Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • KPK Selidiki Sosok Penyandang Dana Pelarian Harun Masiku

    KPK Selidiki Sosok Penyandang Dana Pelarian Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan sosok yang diduga berperan sebagai penyokong dana salah satu buronannya, Harun Masiku selama kabur dari kejaran aparat penegak hukum (APH). Penelusuran lebih lanjut akan terus dilakukan.

    Kali ini, KPK telah menahan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) yang menjadi tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan dugaan perintangan penyidikan. Elite PDIP itu diduga melalui bawahannya menyuruh Harun Masiku (HM) untuk kabur.

    Akibatknya, Harun tidak bisa ditangkap oleh KPK pada 8 Januari 2020 dan masih buron sampai saat ini. Soal ini, KPK pun tengah mendalami sosok yang menjadi penyandang dana Harun selama pelarian.

    “Ada pertanyaan mengenai dari HM ini apakah saudara HK ini penyandang dana, atau membiayai, itu juga sebetulnya sedang kita dalami,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Harun Masiku diketahui sudah buron selama kurang lebih lima tahun. Menurut Asep, yang bersangkutan membutuhkan dana cukup besar untuk memenuhi keperluan sehari-harinya selama masa melarian.

    “Karena kami penyidik melihat bahwa seseorang yang melarikan diri memerlukan sokongan biaya dana, logistik segala macam, berpindah-pindah tempat, kemudian untuk misalkan menyewa tempat transportasi dan lain-lain, itulah sebabnya kita sedang mendalami itu,” ungkap Asep.

    Asep enggan membeberkan lebih detail soal sejauh mana penelusuran KPK terkait dugaan tersebut. Namun, dia memastikan pihaknya segera membuka apa yang terjadi sesungguhnya ke publik.

    “Kita tentu juga akan sampai di sana. Siapa saja yang menjadi donatur dalam hal ini,” ucap Asep terkait penyandang dana pelarian Harun Masiku.
     

  • Megawati Desak Kepala Daerah PDIP Tak Ikut Retret, Berapa Jumlahnya?

    Megawati Desak Kepala Daerah PDIP Tak Ikut Retret, Berapa Jumlahnya?

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengejutkan banyak orang karena memerintahkan kepala daerah dari PDIP yang terpilih dari PDIP untuk tidak mengikuti retret Magelang, Jawa Tengah. Hal itu diketahui berdasarkan edaran surat perintah PDIP yang diterima Beritasatu.com, Kamis (20/5/2025).

    Dalam surat itu Megawati menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang, Jawa Tengah. Mereka diminta untuk tidak berpartisipasi di retret yang sedianya digelar pada 21-28 Februari 2025.

    Dalam surat instruksi yang ditandatangani langsung oleh Megawati, instruksi itu dikeluarkan karena PDIP memandang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merupakan upaya kriminalisasi. Masih di surat yang sama, PDIP menyebutkan bahwa berdasarkan aturan Pasal 28 ayat (1) AD-ART PDIP, Ketua Umum Megati Soekarnoputri merupakan sentral kekuatan politik.

    “Maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDIP,” tulis surat tersebut.

    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital M Prananda Prabowo (kiri) dan Sekjen PDIP Hasto Kristyanto (kanan) memberi pengarahan kepada kader partai yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Megawati menyampaikan arahan kepada 126 kader PDIP yang terpilih sebagai kepala daerah untuk menekankan pentingnya pembangunan dan mampu mengatasi masalah rakyat, seperti kemiskinan ekstrem, mencegah stunting, serta program kerakyatan lainnya – (ANTARA/Monang Sinaga)

    Instruksi tersebut jelas memerintahkan para kepala daerah dari PDIP  yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan partai. Mereka juga diingatkan agar tetap siaga dan menjaga komunikasi dengan pusat.

    Berdasarkan penelusuran Beritasatu.com, jumlah kepala daerah yang terpilih mencapai 961 orang. Kepala daerah dari diketahui mencapai  126 orang.

