Category: Beritasatu.com Nasional

  • Kalender Maret 2025: Ada Cuti Bersama, hingga Libur Nasional Nyepi dan Idulfitri

    Kalender Maret 2025: Ada Cuti Bersama, hingga Libur Nasional Nyepi dan Idulfitri

    Jakarta, Beritasatu.com – Kalender Maret 2025 menjadi istimewa karena bertepatan dengan momen penting bagi umat Islam, yaitu bulan Ramadan 1446 H. Selain itu, ada beberapa tanggal merah yang bisa dimanfaatkan untuk beristirahat atau berkumpul bersama keluarga.

    Dengan mengetahui kalender Maret 2025 secara lengkap, termasuk hari libur nasional dan cuti bersama, masyarakat bisa lebih mudah merencanakan berbagai aktivitas, baik untuk ibadah maupun keperluan lainnya.

    Bulan Ramadan sendiri diperkirakan akan dimulai pada awal Maret 2025, sehingga suasana religi akan semakin terasa sepanjang bulan ini. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, mengetahui tanggal merah bisa membantu dalam menyusun agenda, seperti mempersiapkan waktu untuk beristirahat atau merencanakan mudik lebih awal.

    Berdasarkan ketetapan SKB tiga Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, berikut daftar hari libur dan cuti bersama bulan Maret 2025.

    Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama Maret 2025Berikut adalah daftar lengkap hari libur nasional dan cuti bersama di bulan Maret 2025:Jumat (28/3/2025): Cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947).Sabtu (29/3/2025): Libur nasional Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947).Senin-Selasa (31/3/2025-1/4/2025): Libur nasional Idulfitri 1446 Hijriah.

    Tanggal merah ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk mengatur jadwal mereka, baik dalam pekerjaan maupun kegiatan lainnya. Bagi pekerja dan pelaku usaha, memahami hari libur ini juga penting untuk menyusun strategi bisnis dan operasional selama bulan Ramadan.

    Jadwal Libur Puasa 2025 untuk Anak Sekolah

    Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menetapkan jadwal libur bagi siswa SD, SMP, dan SMA dalam rangka bulan Ramadan dan Idulfitri.

    Hal ini diatur dalam surat edaran bersama (SEB) dari tiga kementerian, yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Menteri Agama (Menag), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

    Berikut adalah jadwal libur sekolah selama Ramadan dan Idulfitri:

    Libur awal puasa

    Kamis-Jumat (27/2/2025-28/2/2025).Senin-Rabu (3/3/2025-5/3/2025).

    Libur Idulfitri

    Rabu-Jumat (26/3/2025-28/3/2025).Rabu-Selasa (2/4/2025-8/4/2025).

    Libur ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih fokus dalam menjalankan ibadah puasa serta merayakan Idulfitri bersama keluarga. Orang tua dan tenaga pendidik juga dapat memanfaatkan periode ini untuk menyesuaikan kegiatan belajar mengajar agar tetap efektif selama bulan Ramadan.

    Daftar Libur Nasional 2025

    Berikut adalah daftar lengkap libur nasional sepanjang tahun 2025:

    Rabu (1/1/2025): Tahun Baru 2025 Masehi.Senin (27/1/2025): Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW.Rabu (29/1/2025): Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili.Sabtu (29/3/2025): Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947).Senin-Selasa (31/3/2025-1/4/2025): Idulfitri 1446 Hijriah.Jumat (18/4/2025): Wafat Yesus Kristus.Minggu (20/4/2025): Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah).Kamis (1/5/2025): Hari Buruh Internasional.Senin (12/5/2025): Hari Raya Waisak 2569 BE.Kamis (29/5/2025): Kenaikan Yesus Kristus.Minggu (1/6/2025): Hari Lahir Pancasila.Jumat (6/6/2025): Iduladha 1446 Hijriah.Jumat (27/6/2025): 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah.Minggu (17/8/2025): Proklamasi Kemerdekaan.Jumat (5/9/2025): Maulid Nabi Muhammad SAW.Kamis (25/12/2025): Kelahiran Yesus Kristus.Daftar Cuti Bersama 2025

    Selain libur nasional, pemerintah juga menetapkan beberapa hari cuti bersama:

    Selasa (28/1/2025): Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili.Jumat (28/3/2025): Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947).Rabu-Senin (2/4/2025-7/4/2025): Idulfitri 1446 Hijriah.Selasa (13/5/2025): Hari Raya Waisak 2569 BE.Jumat (30/5/2025): Kenaikan Yesus Kristus.Senin (9/6/2025): Iduladha 1446 Hijriah.Jumat (26/12/2025): Kelahiran Yesus Kristus.

