Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Demi Muruah NU, Konsesi Tambang Didesak Dikembalikan ke Pemerintah

    Demi Muruah NU, Konsesi Tambang Didesak Dikembalikan ke Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Desakan pengembalian konsesi tambang ke pemerintah disuarakan tokoh NU. Langkah ini penting demi menjaga muruah organisasi dan menyelesaikan konflik internal yang muncul di tubuh PBNU.

    Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2010-2021 KH Said Aqil Siroj yang mengusulkan agar konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU itu dikembalikan.

    KH Said Aqil menjelaskan, awalnya ia melihat kebijakan konsesi tersebut sebagai bentuk apresiasi negara dan peluang kemandirian ekonomi NU. Namun, perkembangan beberapa bulan terakhir menunjukkan hal yang berbeda. Polemik dan konflik internal mengenai tata kelola konsesi justru menimbulkan kegaduhan yang merugikan.

    “Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Namun melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa mudarat (kerugian) yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” ujar KH Said Aqil saat di Ponpes Tebu Ireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025).

    KH Said Aqil menegaskan, NU sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah, yakni memiliki mandat spiritual dan sosial besar. Oleh karena itu, organisasi wajib menghindari aktivitas berisiko tinggi yang dapat menimbulkan polarisasi kader dan mengganggu independensi. Menurutnya, konflik tambang telah menyeret organisasi ke dalam dinamika bisnis dan politik yang berisiko.

    “NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khitah (garis perjuangan) pendirian,” tegasnya.

    KH Said Aqil menambahkan, kemajuan warga NU tidak bergantung pada konsesi tambang, melainkan pada penguatan pendidikan pesantren dan ekonomi kerakyatan.

    “Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat,” pungkasnya.

  • Inovasi Daerah Harus Berbasis Solusi, Bukan Gimik

    Inovasi Daerah Harus Berbasis Solusi, Bukan Gimik

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah daerah harus menciptakan inovasi berbasis solusi konkret, bukan hanya berorientasi pada penghargaan atau pencitraan belaka. Hal itu demi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat luas.

    Demikian disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, seperti dilansir Antara, Sabtu (6/12/2025).

    Bima Arya menyerukan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia untuk lebih serius dalam menciptakan inovasi. “Inovasi yang diciptakan harus menghadirkan solusi konkret dan bermanfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

    Bima Arya secara eksplisit menegaskan, inovasi tidak boleh hanya berorientasi pada penghargaan semata atau ajang pencitraan. Fokus utama haruslah pada kebutuhan riil warga dan dampak positif yang berkelanjutan.

    Menurutnya, inovasi yang efektif harus mampu menyelesaikan persoalan daerah dan memberikan nilai tambah signifikan. Oleh karena itu, riset yang kuat dan berbasis data menjadi fondasi utama.

    “Jangan sampai inovasi ini hanya orientasinya ke reward dan gimik, enggak ada rasanya serta manfaatnya bagi warga. Harus pertama, mendapatkan solusi, kalau enggak jadi solusi, enggak ada artinya,” tegas Bima.

    Untuk mewujudkan inovasi yang berkualitas dan berkelanjutan, Bima Arya menekankan perlunya riset mendalam. “Kalau risetnya hanya copy paste saja dari internet, ya buat apa? Harus ada hitung-hitungan angkanya,” ujarnya.

    Bima Arya turut menyoroti pentingnya membangun tradisi inovasi yang melembaga dan berkelanjutan, mencontoh praktik di negara maju seperti Singapura. Di sana, kata dia, pergantian pemimpin pemerintahan tidak menghentikan inovasi, melainkan justru memperkuatnya.

    “Saya tanya, untuk apa? Untuk memastikan semua program-program dan inovasi berlanjut,” ungkap Bima menunjukkan komitmen kuat terhadap kesinambungan program.

    Ia menyimpulkan, para inovator sejati memiliki pola pikir perubahan yang sangat kuat, didorong oleh niat tulus untuk berbuat bagi rakyat dan keberanian untuk berubah. “Di sini lah kandang para inovator,” pungkasnya.

  • Syarat Lengkap Seleksi Petugas Haji PPIH Arab Saudi 2026

    Syarat Lengkap Seleksi Petugas Haji PPIH Arab Saudi 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Haji dan Umrah merilis persyaratan lengkap bagi calon peserta seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tahun 1447 H/2026 M.

