtu (1/3/2025), diperkirakan menjadi awal Ramadan 1446 H, sebagaimana telah diumumkan oleh beberapa organisasi keislaman seperti Muhammadiyah.

    Namun, perlu diperhatikan bahwa penetapan akhir bulan Syaban dan awal Ramadan dapat berbeda di berbagai negara atau organisasi keagamaan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan Hijriah, seperti metode hisab (perhitungan astronomis) dan rukyat (pengamatan hilal).

    Keutamaan Bulan Syaban

    Beberapa keutamaan bulan Syaban di antaranya adalah diangkatnya amal manusia kepada Allah Swt, disebut sebagai bulannya Rasulullah SAW, sebagai bulan penentuan ajal manusia, serta dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:

    1. Bulan diangkatnya amal manusia

    Salah satu keutamaan bulan Syaban adalah bulan di mana amal perbuatan manusia diangkat kepada Allah Swt. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa beliau ingin amalnya diangkat dalam keadaan berpuasa.
    hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasa’i, dan Imam Ibnu Khuzaimah. Rasulullah SAW bersabda:

    عَنْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ, لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنْ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ, قَالَ : ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ, وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ, فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

    Artinya: “Dari Usamah bin Zaid berkata: Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah SAW, aku tidak melihatmu berpuasa seperti engkau berpuasa di bulan Syaban (karena seringnya).’ Beliau menjawab, ‘Bulan itu adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak orang, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Di bulan itu diangkat amal-amal kepada Allah Tuhan semesta alam, dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku berpuasa”.

    2. Bulannya Rasulullah SAW

    Bulan Syaban juga disebut sebagai bulan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebut bahwa setiap bulan memiliki keterkaitan khusus, di mana bulan Rajab disebut sebagai bulan Allah, Syaban adalah bulan Rasulullah, dan Ramadan adalah bulan umatnya. Rasulullah SAW bersabda:

    رَجَبٌ شَهْرُ اللَّهِ وَ شَعْبَانُ شَهْرِي وَ رَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي

    Artinya: “Rajab adalah bulan Allah, Syaban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku”.

    Keutamaan ini menunjukkan bahwa bulan Syaban menjadi waktu yang tepat untuk memperbanyak ibadah, mengikuti sunah Rasulullah SAW, serta memperbanyak selawat kepadanya.

    3. Bulan penentuan ajal manusia

    Bulan Syaban juga disebut sebagai bulan di mana malaikat maut mencatat siapa saja yang akan wafat hingga bulan Syaban berikutnya. Catatan ini terjadi pada malam Nisfu Syaban, yang merupakan malam pertengahan bulan Syaban.

    Dalam kitab Tuhfah Al-Ikhwan, disebutkan bahwa Atha’ bin Yasar berkata:

    “Jika datang malam Nisfu Syaban, malaikat maut mencatat siapa yang akan mendatangi ajalnya dari bulan Syaban itu hingga Syaban yang akan datang. Mungkin seorang laki-laki telah berbuat aniaya, berbuat maksiat, menikahi beberapa wanita, menanam pepohonan, sedang dia tidak tahu bahwa namanya telah tertulis di daftar orang-orang yang mati. Tiada satu malam pun setelah malam Lailatulqadar lebih utama daripada malam Nisfu Syaban”.

    Karena itu, malam Nisfu Syaban menjadi salah satu malam yang sangat istimewa dan dimanfaatkan oleh sebagian umat Islam untuk beribadah dan berdoa.

    4. Bulan untuk bersedekah

    Bersedekah di bulan Syaban juga memiliki keutamaan yang besar. Orang yang bersedekah di bulan ini akan mendapatkan penjagaan dari Allah Swt, serta mendapatkan pahala yang berlipat ganda di hari kiamat.

