Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • KPK Sebut Prabowo Tak Wajib Laporkan Mobil Listrik Pemberian Erdogan

    KPK Sebut Prabowo Tak Wajib Laporkan Mobil Listrik Pemberian Erdogan

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Presiden Prabowo Subianto tak wajib melaporkan mobil listrik Togg T10X pemberian dari Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Hal itu karena pemberian dimaksud terkait dengan hubungan kedinasan dan kenegaraan.

    Disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, pihaknya telah bertemu dengan perwakilan Sekretariat Presiden.

    “Karena ini adalah pemberian kenegaraan maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (3), ini termasuk barang yang tidak wajib dilaporkan,” kata Pahala, Kamis (27/2/2025).

    Pasal 2 ayat (1) Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi mengatur tiap pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan gratifikasi yang diterima.

    Sementara itu, pada Pasal 2 ayat (3) menyebutkan: pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis gratifikasi sebagai berikut: huruf q: pemberian cenderamata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

    Sebelumnya, dalam kunjungan kenegaraan ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (12/2/2025), Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara simbolis menyerahkan satu unit mobil listrik Togg T10X kepada Pemerintah Indonesia. Penyerahan mobil listrik Turki ini dilakukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai simbol persahabatan antara kedua negara yang telah terjalin selama 75 tahun.

    Berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Presiden Erdogan memperkenalkan Togg T10X, mobil listrik pertama buatan Turki, kepada Presiden Prabowo sebelum jamuan santap siang kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyambut baik pemberian mobil listrik Turki berwarna putih ini, bahkan langsung mencoba duduk di kursi kemudi sisi kiri mobil tersebut.
     

  • Survei LPI: Budi Gunawan, Wahyu Sakti Trenggono, dan Sri Mulyani Jadi 3 Menteri Terbaik Prabowo-Gibran

    Survei LPI: Budi Gunawan, Wahyu Sakti Trenggono, dan Sri Mulyani Jadi 3 Menteri Terbaik Prabowo-Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) merilis hasil survei terbaru yang mengungkap tiga menteri dengan kinerja terbaik dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Direktur LPI, Ali Ramadhan, mengungkapkan hasil ini dalam diskusi publik bertajuk Pandangan Publik terhadap Soliditas Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel Aryaduta, Semanggi, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    “Dari hasil kuesioner, sebanyak 91,07% responden menilai Budi Gunawan sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Di posisi kedua, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono mendapat 90,35% suara. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menempati posisi ketiga dengan 89,44%,” ujar Ali.

    Direktur LPI, Boni Hargens, menilai hasil survei ini rasional dan mencerminkan kinerja nyata para menteri. Ia menilai Budi Gunawan sebagai menteri dengan performa terbaik didukung oleh peran besarnya dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.

    “Pak BG layak menjadi yang terbaik. Beliau memberikan kontribusi besar dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, yang berdampak langsung pada kepentingan nasional. Terobosannya konkret dan dirasakan masyarakat,” ujar Boni.

    Survei LPI dilakukan pada 20-25 Februari 2025 terhadap 1.700 responden yang tersebar di 29 provinsi. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage sampling, yang menggabungkan teknik simple random sampling dan cluster sampling.

    Wawancara dilakukan menggunakan kuesioner oleh pewawancara terlatih. Survei ini memiliki margin of error ±2,38% dengan tingkat kepercayaan 95%.

    Daftar 10 besar menteri dengan performa terbaik versi survei LPI:

    Menko Polkam Budi Gunawan – 91,07%
    Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono – 90,35%
    Menkeu Sri Mulyani Indrawati – 89,44%
    Menlu Sugiono – 88,71%
    Menteri BUMn Erick Thohir – 87,66%
    Mendagri Tito Karnavian – 86,47%
    Menteri Agama Nasaruddin Umar – 85,55%
    Mendikdasmen Abdul Mu’ti – 84,25%
    Menhan Syafrie Syamsuddin – 83,72%
    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid – 82,33%

  • Geledah Safe Deposit Box Mantan Bos Taspen, KPK Sita Logam Mulia dan Uang Rp 2,5 Miliar

    Geledah Safe Deposit Box Mantan Bos Taspen, KPK Sita Logam Mulia dan Uang Rp 2,5 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah safe deposit box (SDB) mantan Direktur Utama (Dirut) PT Taspen (Persero), Antonius NS Kosasih (ANSK), Selasa (25/2/2025). SDB tersebut berada di sebuah bank swasta nasional.