    Hal itu diketahui karena sebelum pelantikan serentak, PDIP meminta 126 kepala daerah terpilih menjalankan pembekalan yang diberikan oleh Megawati.

    Angka 126 memang cukup besar. Hanya saja pada Pilkada 2024 PDIP justru mengajukan 169 nama calon kepala daerah. Saat ini salah satu kepala daerah dari PDIP yang dikenal masyarakat adalah pasanan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno. 

  • 961 Kepala Daerah Dilantik, DPR: Harus Jadi Pelayan Rakyat

    961 Kepala Daerah Dilantik, DPR: Harus Jadi Pelayan Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Adies Kadir meminta kepada 961 kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta bisa menjadi pelayan rakyat.

    Adies Kadir meminta kepada kepala daerah memahami dan menerjemahkan pengarahan Presiden Prabowo untuk melayani rakyat di daerah masing-masing.

    “Tadi dalam pidato presiden disampaikan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, harus bekerja benar-benar untuk rakyat. Harus bisa menjadi pelayan rakyat,” ujar Adies Kadir di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    “Segala sesuatunya kerjaan itu diperlukan untuk kesejahteraan rakyat, itu disampaikan,” katanya.

    Adies Kadir mengingatkan agar para kepala daerah membangun soliditas dengan pemerintah pusat. Hal ini penting agar program-program bisa disesuaikan dengan Asta Cita Prabowo-Gibran.

    “Mungkin kita tanamkan rasa kebangsaan yang tinggi, kemudian kerja sama yang kompak dan solid dalam rangka menjalankan program sesuai Asta Cita,” ucapnya.

    Adies Kadir yakin hal tersebut kembali diperdalam dalam retreat kepala daerah di Magelang.

    “Retreat ini mungkin akan diberikan, digembleng oleh Pak Presiden, tetapi disampaikan tidak bisa terlalu banyak pidato saat di Magelang. Pak Presiden memberikan wejangan atau petunjuk bagaimana pemimpin bekerja dengan baik di daerahnya masing-masing,” jelasnya.

    Ditemui terpisah, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR Jazilul Fawaid atau Gus Jazil berharap, sebanyak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 bisa bekerja mewujudkan kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah.

    ”Kami sebagai wakil ketua umum DPP PKB, mengucapkan selamat kepada 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik. Inilah momentum untuk mempercepat kesejahteraan daerah,” ujarnya.

    Gus Jazil mengatakan, desentralisasi yang menjadi mandat Reformasi memiliki harapan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat di daerah. Dilantiknya para gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota bisa memunculkan harapan baru agar pembangunan di daerah bisa maju.

    ”Berikan yang terbaik untuk masyarakat di daerah. Mulai dari layanan pendidikan, layanan kesehatan, maupun infrastruktur sehingga secara pasti daerah akan bertambah maju karena kemajuan daerah akan memberikan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

    Ditanya soal retret kepala daerah yang dinilai bertentangan dengan semangat efesiensi, Gus Jazil mengatakan, setiap presiden memiliki pola untuk membangun soliditas.

    “Kebetulan Pak Prabowo dari militer dan kegiatan yang sifatnya berbau militer kerap muncul, menurut saya itu tidak mengganggu pada efesiensi karena itu bagian penting menanamkan pondasi kepada kepala daerah yang dilantik,” tutup Gus Jazil berharap pada kepala daerah yang dilantik bisa menjadi pelayan masyarakat.

  • Hasto Ditahan, Megawati Tarik Kepala Daerah PDIP dari Retret

    Hasto Ditahan, Megawati Tarik Kepala Daerah PDIP dari Retret

    Jakarta, Beritasatu.com – PDI Perjuangan (PDIP) menginstruksikan kepada kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan ke Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti retret. 

    Instruksi ini dikeluarkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyikapi dinamika politik nasional, terutama setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK pada Kamis (20/2/2025). 

    “Diinstruksikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum,” tulis surat instruksi yang dikeluarkan PDIP. 

    Poin kedua dalam instruksi tersebut adalah meminta kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call. Instruksi harian ketua umum itu langsung ditanda tangani Megawati Soekarnoputri.