    Dengan adanya hari libur nasional dan cuti bersama pada kalender Maret 2025, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk berbagai keperluan, baik dalam beribadah, berkumpul dengan keluarga, atau sekadar beristirahat. Khusus bagi umat Islam, bulan ini memiliki makna yang lebih dalam karena bertepatan dengan Ramadan dan Idulfitri.

  • Modali Pembangunan, Menkeu Dorong Kepala Daerah Cari Sumber Pendanaan Alternatif

    Modali Pembangunan, Menkeu Dorong Kepala Daerah Cari Sumber Pendanaan Alternatif

    Magelang, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong kepala daerah untuk berinovasi dalam membiayai pembangunan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Hal tersebut disampaikan saat ia menjadi pembicara dalam retret kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025).

    Sri Mulyani menegaskan, apabila pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan APBN dan APBD, maka prosesnya bisa memakan waktu lama karena bergantung pada kondisi keuangan negara.

    “Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur itu enggak selalu 100 persen APBD atau APBN. Kalau mau nungguin APBD atau APBN, itu bisa lama banget,” katanya.

    Sri Mulyani menjelaskan, ada banyak skema pembiayaan yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Dia juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah berkreasi dalam membiayai pembangunan.

    Dalam retret kepala daerah, Sri Mulyani mengungkapkan berbagai sektor pembangunan infrastruktur yang dapat dibiayai melalui skema pembiayaan inovatif. Menurutnya, selama pembangunan tersebut dapat menghasilkan pendapatan, maka pendanaan dapat dilakukan melalui mekanisme alternatif, seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit.

    “Itu sebetulnya bisa dibangun oleh pihak swasta dengan instrumen pembiayaan yang kreatif,” ujarnya.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kata dia, telah menyediakan berbagai instrumen yang mendukung kreativitas dalam pembiayaan pembangunan. Terkait hal itu, keterbatasan APBD bukanlah hambatan jika pemerintah daerah mau berinovasi.

    Sri Mulyani menekankan, inovasi dalam pembiayaan memerlukan kerja keras, komitmen, dan keahlian di bidang keuangan. Jika pemerintah daerah ragu dalam melakukan kreativitas pembiayaan, ia menyarankan agar berkonsultasi dengan pihak terkait, seperti Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maupun aparat penegak hukum.

    “Kalau benar-benar mau membangun untuk sesuatu yang create growth, menciptakan pertumbuhan, kesempatan kerja, perbaikan kesejahteraan, menurut saya kita semuanya bisa bekerja,” katanya.

    Sri Mulyani berharap retret yang digelar Kemendagri ini menjadi momentum bagi kepala daerah untuk saling berkomunikasi serta mencari solusi inovatif dalam pendanaan pembangunan.

    “Kementerian Keuangan akan terus mendukung agar Bapak dan Ibu sekalian sukses menjaga daerah, membangun daerah, serta menggunakan APBD dan APBN secara efektif sebagai instrumen penting dalam memajukan Indonesia,” tutup Sri Mulyani dalam retret kepala daerah.

  • Retret Kepala Daerah, Gubernur Sherly Tjoanda: Dari Kaku Jadi Bestie

    Retret Kepala Daerah, Gubernur Sherly Tjoanda: Dari Kaku Jadi Bestie

    Magelang, Beritasatu.com – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda membagikan pengalamannya mengikuti retret kepala daerah yang digelar di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Dalam kegiatan yang diikuti oleh 450 kepala daerah dari seluruh Indonesia ini, Sherly mengaku mendapatkan banyak pelajaran berharga, terutama dalam hal kedisiplinan dan membangun hubungan emosional antarpemimpin daerah.

