Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • 3 Link Live Streaming Sidang Isbat untuk Menentukan Awal Puasa Ramadhan 2025

    3 Link Live Streaming Sidang Isbat untuk Menentukan Awal Puasa Ramadhan 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menjelang Ramadan atau Ramadhan 2025, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat untuk menentukan awal puasa. Sidang isbat penentuan 1 Ramadhan 1446 Hijriah dijadwalkan berlangsung pada hari ini.

    Sidang isbat merupakan forum musyawarah yang melibatkan para ulama, ahli ilmu falak, organisasi masyarakat (ormas) Islam, pakar astronomi, serta instansi terkait.

    Tujuan dari sidang ini adalah untuk menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah berdasarkan metode rukyat (pengamatan hilal) dan hisab (perhitungan astronomi). Keputusan ini penting bagi umat Islam di Indonesia agar memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan ibadah puasa.

    Perkiraan Hilal dan Jadwal Sidang Isbat 2025

    Berdasarkan data hisab awal Ramadhan 1446 H, ijtimak akan terjadi pada Jumat (28/2/2025), pukul 07.44 WIB. Berdasarkan perhitungan astronomi, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada hari tersebut diperkirakan sudah berada di atas ufuk, dengan rentang antara 3 derajat 5,91’ hingga 4 derajat 40,96’. Sementara itu, sudut elongasi hilal diperkirakan berada di kisaran 4 derajat 47,03’ hingga 6 derajat 24,14’.

    Rangkaian Agenda Sidang Isbat

    Narasumber:

    Cecep Nurwendaya (Tim Hisab Rukyat Kemenag).Abdurrahman Dahlan (MUI).Ahmad Izzuddin (Pengurus Besar NU).Sriyatin Shodiq (Muhammadiyah).Hasan Natsir (PP Persis).

    Lokasi: Auditorium Haji Mohammad Rasjidi Kantor Kemenag, Thamrin, Jakarta Pusat.

    Sidang isbat akan dilaksanakan dalam tiga tahap utama, seperti berikut ini.

    – Seminar posisi hilal (pukul 16.30 WIB)

    Pada sesi ini, para ahli astronomi akan memaparkan data mengenai posisi hilal di berbagai wilayah Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam sidang.

    – Sidang isbat tertutup (pukul 18.30 WIB)

    Pada tahap ini, Kementerian Agama bersama para ulama, ahli falak, dan pihak terkait akan melakukan musyawarah untuk menentukan awal Ramadhan.

    – Konferensi pers penetapan 1 Ramadhan 1446 H (pukul 19.05 WIB)

    Menteri Agama Nasaruddin Umar akan mengumumkan hasil sidang isbat kepada masyarakat melalui siaran langsung di berbagai media. Masyarakat diimbau untuk menyaksikan pengumuman resmi dari pemerintah agar mendapatkan informasi yang valid mengenai awal Ramadhan 2025.

    Link Live Streaming Sidang Isbat

    Untuk melihat secara langsung sidang isbat dapat dilakukan melalui live streaming pada link berikut ini.

  • 3 Link Live Streaming Sidang Isbat untuk Menentukan Awal Puasa Ramadhan 2025

    Sidang Isbat: Bagaimana Cara Menentukan Awal Ramadhan?

    Jakarta, Beritasatu.com – Sidang isbat untuk menentukan awal puasa Ramadan atau Ramadhan 1446 Hijriah akan dilaksanakan di Auditorium Haji Mohammad Rasjidi Kantor Kementerian Agama hari ini.

    Sidang isbat adalah sidang yang dilakukan untuk menetapkan atau menentukan awal bulan dalam kalender Hijriah dan menjadi acuan resmi bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadhan.

    Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “isbat” berarti penetapan dan penentuan. Sidang isbat akan dipimpin langsung oleh menteri agama dan melibatkan berbagai pihak, yaitu perwakilan organisasi masyarakat (ormas), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ahli Falak, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Lantas, apa yang dilihat saat sidang isbat?

    Apa yang Dilihat Saat Sidang Isbat?

    Dalam sidang isbat beberapa aspek penting diperhatikan untuk menentukan awal bulan Hijriah. Salah satunya adalah data hisab, yaitu hasil perhitungan astronomi yang digunakan untuk memprediksi posisi hilal.

