Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Kopdes Merah Putih di Jatim Diapresiasi, Pengamat Ini Ungkap Peran Khofifah

    Kopdes Merah Putih di Jatim Diapresiasi, Pengamat Ini Ungkap Peran Khofifah

    Surabaya (beritajatim.com) – Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa meraih Anugerah Program Ekonomi Terpuji dalam kategori Penguatan Ekonomi Desa melalui Koperasi Merah Putih di ajang detikJatim Awards 2025.

    Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Khofifah memperkuat ekonomi perdesaan lewat pembentukan 100% Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang kini telah berdiri di 8.494 desa dan kelurahan di seluruh Jawa Timur.

    Pengamat Politik Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Sirajt menilai saat ini Jatim menjadi provinsi yang paling all out mendukung program-program andalan Prabowo Subianto.

    “Saya melihat di bawah kepemimpinan Khofifah, Jatim sangat linier mendukung dan mensukseskan program unggulan Prabowo, di samping Khofifah juga memiliki programnya sendiri. Jadi Khofifah sangat komitmen menjalankan semua program pemerintah pusat,” kata Baihaki saat dikonfirmasi media, Jumat (7/11/2025).

    Komitmen Khofifah, kata Baihaki terlihat dalam banyaknya jumlah Koperasi Desa Merah Putih di Jatim yang sudah terbentuk badan hukumnya hingga beberapa telah beroperasi.

    “Saya lihat progres Kopdes Merah Putih di Jatim berjalan dengan baik dan di luar dugaan sudah ada lebih dari 200 Kopdes atau Kelurahan Merah Putih di Jatim yang beroperasi dan memiliki omzet yang cukup baik walaupun itu baru terbentuk,” jelasnya.

    “Beberapa kali Pemprov Jatim menggelar pelatihan untuk pengurus Kopdes Merah Putih, termasuk memberi bantuan dalam membuat badan hukum. Jika tidak ada perhatian ini saya kira belum tentu Kopdes Merah Putih bisa berjalan baik di Jatim,” tambahnya.

    “Selain itu juga saya lihat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jatim berjalan baik ya, relatif tanpa ada kejadian luar biasa. Bahkan di Jatim ini menu MBG saya lihat sangat bagus dibanding daerah lain. Ada juga Sekolah Rakyat yang berjalan dengan baik di Jatim berkat komando Khofifah,” lanjutnya.

    Lebih lanjut Baihaki mengungkap faktor politik Khofifah yang berada dalam satu barisan mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024 lalu juga menjadi kunci keberhasilan program pemerintah pusat di Jatim.

    “Kepemimpinan Khofifah ini sangat baik, di samping fokus mensukseskan program Pemprov Jatim bersama Emil Dardak, Khofifah juga bisa mensukseskan program pemerintah pusat. Ini juga tak lepas dari sisi politis di mana Khofifah adalah pendukung bahkan ahli strategi pemenangan Prabowo di Jatim saat Pilpres 2024 lalu,” jelasnya.

    “Bisa saya analisa, Khofifah ini gubernur yang paling sinergi dengan pemerintah pusat, dan membantu program itu benar-benar sampai ke masyarakat. Jadi Jatim ini lengkap, program Pemprov jalan, program pusat jalan, program kabupaten/kota juga jalan,” tandasnya. (tok/ian)

  • Saifudin Ditunjuk Jadi Plt Direktur Operasional Perumda Delta Tirta Sidoarjo

    Saifudin Ditunjuk Jadi Plt Direktur Operasional Perumda Delta Tirta Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda Delta Tirta Sidoarjo (PDTS) resmi menunjuk Saifudin, SE sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Operasional. Penunjukan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Sidoarjo, menyusul posisi tersebut kosong setelah Slamet Setiawan, SH, MM dinyatakan berhalangan tetap dan tidak lagi dapat menjalankan tugas.

    Kebijakan ini diambil untuk menjamin keberlanjutan roda perusahaan daerah serta memastikan pelayanan publik air bersih tetap berjalan optimal tanpa gangguan.

