Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Awal Mula THR dan Bagaimana Bisa Menjadi Kewajiban untuk Pekerja

    Awal Mula THR dan Bagaimana Bisa Menjadi Kewajiban untuk Pekerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Tunjangan hari raya (THR) Idulfitri menjadi momen yang dinantikan oleh pekerja setiap tahunnya. Sebagai bentuk apresiasi dari perusahaan, THR menjadi tambahan penghasilan yang membantu memenuhi kebutuhan hari raya, seperti belanja kebutuhan pokok dan persiapan mudik.

    Namun, bagaimana awal mula THR menjadi kewajiban bagi pekerja? Berikut ini sejarahnya.

    Awal Mula THR

    Pada 1951, Presiden Soekarno meresmikan Kabinet Sukiman di bawah Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo yang berasal dari Partai Masyumi, partai Islam terbesar pada masa itu. Dalam kabinet ini, muncul kebijakan pegawai negeri sipil (PNS) yang saat itu disebut Pamong Praja berhak menerima tunjangan menjelang Idulfitri.

    Saat itu, THR dikenal dengan istilah “Persekot Lebaran” yang berarti uang yang dibayarkan di muka. Namun, kebijakan ini hanya berlaku bagi PNS, sehingga buruh swasta merasa tidak mendapatkan keadilan.

    Perjuangan Buruh Swasta Mendapatkan THR

    Pada 13 Februari 1952, buruh swasta menggelar aksi mogok kerja untuk menuntut hak yang sama dalam menerima Persekot Lebaran. Setelah dua tahun memperjuangkan hak mereka, akhirnya tuntutan ini mulai mendapat perhatian pemerintah.

    Pada 1954, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri SM Abidin, pemerintah mengeluarkan surat edaran yang mengimbau perusahaan untuk memberikan hadiah lebaran kepada buruh dengan nilai 1/12 dari upah mereka.

    Namun, karena sifatnya hanya imbauan, buruh masih merasa kebijakan ini belum cukup dan kembali melakukan protes agar pemberian THR menjadi kewajiban perusahaan.

    THR Menjadi Kewajiban

    Tuntutan para buruh akhirnya dikabulkan pada era Demokrasi Terpimpin. Menteri ketenagakerjaan saat itu, Ahem Erningpraja, mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 1961 yang menetapkan hadiah lebaran wajib diberikan kepada buruh yang telah bekerja minimal tiga bulan.

    Kebijakan ini terus diterapkan hingga masa Orde Baru. Pada 1994, saat Menteri tenaga kerja dijabat oleh Abdul Latief, istilah “tunjangan hari raya” atau THR mulai diperkenalkan secara resmi melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja.

    Inisiatif Pemerintah sebelum THR

    Sebenarnya, upaya pemerintah untuk memberikan kesejahteraan menjelang Idulfitri telah dimulai sejak 1950, setahun sebelum Kabinet Sukiman memperkenalkan kebijakan THR.

    Berdasarkan laporan koran Kedaulatan Rakyat edisi 18 Juli 1950 yang berjudul “Idul Fitri Lebih Menggembirakan dari yang Sudah-sudah”, Pemerintah Indonesia melalui kantor Perwakilan Republik Indonesia Serikat (RIS) di New York mengumumkan mereka membagikan tekstil kepada sekitar 80 juta penduduk.

    Penerima bantuan ini tidak hanya umat muslim, tetapi juga pemeluk agama lain. Kebijakan tersebut menunjukkan sejak awal, pemerintah telah berusaha memberikan kebahagiaan kepada masyarakat menjelang perayaan Idulfitri yang mana THR tidak hanya berupa uang.

  • Pemerintah Terapkan Pembatasan Truk ODOL pada 24 Maret-8 April 2025

    Pemerintah Terapkan Pembatasan Truk ODOL pada 24 Maret-8 April 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) menyatakan, pembatasan angkutan truk over dimension over loading (pembatasan truk ODOL) atau angkutan sumbu tiga berpotensi dilaksanakan mulai 24 Maret-8 April 2025 guna melancarkan periode Angkutan Lebaran 2025/1446 Hijriah.

