Category: Beritasatu.com Nasional

Perjalanan Karier Satryo Brodjonegoro: Akademisi hingga Dicopot dari Jabatan Menteri

Jakarta, beritasatu.com – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Brodjonegoro resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan Prof Brian Yuliarto pada Rabu (19/2/2025).

Pria yang lahir di Delft, Belanda, ini telah menempati berbagai posisi strategis yang berkontribusi besar bagi perkembangan akademik dan penelitian di Indonesia.

Kariernya mencapai puncak saat ia dipercaya menjadi mendiktisaintek, sebelum akhirnya diberhentikan dari jabatannya. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut perjalan kariernya.

1. Perjalanan akademik di ITB (1985-2009)

Setelah meraih gelar doktor, Satryo memulai karier sebagai dosen di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Selama 24 tahun, ia tak hanya mengajar, tetapi juga aktif dalam penelitian. Pada 1992, ia diangkat sebagai Ketua Jurusan Teknik Mesin dan berhasil membawa kemajuan signifikan bagi jurusan tersebut.

Keahliannya di bidang teknik mesin mendapat pengakuan internasional, termasuk undangan sebagai profesor tamu di Universitas Teknologi Toyohashi, Jepang.

2. Menjabat sebagai Dirjen Dikti (1999-2007)

Sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Satryo memperkenalkan berbagai kebijakan inovatif, seperti konsep Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang memberi otonomi lebih besar bagi universitas. Ia juga meluncurkan program World Class University untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat internasional.

Di bawah kepemimpinannya, kerja sama akademik Indonesia-Jepang semakin erat, yang membuatnya menerima penghargaan The Order of the Rising Sun dari Pemerintah Jepang.

3. Berperan di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (2008-2023)

Satryo aktif di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) sejak 2008 sebagai anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa. Ia kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua (2013-2018) dan Ketua AIPI (2018-2023). Selama kepemimpinannya, AIPI semakin berperan dalam memberikan rekomendasi ilmiah bagi pemerintah serta memperluas jaringan riset internasional.

4. Mendiktisaintek dan pencopotannya dari jabatan menteri (2024-2025)

Pada 2024, Satryo diangkat sebagai mendiktisaintek dalam Kabinet Merah Putih, dengan misi mentransformasi pendidikan tinggi di era digital. Ia merancang berbagai reformasi dalam sistem pendidikan nasional. Namun, secara mengejutkan, ia diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam pernyataan terbaru, Satryo menyebut bahwa dirinya mengundurkan diri dari jabatan mendiktisaintek.

“Saya baru saja menyerahkan surat pengunduran diri ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg),” ujar Satryo.

Penghargaan dan Kontribusi

Sepanjang kariernya, Satryo menerima berbagai penghargaan, seperti Medali Ganesha Bakti Cendekia Utama dari ITB (2010) dan The Order of the Rising Sun dari Pemerintah Jepang (2016). Ia juga telah menulis lebih dari 99 publikasi ilmiah serta berperan dalam pengembangan fakultas teknik di berbagai universitas melalui kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Salah satu pencapaiannya yang paling berdampak adalah mendorong perguruan tinggi negeri untuk menjadi PTN-BH, yang memungkinkan institusi akademik lebih mandiri dan kompetitif secara global.

Meskipun kini tak lagi menjabat sebagai mendiktisaintek, dedikasi dan kontribusi Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam pendidikan tinggi tetap menjadi bagian penting dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

19/02/2025 17:23
Kubu Hasto Harap Dewas Beri Arahan ke Penyidik KPK untuk Tunda Pemeriksaan Besok

Jakarta, Beritasatu.com – Tim hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) menyampaikan permohonan agar Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memberikan arahan ke tim penyidik untuk menunda agenda pemeriksaan besok, Kamis (20/2/2025). Elite PDIP itu hendak diperiksa KPK atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang tengah menjeratnya.

“Kami berharap supaya Dewas ini juga memberikan arahan kepada penyidik untuk penundaan besok,” kata tim kuasa hukum Hasto, Johannes Tobing saat dijumpai di kantor Dewas KPK, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Johannes beralasan, Hasto telah menempuh upaya praperadilan kembali atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Dia berdalih, putusan praperadilan sebelumnya belum menyentuh materi utamanya, yakni terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka.