    “Penunjukan Plt ini merupakan kewenangan KPM sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Tujuannya agar keberlangsungan kepemimpinan direksi tetap terjaga dan stabilitas layanan publik tidak terganggu,” ujar Dwi Hari Suryadi, Direktur Utama PDTS, Jumat (7/11/2025).

    Dwi Hari menegaskan, posisi Direktur Operasional memiliki peran vital karena bersinggungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

    “Jabatan ini sangat penting untuk memastikan sistem produksi dan distribusi air berjalan lancar,” tambahnya.

    Terkait pengisian jabatan definitif, Dwi menyebut prosesnya merupakan kewenangan penuh KPM dan akan dilakukan sesuai ketentuan perundangan.

    “Penetapan direktur definitif akan dilakukan secara transparan, berbasis kompetensi, dan mengacu pada PP 54/2017. Masa jabatan direksi periode ini berakhir Juni 2026,” jelasnya.

    Ia juga mengapresiasi langkah cepat Bupati Sidoarjo dalam mengambil keputusan strategis tersebut.

    “Saya mengapresiasi keputusan Pak Bupati yang segera menunjuk Plt Direktur Operasional, sehingga pelayanan publik tidak terganggu,” imbuh Dwi Hari.

    Sementara itu, Saifudin yang saat ini menjabat sebagai Kepala Cabang PDTS Taman, akan merangkap sebagai Plt tanpa mengubah posisi strukturalnya. Dalam peran barunya, ia bertanggung jawab terhadap koordinasi operasional, mulai dari proses produksi hingga distribusi air bersih.

    “Tugas Plt ini kami jalankan sesuai prinsip penunjukan pelaksana tugas. Fokus utama kami adalah memastikan layanan kepada pelanggan tetap optimal,” pungkas Saifudin. [isa/but]

     

     

  • Gerindra Jombang Tolak Budi Arie Setiadi Bergabung, Fokus Jaga Arah Partai

    Gerindra Jombang Tolak Budi Arie Setiadi Bergabung, Fokus Jaga Arah Partai

    Jombang (beritajatim.com) – Ketua DPC Gerindra Kabupaten Jombang, Octadella Billytha Permatasari, menyatakan penolakan terhadap rencana Ketua Projo, Budi Arie Setiadi, yang ingin bergabung dengan Partai Gerindra.

    Sikap penolakan ini disampaikan pada Jumat (7/11/2025) dengan menegaskan bahwa Gerindra harus tetap fokus pada arah perjuangan yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Gerindra harus terus menjaga arah perjuangan sebagaimana digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Partai Gerindra tumbuh dari kerja, ketulusan, dan komitmen kader di lapangan,” ujar Octadella yang juga merupakan Wakil Ketua II DPRD Jombang.

    Ia menambahkan, bahwa Gerindra harus terus menjaga semangat kerja nyata untuk rakyat dan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan politik jangka pendek.

    Octadella menilai bahwa manuver politik Budi Arie Setiadi untuk mendekatkan diri ke Gerindra bisa menimbulkan kesalahpahaman di kalangan publik, mengingat dinamika politik sebelumnya. Ia mengingatkan bahwa publik mungkin masih mengingat berbagai peristiwa yang melibatkan nama Budi Arie, yang bisa menimbulkan kesan kurang tepat jika bergabung dengan Gerindra pada saat ini.

    “Gerindra harus tetap utuh dan fokus. Kami tidak ingin manuver politik seseorang mengganggu konsentrasi Pak Prabowo sebagai Presiden sekaligus Ketua Umum, Partai Gerindra,” jelas Octadella, menegaskan bahwa DPC Gerindra Jombang sepenuhnya mendukung kepemimpinan Prabowo Subianto.