    “Kemarin, kami (Korlantas Polri) masih mengajukan pada tanggal 26 (Maret 2025). Dan ternyata kami mendapat informasi atas persetujuan pak menteri, pembatasan angkutan sumbu tiga ini (truk ODOL) bisa diajukan mulai 24 Maret sampai dengan 8 April (2025),” kata Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Korlantas Polri, Kombes Pol Aries Syahbudin dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, pembatasan truk over dimension over load (ODOL) di periode libur Lebaran 2025 merupakan hal yang harus dilakukan guna meminimalkan kecelakaan lalu lintas (laka lantas).

    “Kita ingin tegas untuk menertibkan ODOL, atau over dimension over loading. Truk-truk ODOL ini juga seringkali mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita ingin memastikan bahwa bukan hanya pengemudi tetapi juga para owner (pelaku usaha) bertanggung jawab,” tegasnya tentang pembatasan truk ODOL.

    Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan pembatasan angkutan barang pada periode angkutan Lebaran 2025. “Kalau ODOL, di masa mudik (Lebaran) nanti ada pembatasan mobilitas angkutan-angkutan besar,” tambahnya.

    Menhub Dudy menekankan kembali kebijakan tersebut seiring dengan komitmen implementasi zero ODOL yang sebelumnya disepakati bersama dengan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita.

    “Ya, itu yang akan kita terapkan. Semula kan zero ODOL itu mestinya sejak 2023 sudah dilaksanakan, nah (pada 2025) ini akan kita terapkan,” tandasnya tentang pembatasan truk ODOL.

    Sebelumnya diberitakan, Menhub Dudy bersama Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) telah menyepakati penerapan kebijakan zero over dimension over load (ODOL).

    “Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Perindustrian. Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati bahwa penerapan zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan,” kata Dudy terkait pembatasan truk ODOL.

  • Ramadan Ramah Anak: Memahami Hak dan Peran Anak dalam Menyambut Bulan Suci

    Ramadan Ramah Anak: Memahami Hak dan Peran Anak dalam Menyambut Bulan Suci

    Anak dalam Islam merupakan anugerah dari Allah yang harus dijaga dan dididik dengan baik. Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua dan masyarakat agar tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bertakwa. 

    Islam mengajarkan bahwa anak bukan hanya sekadar keturunan, tetapi juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan.  Dalam Islam, anak mempunyai banyak hak yang ia dapatkan di antaranya:

    1. Hak Mendapat Identitas dan Nasab yang Jelas

    Sejak lahir, seorang anak berhak mendapatkan nama yang baik dan memiliki nasab yang jelas. Rasulullah menganjurkan untuk memberikan nama yang memiliki makna baik karena nama adalah doa. Beliau bersabda:

    عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

    “Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak kalian, maka perbaikilah nama-nama kalian.” (HR. Abu Dawud No. 4948)

    Selain itu, Islam melarang tindakan yang dapat menghilangkan atau mengaburkan nasab seseorang, seperti pencatatan nasab yang salah atau adopsi yang menghilangkan identitas asli anak.

    2. Hak Mendapat Kasih Sayang dan Perlindungan

    Islam sangat menekankan pentingnya kasih sayang kepada anak. Rasulullah ﷺ dikenal sebagai sosok yang sangat penyayang terhadap anak-anak. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda:

    عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا

    “Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil kami, tidak menghormati orang tua kami, tidak memerintahkan kepada kebaikan, dan tidak mencegah dari kemungkaran.” (HR. At-Tirmidzi No. 1921)

    Kasih sayang tidak hanya dalam bentuk perhatian, tetapi juga perlindungan dari bahaya fisik maupun mental.

    3. Hak atas Pendidikan dan Pembinaan Akhlak

    Pendidikan adalah hak dasar anak dalam Islam. Orang tua wajib mengajarkan anak tentang tauhid, akhlak, dan ibadah sejak dini. Ramadan adalah waktu yang ideal untuk mengenalkan anak pada ibadah puasa dan nilai-nilai keislaman. 