“Oleh karena itu, kami memohon dengan adanya surat teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mohon sekiranya Dewas KPK mohon kepada pimpinan KPK untuk memberikan kami rentang waktu untuk menyelesaikan dulu sidang praperadilan nanti,” ujar Johannes.

Meski begitu, Johannes menyebut Hasto akan datang memenuhi panggilan tim penyidik KPK besok. Hasto akan datang ke KPK sesuai dengan surat panggilan yang diterima.

“Sesuai dengan surat panggilan. Surat panggilan kan pagi,” ujar Johannes.

Sebelumnya, KPK memastikan tetap mengagendakan pemeriksaan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis (20/2/2025). Agenda pemeriksaan tetap digelar meski Hasto tengah menempuh upaya praperadilan.

“KPK akan tetap melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan aturan hukum dan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini adalah surat panggilan kedua sebagai tersangka untuk hari Kamis tanggal 20 Februari 2025,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Rabu (19/2/2025).

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menekankan tidak ada ketentuan yang melarang Hasto kembali menempuh upaya praperadilan. Namun, dia menerangkan tidak ada ketentuan yang melarang pihaknya menahan seorang tersangka di tengah proses praperadilan.

“Tidak ada juga UU yang mengatur bahwa penyidik tidak boleh memanggil dan meminta keterangan kepada saksi, ahli, ataupun tersangka, bahkan menahan tersangka pada saat proses praperadilan pun tidak dilarang, kecuali ada putusan hakim yang menetapkan dan menyatakan menghentikan proses penyidikan sampai dengan putusan praperadilan diucapkan dalam persidangan,” ungkap Tanak.

Hasto diketahui absen dari agenda pemeriksaan KPK yang dijadwalkan Senin (17/2/2025). Sebagai respons, KPK melayangkan panggilan kedua kepada yang bersangkutan untuk diperiksa pekan ini juga.

19/02/2025 17:15
Satryo Ungkap Alasan Mundur dari Mendiktisaintek sebelum Kena Reshuffle Kabinet

Jakarta, Beritasatu.com – Satryo Soemantri Brodjonegoro mengaku sudah lebih dahulu mengundurkan diri dari jabatan menteri pendidikan tinggi, sains, dan teknologi (mendiktisaintek), sebelum terkena reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa alasannya?

Satryo mengatakan dirinya sudah menyerahkan surat pengunduran diri dari mendiktisaintek ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), karena merasa kinerjanya selama empat bulan tidak sesuai harapan presiden.

“Jadi saya itu baru saja ke Setneg menyerahkan surat pengunduran diri saya sebagai mendiktisaintek. Alasan utamanya karena saya sudah bekerja keras selama empat bulan ini. Namun karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah. Ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan,” kata Satryo kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).

Satryo mengaku sudah menyiapkan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto sejak Selasa (18/2/2025) malam, karena mengetahui dirinya akan terkena reshuffle kabinet.

“Surat itu saya buat tadi malam jam 12 malam. Saya buat tadi malam, lalu saya serahkan ke Setneg disampaikan ke presiden. Saya mengajukan pengunduran diri,” ujar Satryo.

Satryo mengaku sudah bekerja maksimal sebagai mendiktisaintek. Ketika merasa dirinya tidak cocok, maka ia ikhlas mengundurkan diri.

“Harus legawa kerja itu. Kita kerja baik, maksimal sudah, tidak ada pamrih, tulus saya kerja. Oke, kalau enggak cocok ya sudah saya mundur saja,” kata Satryo.

Presiden Prabowo sudah melantik Brian Yuliarto sebagai mendiktisaintek baru menggantikan Satryo. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2/2025) sore.

Satryo Brodjonegoro sudah ditimpa isu reshuffle sejak viralnya kabar pemecatan dan sikap arogansinya kepada aparatur sipil negara (ASN) di Ditjen Dikti Kemendiktisaintek. Sejumlah ASN itu kemudian melakukan unjuk rasa memprotes sikap Satryo.