    Direktur Bina Petugas Haji Reguler Chandra Sulistyo mengatakan, persyaratan ini disusun untuk memastikan seluruh petugas yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan kesiapan penuh dalam melayani jemaah haji.

    “Calon peserta wajib berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan beragama Islam. Mereka harus sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah, serta tidak dalam kondisi hamil. Peserta juga dituntut berkomitmen penuh dalam pelayanan jemaah, memiliki integritas dan rekam jejak baik, serta tidak sedang menjadi tersangka dalam kasus pidana,” ucapnya dalam keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025).

    Ia melanjutkan, calon PPIH harus memiliki identitas kependudukan yang sah menjadi keharusan, begitu pula izin tertulis dari atasan bagi mereka yang berasal dari ASN, non-ASN, TNI/Polri, maupun pegawai instansi lain.

    “Kemampuan mengoperasikan aplikasi komputer atau gawai menjadi syarat wajib, sementara kemampuan berbahasa Arab atau Inggris menjadi nilai tambah,” paparnya.

    Kemudian, peserta tidak diperbolehkan sedang menjalani tugas belajar. Suami dan istri juga dilarang bertugas sebagai PPIH kloter maupun PPIH Arab Saudi pada tahun yang sama.

    Selain itu, petugas dapat berasal dari unsur ASN, TNI/Polri, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, maupun tenaga profesional yang relevan dengan layanan haji. Peserta yang sudah tiga kali menjadi PPIH sejak 2022 tidak diperkenankan mendaftar lagi.

    Syarat Khusus Berdasarkan Formasi

    Persyaratan khusus disesuaikan dengan jenis layanan yang dilamar. Untuk layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi, batas usia peserta ditetapkan antara 25 hingga 57 tahun.

    Untuk formasi bimbingan ibadah, peserta wajib berusia 35-60 tahun, telah menunaikan ibadah haji, serta memiliki sertifikat pembimbing haji.

    Pada formasi Media Center Haji (MCH), persyaratan meliputi usia 25-57 tahun dan pengalaman di bidang jurnalistik yang dibuktikan dengan sertifikat uji kompetensi wartawan (UKW), atau sertifikat kehumasan bagi pegawai Kementerian Haji dan Umrah maupun Kementerian Agama.

    “Media tempat peserta bekerja juga harus terdaftar di Dewan Pers, dan setiap instansi hanya dapat mengajukan maksimal dua peserta,” papar Chandra.

    Untuk formasi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji (PKPPJH), peserta berusia 25-50 tahun. Tenaga medis wajib memiliki STR dan SIP, sementara non-medis harus memiliki sertifikat keahlian kegawatdaruratan.

    Pada layanan Pelindungan Jemaah, peserta berasal dari unsur TNI/Polri dengan usia 25-50 tahun dan batas kepangkatan maksimal mayor untuk TNI atau komisaris polisi untuk Polri.

    Adapun untuk layanan jemaah lansia dan penyandang disabilitas, ketentuan usia sama yaitu 25-50 tahun. Peserta diutamakan memiliki pengalaman atau pelatihan dalam penanganan lansia atau disabilitas, serta kemampuan bahasa isyarat.

  • Update Korban Banjir Sumatera: Tewas 914 Jiwa dan Hilang 389 Jiwa

    Update Korban Banjir Sumatera: Tewas 914 Jiwa dan Hilang 389 Jiwa

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) melaporkan pembaruan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Per Sabtu (6/12/2025) sore, total korban meninggal tercatat mencapai 914 jiwa.

    Angka ini menunjukkan peningkatan tajam sebanyak 47 jiwa dari hari sebelumnya, yang mencatat 867 korban jiwa. Secara rinci, 914 korban meninggal tersebut terdiri dari 359 jiwa di Aceh, 329 jiwa di Sumatera Utara, dan 226 jiwa di Sumatera Barat.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, angka korban bersifat dinamis. “Angka ini bergerak dinamis, di mana ada beberapa korban yang sebelumnya dilaporkan hilang ternyata di beberapa tempat kemudian dinyatakan dalam selamat,” kata Abdul Muhari dalam jumpa pers seperti ditayangkan langsung Youtube BNPB, Sabtu (6/11/2025) sore.

    Sementara jumlah korban meninggal meningkat, daftar korban yang masih dinyatakan hilang mengalami penurunan. BNPB mencatat jumlah korban hilang saat ini adalah 389 jiwa, menurun dari 521 jiwa pada hari sebelumnya. Penurunan ini terjadi setelah beberapa korban yang sebelumnya hilang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat.