    Octadella juga menegaskan bahwa sikap DPC Gerindra Kabupaten Jombang untuk menolak wacana tersebut bukan hanya merupakan keputusan individu, melainkan hasil kesadaran bersama untuk menjaga marwah dan arah perjuangan Partai Gerindra.

    “Gerindra adalah partai pejuang, dibangun dari bawah dengan kerja-kerja nyata. Kader di Jombang ingin partai ini tetap menjadi rumah bagi mereka yang benar-benar tulus mengabdi,” tambah Octadella.

    Menutup pernyataannya, Octadella menegaskan komitmen DPC Gerindra Jombang untuk mendukung penuh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Kami tegak lurus mendukung Pak Prabowo. Gerindra akan tetap kuat, solid, dan bekerja untuk rakyat, sesuai cita-cita yang sejak awal kami perjuangkan,” pungkasnya. [suf]

  • Breaking News! Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT KPK

    Breaking News! Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT KPK

    Jakarta (beritajatim.com) – Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kabar tersebut dibenarkan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

    “Benar,” kata Fitroh saat dikonfirmasi beritajatim.com, Jumat (7/11/2025).

    Meski demikian, Fitroh belum menjelaskan lebih lanjut siapa saja yang turut diamankan dalam operasi tersebut maupun kasus apa yang menjerat Sugiri Sancoko.

    Sebagai informasi, Sugiri Sancoko dan Lisdyarita sebelumnya dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo periode 2025–2030 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025 lalu.

    Pelantikan itu dilakukan secara serentak bersama 961 kepala daerah lainnya, yang terdiri atas 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati dan wakil bupati, serta 85 wali kota dan wakil wali kota. [kun]

  • Moderasi Beragama, Hj Ansari: Kemampuan Hidup Berdampingan dengan Perbedaan

    Moderasi Beragama, Hj Ansari: Kemampuan Hidup Berdampingan dengan Perbedaan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Hj Ansari menilai moderasi beragama bukan sekedar berbicara tentang keseimbangan dalam beragama, tetapi kemampuan hidup berdampingan dengan perbedaan tanpa kehilangan jadi diri keislaman.

    Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Literasi Keagamaan Moderat Berbasis Nilai-Nilai Islam Rahmatan Lil ‘Alamin di Lingkungan PTKI yang digelar Fakultas Tarbiyah UIN Madura sebagai pelaksana dari Direktorat Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI di Ballroom Hotel Cahaya Berlian, Jl Raya Panglegur 69-71 Pamekasan, Jum’at (7/11/2025).

    “Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperdalam pemahaman tentang moderasi beragama, sekaligus menjadikan sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Moderasi beragama tidak hanya berbicara tentang keseimbangan dalam beragama, tetapi juga tentang kemampuan kita hidup berdampingan dengan perbedaan tanpa kehilangan jati diri keislaman,” kata Hj Ansari.

    Terlebih dalam kegiatan tersebut juga mengangkat beberapa sub tema yang diisi narasumber dari kalangan akademisi maupun praktisi, seperti materi ‘Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama untuk Persatuan Nasional’, ‘Strategi Dialog Lintas Iman di Tingkat Komunitas’ hingga ‘Pengembangan Kurikulum Berbasis Moderasi Beragama di PTKI’.

    “Seperti materi fiqh kebhinekaan menjadi landasan penting dalam membaca realitas sosial keagamaan Indonesia yang plural. Terlebih nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin juga harus diterjemahkan dalam konteks kehidupan modern yang penuh dinamika,” sambung anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI.

    Selain itu, pihaknya juga menyoroti pentingnya membangun ruang dialog lintas iman di tingkat komunitas sebagai strategi nyata untuk menumbuhkan rasa saling menghargai dan memahami. “Dialog seperti ini tidak hanya terjadi di forum akademik, tetapi perlu dihidupkan dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan sehari-hari,” ungkapnya.