Pergantian posisi mendiktisaintek dari Satryo ke Brian merupakan reshuffle kabinet pertama dilakukan Prabowo sejak dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024.

19/02/2025 17:14
Satryo Ogah Sampaikan Pesan untuk Mendiktisaintek yang Baru setelah Kena Reshuffle Kabinet Prabowo

Jakarta, Beritasatu.com – Satryo Soemantri Brodjonegoro terkena reshuffle kabinet setelah setelah Presiden Prabowo Subianto resmi melantik mendiktisaintek yang baru, yakni Brian Yuliarto.

Namun, Satryo disebut ogah menyampaikan harapan dan pesan untuk mendiktisaintek yang baru.

“Penggantinya terserah yang bersangkutan. Kan setiap orang punya visi dan misi sendiri-sendiri,” ucapnya kepada wartawan di kantor Kemendiktisaintek, Rabu (19/2/2025).

Satryo juga mengaku tak dipecat oleh presiden hingga terkena reshuffle kabinet Prabowo, melainkan mengundurkan diri.

“Saya baru saja menyerahkan surat pengunduran diri ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg),” ujar Satryo

Menurut Satryo, keputusan tersebut diambil karena selama empat bulan terakhir, upayanya belum selaras dengan ekspektasi pemerintah. Hal ini membuat Satryo terkena reshuffle kabinet Prabowo.

“Mungkin apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Saya merasa lebih baik mengundurkan diri daripada diberhentikan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, surat pengunduran diri itu telah ia tulis sejak Selasa (18/2/2025) malam, kemudian diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya bekerja dengan tulus, tanpa pamrih. Jika memang tidak cocok, lebih baik saya mundur,” tambah Satryo yang terkena reshuffle kabinet Prabowo.

19/02/2025 17:10
Kena Reshuffle Kabinet Prabowo, Satryo Mengaku Mengundurkan Diri

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro terkena reshuffle kabinet setelah Presiden Prabowo Subianto resmi melantik mendiktisaintek yang baru, yakni Brian Yuliarto.

Satryo menyebut bahwa ia mengundurkan diri dari jabatan yang diemban sejak 2024 tersebut.

Menurut Satryo, keputusan tersebut diambil karena selama empat bulan terakhir, upayanya belum selaras dengan ekspektasi pemerintah. Hal ini membuat Satryo terkena reshuffle kabinet Prabowo.

“Mungkin apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Saya merasa lebih baik mengundurkan diri daripada diberhentikan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, surat pengunduran diri itu telah ia tulis sejak Selasa (18/2/2025) malam, kemudian diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya bekerja dengan tulus, tanpa pamrih. Jika memang tidak cocok, lebih baik saya mundur,” tambah Satryo.

Terkait calon penggantinya pada reshuffle kabinet Prabowo, Satryo tidak memberikan pesan khusus, karena setiap pemimpin memiliki visi dan misinya sendiri.

19/02/2025 16:48
Profil Muhammad Yusuf Ateh yang Resmi Dilantik Presiden Prabowo Jadi Kepala BPKP

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo resmi mengangkat kembali Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia resmi dilantik pada Rabu (19/2/2025).

Sebelumnya, Muhammad Yusuf Ateh menempati posisi yang sama pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan resmi dilantik pada 5 Februari 2020 lalu.

Lantas, siapa sebenarnya sosok Muhammad Yusuf Ateh ini? Dilansir dari laman resmi Universitas Indonesia, berikut profil dan perjalan karier lengkapnya!

Profil Muhammad Yusuf Ateh

Pria yang akrab disapa Pak Ateh ini lahir di Jakarta pada 9 Agustus 1964. Beliau merupakan sosok pemimpin yang dikenal apresiatif dan inspiratif dalam menjalankan tugasnya. Saat ini, beliau dipercaya sebagai kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) setelah melalui perjalanan karir yang panjang di bidang pengawasan keuangan dan administrasi.