    Orang tua memiliki kewajiban untuk membimbing anak dalam memahami esensi Ramadan, bukan hanya sekadar menahan lapar, tetapi juga meningkatkan ketakwaan dan akhlak. Anak bisa diajarkan untuk mulai berlatih puasa secara bertahap sesuai dengan kemampuan mereka, serta diajak untuk ikut dalam salat tarawih, membaca Al-Qur’an, dan berzikir. 

    Pendidikan tidak hanya mencakup ilmu agama, tetapi juga ilmu dunia yang bermanfaat bagi kehidupannya. Rasulullah SAW. Bersabda:

    عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ

    “Sungguh, seorang laki-laki yang mendidik anaknya lebih baik baginya daripada bersedekah satu sha’”. (HR. At-Tirmidzi No. 1951)

    4. Hak atas Nafkah dan Kesejahteraan

    Orang tua bertanggung jawab mencukupi kebutuhan anak, baik dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun kesehatan. Islam melarang menelantarkan anak dan memberikan beban yang tidak sesuai dengan kemampuannya.

    5. Hak untuk Didengar dan Dihormati

    Anak juga memiliki hak untuk didengar pendapatnya dan diperlakukan dengan penuh penghormatan. Islam tidak membenarkan kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun verbal, yang dapat melukai harga dirinya.

    Islam memberikan perhatian besar terhadap hak-hak anak agar mereka tumbuh menjadi generasi yang kuat dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memenuhi hak-hak tersebut demi menciptakan lingkungan yang sehat bagi perkembangan anak.

    Peran Anak dalam Menyambut Ramadan

    Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam, tak terkecuali anak-anak. Meski belum diwajibkan untuk berpuasa, anak-anak tetap dapat berpartisipasi secara aktif dalam menyambut dan mengisi bulan suci ini. 

    Peran mereka tidak hanya terbatas pada belajar berpuasa, tetapi juga turut serta dalam berbagai kegiatan yang bernilai ibadah, seperti:

    Pertama, mengenal dan melatih diri berpuasa. Anak-anak dapat diajarkan tentang ibadah puasa secara perlahan, misalnya dengan berpuasa setengah hari atau belajar menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. 

    Melalui bimbingan orang tua, mereka akan semakin memahami makna Ramadan sebagai bulan untuk melatih kesabaran dan meningkatkan ketakwaan. 

    Kedua, berkontribusi dalam persiapan Ramadan di rumah. Anak-anak dapat dilibatkan dalam membersihkan rumah, merapikan tempat ibadah, atau membantu orang tua menyiapkan hidangan sahur dan berbuka puasa. Kegiatan ini dapat mempererat ikatan kebersamaan dalam keluarga. 

    Ketiga, meningkatkan ibadah dan amal kebaikan. Selain belajar berpuasa, anak-anak juga bisa diajak untuk lebih rajin membaca Al-Qur’an, salat berjemaah, dan berdoa. 

    Keempat, mempererat silaturahmi. Ramadan juga menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk belajar menghargai keluarga dan teman-temannya dengan bersikap lebih sabar dan penuh kasih sayang. 

    Dengan melibatkan anak dalam berbagai aktivitas Ramadan, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki kecintaan terhadap ibadah sejak usia dini. 

    Menciptakan Ramadan yang Ramah Anak

    Menciptakan Ramadan yang ramah anak dapat membantu mereka memahami makna bulan suci ini sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap ibadah sejak dini. Berikut beberapa cara untuk mewujudkannya: 

    Pertama, perkenalkan Ramadan dengan cara menyenangkan. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan ceritakan kisah-kisah inspiratif tentang keutamaan Ramadan. Orang tua juga bisa menggunakan media visual seperti buku bergambar atau video animasi untuk menjelaskan makna puasa, tarawih, dan amal kebaikan lainnya. 

    Kedua, berikan tantangan yang sesuai usia. Misalnya, tantang anak untuk berpuasa setengah hari, menghafal surat pendek, atau menyelesaikan bacaan Al-Qur’an dengan target yang realistis. Berikan apresiasi kecil seperti pujian atau hadiah sederhana untuk memotivasi mereka. 