    “Seru banget, memaksakan untuk disiplin. Kemudian emotional bonding, chemistry, antara kepala daerah mulai terbangun. Yang dari awal agak kaku, sekarang sudah bestie dan cair,” kata Sherly kepada Beritasatu.com saat ditemui di Kompleks Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (24/2/2025).

    Sherly Tjoanda mengungkapkan sebanyak 42 kepala daerah perempuan mengikuti retret hingga hari keempat. Ia menyoroti pentingnya saling mengenal sesama kepala daerah perempuan dari berbagai wilayah di Indonesia.

    “Sudah bisa mengenal lebih banyak kepala daerah perempuan lainnya se-Indonesia, total ada 42,” tuturnya.

    Selain membangun hubungan, Sherly juga menekankan selama retret, ia mendapatkan banyak perspektif baru, terutama mengenai tata kelola anggaran, sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah, serta pemahaman tentang Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Sangat menarik dan banyak materi yang informatif,” tutupnya.

    Retret ini tidak hanya memperkuat sinergi antakepala daerah, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang kebijakan nasional yang dapat diterapkan di daerah masing-masing.

  • Revisi KUHAP: Langkah Penting DPR Menjawab Tantangan Zaman

    Revisi KUHAP: Langkah Penting DPR Menjawab Tantangan Zaman

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Adies Kadir menegaskan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sangat dibutuhkan guna menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang telah berusia 44 tahun dianggap perlu diperbarui agar lebih relevan.

    Revisi KUHAP telah resmi menjadi usulan inisiatif DPR setelah disetujui dalam rapat paripurna ke-13 pada Selasa (18/2/2025). Menurut Adies Kadir, perubahan ini bertujuan menciptakan hukum acara yang adaptif terhadap tantangan hukum modern.

    Adies menekankan, pentingnya revisi KUHAP dalam meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Ia juga menggarisbawahi peran aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan juga advokat dalam menciptakan sistem hukum yang lebih humanis dan transparan.

    “Melalui revisi ini, kami berharap sistem peradilan pidana akan semakin baik dan mampu memberikan keadilan yang lebih transparan serta diterima publik,” ungkap Adies, Senin (24/2/2025) terkait Revisi KUHAP telah resmi menjadi usulan inisiatif DPR.

    Adies memastikan revisi KUHAP akan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU). Ia menegaskan proses ini akan berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

    “Partisipasi masyarakat sangat penting dalam revisi ini. Kami akan melibatkan berbagai elemen untuk memastikan hukum yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan zaman,” tambahnya.

    Dalam revisi ini, Adies menegaskan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) harus menjadi pedoman utama bagi aparat penegak hukum. “Setiap langkah dalam penegakan hukum harus mengedepankan nilai-nilai HAM agar keadilan benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

    Dengan revisi KUHAP yang lebih modern dan responsif terhadap tantangan zaman, DPR berharap sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi lebih efektif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

  • Raffi Ahmad Dukung Danantara sebagai Strategi Optimalkan Aset Negara

    Raffi Ahmad Dukung Danantara sebagai Strategi Optimalkan Aset Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad menyatakan dukungannya terhadap Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai strategi baru untuk mengoptimalkan aset negara. Dengan mengelola dividen dan investasi BUMN secara lebih terintegrasi, lembaga ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional.

    Raffi menjelaskan, Danantara dirancang untuk mengelola aset negara yang potensinya mencapai hingga Rp 14.000 triliun. Lembaga ini bertujuan untuk memastikan agar aset negara lebih produktif dan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

    Lebih lanjut, Raffi menyatakan Danantara merupakan contoh baik yang telah terbukti berhasil di negara lain, seperti Temasek Holdings (Singapura), China Investment Corporation (China), dan Khazanah Nasional (Malaysia), yang sukses meningkatkan daya saing ekonomi mereka melalui investasi global.

    “Pemerintah menegaskan, Danantara akan dikelola secara profesional dan transparan. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap investasi memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kemandirian finansial Indonesia,” ujar Raffi Ahmad melalui akun Instagram pribadinya @raffinagita1717 pada Senin (24/2/2025).