    Data ini mencakup informasi, seperti ketinggian hilal di atas ufuk, sudut elongasi atau jarak sudut antara bulan dengan matahari, serta parameter astronomis lainnya. Hisab dilakukan berdasarkan rumus-rumus astronomi yang sudah teruji dan digunakan sebagai acuan awal sebelum melakukan pengamatan langsung.

    Selain itu, sidang isbat juga memperhatikan hasil rukyat, yaitu laporan dari pengamatan langsung terhadap hilal yang dilakukan di berbagai titik di Indonesia.  Laporan ini mencakup informasi apakah hilal berhasil dilihat atau tidak, kondisi cuaca saat pengamatan, serta faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi visibilitas hilal, seperti polusi cahaya dan ketebalan awan.

    Sidang isbat kemudian mengevaluasi dan membandingkan hasil hisab dengan hasil rukyat untuk memastikan kesesuaiannya. Jika hasil rukyat tidak menunjukkan keberhasilan dalam melihat hilal, sementara hisab menunjukkan kemungkinan hilal sudah cukup tinggi, maka sidang akan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan.

    Tahapan Sidang Isbat

    Dalam sidang isbat, terdapat tiga tahapan yang akan dilalui seperti berikut ini.

    1. Pemaparan data hisab

    Pada tahap ini, posisi hilal akan dipaparkan berdasarkan perhitungan astronomi atau metode hisab. Berdasarkan data hisab, ijtimak diperkirakan terjadi pada Jumat, (28/2/2025) sekitar pukul 07.44 WIB. Ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia diperkirakan sudah di atas ufuk antara 3 derajat 5,91’ hingga 4 derajat 40,96’ dengan sudut elongasi antara 4 derajat 47,03 hingga 6 derajat 24,14. Berdasarkan data tersebut, diperkirakan hilal akan terlihat malam ini.

    2. Verifikasi hasil rukyatul hilal

    Tahap ini melibatkan verifikasi data hisab melalui pemantauan hilal atau rukyatul hilal di berbagai titik di Indonesia. ini hasil verifikasi tersebut akan dipamerkan dalam Sidang Isbat.

    3. Musyawarah dan pengambilan keputusan

    Setelah pemaparan data hisab dan rukyatul hilal, selanjutnya peserta sidang akan melakukan musyawarah untuk memutuskan awal Ramadhan 1446 H. Pengumuman hasil sidang isbat akan disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, diperkirakan sekitar waktu salat Isya.

  • Apa Itu Sidang Isbat yang Digelar Hari Ini oleh Kemenag?

    Apa Itu Sidang Isbat yang Digelar Hari Ini oleh Kemenag?

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat hari ini. Sidang tersebut diselenggarakan untuk menentukan awal Ramadan atau Ramadhan 1446 Hijriah.

    Keputusan yang diambil dalam sidang isbat memiliki peran krusial, karena menjadi pedoman dalam menentukan waktu mulai berpuasa serta pelaksanaan ibadah lainnya selama bulan suci.

    Sidang isbat juga menjadi salah satu momen utama dalam kalender keagamaan nasional, mengingat hasilnya akan menjadi rujukan bagi umat Islam di seluruh negeri.

    Sejarah Dimulainya Sidang Isbat

    Kata “isbat” berasal dari bahasa Arab yang berarti menetapkan atau mengukuhkan. Di Indonesia, sidang isbat telah diselenggarakan sejak 1950-an sebagai langkah pemerintah dalam menentukan awal bulan-bulan penting dalam kalender Hijriah, seperti Ramadhan, Syawal (Idulfitri), dan Zulhijjah (Iduladha).

    Penetapan ini melibatkan para ulama, ahli astronomi, serta pakar ilmu falak yang bersama-sama menentukan awal bulan berdasarkan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan hilal).  

    Dalam sidang tersebut, data mengenai posisi hilal yang diperoleh dari berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia dianalisis secara mendetail. Proses ini mencakup pemaparan hasil perhitungan astronomi, verifikasi dari pengamatan langsung, serta diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Keputusan akhir yang diambil dalam sidang ini kemudian diumumkan oleh menteri agama dan menjadi pedoman resmi bagi masyarakat luas.