    Ketiga, ciptakan suasana ibadah yang nyaman. Sediakan ruang khusus untuk anak beribadah, lengkap dengan sajadah dan mukena kecil. Ajak mereka shalat berjemaah atau tarawih bersama, tetapi jangan memaksa jika mereka mulai lelah. 

    Terakhir, ajarkan nilai berbagi dan kepedulian. Ajak anak terlibat dalam kegiatan sosial seperti berbagi takjil atau menyiapkan paket sembako untuk yang membutuhkan. Hal ini akan menumbuhkan rasa empati dan kepekaan sosial mereka.

    Penutup

    Ramadan adalah waktu yang penuh berkah dan sarana pembelajaran, termasuk bagi anak-anak. Memenuhi hak mereka selama bulan suci ini bukan hanya sekadar menciptakan kenyamanan, tetapi juga menanamkan kecintaan terhadap ibadah serta nilai-nilai kebaikan. 

    Dengan pendekatan yang sesuai dengan dunia anak, seperti memperkenalkan puasa secara bertahap, melibatkan mereka dalam aktivitas keluarga, serta menjaga keseimbangan antara ibadah dan waktu istirahat, kita dapat memberikan pengalaman Ramadan yang berkesan. 

    Mari manfaatkan bulan suci ini sebagai kesempatan untuk membangun kenangan indah sekaligus menanamkan nilai-nilai positif yang akan terus mereka bawa hingga dewasa. Selamat menjalankan ibadah Ramadan bersama keluarga!

    *Penulis adalah mahasiswa Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI) 

  • Puan Maharani Bertemu Sekjen Partai Komunis Vietnam, Apa yang Dibahas?

    Puan Maharani Bertemu Sekjen Partai Komunis Vietnam, Apa yang Dibahas?

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani bertemu dengan Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam di gedung DPR Senayan, Jakarta hari ini, Selasa (11/3/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak bersepakat untuk sama-sama mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.

    “DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah Vietnam, juga dengan national assembly DPR yang ada di Vietnam untuk sama-sama meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, kemudian hubungan people contact ataupun hubungan dengan masyarakat dan tentu saja hubungan di antara kedua parlemen,” kata Puan Maharani dalam konferensi persnya.

    Politisi PDIP itu juga menegaskan bahwa delapan partai politik yang kini ada di DPR siap bekerja sama dengan partai politik Vietnam.

    Ia mengatakan, Indonesia maupun Vietnam sama-sama berkomitmen untuk menjaga solidaritas ASEAN.

    “Karena dalam dinamika global seperti ini, bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di dunia, dibutuhkan solidaritas negara-negara ASEAN lebih kuat, lebih solid dalam bergotong royong membangun negaranya masing-masing dan juga menjaga kawasan yang ada di Asia Tenggara, khususnya negara-negara ASEAN,” pungkasnya.

    Puan Maharani mengatakan, pertemuannya dengan Sekjen Partai Komunis Vietnam dilakukan lantaran kedua negara sudah memiliki hubungan panjang yang baik, yakni 70 tahun sejak kedekatan Presiden Soekarno dan Presiden Ho Chi Minh.
     

  • Fakta-fakta Terkait THR Ojol Bakal Cair, Diumumkan Hari Ini!

    Fakta-fakta Terkait THR Ojol Bakal Cair, Diumumkan Hari Ini!

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengimbau agar perusahaan transportasi berbasis aplikasi memberikan tunjangan hari raya (THR) dalam bentuk uang tunai kepada mitra pengemudi atau ojek online (ojol) dan kurir daring pada Idulfitri 2025.

    Imbauan ini muncul sebagai bentuk apresiasi terhadap peran penting mereka dalam mendukung sektor transportasi dan logistik di Indonesia. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut lima fakta terkait pencairan THR bagi pengemudi ojol dan kurir daring.