    BNPB bersama instansi terkait saat ini berupaya terus mengoptimalkan operasi pencarian dan pertolongan. “BNPB akan terus mengoptimalkan operasi pencarian dan pertolongan hingga nanti daftar korban hilang bisa kita minimalkan sekecil mungkin,” tegas Abdul Muhari. 

    Upaya ini dilakukan untuk memberikan kepastian kepada keluarga korban di tengah situasi bencana yang masih berlangsung.

  • Seleksi PPIH Arab Saudi 2026 Dibuka, Pendaftaran hanya 8-14 Desember

    Seleksi PPIH Arab Saudi 2026 Dibuka, Pendaftaran hanya 8-14 Desember

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Haji dan Umrah membuka proses seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tingkat pusat untuk musim haji 1447 H/2026 M. Seleksi ini digelar secara transparan dan akuntabel guna menghasilkan petugas yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

    Direktur Bina Petugas Haji Reguler Chandra Sulistyo mengatakan, pengumuman seleksi disampaikan pada Sabtu 6 Desember 2025, sekaligus memberi kesempatan bagi calon peserta mempersiapkan dokumen pendaftaran.

    “Pendaftaran dibuka pada 8 Desember 2025 mulai pukul 13.00 WIB, dengan batas akhir pengunggahan dokumen pada 14 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Sementara itu, verifikasi dokumen oleh operator Siskohat Pusat dijadwalkan berakhir pada 16 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Tahapan computer assisted test (CAT) dan wawancara akan dilaksanakan pada 18 Desember 2025 pukul 09.00 WIB,” ucapnya dalam keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025).

    Kementerian Haji dan Umrah membuka delapan formasi layanan yang dapat diikuti peserta, meliputi layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, pelindungan jemaah, Media Center Haji, Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (PKPPJH), serta layanan jemaah lansia dan disabilitas.

    Pada pengumuman tersebut, pemerintah menegaskan bahwa proses seleksi bebas gratifikasi dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Setiap Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya dapat digunakan satu kali untuk pembuatan akun dan pendaftaran.

    “Peserta juga diminta memastikan kelengkapan dokumen serta kebenaran data, karena kesalahan dalam proses pendaftaran menjadi tanggung jawab masing-masing. Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat,” pungkasnya.
     

  • Pemulihan Aceh: Kementerian PKP Siapkan Hunian dan Fasilitas Publik

    Pemulihan Aceh: Kementerian PKP Siapkan Hunian dan Fasilitas Publik

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memulai perencanaan rekonstruksi fasilitas publik, agar pemulihan Aceh berjalan cepat. Yang menjadi fokus pemulihan antara lain masjid, jalan lingkungan, dan ruang bermain anak.

    Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menjelaskan, strategi kementerian dalam menangani dampak banjir besar yang melanda Aceh. “Percepatan ini bukan untuk mendahului proses tanggap darurat, tetapi sebagai upaya paralel agar tidak terjadi kekosongan waktu ketika fase rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai,” ujar Imran di Jakarta, Sabtu (6/12/2025).

    Sejak Selasa (2/12/2025), Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) telah berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menteri Ara menekankan, rehabilitasi dan rekonstruksi harus dimulai sejak masa tanggap darurat guna mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.

    Sebagai langkah awal, Menteri Ara membentuk satuan tugas (satgas) percepatan pascabencana yang dibagi menjadi tiga tim untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tim untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah lebih dahulu bergerak melakukan peninjauan lapangan, sementara tim Aceh menyusul kemudian karena kendala penerbangan.

    Setibanya di Aceh, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran didampingi Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan Hari Rubiyanto dan Staf Khusus Menteri Salamuddin Daeng, segera menggelar pertemuan strategis dengan Pemerintah Aceh. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Istri Gubernur Aceh, Marlina Muzakir, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, T Aznal Zahri.

    Dalam pertemuan itu, perwakilan Kementerian PKP menyampaikan permintaan maaf atas kedatangan yang mendadak, sekaligus menjelaskan urgensi instruksi Menteri Ara. “Kami mohon maaf jika kedatangan mendadak, sekaligus menjelaskan instruksi khusus Menteri Ara yang meminta percepatan penanganan dilakukan secara terukur dan cepat,” kata Imran.