  • Populix: 167 Jurnalis Alami Kekerasan pada 2024, Terbanyak dari Ormas

    Populix: 167 Jurnalis Alami Kekerasan pada 2024, Terbanyak dari Ormas

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga survei Populix melaporkan sepanjang 2024 terdapat 167 jurnalis mengalami kekerasan dengan total 321 kejadian. Bentuk kekerasan yang paling sering terjadi adalah pelarangan liputan (56%) dan larangan pemberitaan (51%).

    “Organisasi masyarakat (23%), buzzer (17%), dan aparat kepolisian (13%) disebut sebagai pihak yang paling sering terlibat dalam kasus-kasus ini,” ujar Manajer Riset Sosial Populix Nazmi Haddyat dalam acara peluncuran Indeks Keselamatan Jurnalis 2024 di Jakarta, Kamis (20/2/2025) dikutip dari Antara.

    Dia menyebut dari aspek regulasi, UU ITE dan KUHP masih menjadi ancaman utama bagi kebebasan pers.

    “Kami berharap temuan ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah, industri media, serta masyarakat sipil dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi jurnalis,” kata Nazmi.

    Sementara itu, indeks keselamatan jurnalis 2024 mencatat skor sebesar 60,5 dan masuk dalam kategori “agak terlindungi.” Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,7 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun ada kenaikan, sebagian besar jurnalis tetap merasa waspada terhadap masa depan kebebasan pers.

    Survei yang melibatkan 760 jurnalis serta analisis data sekunder dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ini mengungkapkan jurnalis masih menghadapi berbagai ancaman, baik fisik maupun digital.

    Dewan Pengawas Yayasan TIFA, Natalia Soebagjo, mengungkapkan 66% jurnalis lebih berhati-hati dalam menyajikan berita akibat ancaman kriminalisasi, sensor, dan tekanan dari berbagai pihak.

    “Dalam lima tahun ke depan, bentuk kekerasan yang diperkirakan akan meningkat adalah pelarangan liputan sebesar 56% serta larangan pemberitaan sebesar 51%. Adapun pihak yang dianggap paling berpotensi mengancam adalah organisasi masyarakat (23%) dan buzzer (17%),” ujar Natalia.

    Natalia menegaskan meskipun ada peningkatan skor indeks, masih banyak tantangan dalam menjaga kebebasan pers. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari berbagai pihak.

    Menanggapi temuan ini, Deputi II Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdryno, menekankan pentingnya peran negara dalam menjamin keselamatan jurnalis.

    “Kami berkomitmen untuk melindungi jurnalis, tidak hanya dalam hal keamanan fisik, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kebebasan pers,” ujarnya.

    Menurutnya, kebebasan pers yang sehat akan berdampak positif terhadap demokrasi dan stabilitas nasional. Dengan adanya informasi yang akurat dan transparan, diharapkan kepercayaan publik terhadap media dan pemerintah dapat terus meningkat.

    “Kita patut bersyukur atas kenaikan skor indeks ini, tetapi harapan ke depan adalah agar angka tersebut benar-benar masuk kategori ‘terlindungi’,” tutupnya.

  • DPR Soal Reshuffle Kabinet: Prabowo Butuh Menteri yang Kerja Cepat, Cermat, dan Cerdas

    DPR Soal Reshuffle Kabinet: Prabowo Butuh Menteri yang Kerja Cepat, Cermat, dan Cerdas

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan pihaknya menghormati langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet perdana dengan menggantikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) serta sejumlah pejabat.

    Menurut Adies, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden untuk memilih menteri kabinet yang bekerja cepat, cermat dan cerdas sehingga bisa merealisasikan program-program prioritasnya.

    “Di bawah kepemimpinan beliau membutuhkan menteri-menteri yang bekerja cepat, cermat, dan cerdas, jadi harus betul-betul kerja, kerjanya cepat. Jadi kalau menterinya dianggap agak ragu ragu atau masih lama, kita serahkan kepada presiden,” ujar Adies di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Adies mengatakan, Presiden Prabowo pastinya sudah mengetahui kinerja-kinerja masing-masing menteri. Karena itu, dia menggunakan hak prerogatif untuk mencari menteri yang lebih baik melalui reshuffle kabinet.