    Fakta THR Ojol Cair

    1. Pengakuan atas kontribusi ojol dan kurir online

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa para pengemudi dan kurir daring memiliki peran krusial dalam sektor transportasi dan logistik. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada mereka dengan mengimbau perusahaan transportasi berbasis aplikasi untuk memberikan THR sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka.

    2. THR dalam bentuk uang tunai

    Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3/2025), Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah mengimbau perusahaan aplikasi seperti Gojek dan Grab agar memberikan THR kepada mitra pengemudi dalam bentuk uang tunai. Ia menekankan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat membantu para pengemudi menikmati libur Lebaran dengan lebih baik.

    3. Besaran THR akan dirundingkan

    Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa pemberian THR kepada mitra pengemudi dan kurir daring akan mempertimbangkan tingkat keaktifan kerja. Saat ini, terdapat sekitar 250.000 pekerja online aktif serta 1-1,5 juta pekerja paruh waktu.

    Prabowo menambahkan bahwa besaran bonus serta mekanisme pencairannya akan ditentukan melalui perundingan lebih lanjut dan diumumkan oleh menteri ketenagakerjaan melalui surat edaran resmi.

    4. Respons positif dari perusahaan aplikator

    Pihak aplikator ride hailing,  Grab Indonesia, menyambut baik kebijakan ini. CEO & Co-Founder Grab, Anthony Tan, menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi inisiatif pemerintah yang mendukung kesejahteraan mitra pengemudi. 

    Anthony juga menegaskan bahwa Grab akan terus berinovasi untuk memberikan manfaat bagi para pengemudi yang menjadi tulang punggung layanan transportasi dan pengiriman di Indonesia.

    5. Aturan pencairan THR diumumkan hari ini

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengeluarkan aturan terkait pencairan THR untuk pegawai swasta, BUMN, BUMD, serta mitra pengemudi transportasi online pada hari ini, Selasa (11/3/2025). Ia menambahkan bahwa kebijakan ini akan dituangkan dalam surat edaran resmi yang akan segera diumumkan.

    Dengan adanya kebijakan THR ini, diharapkan kesejahteraan para mitra pengemudi (ojol) dan kurir daring semakin meningkat, sehingga mereka dapat merayakan Idulfitri dengan lebih tenang dan sejahtera.

  • Sosialisasi MBG di Mempawah, Komisi IX DPR Pantau Standar Gizi

    Sosialisasi MBG di Mempawah, Komisi IX DPR Pantau Standar Gizi

    Mempawah, Beritasatu.com – Program makan bergizi gratis (MBG) terus diperkenalkan kepada masyarakat, termasuk di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar). Anggota Komisi IX DPR Alifudin mengatakan pihaknya yang memiliki tugas pengawasan di sektor kesehatan akan terus memantau implementasi program ini hingga ke lapangan untuk memastikan tujuannya tercapai.

    “Kami berharap pemerintah memastikan bahan makanan yang disalurkan memiliki standar gizi yang sesuai serta tepat sasaran. Evaluasi dan pengawasan ketat perlu dilakukan agar program ini benar-benar dapat mengatasi permasalahan gizi di masyarakat,” ujar Alifudin dalam sosialisasi MBG di Mempawah, Kalbar bersama perwakilan BGN serta para tokoh masyarakat, Senin (10/3/2025).

    Menurut Alifudin program MBG ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan gizi masyarakat yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap makanan sehat.

    “Kami menegaskan pemenuhan gizi yang baik adalah hak seluruh warga negara. Selain itu, kami juga menekankan pentingnya menjaga kualitas dan keberlanjutan program ini,” ujar 

    Inisiatif MBG, yang telah diluncurkan pemerintah sejak 6 Januari 2025, kini diterapkan secara serentak di 245 lokasi di seluruh Indonesia dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Secara bertahap, program ini akan terus diperluas ke berbagai wilayah.

    Alifudin menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci kesuksesan program MBG.

    “Kami mengingatkan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program ini. Harapannya, program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek tetapi juga mampu mendorong pola konsumsi yang lebih sehat di masyarakat,” jelas Alifudin.

    Dalam pelaksanaannya, program MBG akan mendistribusikan makanan yang telah memenuhi standar gizi yang mencakup protein, vitamin, mineral, dan energi yang seimbang.