    Penggeledahan terkait penyidikan kasus kegiatan investasi PT Taspen tahun anggaran 2019. Dari penggeledahan ini, KPK menyita logam mulia dan mata uang rupiah serta asing.

  • Demokrasi Indonesia Tetap Dinilai Masih Sehat, Prabowo-Gibran Disebut Tak Alergi Kritik

    Demokrasi Indonesia Tetap Dinilai Masih Sehat, Prabowo-Gibran Disebut Tak Alergi Kritik

    Jakarta, Beritasatu.com – Analis ekonomi politik, Mardiyanto, menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia tetap berjalan dengan baik. Menurutnya, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memberikan ruang demokrasi yang luas, terbuka terhadap kritik, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat.

    “Pemerintah tidak alergi terhadap kritik. Justru, partisipasi publik dalam mengawal kebijakan sangat penting agar demokrasi semakin maju. Harmonisasi antara pelaku usaha, perbaikan taraf hidup masyarakat, serta akselerasi kebijakan pemerintah menjadi indikator demokrasi yang sehat,” ujar Mardiyanto dalam diskusi dan rilis hasil survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) bertajuk “Pandangan Publik terhadap Soliditas Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Hotel Aryaduta, Semanggi, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Mardiyanto mencontohkan berbagai aksi demonstrasi mahasiswa serta tagar kritik seperti #KaburAjaDulu dan #IndonesiaGelap yang sempat viral. Menurutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran tidak melarang aksi-aksi tersebut, bahkan menanggapinya dengan bijak.

    “Tagar dan aksi protes itu adalah bentuk ekspresi publik yang harus dihargai. Pemerintah melihatnya sebagai kritik yang membangun, bukan sebagai ancaman,” tambahnya.

    Selain demokrasi Indonesia yang masih sehat, Mardiyanto optimistis pemerintahan Prabowo-Gibran akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Menurutnya, berbagai terobosan kebijakan dan soliditas dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi kunci keberhasilan pemerintahan ini.

    “Survei LPI menunjukkan soliditas pemerintahan Prabowo-Gibran cukup kuat. Sekarang tantangannya adalah bagaimana seluruh elemen pemerintahan mampu menangkap aspirasi publik dan mengakselerasikannya dengan visi Asta Cita,” pungkasnya.

  • Bikin Negara Bangkrut? Ini 5 Dampak Mengerikan dari Korupsi

    Bikin Negara Bangkrut? Ini 5 Dampak Mengerikan dari Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Dampak dari korupsi begitu luas dan merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Negara yang terjerat dalam praktik korupsi yang sistemik akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, serta degradasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum.

    Korupsi bukan hanya sekadar tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, tetapi juga ancaman serius bagi stabilitas dan kemajuan sebuah negara. Ketika korupsi menjadi budaya dalam sistem pemerintahan, kepercayaan publik terhadap negara akan terus menurun.

    Selain itu, korupsi juga menghambat pembangunan, menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar, dan menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab.

    Dilansir dari jurnal Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2012-2022 karya Ridho Irawan dan Irsad Lubis, berikut adalah beberapa dampak utama korupsi bagi negara.

    Dampak Korupsi bagi Negara

    1. Kerugian ekonomi

    Korupsi menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi per kapita dapat menurun hingga 1% per tahun.

    Selain itu, tingkat korupsi yang tinggi juga membuat investor enggan menanamkan modalnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya investasi, pengangguran yang meningkat, serta lemahnya daya saing negara di kancah global.