    Suami Nagita Slavina ini juga menegaskan, Danantara bukan sekadar lembaga investasi, melainkan langkah besar untuk menjadikan Indonesia lebih mandiri dan kompetitif di tingkat global.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2/2025) pukul 10.00 WIB di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan bahwa peluncuran ini menandai awal transformasi dalam pengelolaan investasi strategis nasional.

    “Ini juga merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan Astacita, visi besar untuk mengangkat perekonomian Indonesia ke tingkat yang lebih maju melalui investasi yang berkelanjutan dan inklusif,” ujar Yusuf Permana, seperti dikutip dari Antara.

    Danantara akan berfungsi sebagai sovereign wealth fund Indonesia dengan target pengelolaan aset senilai lebih dari US$ 900 miliar. Untuk tahap awal, dana yang akan dikelola diperkirakan mencapai US$ 20 miliar.

    Presiden menyatakan, Danantara akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan yang memiliki dampak besar di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan. Begitu juga dengan Raffi Ahmad yang mendukung penuh program tersebut yang nantinya akan dikelola secara profesional dan transparan.

  • Makan Bergizi Gratis Jadi Berkah untuk Mak-mak, Gajian Per 10 Hari

    Makan Bergizi Gratis Jadi Berkah untuk Mak-mak, Gajian Per 10 Hari

    Banyuasin, Beritasatu.com – Program  makan bergizi gratis (MBG) tidak hanya menghadirkan kebahagiaan buat para anak-anak sekolah, tetapi juga para ibu rumah tangga (IRT). Pasalnya, para ibu rumah tangga senang bisa mendapatkan penghasilan secara mandiri dengan bekerja di dapur makan bergizi gratis. 

    Kegembiraan itu terlihat ketika para mak-mak mendapatkan gaji yang dibayarkan per 10 hari karena bekerja di dapur MBG.

    “Terima kasih Pak Prabowo, Gibran, dan masyarakat yang bayar pajak. Semenjak ada MBG, satu dapur MBG bisa membuka lowongan pekerja,” kata akun TikTok @IndahDil, dikutip Minggu (23/2/2025).

    Menurutnya, keberadaan dapur MBG dapat membuka kesempatan atau lowongan bagi para IRT yang sulit untuk mendaftar pekerjaan karena faktor batas usia dan kemampuan.

    “Ibu-ibu IRT ini mungkin mereka sudah susah cari pekerjaan lain, karena terbatas usia, skill, atau karena tidak punya kesempatan untuk kerja. Sekarang mereka sudah tidak nganggur lagi. Karena ada MBG, mereka bisa punya penghasilan bulanan dan tersenyum,” ucapnya.

    Beragam komentar positif disampaikan netizen yang menyebut program MBG membuka lapangan pekerjaan bagi para ibu rumah tangga. Salah satunya  mengungkapkan usaha katering seorang netizen yang dapat menyerap 40 tenaga kerja untuk kegiatan makan bergizi gratis.

    “Katering gue juga lagi proses ikut pengadaan MBG yang minimal menggunakan 40 karyawan, dari situ aja udah ada 40 orang pengangguran yang terserap, jadi semua berkesinambungan,” ujar akun TikTok @Kuro.

    Kemudian, ada juga seorang netizen yang menceritakan para IRT di dapur MBG wilayah Lamongan, Jawa Timur, termasuk ibunya sendiri yang saat ini bekerja sebagai data entry.

    “Emakku lulusan SD, kini juga dapat job bagian data. Lumayan katanya gajinya, daerah Lamongan, Jawa Timur,” ujar akun TikTok @Wahyu niey.

    Salah satu netizen di kolom komentar juga menyebutkan dampak MBG untuk lapangan pekerjaan IRT merupakan salah satu bentuk efisiensi yang diharapkan. Ia meminta para mahasiswa dapat melihat realita di akar rumput.

    “Mahasiswa tidak mengerti, justru karena efisiensi ini banyak banget dampak positifnya bisa buka loker bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berumur,” kata akun @CantikSip.