    Kebijakan MBG ini diadopsi dari negara-negara maju yang telah menerapkannya selama puluhan tahun dan terbukti efektif dalam menciptakan generasi yang sehat dan kuat.

    Program MBG diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju bangsa yang lebih sehat, produktif, dan memiliki daya saing tinggi. Pada April 2025, ditargetkan sebanyak 3 juta anak Indonesia akan memperoleh makanan bergizi.

    Jumlah ini akan meningkat menjadi 15 juta pada Agustus 2025 dan pada akhir tahun seluruh anak Indonesia yang membutuhkan diharapkan dapat menikmati manfaat program MBG ini.

  • Kejagung: Isu Antam Rugikan Negara Rp 5,9 Kuadriliun Hoaks!

    Kejagung: Isu Antam Rugikan Negara Rp 5,9 Kuadriliun Hoaks!

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah keras tuduhan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp 5,9 kuadriliun. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menegaskan klaim yang beredar di media sosial sejak 7 Maret 2025 itu tidak memiliki dasar dan merupakan hoaks.

    “Tidak ada kerugian sebesar itu. Dalam proses yang sedang berjalan, tidak disebutkan jumlah kerugian seperti yang diklaim,” ujar Harli saat ditemui pada Senin (10/3/2025).

    Harli menjelaskan saat ini Kejagung tengah menangani dua kasus yang berkaitan dengan Antam, yaitu kasus jual beli emas dengan Budi Said serta tata kelola emas. Namun, tidak ditemukan indikasi kerugian negara dalam jumlah fantastis sebagaimana yang dituduhkan.

    “Kasus Antam ada dua, yakni kasus Budi Said dan cap emas. Dalam kedua kasus ini, kami tidak menemukan kerugian hingga Rp 5,9 kuadriliun,” tegasnya.

    Tudingan tak berdasar terhadap Antam bukan kali ini saja muncul di media sosial. Sebelumnya, sejak 26 Februari 2025, beredar unggahan yang menuduh adanya 109 ton emas palsu yang beredar di masyarakat. Namun, Kejagung kembali memastikan bahwa klaim tersebut juga tidak benar.

    “Emasnya asli. Dari kasus yang kami tangani sejauh ini, tidak ada indikasi bahwa emas tersebut palsu,” lanjut Harli.

    Standar Antam
    Menanggapi penyebaran informasi palsu yang berulang kali menyerang perusahaan, Antam tidak tinggal diam. Sekretaris Perusahaan Antam Syarif Faisal Alkadrie menegaskan seluruh produk emas Antam telah memenuhi standar internasional. Pabrik pengolahan dan pemurnian Antam juga telah mendapatkan sertifikasi resmi dari London Bullion Market Association (LBMA).

    “Kami memastikan seluruh produk emas logam mulia Antam diproses di satu-satunya pabrik pengolahan dan pemurnian emas di Indonesia yang telah tersertifikasi LBMA. Dengan demikian, seluruh produk emas berlabel logam mulia Antam yang beredar di masyarakat adalah asli dan terjamin kadar kemurniannya,” ujar Syarif dalam pernyataan tertulis.

    Syarif juga menegaskan bahwa Antam serius dalam menangani penyebaran hoaks ini. Perusahaan pelat merah tersebut tengah mengkaji langkah hukum terhadap pihak-pihak yang telah menyebarkan informasi menyesatkan dan berpotensi merusak reputasi perusahaan.

    “Kami tidak akan tinggal diam. Saat ini, kami sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi palsu yang dapat merugikan perusahaan dan menciptakan keresahan di masyarakat,” tegasnya.

    Selain itu, Antam mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima informasi di media sosial dan selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkan berita.

    “Sebagai perusahaan terbuka, kami diawasi oleh berbagai pihak dan selalu berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Kami mengimbau agar masyarakat tidak panik serta melakukan pengecekan fakta sebelum mempercayai suatu informasi,” tutup Syarif.