  • Kemendagri Tegaskan Pentingnya Standar dan Metadata untuk Data Akurat

    Kemendagri Tegaskan Pentingnya Standar dan Metadata untuk Data Akurat

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya penerapan standar data dan metadata sebagai fondasi utama untuk menjaga kualitas, validitas, dan integritas informasi di lingkungan BSKDN.

    Penegasan ini disampaikan Sekretaris BSKDN, Noudy RP Tendean, dalam pembukaan Sosialisasi Standar Data dan Metadata untuk Pengelolaan Data Lingkup BSKDN di Command Center BSKDN, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    Noudy menjelaskan penyusunan kebijakan berbasis bukti menuntut data yang lengkap, akurat, dan terstandar. Kompleksitas isu strategis nasional, kata dia, mengharuskan adanya keseragaman format, struktur, dan deskripsi data agar informasi yang dihasilkan dapat diandalkan dan mudah diintegrasikan antarunit kerja.

    “BSKDN memiliki mandat strategis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data dan analisis. Kita dituntut menyajikan informasi dan bahan kajian yang cepat, akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

    Noudy menegaskan metadata berperan penting sebagai konteks data, mulai dari definisi, metode pengumpulan, hingga ruang lingkup. Tanpa metadata yang jelas, data dapat menimbulkan perbedaan interpretasi antarunit kerja dan berpotensi memengaruhi kualitas rekomendasi kebijakan.

    Selain penguatan standar internal, kegiatan sosialisasi juga membahas implementasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN). Noudy menyebut SDPDN sebagai langkah besar Kemendagri dalam membangun ekosistem data yang terpadu dan interoperabel.

    “Ke depan, seluruh data BSKDN harus memenuhi prinsip satu standar, satu metadata, satu portal, dan interoperabilitas. Jika data kita kuat, penyusunan policy brief tidak akan menghadapi hambatan,” tegasnya.

    Noudy mengajak seluruh unit kerja menjadikan kegiatan ini sebagai momentum penyamaan persepsi. Menurutnya, penguatan tata kelola data merupakan tanggung jawab kolektif seluruh jajaran BSKDN, bukan hanya pengelola data teknis.

    Sementara itu, perwakilan Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kemendagri, Alwin Ferry, menambahkan standar data dan metadata merupakan fondasi interoperabilitas di seluruh jajaran Kemendagri. Penerapan standar yang sama, ujarnya, memungkinkan proses integrasi, verifikasi, dan pembaruan data berjalan lebih cepat dan akurat.

    “Penting bagi kita memastikan sumber data yang digunakan jelas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

  • Isu Politik-Hukum: HUT Almamater Prabowo hingga Lahan Sawit Jadi Hutan

    Isu Politik-Hukum: HUT Almamater Prabowo hingga Lahan Sawit Jadi Hutan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat hari ulang tahun (HUT) ke-61 ke almamaternya, yaitu Partai Golkar saat memberikan sambutan pada Jumat (5/12/2025). Ucapan Prabowo itu merupakan salah satu isu politik-hukum terkini, Jumat (5/12/2025).

    Isu lainnya seputar aturan baru yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan yang memungkinkan penundaan keberangkatan kapal apabila diprediksi terjadi cuaca buruk. Kebijakan ini diterbitkan menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, ketika arus angkutan penumpang dan barang di pelabuhan penyeberangan diperkirakan meningkat.

    Selain itu, soal sikap tegas pemerintah yang akan mengembalikan lahan sawit menjadi hutan seusai banjir bandang yang menerjang Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Isu Politik-Hukum

    1. HUT Ke-61 Partai Golkar, Prabowo: Selamat Ulang Tahun Almamater Saya
    Presiden Prabowo Subianto kembali mencuri perhatian saat menghadiri peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam. Menutup sambutannya, Prabowo membacakan tiga buah pantun yang langsung disambut riuh para kader dan tamu undangan.

    Dalam pantun pertamanya, Prabowo menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Partai Golkar. Menariknya, ia menyebut partai berlambang pohon beringin itu sebagai almamaternya.

    “Pohon beringin tegak berjaga, daunnya rindang peneduh kita. Selamat ulang tahun Partai Golkar, selamat ulang tahun almamater saya. Terus bersatu, bahu-membahu membantu rakyat Indonesia,” ucap Prabowo.

    2. Singgung Pilpres 2029, Prabowo: Siapa pun Menang Harus Kompak!
    Presiden Prabowo Subianto menyinggung dinamika Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2029 saat menghadiri puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.

    Ia menegaskan pesta demokrasi lima tahunan itu pasti menghadirkan persaingan, tetapi siapa pun pemenangnya harus diajak bekerja sama demi kepentingan bangsa.