    2. Ketidakadilan sosial

    Salah satu dampak paling nyata dari korupsi adalah ketidakadilan sosial. Praktik korupsi memperparah ketimpangan ekonomi karena hanya menguntungkan segelintir orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan, sementara masyarakat umum tetap berada dalam kondisi yang sulit. 

    Ketimpangan ini memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin, menciptakan ketidakpuasan sosial, serta meningkatkan potensi konflik di dalam masyarakat.

    3. Kerusakan lingkungan

    Korupsi dalam sektor pengelolaan sumber daya alam dapat menyebabkan eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Banyak kasus di mana izin pertambangan dan deforestasi diberikan tanpa memperhatikan dampak lingkungan akibat adanya suap dan kolusi antara pejabat dan pengusaha.

    Akibatnya, terjadi pencemaran lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta bencana alam yang merugikan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga berkontribusi terhadap degradasi lingkungan.

    4. Penurunan kepercayaan publik

    Ketika korupsi terjadi secara masif dalam suatu negara, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara akan semakin menurun. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan cenderung bersikap apatis terhadap kebijakan publik dan partisipasi politik. Hal ini melemahkan legitimasi pemerintah, menghambat kebijakan reformasi, serta memperburuk stabilitas politik dan ekonomi suatu negara.

    5. Tantangan dalam penegakan hukum

    Korupsi juga menjadi tantangan besar dalam sistem peradilan. Banyak kasus di mana aparat penegak hukum justru terlibat dalam praktik korupsi, sehingga proses penindakan terhadap para pelaku menjadi lemah.

    Kolusi antara pejabat tinggi dan aparat hukum menciptakan impunitas bagi koruptor, sehingga mereka dapat terhindar dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sistem hukum yang transparan, independen, dan tegas dalam menindak segala bentuk praktik korupsi.

    Korupsi memberikan dampak yang sangat luas dan merugikan bagi negara, baik dari segi ekonomi, sosial, lingkungan, maupun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

  • Tak Banyak yang Tahu! Ini Sejarah Pertamina dari Nol Hingga Jadi Penguasa Energi Nasional

    Tak Banyak yang Tahu! Ini Sejarah Pertamina dari Nol Hingga Jadi Penguasa Energi Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Pertamina merupakan perusahaan minyak dan gas bumi milik negara yang memiliki peran strategis dalam sektor energi Indonesia dengan sejarah pembentukan panjang sejak masa penjajahan Belanda. Lantas, bagaimana perjalanannya?

    Sebagai badan usaha milik negara (BUMN), Pertamina mengelola berbagai produk, termasuk bahan bakar minyak (BBM) Public Service Obligation (PSO) dan non-PSO, bahan bakar khusus (BBK), gas, non-BBM, serta petrokimia.

    Lantas, bagaimana sejarah perjalanan Pertamina dalam mengelola minyak dan gas bumi di Indonesia? Dilansir dari laman resmi Pertamina, berikut lengkapnya!

    Awal Mula Eksplorasi Minyak di Indonesia

    Eksplorasi minyak bumi di Indonesia dimulai pada tahun 1871 ketika Belanda melakukan pengeboran pertama di daerah Cirebon. Langkah ini kemudian diikuti dengan pendirian Royal Dutch Company di Pangkalan Brandan, Sumatra Utara, pada tahun 1885. Perusahaan-perusahaan minyak asing mendominasi industri perminyakan di Indonesia hingga kemerdekaan pada tahun 1945.

    Pascakemerdekaan, pemerintah Indonesia mengambil alih aset minyak dan gas bumi yang sebelumnya dikuasai Belanda dan Jepang. Langkah ini menjadi awal dari kemandirian energi nasional dan cikal bakal berdirinya Pertamina.