    Dengan adanya klarifikasi tegas dari Kejagung serta langkah hukum yang tengah dipertimbangkan oleh Antam, para penyebar hoaks terkait perusahaan tambang milik negara ini tampaknya harus bersiap menghadapi konsekuensi hukum.

  • KPK Bantah Terburu-buru Limpahkan Berkas Hasto Kristiyanto

    KPK Bantah Terburu-buru Limpahkan Berkas Hasto Kristiyanto

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan bahwa pihaknya terburu-buru dalam melimpahkan berkas perkara Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, ke pengadilan. KPK menegaskan bahwa pelimpahan dilakukan karena berkas perkara telah dinyatakan lengkap.

    “KPK tidak terburu-buru,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, di Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Tessa menjelaskan bahwa KPK telah mengikuti seluruh rangkaian proses praperadilan pertama yang diajukan oleh Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Saat itu, hakim memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima.

    Meski menghadapi praperadilan, KPK tetap melanjutkan penyidikan terhadap kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto. Menurut Tessa, praperadilan dan proses penyidikan adalah dua hal yang berbeda, sehingga penyidikan tetap berjalan tanpa hambatan.

    “Karena ini merupakan hal yang berbeda, penyidikan tetap berjalan. Penyidik memanggil saksi, mengumpulkan alat bukti, dan ketika pihak Hasto mengajukan praperadilan kedua, penyidikan telah rampung. Penyidik pun menyerahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum, yang kemudian dinyatakan lengkap. Jadi, tidak ada unsur terburu-buru dalam pelimpahan berkas,” tegasnya.

    Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan terkait sah atau tidaknya status tersangka yang ditetapkan KPK terhadap Hasto Kristiyanto. Pengacara Hasto, Ronny Talapessy, menuding KPK bertindak sewenang-wenang dan tidak menghormati proses hukum.

    “Apa yang dilakukan KPK ini adalah bentuk kesewenang-wenangan dan kecurangan terhadap hukum,” ujar Ronny di PN Jaksel, Senin (10/3/2025).

    Menurut Ronny, KPK sengaja tidak hadir dalam sidang perdana dan meminta penundaan karena belum siap. Ia menduga langkah ini hanya sebagai upaya menghindari praperadilan yang diajukan kliennya.

    Ronny juga menuding KPK mempercepat pelimpahan berkas Hasto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

    “Dalam sejarah KPK, mungkin ini adalah pelimpahan berkas tercepat yang langsung diajukan ke pengadilan,” katanya.

    Namun, tim hukum KPK menegaskan bahwa karena perkara Hasto Kristiyanto telah resmi dilimpahkan ke PN Tipikor, maka praperadilan otomatis gugur.

  • Menko PMK Perkuat Koordinasi untuk Kenyamanan Mudik Lebaran 2025

    Menko PMK Perkuat Koordinasi untuk Kenyamanan Mudik Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk memastikan mudik Lebaran Idulfitri 1446 H/2025 M berjalan lancar, aman, nyaman, dan selamat. 

    “Kita sangat ingin Idulfitri bisa lancar, aman, nyaman, dan selamat. Tantangan yang kita hadapi tidak pernah menurun, justru meningkat. Oleh karena itu, kewaspadaan akan terus kita lakukan,” ujar Pratikno dalam rapat koordinasi persiapan Idulfitri 1446 H di Auditorium Mutiara, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

    Salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan keselamatan pemudik. Fasilitas kesehatan telah disiapkan dengan menyiagakan tenaga medis di berbagai posko kesehatan dan public safety centre (PSC) yang tersebar di jalur-jalur mudik. Selain itu, Pratikno juga menekankan pentingnya pengecekan kesehatan bagi pengemudi angkutan umum, mengingat banyaknya kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kelelahan dan kondisi fisik pengemudi.

    “Untuk mewujudkan keselamatan, harus ada fasilitas kesehatan. Kita sudah mengecek dan juga telah mendiskusikan mengenai pengecekan pengemudi angkutan umum, karena banyak kecelakaan terjadi akibat kondisi pengemudi,” ujar Pratikno.