    “Jadi reshuffle hak prerogratif presiden, presiden bisa me-reshuffle menteri-menterinya karena beliau yang tahu kinerja menteri-menteri tersebut, bisa bekerja atau tidak, cocok atau tidak, jadi karena hak prerogratif presiden berarti setiap saat kalau presiden mau, kalau dirasa menteri tersebut tidak bisa bekerja dengan baik,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

    Lebih lanjut Adies mengatakan, reshuffle kabinet perdana ini menjadi warning bagi para menteri untuk bekerja cepat, cermat, dan cerdas. Tujuannya adalah program-program prioritas Prabowo-Gibran bisa terwujud, seperti swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, makan bergizi gratis, dan cek kesehatan gratis serta program-program lainnya.

    “Ya (peringatan bagi menteri lain), seperti itu jadi hak presiden, kapan pun dia mau melakukan reshuffle kalau dianggap tidak bisa bekerja, itu wewenang dia,” pungkas Adies.
     

  • KPK Sebut Hasto Kristiyanto Bakal Kabur, PDIP: Terlalu Mengada-ada

    KPK Sebut Hasto Kristiyanto Bakal Kabur, PDIP: Terlalu Mengada-ada

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy menilai tuduhan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut Hasto Kristiyanto bakal kabur terlalu berlebihan.

    “Kalau KPK mengatakan dengan alasan untuk melarikan diri (Hasto Kristiyanto) itu terlalu mengada-ada. Mas Hasto selalu kooperatif ketika ada pemeriksaan,” jelas Ronny Talapessy dikutip dari Antara, Kamis (20/2/2025).

    Ronny Talapessy juga meyakinkan, Hasto Kristiyanto tidak akan menghilang dari publik Tanah Air. Ia menyebut, Hasto adalah orang yang taat pada proses hukum yang berlaku di Indonesia.

    “Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan masih diikuti oleh Mas Hasto. Artinya dia kan kooperatif, patuh terhadap hukum,” ucapnya.

    “Mas Hasto juga tidak akan ke mana-mana. Setiap dipanggil, dia selalu datang, selalu patuh,” ujarnya lagi.

    Kuasa hukum Hasto Kristiyanto itu juga mengatakan, hingga saat ini Hasto sedang disibukkan dengan agenda partai termasuk mempersiapkan kongres PDIP pada April 2025.

    Sebelumnya, KPK resmi menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK), Kamis (20/2/2025) karena dikhawatirkan akan melarikan diri maupun menghilangkan barang bukti.

    “Alasan penahanan merupakan alasan subyektif yang dimiliki oleh penyidik seperti pastinya mempertimbangkan adanya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung KPK, Jakarta.

  • Hasto Ditahan KPK, Megawati Tak Tunjuk Plt Sekjen PDIP

    Hasto Ditahan KPK, Megawati Tak Tunjuk Plt Sekjen PDIP

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, memutuskan untuk tidak menunjuk pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) guna menggantikan Hasto Kristiyanto yang saat ini ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Hasto ditahan KPK terkait dugaan suap dalam pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR serta dugaan perintangan penyidikan.

    Keputusan Megawati ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025) malam.

    “Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) tidak menunjuk Plt Sekjen (untuk menggantikan Hasto Kristiyanto),” ujar Komarudin dikutip dari Antara.

    Ia menegaskan komando partai tetap berada di bawah kendali langsung Megawati. Oleh karena itu, seluruh kader PDIP di parlemen diharuskan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

    “Fraksi adalah perpanjangan tangan dari DPP partai,” tambahnya.

    Pada hari yang sama, tim penyidik KPK secara resmi mengenakan rompi oranye bertuliskan “Tahanan KPK” kepada Hasto Kristiyanto. 