    Pembentukan Permina dan Pertamin

    Pada 10 Desember 1957, pemerintah mendirikan Perusahaan Minyak Nasional (Permina) berdasarkan SK Menteri Perindustrian Nomor 3177/M tanggal 15 Oktober 1957. Permina bertugas mengelola eksplorasi dan produksi minyak di dalam negeri sebagai upaya menggantikan dominasi perusahaan asing.

    Pada tahun 1959, pemerintah Republik Indonesia membeli saham NV Nederlands Indische Aardolie Maatschappij (NV NIAM) yang sebelumnya dimiliki Belanda dan Amerika Serikat. Saham ini kemudian dialihkan ke Permina dan perusahaan negara lain yang bergerak di sektor minyak dan gas, yaitu Pertamin.

    Penggabungan Permina dan Pertamin menjadi Pertamina

    Pada tahun 1968, pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Permina dan Pertamin menjadi satu entitas, yaitu Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina). Penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat sektor migas nasional serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

    Pada tahun 1971, Pertamina ditetapkan sebagai tonggak industri migas nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Perusahaan ini bertanggung jawab dalam eksplorasi, produksi, serta distribusi minyak dan gas bumi di Indonesia.

    Perubahan Peran Pertamina dan Transformasi Menjadi Perseroan

    Seiring berjalannya waktu, pemerintah mengubah peran Pertamina agar lebih berorientasi pada bisnis dan efisiensi. Pada tahun 2001, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pertamina tidak lagi memiliki kewajiban langsung dalam pelaksanaan PSO, melainkan beroperasi sebagai perusahaan yang mengikuti prinsip bisnis.

    Pada tahun 2003, Pertamina resmi bertransformasi menjadi perusahaan perseroan (persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi dalam menghadapi tantangan industri migas global.

    Restrukturisasi Pertamina-Holding dan Subholding

    Pada 12 Juni 2020, Pertamina mengalami transformasi besar dengan diterapkannya sistem Holding-Subholding di bawah Kementerian BUMN RI. Struktur baru ini membagi Pertamina menjadi enam subholding utama:

    Upstream Subholding: PT Pertamina Hulu Energi.Gas Subholding: PT Perusahaan Gas Negara.Refinery & Petrochemical Subholding: PT Kilang Pertamina Internasional.Power & NRE Subholding: PT Pertamina Power Indonesia.Commercial & Trading Subholding: PT Patra Niaga.Integrated Marine Logistics Subholding: PT Pertamina International Shipping.

    Dengan restrukturisasi ini, Pertamina semakin fokus dalam mengembangkan sektor energi dan mewujudkan kedaulatan energi nasional.

    Sejarah Pertamina mencerminkan perjalanan panjang dalam upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Dari eksplorasi minyak pertama oleh Belanda hingga menjadi perusahaan energi berskala global, Pertamina terus berkembang dan berinovasi.

  • Kejagung Geledah 2 Rumah Riza Chalid di Jakarta dan Kantor Anaknya di Terminal Merak

    Kejagung Geledah 2 Rumah Riza Chalid di Jakarta dan Kantor Anaknya di Terminal Merak

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah tiga lokasi yang diduga terkait kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023.

    Tiga lokasi tersebut meliputi rumah pengusaha Muhammad Riza Chalid serta kantor anaknya, M Kerry Andrianto Riza, di Kawasan Terminal Merak, Cilegon, Banten.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa penggeledahan pertama dilakukan di rumah Riza Chalid di Jalan Jenggala Dua, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    “Dalam penggeledahan ini, penyidik menemukan setidaknya 144 bundel berkas dokumen,” ujar Harli kepada wartawan, Kamis (27/2/2025).

    Penggeledahan kedua dilakukan di kantor PT Orbit Terminal Merak di Cilegon, Banten, yang dimiliki oleh M Kerry Andrianto Riza, anak Riza Chalid. Lokasi ini diduga menjadi tempat pengoplosan BBM jenis Pertalite yang diubah menjadi Pertamax.

    “Dari penggeledahan ini, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk dokumen terkait. Namun, detail dokumen yang disita belum dapat kami ungkapkan,” kata Harli.