    Untuk meningkatkan kenyamanan dan pemerataan layanan transportasi, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah mengembangkan aplikasi terpadu lintas kementerian/lembaga dan pihak swasta bernama Nusantara Hub untuk layanan mudik gratis.

    “Untuk layanan mudik gratis, Kementerian Perhubungan sudah mengembangkan aplikasi terpadu agar distribusi pemudik bisa merata. Jangan sampai ada bus yang berdesakan, sementara ada bus yang kosong untuk tujuan yang sama,” katanya.

    Selain itu, kesiapan sarana dan prasarana juga menjadi perhatian utama dalam mudik Lebaran 2025. Rest area di jalur mudik akan diperkuat sebagai daya dukung mengurangi risiko kemacetan. Posko mudik juga akan dilengkapi dengan fasilitas yang lebih inklusif, termasuk jumlah toilet perempuan memadai, ruang laktasi, area bermain anak, musala, serta tempat perawatan kendaraan atau bengkel darurat.

    Dalam menghadapi terjadinya potensi bencana, memerlukan dukungan dan kerja bersama untuk memastikan keamanan pemudik. Meskipun, BMKG memprediksi terjadinya penurunan intensitas curah hujan menjelang Idulfitri.

    Dalam upaya mengurangi kepadatan lalu lintas, strategi pengaturan perjalanan telah disiapkan, salah satunya melalui kebijakan diskon tarif tol yang akan diterapkan pada periode tertentu untuk mengurangi kemacetan. Selain itu, pemerintah juga telah membahas ketersediaan BBM untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik.

    “Dengan rentang waktu ini, kita telah membuat strategi bersama agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di satu waktu tertentu saat periode mudik Lebaran 2025,” pungkas Pratikno.

  • Pencairan THR Ojol, Pegawai Swasta dan ASN Diumumkan Hari Ini

    Pencairan THR Ojol, Pegawai Swasta dan ASN Diumumkan Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan mengumumkan aturan pencairan THR pegawai swasta, BUMN, dan BUMD sekaligus bonus hari raya untuk driver transportasi online, termasuk ojek online (ojol) dan kurir pada hari ini, Selasa (11/3/2025).

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan akan mengeluarkan Surat Edaran untuk dua tindak lanjut mengenai THR dan bonus hari raya sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    “Biasanya rutin tiap tahun kami keluar dengan sebuah Surat Edaran di Kemenaker, insyaallah kita umumkan segera jadwalnya insyaallah besok (hari ini, Selasa 11 Maret) akan diumumkan,” ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat

    Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan Prabowo Subianto nantinya akan mengumumkan THR ASN.

    “Kalau tanya THR, bapak presiden sedang dalam proses untuk menyelesaikan ya keppresnya, nanti beliau yang akan mengumumkan,” terang Sri Mulyani kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Sri Mulyani pun memastikan THR ASN akan cair sepenuhnya 100 persen. “Segera, insyaallah,” tegasnya.

    Diketahui, pemerintah akan mengalokasikan Rp 50 triliun untuk THR bagi ASN pada 2025. Pencairan THR akan dilakukan paling cepat tiga pekan sebelum Lebaran 2025, bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor pada Ramadan 2025.

    Sementara itu mengenai THR atau besaran bonus bagi pengemudi ojek online atau ojol dan kurir online, menaker mengatakan pemerintah akan mengundang seluruh pimpinan perusahaan penyedia aplikasi untuk menjelaskan isi surat edaran tersebut.

    “Insyaallah, semoga besok (hari ini) bersama dengan perwakilan dari pemilik, pengelola aplikasi dan juga pengemudi dan kurir online kita bisa umumkan bersama,” jelasnya.

    Prabowo sebelumnya mengatakan bonus untuk ojol akan mempertimbangkan tingkat keaktifan kerja. Saat ini terdapat sekitar 250.000 pekerja online aktif dan 1 juta sampai 1,5 juta pekerja part-time. Kebijakan THR ojol diharapkan memberikan keadilan bagi pekerja di berbagai sektor, terutama mereka yang bekerja di industri digital berbasis aplikasi.