    Penentuan Sidang Isbat

    Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais Binsyar) di Ditjen Bimas Islam Kemenag Arsad Hidayat menjelaskan, berdasarkan penghitungan astronomi, ijtimak awal Ramadhan 1446 H terjadi pada Jumat (28/2/2025), sekitar pukul 07.44 WIB.

    Pada hari tersebut, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 3 derajat 5,91’ hingga 4 derajat 40,96’, serta sudut elongasi berkisar antara 4 derajat 47,03’ hingga 6 derajat 24,14’.  

    Menurut Arsad, secara astronomi, ada kemungkinan besar hilal dapat terlihat, tetapi keputusan resmi tetap menunggu hasil Sidang Isbat yang akan diumumkan oleh menteri agama. Untuk memastikan keakuratan perhitungan ini, Kemenag bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenag di berbagai daerah guna melakukan pemantauan hilal atau rukyatul hilal di sejumlah titik di seluruh Indonesia. Hasil dari metode hisab dan rukyat tersebut nantinya akan dibahas dan diputuskan dalam Sidang Isbat yang dipimpin oleh menteri agama.

    Perdebatan Sidang Isbat

    Meskipun sidang isbat menjadi mekanisme resmi dalam penetapan awal Ramadhan, terkadang masih terdapat perbedaan pandangan di antara organisasi keagamaan. Misalnya, Muhammadiyah menggunakan metode Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), yang dapat menghasilkan tanggal awal Ramadhan berbeda dari keputusan pemerintah. Sementara itu, Kemenag dan sebagian besar organisasi lain, seperti Nahdlatul Ulama (NU), tetap berpegang pada hasil Sidang Isbat sebagai pedoman resmi yang ditetapkan negara.  

    Para ahli menilai perbedaan ini tidak mengganggu pelaksanaan ibadah, karena setiap kelompok memiliki dasar dan metode perhitungan masing-masing. Meski demikian, sidang isbat tetap memainkan peran penting dalam menyatukan pandangan serta memberikan kepastian bagi mayoritas umat Islam di Indonesia.

    Keutamaan Sidang Isbat

    Hasil sidang isbat diharapkan memberikan kepastian bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah Ramadhan, termasuk perencanaan kegiatan keagamaan, jadwal imsakiyah, dan perayaan lebaran. Dengan melibatkan berbagai pihak, sidang ini juga memperkuat persaudaraan, toleransi, dan kepercayaan terhadap proses penetapan yang transparan.  

    Selain menetapkan awal Ramadhan, sidang isbat menjadi simbol sinergi antara negara, ulama, dan masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai keislaman. Keputusan yang diambil melalui musyawarah diharapkan membawa keberkahan serta menyatukan umat Islam dalam semangat kebersamaan.

  • Kenapa Sidang Isbat Begitu Penting? Ini Sejarah dan Faktanya

    Kenapa Sidang Isbat Begitu Penting? Ini Sejarah dan Faktanya

    Jakarta, Beritasatu.com – Sidang isbat memiliki sejarah yang signifikan dalam kehidupan keagamaan dan sosial di Indonesia. Sidang ini diselenggarakan untuk menetapkan awal bulan dalam kalender Hijriah, khususnya yang berkaitan dengan ibadah penting umat Islam seperti Ramadhan (Ramadan), Idulfitri, dan Iduladha. 

    Tujuan utama dari sidang isbat adalah memberikan kepastian hukum dan keagamaan kepada masyarakat serta mengurangi perbedaan pendapat mengenai penetapan awal bulan. Dalam proses ini, kerja sama antara pemerintah dan ulama sangat diperlukan guna menciptakan kesatuan dan integrasi di tengah masyarakat.

    Lantas, bagaimana sejarah awal mula sidang isbat ini? Dilansir dari laman resmi Kementerian Agama RI, berikut informasi lengkapnya!

    Awal Mula Sidang Isbat

    Sidang isbat pertama kali diadakan pada era 1950-an, meskipun beberapa sumber menyebutkan tahun 1962 sebagai awal mula pelaksanaannya. Dalam sidang tersebut, berbagai ulama dan ahli astronomi memaparkan pandangan mereka sebelum keputusan resmi diumumkan kepada masyarakat. 