    Penggeledahan ketiga dilakukan di rumah Riza Chalid di kawasan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hingga Kamis sore, penggeledahan masih berlangsung.

    “Saat ini, penyidik masih mengecek apakah lokasi tersebut memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang kami selidiki,” ungkap Harli.

    Harli menambahkan Kejagung akan segera memeriksa para tersangka dan pihak terkait guna mempercepat penyelesaian kasus ini.

    “Dari berbagai sumber dan saksi-saksi yang telah diperiksa, serta dengan sudah ditetapkannya sembilan tersangka (termasuk Riza Chalid), pemeriksaan akan dipercepat agar kasus ini segera tuntas,” tegasnya.

  • Deretan Pom Bensin Swasta yang Beroperasi di Indonesia, Ada Shell hingga Exxon Mobil

    Deretan Pom Bensin Swasta yang Beroperasi di Indonesia, Ada Shell hingga Exxon Mobil

    Jakarta, Beritasatu.com – Industri bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia terus berkembang dengan hadirnya berbagai perusahaan yang mengoperasikan pom bensin di Indonesia. Selain PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan milik negara, beberapa perusahaan swasta juga turut bersaing dalam sektor ini.

    Kehadiran mereka memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memilih bahan bakar dengan kualitas dan harga yang beragam. Persaingan yang semakin ketat di industri BBM mendorong peningkatan kualitas layanan di seluruh pom bensin di Indonesia. Konsumen kini dapat menikmati pelayanan yang lebih baik, bahan bakar dengan formulasi yang lebih efisien, serta fasilitas yang lebih nyaman.

    Berikut ini deretan pom bensin di Indonesia yang bisa menjadi pilihan masyarakat.

    Pom Bensin di Indonesia

    1. Shell

    Menurut laman resmi Shell Indonesia, perusahaan ini mengelola berbagai lini bisnis, termasuk penyediaan BBM, pelumas untuk industri, otomotif, dan transportasi, serta bahan bakar untuk sektor kelautan dan komersial. Selain itu, Shell juga memproduksi bitumen yang digunakan dalam berbagai proyek infrastruktur.  

    Sebagai salah satu perusahaan minyak internasional yang beroperasi di Indonesia, Shell telah membangun lebih dari 170 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Bandung, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Perusahaan ini juga didukung oleh lebih dari 300 karyawan. Untuk memperkuat rantai pasokan, Shell memiliki satu terminal penyimpanan bahan bakar di Gresik, Jawa Timur, serta satu pabrik pelumas yang berlokasi di Marunda.  

    Shell menawarkan berbagai produk bahan bakar, di antaranya Shell Super, Shell V-Power, Shell V-Power Diesel, Shell Diesel Extra, dan Shell V-Power Nitro+. Pada Februari 2025, harga BBM di SPBU Shell mengalami penyesuaian sebagai berikut ini.  

    Shell Super: Rp 13.350 per liter. Shell V-Power: Rp 13.940 per liter.Shell V-Power Nitro+: Rp 14.110 per liter.  Shell V-Power Diesel: Rp 15.030 per liter.  

    2. Vivo

    Vivo mulai beroperasi di industri SPBU Indonesia pada 2017 sebagai alternatif bagi masyarakat yang mencari bahan bakar berkualitas dengan harga kompetitif. SPBU ini dikelola oleh PT Vivo Energy Indonesia, bagian dari Vitol Group, perusahaan energi asal Swiss yang beroperasi pada sektor hilir minyak dan gas bumi. Vitol Group telah memperluas jaringannya ke Belanda, Singapura, Inggris, Australia, dan beberapa negara di Afrika.  

    Vivo menawarkan tiga jenis BBM: Revvo 90, Revvo 92, dan Revvo 95. SPBU ini sempat menjadi sorotan karena harga Revvo 90 lebih murah dibandingkan Pertalite dari Pertamina. Per Februari 2025, harga BBM di SPBU Vivo seperti berikut ini.