    “Masih ada yang bilang Indonesia Gelap? Baru ini para lansia bisa produktif,” timpal komentar netizen lainnya.

  • Sosok Suci Sutjipto, Aspri Wamendagri yang Curi Perhatian di Retret Kepala Daerah

    Sosok Suci Sutjipto, Aspri Wamendagri yang Curi Perhatian di Retret Kepala Daerah

    Magelang, Beritasatu.com – Dalam retret kepala daerah di Magelang, satu sosok mencuri perhatian publik. Seorang wanita selalu terlihat mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Tak sekadar hadir, ia aktif berinteraksi dengan para pejabat daerah, menunjukkan kecakapan dan kepercayaan diri yang tinggi.

    Sosok wanita yang kerap terlihat di sisi Wamendagri ini adalah Suci Sutjipto, asisten pribadi (aspri) Bima Arya. Ia bukan orang sembarangan. Suci memiliki latar belakang akademik yang kuat sebagai lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pengajar dan pendiri Suci Sutjipto Foundation.

    Keberadaannya yang selalu mendampingi wamen memicu spekulasi di kalangan publik. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ia sekadar asisten pribadi atau memiliki peran lebih besar dalam pemerintahan?

    Sementara itu, dalam retret kepala daerah yang telah memasuki hari ketiga, 47 kepala daerah masih belum bergabung. Meski demikian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menunggu kehadiran mereka untuk memperdalam pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan.

    “Belum ada, kami masih menunggu yang belum bergabung,” ujar Wamendagri Bima Arya, seusai meninjau peserta retret yang beribadah di Gereja Mikail, kompleks Panca Arga, Akademi Militer, Minggu (23/2/2025).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turut memberikan pembekalan kepada ratusan kepala daerah dalam acara ini. Ia menegaskan orientasi ini merupakan program pemerintah untuk kepentingan kepala daerah, bukan agenda partai politik.

    “Saya sudah sampaikan, partai itu hanya kendaraan. Setelah menjadi kepala daerah, mereka dipilih oleh rakyat, bukan karena partainya. Kehadiran mereka di acara ini adalah untuk rakyat,” kata Tito.

    Dari total 97 kepala daerah kader PDIP, sebanyak 51 orang hadir, sementara jumlah keseluruhan kepala daerah yang mengikuti acara ini mencapai 503 orang.

    Selain itu, Tito mengungkapkan masih ada 40 kepala daerah yang belum dilantik karena terhambat oleh sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) atau pemilihan ulang. Ia menyebut mereka masih menunggu keputusan final sebelum mengikuti retret berikutnya.

    “Ada 40 kepala daerah yang belum dilantik karena sengketa di MK atau pilkada ulang. Kita masih menunggu keputusan MK apakah ditolak atau harus dilakukan pemungutan suara ulang,” jelas Tito.

  • Hari Ini, MK Bacakan Putusan 40 Perkara Sengketa Pilkada 2024

    Hari Ini, MK Bacakan Putusan 40 Perkara Sengketa Pilkada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (24/2/2025) akan membacakan putusan 40 perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) 2024. Sidang pembacaan putusan sengketa Pilkada 2024 ini dimulai pukul 08.00 WIB di ruang sidang Gedung I MK dan dipimpin langsung oleh Ketua MK, Suhartoyo, bersama delapan hakim konstitusi lainnya.

    Sebelumnya, dari total 310 perkara sengketa Pilkada 2024 yang diregistrasi, sebanyak 270 perkara telah gugur pada pemeriksaan awal yang diputus dalam sidang sela pada 4 dan 5 Februari 2025. Perinciannya, yakni 227 perkara dinyatakan tidak dapat diterima, 29 perkara ditarik kembali, delapan perkara dinyatakan gugur, dan enam perkara dinyatakan bukan kewenangan MK.

    Sementara itu, 40 perkara sengketa Pilkada 2024 yang lolos pemeriksaan awal kemudian berlanjut ke sidang pembuktian. Perinciannya, yakni tiga perkara terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub), tiga perkara terkait pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwalkot), dan 34 perkara terkait pemilihan bupati dan wakil bupati (pilbup).