    Sidang isbat untuk menentukan awal Ramadhan umumnya dilaksanakan pada tanggal 29 Syaban. Keberadaan sidang ini semakin diperkuat dengan adanya regulasi dari Kementerian Agama, sebagaimana tercantum dalam buku “Agenda Kementerian Agama 1950-1952,” yang membahas keputusan terkait hari-hari besar Islam.

    Regulasi dan Penguatan Sidang Isbat

    Pada masa kepemimpinan Menteri Agama KH Saifuddin Zuhri, dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 1963 yang mengatur organisasi dan tata kerja Departemen Agama. Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa salah satu tugas utama Departemen Agama adalah menetapkan tanggal hari-hari raya yang juga dijadikan hari libur nasional. 

    Dengan adanya regulasi ini, mekanisme penetapan awal bulan Ramadhan, Idulfitri, dan Iduladha semakin terstruktur dan dilembagakan melalui sidang isbat.

    Pembentukan Badan Hisab dan Rukyat

    Perkembangan lebih lanjut terjadi pada tahun 1970-an dengan dibentuknya Badan Hisab dan Rukyat (BHR) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1972. Badan ini pertama kali dipimpin oleh Sa’adoeddin Djambek, seorang pakar ilmu falak dari Muhammadiyah. 

    Anggota BHR terdiri dari para ulama dan ahli yang berasal dari berbagai organisasi serta lembaga terkait. Menteri Agama saat itu, Prof H A Mukti Ali (1971-1978), menekankan tiga peran utama dari badan ini, yaitu menentukan hari-hari besar Islam dan hari libur nasional, menyatukan metode penetapan awal bulan Hijriah untuk ibadah umat Islam, serta menjaga persatuan umat dengan meminimalkan perbedaan dan konflik dalam perhitungan kalender Islam.

    Metode Penetapan Awal Bulan Hijriyah

    Penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia mengacu pada kriteria wujudul hilal dan imkanur rukyat, yang mempertimbangkan ketinggian bulan sabit. Dua metode utama yang digunakan adalah rukyat (pengamatan langsung hilal) dan hisab (perhitungan astronomis).

    Rukyat dilakukan dengan mengamati hilal menggunakan teleskop dan alat bantu lainnya, sementara hisab menggunakan perhitungan matematis untuk memprediksi posisi bulan. 

    Kedua metode ini sering digunakan secara bersamaan guna mencapai keputusan yang lebih akurat. Hasil dari sidang isbat diumumkan secara resmi oleh Kementerian Agama dan menjadi pedoman bagi umat Islam di seluruh Indonesia dalam menjalankan ibadah mereka.

    Sidang isbat memiliki peran penting dalam menetapkan awal bulan dalam kalender Hijriyah di Indonesia. Dengan sejarah panjang yang melibatkan ulama, pemerintah, dan ahli astronomi, sidang ini menjadi instrumen utama dalam memberikan kepastian hukum dan keagamaan bagi umat Islam.

  • Kapan Puasa? Ini 125 Lokasi Pemantauan Hilal Awal Ramadan 2025

    Kapan Puasa? Ini 125 Lokasi Pemantauan Hilal Awal Ramadan 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Agama (Kemenag) akan melakukan pemantauan hilal atau rukyatulhilal awal Ramadan 1446 Hijriah di 125 titik lokasi di seluruh Indonesia, Jumat (28/2/2025). Hasil pemantauan akan dibahas dalam sidang isbat sore ini untuk menetapkan awal Ramadan.

    Pemantauan hilal melibatkan para ahli falak dari Kantor Wilayah Kemenag dan Kemenag kabupaten/kota, serta bekerja sama dengan Pengadilan Agama, organisasi masyarakat Islam, dan instansi terkait lainnya.

    “Pemantauan hilal awal Ramadan akan dilakukan di 125 titik se-Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad dalam keterangannya.

    Abu Rokhmad menjelaskan, berdasarkan perhitungan astronomi atau hisab, ijtimak menjelang Ramadan 2025 diperkirakan terjadi pada Jumat (28/2/2025) sekitar pukul 07.44 WIB. 