    Ia tampak keluar dari ruang pemeriksaan di lantai 2 gedung Merah Putih KPK dengan tangan terborgol, dikawal oleh petugas KPK. Hasto terlebih dahulu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR sebelum akhirnya ditahan KPK.

  • KPK Tahan Hasto karena Bantu Harun Masiku Kabur dan Atur Saksi

    KPK Tahan Hasto karena Bantu Harun Masiku Kabur dan Atur Saksi

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK), Kamis (20/2/2025). Ulah yang membuat Hasto Kristiyanto ditahan KPK, adalah menyuruh Harun Masiku kabur hingga arahkan saksi.

    “Terhadap tersangka HK dilakukan penahanan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Elite PDIP itu menyandang status tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan seusai kalah di praperadilan. Ia ditahan untuk 20 hari ke depan mulai 20 Februari 2025 sampai 11 Maret 2025 di rumah tahanan negara (rutan) klas I Jakarta Timur. Penahanan dapat diperpanjang tergantung kebutuhan penyidikan.

    Dalam kasus ini, Hasto Kristiyanto melalui bawahannya menyuruh Harun Masiku (HM) untuk kabur. Akibatnya, Harun tidak bisa ditangkap oleh KPK pada 8 Januari 2020 dan masih buron sampai saat ini.

    “Saudara HK memerintahkan Nur Hasan yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh saudara HK untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut, menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini,” ujar Setyo.

    Selain itu, Hasto diduga memerintahkan stafnya, Kusnadi untuk menenggelamkan hand phone (HP) agar tidak ditemukan KPK. Momen ini terjadi saat 6 Juni 2024, atau sebelum Hasto menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK.

    “Terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka HM yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK,” ungkap Setyo.

    Hasto juga diduga mengarahkan saksi dalam kasus Harun Masiku. Mereka diarahkan untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya saat diperiksa oleh KPK.

    “HK mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan,” tutur Setyo.

    KPK telah menetapkan Hasto Kristiyanto dan tangan kanannya, Donny Tri Istiqomah (DTI) sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan perkara tersebut oleh KPK yang turut menjerat mantan caleg PDIP, Harun Masiku.

    Dalam kasus ini, KPK sempat menyebut Hasto bersama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan diduga menyuap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, Wahyu Setiawan serta Agustiani Tio pada Desember 2019 lalu. Suap diberikan agar Harun dapat ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024.

    Adapun Hasto sendiri turut terjerat dalam dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Dia diduga melakukan sejumlah perbuatan yang menghambat penyidikan KPK dalam kasus itu.
     

  • Band Sukatani Minta Maaf Sindir Polisi, Mabes Polri: Kami Tidak Antikritik

    Band Sukatani Minta Maaf Sindir Polisi, Mabes Polri: Kami Tidak Antikritik

    Jakarta, Beritasatu.com – Mabes Polri buka suara terkait permintaan maaf band Sukatani buntut lagu berjudul “Bayar Bayar Bayar”. Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pihaknya tidak antikritik, termasuk adanya lagu tersebut.

    “Komitmen dan konsistensi, Polri terus berupaya menjadi organisasi yang modern yaitu Polri tidak anti kritik,” kata Trunoyudo saat dihubungi Kamis (20/2/2025).

    Trunoyudo menyinggung ucapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang meminta anggotanya tak antikritik terhadap siapa pun.

    Menurutnya, pesan kapolri tersebut menegaskan korps Bhayangkara tidak antikritik menanggapi lagu band Sukatani. “Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kerap menegaskan hal tersebut kepada seluruh jajaran,” ujar dia.

    Sebelumnya, viral di media sosial band punk Sukatani yang membuat pemintaan maaf terbuka terhadap institusi Polri.

    Permintaan tersebut dilakukan menyusul lagu “Bayar Bayar Bayar”. Dalam lirik lagu tersebut menyinggung polisi yang kerap meminta bayaran.

    Saat ini, lagu “Bayar Bayar Bayar” tersebut telah ditarik tak lama seusai personel band Sukatani, Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra alias Twister Angel, meminta maaf melalui akun resmi band tersebut.