    Hal ini sebagaimana riwayat dari Imam Shadiq yang mengatakan:

    “Mengapa kalian lupa dengan puasa di bulan Syaban?” Seseorang bertanya, “Apakah pahala orang yang berpuasa satu hari di bulan Syaban?” “Demi Allah, surga adalah pahalanya,” tegas Imam Shadiq. “Apakah amalan terbaik di bulan ini?” “Bersedekah dan membaca istigfar. Barang siapa bersedekah di bulan Syaban, maka Allah Swt akan memelihara sedekah tersebut sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara anak untanya, sehingga pada hari kiamat, sedekah tersebut sampai di tangan pemiliknya sebesar Gunung Uhud”.

    Bulan Syaban memiliki banyak keutamaan yang sebaiknya tidak dilewatkan oleh umat Islam. Selain menjadi bulan di mana amal manusia diangkat, bulan ini juga merupakan bulan yang sangat dicintai Rasulullah SAW, serta memiliki peristiwa penting seperti pencatatan ajal manusia.

  • Prabowo Siapkan Peraturan Pemerintah untuk Berantas Judi Online

    Prabowo Siapkan Peraturan Pemerintah untuk Berantas Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas judi online di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang akan diambil adalah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) guna memperketat regulasi dan meningkatkan efektivitas pemberantasan praktik ilegal ini.

    Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (27/2/2025).

    “Presiden kembali membahas perkembangan penanganan judi online. Salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur lebih tegas upaya pemberantasan judi online,” ujarnya.

    Muetya mengungkapkan pemerintah telah memblokir hampir 1 juta situs judi online. Namun, ia mengakui pemblokiran saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas.

    “Hampir 1.000.000 situs sudah diblokir. Namun, tindakan take down situs tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah tanpa adanya upaya lain yang lebih menyeluruh,” tambahnya terkait Prabowo Subianto yang akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) terkait pemberantasan judi online.

    Pemerintah juga sedang menerapkan aturan ketat bagi platform digital agar lebih proaktif dalam memblokir konten judi online dan pornografi.

    “Kemenkomdigi telah menerapkan sistem, yaitu platform digital wajib memblokir konten terkait pornografi anak dan judi online dalam waktu secepat-cepatnya,” jelas Muetya.

    Selain regulasi baru, pemerintah juga akan bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan berbagai pihak terkait untuk memastikan pemberantasan judi online berjalan lebih efektif.

    “Sesuai arahan presiden, pemberantasan judi online harus dilakukan secara berkelanjutan dengan kerja sama lintas sektor,” pungkasnya terkait Prabowo Subianto yang akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) terkait pemberantasan judi online.

  • Presiden Prabowo Pastikan THR ASN 2025 Cair Maret Tanpa Pemotongan

    Presiden Prabowo Pastikan THR ASN 2025 Cair Maret Tanpa Pemotongan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) akan dicairkan pada Maret 2025. Keputusan ini diumumkan seusai rapat terbatas (ratas) bersama para menteri di Istana Merdeka, Jakarta.

    “Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta akan dilakukan pada Maret 2025,” ujar Prabowo dalam konferensi pers, Senin (17/2/2025).

    Kebijakan pencairan THR ASN 2025 ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I pada 2025. Meski pemerintah tengah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran, THR tetap akan diberikan tanpa pemotongan.

    Selain THR ASN 2025, Presiden Prabowo juga akan menyalurkan berbagai stimulus ekonomi menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) Ramadan dan Lebaran untuk menjaga daya beli masyarakat.

    Stimulus tersebut mencakup, pertama, diskon harga tiket pesawat dan tarif tol. Kedua, program belanja diskon, seperti Harbolnas 2025, EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 202.

    Ketiga, program mudik Lebaran gratis yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan BUMN. Keempat, upaya menjaga stabilitas harga pangan menjelang Lebaran.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan kebijakan efisiensi APBN 2025 tidak akan berdampak pada belanja pegawai. Selain THR ASN 2025, Presiden Prabowo juga memastikan gaji ke-13 ASN tetap akan dicairkan sesuai jadwal.