    Pada hari rukyat ini ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk dengan kisaran antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’. Sementara itu, sudut elongasi berkisar antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’.

    Hasil pemantauan hilal dari berbagai daerah, beserta data hisab mengenai posisi hilal, akan dibahas dalam sidang isbat di Auditorium HM Rasjidi Kantor Kementerian Agama RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat sore nanti. Keputusan sidang isbat menjadi dasar penetapan awal Ramadan 1446 Hijriah di Indonesia.

    Sidang tersebut akan dihadiri sejumlah pihak, termasuk perwakilan duta besar negara sahabat, ketua Komisi VIII DPR, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta sejumlah lembaga terkait seperti Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Observatorium Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Planetarium Jakarta.

    Selain itu, pakar ilmu falak dari organisasi masyarakat Islam, anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, serta pimpinan organisasi Islam dan pondok pesantren juga akan turut serta. 

    Berikut Daftar 125 Titik Lokasi Pemantauan Hilal Awal Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi:Aceh

    1. Lhoknga
    2. Sabang
    3. Lhokseumawe
    4. Aceh Jaya
    5. Aceh Barat
    6. Simeulue

    Sumatera Utara

    7. Anjungan Lantai IX Kantor Gubernur Sumatera Utara Medan
    8. Pantai Binasi Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah
    9. Observatorium Ilmu Falak (OIF) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

    Sumatera Barat

    10. Pantai Pasia Tiku
    11. Wisko Kuaro Taeh Bukik
    12. Jorong Sikaladi Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar
    13. The Balcone Hotel & Resto Bukittinggi Jl. Raya Bukittinggi Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam
    14. Puncak Langkisau Carocok Painan
    15. Bukik Langkuik Kecamatan Bonjol, Kab. Pasaman
    16. Sapan Badak Dusun Batu Kakok Desa Tumpuk Tangah Kecamatan Talawi
    17. Puncak Damar Laing Kota Solok
    18. Bukit Cabang Tigo

    Riau

    29. Pantai Selat Baru Kab. Bengkalis

    Kepulauan Riau

    30. Pantai Tanjung Setumu
    31. Masjid Sulthan Mahmud Riayatsyah, Tanjung Uncang Kec. Batu Aji
    32. Tugu Khatulistiwa Tanjung Teludas Desa Mentuda Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga
    33. Pantai Pelawan Pangke Meral Barat Kab. Karimun

    Jambi

    34. Rooftop Gd Mahligai Lt. 12 Bank 9 Jambi

    Sumatra Selatan

    35. Helipad Hotel Aryaduta Palembang

    Bangka Belitung

    36. Pantai Tanjung Raya Penagan Kabupaten Bangka
    37. Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat
    38. Tanjung Pendam Kabupaten Belitung

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilakukan selama Ramadhan 2025 dengan penyesuaian mekanisme pendistribusian makanan dan menu sehingga gizi siswa-siswi tetap terpenuhi saat bulan puasa. – (ANTARA/Dyah-Noropujiadi)

    Bengkulu

    39. Jalan Pariwisata No. 1 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu 38225

    Lampung

    40. POB Bukit Gelumpai, Pantai Canti Kalianda, Lampung Selatan
    41. Taman Alat OAIL ITERA, Jati Agung, Lampung Selatan

  • 100 Hari Prabowo-Gibran: Terobosan Bermunculan, Soliditas Teruji

    100 Hari Prabowo-Gibran: Terobosan Bermunculan, Soliditas Teruji

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membuat banyak terobosan dalam waktu lebih dari 100 hari kerja. Menurut Co-Founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna salah satu kunci utamanya adalah soliditas Prabowo dan Gibran dalam menjalankan pemerintahan.

    “Soliditas presiden dan wakil presiden itu penting untuk bisa secara kompak mengakselerasikan serta memaksimalkan kinerja pemerintahan khususnya para menteri Kabinet Merah Putih. Hal tersebut sudah ditunjukkan oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sehingga banyak terobosan yang muncul dalam waktu kurang lebih 100 hari kerja,” ujar Sutisna dalam diskusi dan rilis hasil survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) bertajuk “Pandangan Publik terhadap Soliditas Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Hotel Aryaduta, Semanggi, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Sutisna menegaskan, tak ada keretakan antara Prabowo dan Gibran dan keduanya saling mengisi dan melengkapi dalam menjalankan pemerintahan. 