    “Kita maju ke rakyat, silakan rakyat memilih. Pada 2029 nanti ada persaingan lagi, monggo. Siapa pun pemenang, kita harus loyal dan bekerja sama. Itu keyakinan saya,” ujarnya.

    3. Kemenhub Terapkan Aturan Baru untuk Antisipasi Cuaca Buruk
    Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan yang memungkinkan penundaan keberangkatan kapal apabila diprediksi terjadi cuaca buruk.

    Kebijakan ini diterbitkan menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, ketika arus angkutan penumpang dan barang di pelabuhan penyeberangan diperkirakan meningkat.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyampaikan hal ini saat memperkenalkan pengaturan angkutan barang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Pengaturan Lalu Lintas Jalan dan Penyeberangan selama Masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    4. Dugaan Perusakan Hutan Menguat di Balik Banjir Sumatera
    Jumlah korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang tiga provinsi di Pulau Sumatera terus meningkat. Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Jumat (5/12/2025) siang mencatat 846 orang meninggal dunia, sementara 547 orang masih hilang dan dalam proses pencarian tim gabungan.

    Angka ini menunjukkan besarnya dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selama lebih dari sepekan terakhir.

    BNPB menjelaskan, banjir bandang dan longsor terjadi hampir bersamaan di banyak lokasi, terutama di kawasan dengan curah hujan ekstrem dan kondisi hulu sungai yang mengalami kerusakan ekologis. Selain korban meninggal dan hilang, 2.700 warga mengalami luka-luka akibat terpaan material lumpur, bebatuan, dan kayu besar saat aliran banjir menerjang permukiman.

    5. Banjir Sumatera, Pemerintah Siap Kembalikan Lahan Sawit Jadi Hutan
    Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka peluang untuk mengembalikan lahan sawit menjadi kawasan hutan jika terbukti menjadi penyebab banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.

    Kebijakan itu akan ditempuh setelah evaluasi tata ruang secara menyeluruh di tiga provinsi terdampak, yakni Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh.

    Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menegaskan, langkah pengembalian fungsi lahan merupakan opsi serius yang dapat diambil pemerintah apabila ditemukan bukti kuat bahwa alih fungsi hutan menjadi kebun sawit berkontribusi pada bencana hidrometeorologi yang terjadi pekan ini.

  • Ratusan Ribu Warga Aceh Terancam Akibat Layanan Kesehatan Lumpuh

    Ratusan Ribu Warga Aceh Terancam Akibat Layanan Kesehatan Lumpuh

    Jakarta, Beritasatu.com — Situasi kesehatan di Aceh memasuki fase kritis setelah banjir dan longsor besar melanda sejumlah wilayah Sumatera. Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) melaporkan bahwa ratusan ribu warga dari kelompok rentan kini berada dalam kondisi berbahaya akibat layanan medis yang terhenti dan akses menuju fasilitas kesehatan yang masih terputus.

    Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaludin, SKM, M.Kes, menyebut Aceh sebagai wilayah dengan dampak terparah. Hingga Jumat (5/12/2025), banyak fasilitas kesehatan, mulai dari rumah sakit rujukan, puskesmas, hingga klinik kecil, mengalami kerusakan atau terendam banjir. Beberapa lokasi bahkan tidak dapat beroperasi sama sekali karena jaringan listrik putus, pasokan BBM habis, dan akses jalan tertutup.

    Sejumlah rumah sakit utama dilaporkan terisolasi akibat jembatan roboh dan jalan yang tertimbun longsor. Kondisi tersebut membuat tenaga kesehatan kewalahan karena tidak dapat bergerak bebas, sementara distribusi obat-obatan dan logistik medis terhambat.

    Agus memaparkan data terkini mengenai jumlah kelompok rentan di seluruh 18 kabupaten/kota di Aceh. “Untuk bayi saja ada 104.623 orang. Kemudian balita 101.008 orang. Ibu hamil 394.250 orang. Ibu menyusui 2.380 orang. Lansia 459.428 orang. Disabilitas 17.077 orang. Dan pasien yang perlu hemodialisa 545 orang,” ujarnya dalam tayangan Youtube yang dikutip Beritasatu.com.

    Data tersebut menunjukkan betapa besar jumlah warga yang memerlukan layanan kesehatan rutin maupun darurat. Padahal, banyak fasilitas kini kolaps dan tidak mampu memberikan pelayanan.