    “Maka dari itu, juga sangat penting untuk kita refleksikan bersama dengan selalu komitmen menjadi agen moderasi beragama di lingkungan masing-masing. Melalui forum ini kami berharap kesadaran kolektif bisa tumbuh, sebab keberagaman adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga melalui sikap toleran, inklusif, dan berkeadaban,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Kasus Ibu Setrika Anak Kandung, Hj Andari: Kedepankan Pendekatan Restoratif

    Kasus Ibu Setrika Anak Kandung, Hj Andari: Kedepankan Pendekatan Restoratif

    Pamekasan (beritajatim.com) – Kasus seorang ibu berinisial SE (30) tega menganiaya anak kandungnya sendiri yang berusia 7 tahun dengan cara menyetrika pada bagian tangan dan kaki di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, menjadi atensi publik, termasuk anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Hj Ansari.

    Kasus penganiayaan yang terjadi pada 18 Oktober 2025, akhirnya terbongkar setelah ayah kandung korban berinisial SI melapor ke polisi, di mana kasus yang menimpa anak laki-laki berusia 7 tahun tersebut ditangani serius oleh Unit PPA Polresta Pangkalpinang.

    Dari kasus tersebut, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mendorong perlunya penyelesaian secara tepat dengan mengedepankan hukum restoratif. “Tentu kami sangat sedih mendengar kasus yang terjadi di Pangkal Pinang, terlebih pelaku merupakan orang yang seharusnya menjadi pelindung terdekat,” kata Hj Ansari di Pamekasan, Jum’at (7/11/2025).

    “Namun faktanya justru seorang ibu yang seharusnya menjadi pelindung justru bisa melakukan kekerasan dengan cara seperti itu, dan tentunya kami sangat prihatin karena kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, trennya terus meningkat,” ungkapnya.

    Dalam kasus tersebut, pendekatan keadilan restoratif bisa menjadi opsi terbaik karena tidak melepaskan aspek hukum dan pada saat yang sama, sekaligus menjaga nilai-nilai kemanusiaan. “Ibu kandung sebagai pelaku tetap harus mendapat hukuman karena melakukan kekerasan, namun proses memulihkan korban dan membangun kembali hubungan keluarga agar lebih aman juga penting,” imbuhnya.

    “Namun kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu berdiri sendiri, artinya ada banyak faktor yang melatarbelakangi, seperti ekonomi, sosial, budaya hingga relasi suami istri. Karena itu, regulasi seperti Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus diterapkan secara tepat,” tegasnya.

    Politisi perempuan yang juga tercatat sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, juga menilai pendekatan keadilan restoratif sebagai opsi konkrit. “Dengan restoratif, ibu mengakui akan kesalahan yang diperbuat, serta bertanggung jawab dan ada kesediaan memperbaikinya demi masa depan anak. Sehingga perlu mediasi dengan melibatkan psikolog dan proses hukum tetap memperhatikan asas kepentingan terbaik untuk anak atau best interest of the child,” jelasnya.

    “Secara umum kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi tanpa diawali niat jahat dari pelaku, tapi terkadang dipicu akumulasi stres, trauma, sosial dan konflik peran. Sehingga pemahaman akan undang-undang yang memberikan perlindungan juga harus dipahamkan secara lebih mengakar kepada masyarakat,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu, Pihkanya juga menyatakan jika kasus tersebut dapat menjadi alarm pemahaman orang tua di Indonesia terhadap jaminan perlindungan anak masih belum kuat. “Untuk itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA perlu meningkatkan sosialisasi terkait regulasi dan membuat langkah pencegahan secara lebih strategis,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Kantor DPC PDIP Gresik Didatangi KPU Ada Apa ?

    Kantor DPC PDIP Gresik Didatangi KPU Ada Apa ?

    Gresik (beritajatim.com)– Menjelang tutup tahun 2025. Kantor DPC PDIP Gresik, tiba-tiba didatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Kedatangan lembaga penyelenggara pemilu di kandang banteng tersebut ternyata bersilaturrahmi sekaligus melakukan sosialisasi sistem informasi partai politik, atau lebih dikenal dengan nama sipol.