    Revvo 90: Rp 13.260 per liter.Revvo 92: Rp 13.350 per liter.Revvo 95: Rp 13.940 per liter.

    3. BP (British Petroleum)

    SPBU BP-AKR merupakan perusahaan energi terpadu hasil kerja sama antara BP dan AKR, yang resmi terbentuk melalui perjanjian usaha patungan pada 5 April 2017. Kemitraan ini menghasilkan PT Aneka Petroindo Raya (APR), yang beroperasi di Indonesia dengan nama BP-AKR Fuels Retail.  

    Menurut laman BP, SPBU BP-AKR menyediakan tiga jenis BBM berkualitas, yaitu BP 92, BP Ultimate, dan BP Diesel. Ketiga jenis bahan bakar ini mengandung teknologi Active, yang dirancang untuk melindungi dan membersihkan mesin dari kotoran serta mencegahnya menempel kembali. Selain bahan bakar berkualitas, SPBU BP juga dilengkapi berbagai fasilitas, seperti mini market, gerai kopi, tempat pengisian air dan angin, toilet, serta musala. Per 9 Februari 2025, harga BBM di SPBU BP sebagai berikut ini.  

    BP 92: Rp 13.200 per liter (turun dari Rp 13.350 per liter).BP Ultimate: Rp 13.940 per liter (mengalami kenaikan).BP Ultimate Diesel: Rp 15.030 per liter (mengalami kenaikan).

    4. Exxon Mobil

    Selain SPBU besar yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga SPBU mini yang beroperasi di Indonesia, salah satunya adalah pom bensin Exxon Mobil. SPBU ini merupakan hasil kemitraan antara  Salim Group, melalui PT Indomobil Prima Energi, dengan perusahaan energi asal Amerika Serikat, ExxonMobil.  

    Pom bensin Exxon Mobil mulai beroperasi secara resmi di Indonesia sejak 2019. Berdasarkan informasi dari laman resmi Exxon Mobil, SPBU ini menawarkan beberapa jenis bahan bakar, di antaranya minyak solar mobil, minyak solar mobil B20, dan bensin mobil RON 92.

    Masuknya pom bensin swasta ke pasar Indonesia semakin memperketat persaingan di industri BBM. Hal ini memberikan keuntungan bagi masyarakat, karena mereka dapat memilih bahan bakar yang beragam baik dari segi harga maupun kualitas. Selain itu, kehadiran layanan yang lebih modern serta inovasi dalam teknologi bahan bakar menjadi nilai tambah bagi para pengguna kendaraan.  

    Meskipun pom bensin swasta menawarkan berbagai keunggulan, Pertamina masih mendominasi pasar berkat jaringan yang lebih luas dan harga yang lebih stabil di Indonesia. Selain itu, ketersediaan BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar juga menjadi faktor utama yang memengaruhi pilihan masyarakat dalam menentukan SPBU.

  • Geledah Kantor Anak Riza Chalid di Merak, Kejagung Sita Sejumlah Dokumen

    Geledah Kantor Anak Riza Chalid di Merak, Kejagung Sita Sejumlah Dokumen

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor PT Orbit Terminal Merak di Cilegon Banten pada Kamis (27/2/2025). Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023.

    PT Orbit Terminal Merak sendiri merupakan perusahaan milik  M Kerry Andrianto Riza yang merupakan anak Riza Chalid. Lokasi tersebut diduga menjadi tempat pengoplosan BBM Pertalite yang diubah menjadi Pertamax.

    “Bahwa sejak tadi pagi penyidik sudah melakukan penggeledahan juga di Cilegon, di kota Cilegon ya di satu tempat yaitu PT OTM,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar kepada wartawan.

    Harli menjelaskan, dalam penggeledahan tersebut, pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti termasuk dokumen.

    Kendati demikian, Harli tak membeberkan secara detail dokumen apa saja yang dibawa dalam penggeledahan di PT Orbit Terminal Merak milik anak Riza Khalid itu.