    Kelompok yang paling terdampak antara lain:

    Ibu hamil, yang membutuhkan pemeriksaan antenatal berkala.Bayi dan balita, rentan infeksi di area pengungsian yang minim sanitasi.Lansia, yang membutuhkan obat harian untuk penyakit kronis.Penyandang disabilitas, yang membutuhkan pendampingan dan alat bantu.Pasien hemodialisa, yang harus cuci darah tepat waktu.

    Di antara kelompok tersebut, pasien hemodialisa menjadi yang paling gawat. Kerusakan unit HD di beberapa rumah sakit memaksa pasien dirujuk ke luar daerah, namun prosesnya terhambat karena jalur transportasi belum sepenuhnya terbuka.

    Untuk menjawab kondisi darurat ini, Kemenkes tengah memprioritaskan pemulihan layanan kesehatan dasar dengan mempercepat:

    distribusi obat-obatan dan obat penyakit kronis.penyediaan vaksin untuk mencegah KLB pascabencana.pengiriman logistik medis dan alat kesehatan darurat.pendataan kelompok rentan agar bantuan tepat sasaran.

    “Kami pastikan semua kelompok rentan ini menjadi prioritas dalam penanganan,” tegas Agus. Ia menyebut koordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, TNI–Polri, dan lembaga kemanusiaan terus diperkuat untuk membuka akses distribusi dan memulihkan layanan kesehatan secepat mungkin.

  • Siaga Ancaman Siklon Tropis Baru di Jawa Pascabencana Sumatera

    Siaga Ancaman Siklon Tropis Baru di Jawa Pascabencana Sumatera

    Surabaya, Beritasatu.com – Bencana banjir dan longsor masif yang melanda Sumatera harus menjadi pelajaran serius bagi seluruh wilayah Indonesia, terutama yang kini berada di bawah ancaman siklon tropis baru. Peneliti senior Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (Puslit MKPI) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Dr Amien Widodo, mendesak penguatan kapasitas masyarakat menghadapi bencana hidrometeorologis.

    Dr Amien Widodo, pakar Mitigasi Kebencanaan dari Departemen Teknik Geofisika ITS, menganalisis bahwa curah hujan ekstrem yang dibawa Siklon Senyar berinteraksi dengan kondisi topografi Indonesia yang rapuh.

    “Curah hujan ekstrem yang dibawa Siklon Senyar berinteraksi dengan kondisi topografi bergunung-gunung serta kerusakan hutan yang telah berlangsung puluhan tahun,” ujar Amien Widodo, Jumat (5/12/2025).

    Menurutnya, interaksi ini berakibat fatal: tanah menjadi tidak stabil, memicu banjir bandang yang membawa lumpur, batu, serta kayu gelondongan dengan daya rusak yang sangat besar.

    Peringatan Dini: Bibit Siklon Ancam Jawa-Bali

    Tragedi Sumatera kini menjadi landasan untuk merespons peringatan dini dari BMKG mengenai kemunculan bibit siklon tropis baru di selatan Pulau Jawa. Bibit siklon ini berpotensi memengaruhi wilayah Jawa, Bali, NTT, hingga Timika, Papua.

    “Peringatan ini harus segera direspons dengan langkah mitigasi nyata mengingat tragedi Sumatera menjadi bukti bahwa keterlambatan persiapan dapat berakibat fatal,” kata Amien, merujuk pada kesamaan ancaman yang pernah terjadi di Aceh pada 2001.

    Data dari Puslit MKPI ITS dan BPBD Jawa Timur menunjukkan kerentanan yang tinggi. BPBD telah memetakan 14 potensi bencana, dengan wilayah rawan banjir bandang dan longsor tersebar di lebih dari 30 kabupaten/kota, termasuk Pacitan, Ponorogo, Malang, hingga Banyuwangi.

    Dr Amien Widodo menekankan bahwa pengurangan risiko bencana tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah. Pemberdayaan masyarakat menjadi faktor penentu keselamatan utama.

    “Apabila masyarakat telah diberdayakan dan dibekali pengetahuan serta persediaan yang benar, mereka akan tetap dapat bertahan hidup tanpa harus menunggu bantuan eksternal,” imbuhnya.

    Ia menyerukan sinergi yang melibatkan pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta untuk membangun ketangguhan melalui edukasi, latihan, dan kolaborasi, sebagai langkah menghadapi ancaman siklon tropis dan bencana lainnya di masa depan.