    Sidang pembuktian ini mencakup pemeriksaan saksi, ahli, serta alat bukti tambahan, dan telah berlangsung sejak 7 hingga 17 Februari 2025. Sidang pemeriksaan terhadap 40 perkara ini dibagi ke dalam tiga panel majelis hakim, dengan komposisi Panel I dipimpin oleh Suhartoyo, bersama Daniel Yusmic Foekh dan M Guntur Hamzah (memeriksa 15 perkara).

    Selanjutnya, Panel II yang dipimpin oleh Saldi Isra, bersama Ridwan Mansyur dan Arsul Sani (memeriksa 13 perkara). Lalu, Panel III yang dipimpin oleh Arief Hidayat, bersama Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih (memeriksa 12 perkara)

    Dalam persidangan, MK memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menghadirkan saksi dan/atau ahli, dengan ketentuan maksimal enam saksi/ahli untuk pilgub, dan maksimal empat saksi/ahli untuk pilwalkot atau pilbup. Selain itu, pihak-pihak lain yang dianggap memiliki keterkaitan dengan perkara juga dipanggil untuk memberikan keterangan.

    Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2025, Mahkamah Konstitusi diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh sengketa Pilkada 2024 dalam waktu maksimal 45 hari sejak perkara diregistrasi.

  • Isu Politik Terkini: Retret Kepala Daerah hingga AHY Didukung Pimpin Demokrat Lagi

    Isu Politik Terkini: Retret Kepala Daerah hingga AHY Didukung Pimpin Demokrat Lagi

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus perhatian para pembaca. Berita terkait pembekalan atau retret kepala daerah di Akmil Magelang masih menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang didukung kader Partai Demokrat kembali menjabat sebagai ketua umum, Presiden Prabowo Subianto yang akan menghadiri penutupan kongres Partai Demokrat, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang membawakan materi efisiensi anggaran pada retret kepala daerah, hingga elite PDIP yang menyambangi rumah Megawati Soekarnoputri.

    Isu Politik Terkini:

    1. Ikuti Retret Kepala Daerah, Gubernur Banten Akui Kebiasaan Begadang Hilang
    Gubernur Banten Andra Soni membagikan pengalamannya selama mengikuti retret atau orientasi kepemimpinan kepala daerah selama tiga hari di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Andra menegaskan kedisiplinan menjadi aspek utama yang ditekankan dalam kegiatan retret kepala daerah dan itu dia syukuri. Andra mengungkapkan kebiasaannya untuk begadang perlahan menghilang selama mengikuti retret. Ia bahkan mengaku bisa langsung tidur saat waktu istirahat tiba.

    Ia juga menyampaikan retret ini memberinya pengalaman baru, terutama dalam membangun ikatan emosional dengan para kepala daerah dari seluruh Indonesia, khususnya yang berasal dari Provinsi Banten.

    2. Kader Partai Demokrat Dukung AHY Pimpin Partai
    Penanggungjawab Kongres ke-6 Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menyebut kader Demorat mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi ketua umum Partai Demokrat.

    Teuku Riefky Harsya mengungkapkan aspirasi terkait posisi AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat telah disampaikan. Hal ini disampaikan setelah ia bersama 38 kader Demokrat mengunjungi kediaman Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Teuku Riefky Harsya menjelaskan, 616 pemilik suara Partai Demokrat mendukung AHY untuk kembali memimpin partai. Mereka juga mengusulkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa kembali menjadi ketua majelis tinggi Partai Demokrat untuk periode 2025-2030.

    3. Prabowo Akan Hadir pada Penutupan Kongres Demokrat
    Selain berita terkait retret kepala daerah, berita politik lainnya yang juga menjadi perbincangan para pembaca, yakni Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir pada penutupan Kongres VI Partai Demokrat, Selasa (25/2/2025). Kongres Demokrat akan digelar di Ballroom Hotel Ritz-Carlton, Jakarta mulai Senin (24/2/2025).