    “Saya mengapresiasi survei LPI ini dan saya melihat tidak ada keretakan pada pucuk hirarki kepemimpinan sebagaimana isu yang berkembang di ruang publik,” jelas Sutisna.

    Dia menyebutkan sejumlah terobosan pemerintahan Prabowo-Gibran selama ini, mulai dari pemberlakuan PPN 12% hanya barang mewah, penghapusan utang petani, nelayan dan UMKM, pelaksanaan program makan bergizi gratis, implementasi cek kesehatan gratis, kebijakan efisien anggaran, pelibatan UMKM daerah mengelola tambang, pembentukan Danantara, retret para menteri dan kepala daerah, dan peluncuran bank emas pertama di Indonesia.

    “Terobosan dalam kebijakan tersebut tidak bisa terjadi kalau Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tidak solid, begitu juga dengan jajaran kabinetnya. Soliditas ini perlu kita dukung dan jaga. Tidak perlu terjebak dalam hasutan-hasutan kelompok tertentu yang menginginkan Prabowo dan Gibran tak akur,” imbuh dia.

    Lebih lanjut, Sutisna juga mengingatkan situasi pemerintahan saat ini berada dalam kondisi dunia yang tidak pasti dan tidak baik-baik saja. Karena itu, kita membutuhkan soliditas dan persatuan.

    “Itu sebabnya, koherensi atau keterpaduan semua pihak, tidak hanya pada pucuk pemerintahan, tetapi juga pada jajaran kementerian dalam Kabinet Merah Putih. Mengapa penting? Oleh sebab itu syarat untuk dapat berakselerasi menterjemahkan visi Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran. Indonesia saat ini tengah dinantikan perannya dalam konteks kawasan maupun global. Ini artinya, Indonesia mempunyai peran strategis di mata dunia,” pungkas dia.

    Berdasarkan hasil survei LPI terbaru, sebanyak 47,34% responden yakin dengan soliditas pemerintahan Prabowo-Gibran, lalu sangat yakin sebanyak 15,27%, kurang yakin sebanyak 20,15% dan tidak yakin sama sekali sebanyak 15,75%. Sementara responden yang tidak menjawab atau menjawab tidak tahu sebanyak 1,49%.

  • Pimpin Upacara Parade Senja di Akmil Magelang, Presiden Prabowo Naik Mobil Bareng SBY dan Jokowi

    Pimpin Upacara Parade Senja di Akmil Magelang, Presiden Prabowo Naik Mobil Bareng SBY dan Jokowi

    Magelang, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara parade senja dan penurunan bendera Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (27/2/2025). Upacara ini merupakan bagian dari retret kepala daerah yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, parade senja sekaligus inspeksi pasukan dimulai sekitar pukul 18.10 WIB di Lapangan Pancasila, kompleks Akmil Magelang. Inspeksi dilakukan menggunakan tiga kendaraan taktis Maung.

    Presiden Prabowo Subianto menaiki kendaraan Maung bersama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Di belakangnya, Maung kedua diisi oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

    Sementara itu, Maung ketiga membawa Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Meskipun hujan turun, Prabowo, SBY, dan Jokowi tetap melakukan inspeksi pasukan dengan mengenakan pakaian komponen cadangan (komcad).

    Setelah pemeriksaan pasukan, Presiden Prabowo memimpin mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara.

    “Mengenang arwah dan jasa para pahlawan kita, mengheningkan cipta mulai,” ujar Prabowo.

    Parade senja yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Akmil Magelang ini dihadiri oleh ratusan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta para menteri. Selain itu, turut hadir 1.919 taruna dari Akademi Militer (Akmil), Akademi Kepolisian (Akpol), dan cadet Universitas Pertahanan.

  • Kementerian ATR/BPN Batalkan 209 Sertifikat Tanah di Pantai Kohod Tangerang

    Kementerian ATR/BPN Batalkan 209 Sertifikat Tanah di Pantai Kohod Tangerang

    Magelang, Beritasatu.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah membatalkan 209 sertifikat tanah di Pantai Kohod, Tangerang.