Perjalanan akademisnya dimulai dengan menyelesaikan pendidikan diploma IV di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1986. Kemudian, beliau melanjutkan studi ke jenjang S-2 di University of Adelaide, Australia, dan memperoleh gelar Master of Business Administration pada 2001.

Tidak berhenti di situ, pada 2016, beliau mengambil program S-3 di Universitas Indonesia dalam bidang Ilmu Administrasi dan sukses meraih gelar Doktor setelah menyelesaikan sidang promosi pada 2020.

Pada 2009, beliau dipercaya sebagai kepala pemantauan dan evaluasi akuntabilitas kinerja aparatur Wilayah Timur II di Deputi Akuntabilitas Aparatur. Karirnya terus menanjak hingga menduduki posisi Inspektur, lalu menjadi Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan.

Selain itu, pada 2019, beliau juga tercatat sebagai anggota Dewan Pengawas di Perum Peruri, perusahaan negara yang bergerak dalam pencetakan uang. Tak hanya itu, beliau juga memiliki pengalaman di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada masa awal pembentukannya.

Dengan pengalaman yang luas di bidang pengawasan dan administrasi, Muhammad Yusuf Ateh kini memegang amanah sebagai Kepala BPKP di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Diharapkan, kepemimpinannya dapat membawa BPKP semakin maju dalam menjalankan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan di Indonesia.

19/02/2025 16:26
Apa Itu Dewan Pengawas KPK? Ini Peran, Syarat, dan Tugasnya

Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan elemen penting dalam sistem pengawasan lembaga antirasuah tersebut.

Dibentuk berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019, Dewan Pengawas KPK bertugas memastikan kinerja KPK berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peran dan Alasan Pembentukan Dewan Pengawas KPK

KPK awalnya merupakan lembaga independen yang memiliki wewenang luas dalam ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, sistem ketatanegaraan Indonesia mengharuskan adanya check and balances terhadap lembaga negara.

Oleh karena itu, Dewan Pengawas KPK dibentuk untuk mengawasi kinerja KPK secara eksternal guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Syarat Menjadi Anggota Dewan Pengawas KPK

Untuk menjadi anggota Dewan Pengawas KPK, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 37D:

Warga negara Indonesia.Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.Sehat jasmani dan rohani.Memiliki integritas moral dan keteladanan.Berkelakuan baik.Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana minimal 5 tahun.Berusia paling rendah 55 tahun.Berpendidikan minimal S-1 (sarjana strata satu).Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.Melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya.Tidak menjalankan profesi selama menjadi anggota Dewan Pengawas KPK.Mengumumkan harta kekayaan sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tugas Dewan Pengawas KPK

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XVII/2019 tanggal 4 Mei 2021, Dewan Pengawas KPK memiliki tugas utama sebagai berikut ini.

Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan serta pegawai KPK.Menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK.Menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK.Melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala, minimal satu kali dalam setahun.

Dengan adanya Dewan Pengawas KPK, diharapkan pengawasan terhadap lembaga ini dapat berjalan optimal, sehingga KPK tetap berada pada jalur yang benar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

19/02/2025 16:21
Dilantik Prabowo, Yusuf Ateh Resmi Jadi Kepala BPKP dan Nugroho Sulistyo Pimpin BSSN

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Brian Yuliarto sebagai menteri pendidikan tinggi, sains dan teknologi (mendiktisaintek) dan sejumlah pimpinan badan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2/2025) sore.

Mereka yang dilantik, adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amelia Adininggar, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen Purn Nugroho Sulistyo Budi.

Pelantikan mendiktisaintek dan sejumlah kepala badan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Merah Putih untuk Sisa Masa Jabatan Periode 2024-2029.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin oleh Presiden Prabowo.

“Bersediakah Anda mengambil sumpah janji sesuai agama masing-masing?” ucap Prabowo.

“Bersedia,” jawab para pejabat yang akan dilantik.

Prabowo kemudian membacakan ikrar sumpah atas nama Allah Tuhan Yang Maha Esa dan diikuti oleh para pejabat yang dilantik.

“Bahwa saya akan setia kepada UUD RI 1945 serta akan menjalankan segala perauran perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” begitu bunyi sumpah mereka.