    AHY mengatakan selain Prabowo, para ketua umum partai politi terutama yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus juga akan hadir dalam kongres Demokrat. AHY memaparkan kongres Demokrat yang berlangsung selama dua hari akan membahas visi, misi, dan program-program partai yang akan dijalankan dalam lima tahun mendatang.

    4. Hadir di Retret Kepala Daerah, Sri Mulyani Soroti Efisiensi Anggaran
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir menjadi pemateri dalam retret kepala daerah hari ketiga di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025) malam.

    Tepat pukul 19.00 Sri Mulyani hadir untuk memberi pembekalan terkait pengelolaan keuangan negara dan pertumbuhan ekonomi kepada para kepala daerah. Tanpa berkomentar kepada awak media, Sri Mulyani langsung bergegas memasuki area retret para kepala daerah.

    Materi yang disampaikan terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan efisiensi anggaran bukan hanya terjadi di pemerintah pusat, tetapi terdapat sejumlah pos anggaran di pemerintah daerah ikut terkena pemangkasan.

    5. Datang ke Rumah Megawati, Elite PDIP Kompak Bungkam Soal Isi Pertemuan
    Sejumlah ketua dewan pimpinan pusat PDI Perjuangan (PDIP) kembali berkumpul di rumah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2025) siang.

    Mereka yang hadir di antaranya adalah MY Esti Wijayati, Sukur Nababan, Komarudin Watubun, Ahmad Basarah, Adian Napitupulu, Bintang Puspayoga, dan Rony Talapessy.

    Namun, setelah ditunggu beberapa jam, para elite PDIP ini satu persatu meninggalkan kediaman Megawati dan tidak satu pun memberikan komentar terkait pertemuannya.

    Demikian isu politik terkini, di antaranya terkait retret kepala daerah di Akmil Magelang.

  • Mendagri Tito Karnavian: Rugi, Kepala Daerah Tak Ikut Retret

    Mendagri Tito Karnavian: Rugi, Kepala Daerah Tak Ikut Retret

    Magelang, Beritasatu.com – Hingga hari ketiga pelaksanaan pembekalan atau retret kepala daerah di Lembah Tidar, kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025), sebanyak 47 kepala daerah belum juga hadir. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk bergabung, tetapi peserta yang datang terlambat tidak akan mendapatkan sertifikat lulus.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian seusai menghadiri pembekalan kepala daerah pada Minggu (23/2/2025) malam. Tito menegaskan para kepala daerah yang tidak hadir akan kehilangan momentum penting.

    “Yang tidak datang, tidak gabung itu akan sulit sekali menemukan momentum seperti ini. Yang tidak datang akan menyesal sendiri, rugi sendiri,” ujar Tito.

    Tito juga mengungkapkan dari 97 kepala daerah yang merupakan kader PDIP, hanya 51 orang yang hadir. Secara keseluruhan, jumlah kepala daerah yang mengikuti retret ini mencapai 503 orang.

    Ia kembali menegaskan kegiatan retret kepala daerah ini bukan sekadar acara formalitas. Tito menegaskan kegiatan pembekalan ini menjadi program pemerintah yang dirancang untuk kepentingan para kepala daerah.

    “Saya sudah sampaikan, partai itu hanya kendaraan. Partai memberikan restu untuk maju, tetapi kalau sudah menjadi kepala daerah bukan dipilih karena partainya, tetapi oleh rakyatnya. Oleh karena itu, kehadiran ini untuk rakyat,” tambahnya.

    Menurut Tito, retret ini mendapat sambutan antusias dari peserta karena memberikan kesempatan untuk saling mengenal dan memperkuat jejaring antar kepala daerah.

    Lebih lanjut, Tito mengungkapkan beberapa kepala daerah akan menyusul mengikuti retret. Namun, mereka hanya akan diberikan sertifikat sebagai peserta, bukan sebagai lulusan dengan penilaian penuh layaknya para kepala daerah yang mengikuti kegiatan ini dari awal.

    “Silakan bergabung. Selain itu, kita juga berencana mengadakan retret khusus bagi 40 kepala daerah yang belum dilantik karena sengketa di Mahkamah Konstitusi atau pilkada ulang. Kita tunggu keputusan MK,” tutupnya.