    Sementara itu, 13 sertifikat lainnya masih dalam proses pembatalan karena statusnya yang berada di batas antara garis pantai dan luar garis pantai. Meski demikian, Kementerian ATR/BPN tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan tegas, tanpa memandang siapa pemiliknya.

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan, sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang terbit di luar garis pantai wajib dibatalkan. Pembatalan ini berlaku untuk sertifikat yang terbit sebelum lima tahun, di mana pihaknya memiliki kewenangan untuk melakukan contrarius actus (tindakan pembatalan).

    “Semua sertifikat yang terbit di luar garis pantai harus dibatalkan. Jika sertifikat tersebut terbit sebelum lima tahun, maka kami memiliki kewenangan untuk membatalkan,” ujar Menteri Nusron Wahid kepada wartawan di kegiatan retret kompleks Akmil, Kamis (27/2/2025).

    Namun, jika sertifikat tersebut terbit lebih dari lima tahun lalu, maka pihaknya tidak dapat membatalkannya secara langsung, meskipun ia meminta para pihak terkait, seperti PT Man dan PT CL, untuk menyadari pentingnya pembatalan sertifikat yang tidak sesuai.

    “Yang di dalam garis pantai tidak kita batalkan, karena sejak awal sudah ditetapkan demikian. Namun, yang di luar garis pantai, semuanya dibatalkan,” tambahnya.

    Nusron juga mencatat, dari 263 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan 17 sertifikat hak milik (SHM), totalnya ada 280 sertifikat yang terbit di luar garis pantai.

    Dari jumlah tersebut, 222 sertifikat sudah dibatalkan, sementara 13 sertifikat lainnya masih dalam proses pembatalan karena statusnya yang terletak di garis pantai dan luar garis pantai.

    “Sertifikat yang separuh berada di garis pantai dan separuh di luar garis pantai harus dipotong terlebih dahulu,” ungkapnya.

    Meski pembatalan ini masih berlangsung, pihaknya tetap akan tegas melakukan langkah-langkah dalam penanganan kasus ini tanpa memandang siapa pemiliknya.

    “Tidak peduli siapa pemiliknya, sertifikat adalah produk hukum dan kami akan bertindak sesuai hukum, tanpa pandang bulu,” tegas Menteri Nusron Wahid yang membatalkan 209 Sertifikat Tanah di Pantai Kohod Tangerang.

  • Kakorlantas: Pelayanan Samsat Harus Mudah, Cepat, dan Transparan

    Kakorlantas: Pelayanan Samsat Harus Mudah, Cepat, dan Transparan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menegaskan, pelayanan Samsat harus makin modern dan adaptif sejalan dengan transformasi digital. Pelayanan Samsat harus mudah, cepat, dan transparan.

    “Samsat harus hadir untuk kepentingan rakyat, memberikan layanan yang mudah, cepat, dan transparan. Digitalisasi Samsat, termasuk implementasi Samsat Digital dan BPKB Digital, adalah langkah penting dalam reformasi pelayanan publik,” kata Kakorlantas Agus Suryo, dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).

    Selain itu, ia menyoroti pentingnya pelayanan berbasis teknologi agar masyarakat dapat mengakses layanan Samsat dengan lebih mudah tanpa kendala administratif yang berbelit-belit.

    Kakorlantas sebelumnya menghadiri rapat koordinasi (rakor) pembina Samsat tingkat nasional tahun anggaran 2025 di Surabaya, Jawa Timur, pada 25 Februari 2025. Acara ini juga dihadiri jajaran stakeholder utama, termasuk PT Jasa Raharja, dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (BKD Kemendagri), serta perwakilan pemerintah daerah dan lembaga keuangan.

    Sebagai bagian dari rakor ini, dilakukan penandatanganan Program Kerja Bersama Pembina Samsat 2025 untuk memperkuat transparansi dan efisiensi layanan Samsat di seluruh Indonesia.

    Dengan tema “Transformasi Pelayanan Samsat yang Adaptif dan Transparan Melalui Digitalisasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik”, rakor ini bertujuan memperkuat koordinasi Samsat dalam menghadapi tantangan regulasi, meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan, serta mendorong inovasi layanan berbasis digital.