  • Menkum Supratman Optimistis Singapura Kabulkan Dokumen Ekstradisi Paulus Tannos

    Menkum Supratman Optimistis Singapura Kabulkan Dokumen Ekstradisi Paulus Tannos

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya optimistis otoritas Singapura mengabulkan dokumen ekstradisi buron kasus dugaan korupsi pengadaan proyek KTP elektronik (e-KTP) Paulus Tannos. Pasalnya, kata dia, Indonesia dan Singapura merupakan dua negara sahabat yang selama ini membangun relasi yang baik.

    “Ya harus optimistis dong. Kita kan dua negara sahabat dan sudah menandatangani perjanjian ekstradisi. Namun demikian, kami hanya menyampaikan surat terkait dengan itu. Nanti menyangkut teknisnya karena ditangani oleh KPK dan juga bersama dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri,” ujar Supratman seusai rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Supratman mengatakan dirinya sudah menandatangani berkas ekstradisi Paulus Tannos tersebut dan secepatnya surat tersebut diberikan ke otoritas Singapura.

    “Alhamdulillah kemarin harusnya sih dokumennya insyaallah sesegera mungkin. Saya juga sudah menandatangani surat untuk permintaan ekstradisi Paulus Tannos,” tandas dia. 

    Dia mengatakan dokumen ekstradisi harus segera dituntaskan agar Paulus Tannos dipulangkan ke Indonesia untuk mengikuti proses hukum selanjutnya. 

    “Terkait tugas otoritas pusat yang ada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) terutama permintaan ekstradisi atas nama inisial PT (Paulus Tannos). Alhamdulillah kemarin komunikasi kami dengan seluruh APH baik KPK, Kejagung, dan Polri, kami bersama-sama sekuat untuk melengkapi dokumen supaya secepatnya,” pungkas Supratman.

    Diketahui, Paulus Tannos ditangkap oleh otoritas penegak hukum di Singapura pada 17 Januari 2025. Kini, Indonesia sedang berupaya memulangkan Paulus Tannos untuk mengikuti proses hukum di Indonesia. Paulus Tannos diketahui memiliki kewarganegaraan ganda.

    Paulus Tannos merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Selain dia, eks anggota DPR Miryam S Haryani juga menjadi tersangka.

    Miryam dan Paulus Tannos Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

  • Kakorlantas Polri Siapkan 4 Klaster Evaluasi Jalur Mudik Lebaran 2025

    Kakorlantas Polri Siapkan 4 Klaster Evaluasi Jalur Mudik Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyiapkan sejumlah evaluasi menjelang pelaksanaan mudik lebaran 2025 mendatang. Setidaknya ada empat klaster jalur pemudik yang sudah disiapkan.

    Agus mengatakan klaster pertama yakni jalur tol. Dia mengaku sudah mempersiapkan gangguan lalu lintas di tol-tol yang dilalui pemudik.

    “Baik itu nanti kerawanan di dalam tol termasuk juga mempersiapkan jalan-jalan nasional,” ujarnya kepada wartawan Senin (17/2/2025).

    Selanjutnya yakni klaster perkotaan dan klaster tempat wisata. Agus menyebut pihaknya bakal melakukan survei di kota maupun tempat wisata yang dituju pemudik.

    “Pada saat kami survei dengan Kementerian Perhubungan dan kawan-kawan masih ada jalan yang berlubang tentunya kita sarankan untuk bisa diperbaiki,” ungkapnya.

    Kemudian yakni klaster pelabuhan. Agus mengungkapkan pelabuhan yang menjadi lokasi para pemudik untuk ke kampung halamannya bakal dievaluasi.

    Dalam waktu dekat, Agus mengatakan bakal berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan pelaksaan mudik lebaran 2025 tak menemui kendala. 

    “Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan dan rekan-rekan stakeholder lainnya tentunya akan membuat skenario yang terbaik setelah kita mengevaluasi kerawanan-kerawanan yang tahun lalu terjad. Arus mudik Lebaran 2025 kali ini harus kita persiapkan dengan baik,” ucapnya.