Prabowo memimpin pelantikan didamping oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih turut hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Sekretaris Negara (Menesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

19/02/2025 16:15
Presiden Prabowo Minta SPPI Jaga Kualitas Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (18/2/2025). Pada kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya program makan bergizi gratis.

Maka dari itu, peran para sarjana penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program makan bergizi gratis (MBG) yang tengah berjalan di berbagai daerah di Tanah Air.

Mulanya, Prabowo mengawali arahannya dengan mengapresiasi kinerja para SPPI yang telah terjun langsung ke lapangan dalam mendukung program pemenuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia.

“Saudara sudah tersebar dari Aceh sampai Papua. Saya ucapkan selamat, terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Profesor Dadan. Hari ini, 17 Februari 2025 kita sudah punya 570 SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jadi unit dapur kita, unit manajemen kita sudah 570, dan sudah ada 1,469 juta penerima manfaat,” ujarnya.

Prabowo pun menargetkan program makan bergizi gratis tersebut dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di akhir tahun.

“Kita inginkan nanti akhir tahun ini 82,9 juta akan merasakan. Memang tidak bisa seketika, begitu banyak yang mengharapkan, tetapi ya sudah ini sesuai kemampuan kita,” tambahnya.

Selanjutnya, Prabowo juga menegaskan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ia mengingatkan para SPPI untuk menjaga setiap rupiah yang dialokasikan demi gizi anak-anak Indonesia.

“Saya titip benar-benar, jaga pelaksanaan yang baik. Setiap peser, setiap sen, setiap rupiah harus saudara jaga. Ini adalah untuk makanan anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil, ini untuk masa depan Indonesia,” tegasnya.

Prabowo juga menyoroti potensi penyimpangan dalam pengelolaan dapur dan bahan pangan. Selain itu, presiden turut menekankan standar kebersihan dalam pengolahan makanan, terutama dalam penggunaan minyak goreng.

“Pembelanjaan bahan-bahan awasi, saya minta minyak goreng juga harus yang bersih, permainan dapur-dapur selalu minyak goreng akan dipakai lima, enam, hingga 10 kali sampai hitam. Ini saya tekankan,” ujarnya.

Melalui pengarahan ini, Prabowo menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam memastikan keberhasilan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Para SPPI diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan penuh semangat dan tanggung jawab demi masa depan generasi bangsa.

19/02/2025 00:13
Program Cek Kesehatan Gratis Sudah Layani 65.000 Masyarakat dalam Seminggu

Jakarta, Beritasatu.com – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diluncurkan pemerintah sejak 10 Februari 2025 telah melayani 65.000 masyarakat hingga 13 Februari. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Arifatul Choiri Fauziah, ketika meninjau Puskesmas Cempaka Putih pada Selasa (18/2/2025) terkait evaluasi awal pelaksanaan program tersebut.

“Datanya sampai 13 Februari sudah sebanyak 65.000 masyarakat yang memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis,” kata Arifatul.

Arifatul menambahkan, kalau pemerintah memerlukan waktu lebih untuk mengevaluasi program CKG yang sudah berlangsung.

“Kalau evaluasi, kita harus lihat dahulu seperti apa, ini kan baru berjalan delapan hari. Kita lihat dahulu perkembangannya lebih lanjut,” ujar Arifatul.

Program ini bertujuan untuk memberikan akses pemeriksaan kesehatan lebih mudah bagi masyarakat, terutama dalam mendeteksi dini berbagai kondisi kesehatan.

Meski baru berjalan sepekan, program ini telah mendapat respons positif, dengan ribuan masyarakat mendaftarkan diri melalui aplikasi Satu Sehat maupun pendaftaran langsung di puskesmas terdekat.

Ke depan, pemerintah akan terus memantau pelaksanaan program cek kesehatan gratis untuk memastikan layanan kesehatan yang diberikan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, evaluasi akan dilakukan untuk mengidentifikasi kendala serta potensi pengembangan program cek kesehatan gratis agar lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya.

18/02/2025 23:36