    “Tentu barang-barang atau dokumen yang dibutuhkan oleh penyidik berada di tempat-tempat yang disebutkan,” katanya.

    Dia menambahkan, penggeladahan tersebut dilakukan guna melengkapi berkas perkara dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023.

    Nantinya, kata dia, pihaknya juga bakal memeriksa para tersangka maupun pihak lain guna menunstaskan kasus tersebut.

    “Jadi dari berbagai sumber, dari saksi-saksi dan tentunya karena sudah ditetapkan tersangka sebanyak sembilan orang maka pemeriksaan saksi ini harus dipercepat,” katanya terkait penggeledahan di PT Orbit Terminal Merak milik anak Riza Khalid itu.

  • Survei LPI: Mayoritas Publik Optimistis Wapres Gibran Punya Peran Strategis Wujudkan Visi Asta Cita

    Survei LPI: Mayoritas Publik Optimistis Wapres Gibran Punya Peran Strategis Wujudkan Visi Asta Cita

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menegaskan peran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sangat strategis dalam menopang visi Presiden Prabowo Subianto. Hasil survei terbaru LPI menunjukkan mayoritas publik optimistis bahwa Gibran mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam lima tahun ke depan.

    “Berdasarkan temuan survei LPI, mayoritas responden yakin dan optimistis bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memberikan kontribusi signifikan dalam menjalankan tugasnya. Hasil survei menunjukkan angka rata-rata mencapai 70-an persen,” ujar Boni dalam diskusi dan rilis hasil survei LPI bertajuk Pandangan Publik terhadap Soliditas Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel Aryaduta, Semanggi, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Boni menambahkan, peran Gibran sangat penting dalam mendukung tercapainya visi besar Asta Cita yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia yakin Gibran bisa membantu Presiden Prabowo menjalankan agenda strategis menuju Indonesia Emas 2045.

    “Survei juga menunjukkan bahwa Gibran memiliki potensi besar dan kemampuan berakselerasi dengan jajaran Kabinet Merah Putih. Hal ini akan mengoptimalkan pencapaian seluruh agenda besar yang telah dirancang oleh Presiden Prabowo,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Boni menilai pandangan publik dalam survei ini sangat rasional dan sejalan dengan kepemimpinan Prabowo yang tegas dan tanpa kompromi.

    “Dengan semangat mudanya, Wapres Gibran akan menjadi pendamping yang solid bagi Presiden Prabowo dalam sistem presidensial yang dwitunggal. Keduanya akan saling melengkapi dan memperkuat kinerja pemerintahan,” jelas Boni.

    Wakil Direktur LPI, Ali Ramadhan, memaparkan mayoritas responden dalam survei LPI menilai kinerja Gibran mendukung pemerintahan Prabowo.

    “Sebanyak 38,15% responden menyatakan kinerja Gibran mendukung Prabowo, sementara 40,28% lainnya menyebut kinerjanya sangat mendukung. Dengan demikian, totalnya mencapai 79,33% atau hampir 80% responden yang menilai Gibran berperan besar dalam memaksimalkan kinerja pemerintahan,” ungkap Ali.

    Selain itu, mayoritas publik juga optimistis bahwa Gibran mampu membantu Prabowo dalam mewujudkan visi Asta Cita.

    “Sebanyak 47,78% responden optimistis dan 38,72% lainnya sangat optimistis Gibran memiliki kontribusi serta potensi signifikan dalam mengoptimalkan kinerja pemerintahan,” tambahnya.

    Survei LPI dilakukan pada 20-25 Februari 2025 dengan melibatkan 1.700 responden dari 29 provinsi di Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage sampling, yang mengombinasikan simple random sampling dan cluster sampling.

    Survei LPI terhadap kinerja Wapres Gibran dilakukan melalui wawancara dengan kuesioner oleh pewawancara terlatih. Margin of error dalam survei ini sebesar ±2,38% dengan tingkat kepercayaan 95%.