    Dirjen BKD Kemendagri Agus Fatoni menyoroti peran penting pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagai sumber utama pendapatan daerah. Ia mengungkapkan bahwa capaian realisasi PKB dan BBNKB pada tahun 2024 telah melampaui target:

    Namun, Agus Fatoni juga menekankan perlunya peningkatan kepatuhan pajak kendaraan. “Pendataan kendaraan yang belum akurat serta sanksi yang belum tegas masih menjadi kendala. Dengan sinergi yang lebih kuat, kita dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” jelasnya.

    Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A Purwantono menegaskan, kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami berupaya meningkatkan kepatuhan pajak dengan berbagai inisiatif, termasuk integrasi dengan MyPertamina dan SLIK OJK. Hal ini memastikan bahwa kepatuhan pajak kendaraan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga melalui sinergi antar-stakeholder,” ungkap Rivan.

    Sementara itu, Provinsi Jawa Timur berhasil menurunkan angka kecelakaan lalu lintas sepanjang 2024 berkat peningkatan kepatuhan pajak kendaraan.

    Melalui rakor ini, diharapkan sistem pelayanan Samsat makin modern dan adaptif, sehingga masyarakat dapat menikmati kemudahan dalam proses registrasi kendaraan, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ. Dengan transformasi digital, Samsat akan menjadi layanan publik yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
     

  • Kasintel Kejari di Kalbar Gelapkan Aset Korban Kasus Robot Trading Fahrenheit

    Kasintel Kejari di Kalbar Gelapkan Aset Korban Kasus Robot Trading Fahrenheit

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menangkap mantan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat berinisial AZ yang menggelapkan aset korban kasus robot trading Fahrenheit dengan terdakwa HS.

    “Atas bujuk rayu kuasa hukum korban yaitu BG dan OS, sebagian di antaranya senilai Rp 11,5 miliar diberikan kepada oknum jaksa inisial AZ yang saat ini menjabat selaku kasi intel Kejaksaan Negeri Landak Kalimantan Barat, dan sisanya diambil oleh dua orang kuasa hukum itu,” kata Kepala Kejati Jakarta Patris Yusrian Jaya dalam konferensi pers di Jakarta. 

    Patris menjelaskan, pada 23 Desember 2023 dilaksanakan eksekusi pengembalian barang bukti kasus robot trading Fahrenheit sebesar kurang lebih Rp 61,4 miliar.

    Seharusnya, uang tersebut dikembalikan sepenuhnya kepada korban yang diwakili oleh kuasa hukum korban yakni BG dan OS. Namun ternyata, kedua kuasa hukum korban tersebut menyusun rencana dan membujuk sang JPU berinisial AZ untuk menggelapkan dana.

    Saat pengembalian aset, kedua kuasa hukum dan jaksa berinisial AZ hanya mengembalikan sebesar Rp 38,2 miliar. Kemudian, sisanya senilai Rp 23,2 miliar dibagikan kepada oknum jaksa inisial AZ dengan nilai Rp 11,5 miliar dan uang lainnya untuk kuasa hukum korban.

    “Atas tindakan tersebut, penyidik Kejati Jakarta telah memeriksa beberapa pihak pada 24 Februari 2025 yaitu satu orang oknum jaksa berinisial AZ telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

    Dalam penetapan tersebut, Kejati DKI juga memblokir rekening, menyita aset rumah, dan uang yang dititipkan kepada istri tersangka. Kini kuasa hukum inisial BG telah dimintai keterangan dan diperoleh alat bukti yang cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka. 

    Sementara itu, satu orang kuasa hukum korban inisial OS berstatus saksi dinyatakan belum memenuhi panggilan. “Untuk itu kuasa hukum korban, OS diimbau agar kooperatif menjalani proses hukum dengan memenuhi panggilan penyidik,” ucapnya.

    Saat ini, tersangka BG sedang diperiksa dan tersangka oknum jaksa AZ telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. 

    Pasal yang disangkakan terhadap jaksa bernisial A yaitu Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 Huruf e, Pasal 12B Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Pasal yang disangkakan terhadap kuasa hukum berinisial BG dalam kasus robot trading Fahrenheit yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.