    Ketua DPC PDIP Gresik Mujid Riduan mengatakan, kedatangan KPU rangkaian silaturrahmi ke sejumlah partai politik yang terdaftar di Gresik.

    “Mereka KPU datang ke kantor kami melakukan pembenahan sipol. Tidak hanya di PDIP tapi juga di semua partai politik yang terdaftar di KPU,” katanya, Jumat (7/11/2025).

    Wakil Ketua DPRD Gresik itu menuturkan, pembenahan sipol harus segera dilakukan sebelum tutup tahun sebagai syarat peserta partai politik yang resmi terdaftar.

    “Aturannya tiga hari sebelum tutup harus sudah rampung bagi semua partai politik,” tuturnya.

    Mujid Riduan menambahkan, dirinya merinci beberapa aspek yang wajib diperbarui oleh partai di sipol. Salah satunya adalah pembaharuan data yang
    menjadi sarana utama bagi partai politik untuk mencerminkan dinamika internal secara akuntabel, termasuk perubahan kepengurusan atau penonaktifan anggota.

    “Pembenahan itu antara lain meliputi kepengurusan parpol pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, serta keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” imbuhnya.

    Sebagai informasi keberadaan sipol untuk melengkapi administrasi partai politik serta untuk memudahkan data anggota partai. Apa masih tercatat atau tidak. Sipol juga untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sekaligus meningkatkan transparansi proses kepesertaan partai politik dalam pemilu mendatang.

    Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Gresik, Ahmad Taufik menjelaskan selain PDIP. Institusinya juga melakukan hal yang sama pada partai politik yang lain.

    “Nanti bergiliran setelah DPC PDIP Gresik, kami juga silaturrahmi sekretariat partai politik yang dalam waktu dekat,” urainya. (dny/ted)

  • Rotasi Pejabat di Pemkab Sampang Tunggu Rekomendasi BKN

    Rotasi Pejabat di Pemkab Sampang Tunggu Rekomendasi BKN

    Sampang (beritajatim.com) – Rencana rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dalam waktu dekat akan segera direalisasikan.

    Proses pelantikan pejabat baru menunggu terbitnya rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang, Arif Lukman Hidayat menjelaskan, mutasi untuk pejabat eselon II, III, dan IV saat ini telah memasuki tahap finalisasi.

    Seluruh nama yang diusulkan sudah melalui proses seleksi dan verifikasi secara ketat.

    “Kami tidak bisa melakukan pengisian jabatan tanpa rekomendasi dari BKN. Rekomendasi tersebut menjadi dasar legalitas sebelum pelantikan dilakukan,” ujar Arif, Jum’at (7/11/2025).

    Meski terdapat sejumlah posisi yang masih kosong, Arif memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan normal.

    Untuk sementara, tugas jabatan yang belum terisi, dijalankan oleh pejabat pelaksana agar tidak menghambat proses administrasi dan pelayanan publik.

    Ia menegaskan bahwa setiap proses pengisian jabatan, baik mutasi maupun pengganti pejabat yang memasuki masa pensiun, wajib melalui sistem I-MUT BKN. Sistem ini digunakan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. [sar/but]

  • Perihal Industri Rokok, DPRD Temanggung Timba Ilmu ke Pemkot Kediri

    Perihal Industri Rokok, DPRD Temanggung Timba Ilmu ke Pemkot Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri menerima kunjungan kerja (kunker) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, Jumat (7/11). Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Disperdagin dengan agenda pembahasan Pengawasan Industri Kecil Menengah Rokok.

    Dikonfirmasi usai pertemuan, Moh Ridwan, Kepala Disperdagin Kota Kediri menyampaikan maksud dan tujuan kunker tersebut ialah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan dana cukai sekaligus pembinaan pelaku usaha yang bergerak di dunia pertembakauan di Kota Kediri. Ia menjelaskan, kegiatan pengawasan terhadap industri kecil menengah rokok di Kota Kediri dimulai dari perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sedangkan dari konteks pengawasan pihaknya juga melakukan pembinaan terhadap industri melalui pelatihan-pelatihan.

    “Jadi harapannya dengan pembinaan seperti itu kegiatan bisa berjalan dengan lancar, kaidah-kaidah mulai dari teknis memproduksi, keamanan dan keselamatan kerja, manajerial kita bantu fasilitasi,” ucapnya. Upaya tersebut juga terjalin melalui kolaborasi bersama DPRD Kota Kediri. Dukungan berkaitan dengan penentuan kebijakan. “Dari sisi Pemkot kami berupaya agar pabrik rokok bisa survive, menjalankan aktivitas dengan kaidah yang ada,” kara Ridwan.

    Melalui pertemuan singkat tersebut, Dirinya berharapan agar antara Pemkot Kediri dengan DPRD Kabupaten Temanggung dapat berbagi data dan informasi mengenai pengawasan industri rokok.

    Di kesempatan yang sama, Riyadi Kaunaen, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung, menyampaikan maksud kehadiran Komisi D dalam rangka mencari referensi terkait industri rokok kecil menengah, baik dukungan pemerintah di bidang pelatihan, permodalan, pemasaran sebagai bekal untuk diimplementasikan di Kabupaten Temanggung. “Kami tadi sudah mendapat beberapa substansi materi, ternyata Kota Kediri juga luar biasa jadi nanti kita terapkan di Temanggung,” terangnya.

    Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, Ia mengutarakan industri rokok yang ada di Kota Kediri memiliki dukungan yang sangat baik dari pemerintah daerah, selain itu hasil cukai yang diterima pemerintah juga diperuntukkan untuk industri rokok kecil menengah di Kota Kediri. “Pengawasan terhadap rokok skala kecil menengah sangat penting dibahas karena masih banyak rokok ilegal. Bagi pengusaha supaya marketingnya luas dan cukai masuk ke pemerintah,” pungkasnya. [nm/but]

  • Pemkab Bojonegoro Bangun 262 Jembatan Tahun 2025 untuk Perkuat Konektivitas dan Produktivitas

    Pemkab Bojonegoro Bangun 262 Jembatan Tahun 2025 untuk Perkuat Konektivitas dan Produktivitas

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendorong pembangunan infrastruktur dengan membangun 262 jembatan yang tersebar di seluruh kecamatan, sebagai upaya memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, dan mempermudah mobilitas sehari-hari.

    Kepala Bidang Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PUBMPR) Bojonegoro, Edi Dwi Purwanto, menjelaskan bahwa total paket pekerjaan jembatan yang direncanakan untuk 2025 mencapai 262 unit.

    “Sebagian sudah mulai dikerjakan, bahkan ada yang telah rampung,” ujarnya, Jumat (7/11/2025).

    Pembangunan 262 jembatan ini mencakup pelebaran jembatan lama, penggantian struktur jembatan yang sudah tidak layak, serta rehabilitasi untuk meningkatkan daya tahan dan fungsi. Pemkab Bojonegoro juga mengantisipasi potensi gangguan akibat musim hujan dengan melakukan pengawasan dan monitoring intensif.

    “Kami lakukan pengawasan dan monitoring secara intensif agar pekerjaan selesai tepat waktu dan segera bisa dimanfaatkan masyarakat,” tambah Edi.

    Selain pembangunan jembatan, Pemkab Bojonegoro tengah merancang pembangunan flyover untuk mengatasi kemacetan di pusat kota. Flyover ini bertujuan mengalihkan arus kendaraan berat agar tidak melintasi kawasan perkotaan. Saat ini, proyek masih berada pada tahap feasibility study.

    “Feasibility study merupakan proses analisis mendalam untuk menilai apakah suatu proyek dapat dilaksanakan secara realistis, baik dari sisi teknis, ekonomi, maupun sosial,” pungkas Edi. [lus/beq]