Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Retret Gerindra Surabaya di Trawas, Cahyo Harjo: Rapatkan Barisan untuk Sukseskan Program Presiden Prabowo

    Retret Gerindra Surabaya di Trawas, Cahyo Harjo: Rapatkan Barisan untuk Sukseskan Program Presiden Prabowo

    Mojokerto (beritajatim.com)– Ratusan kader Partai Gerindra Surabaya dari seluruh Pimpinan Anak Cabang (PAC) mengikuti retret di Ubaya Training Centre (UTC) Trawas, Mojokerto. Kegiatan ini bertujuan untuk merapatkan barisan dalam menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto dan meningkatkan peran kader di tengah masyarakat.

    “Kita harus rapatkan barisan untuk mensukseskan program Presiden Prabowo dan kita harus meningkatkan kebermanfaatan bagi masyarakat. Dengan begitu Gerindra benar-benar hadir sampai ke pelosok kampung untuk membantu dan memperjuangkan harapan masyarakat Indonesia khususnya Surabaya,” ujar Ketua DPC Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso, Minggu (9/11/2025).

    Politisi muda ini menyampaikan pentingnya kader memahami kembali akar perjuangan partai. Menurut dia, pendiri Gerindra menyadari bahwa kemandirian bangsa hanya bisa dibangun melalui ekonomi kerakyatan dan penguatan persatuan.

    “Partai Gerakan Indonesia Raya hadir karena terpanggil untuk memberikan amal bakti kepada negara dan rakyat Indonesia,” kata Anggota Komisi E DPRD Jatim ini.

    Dia berharap retret ini bisa memperkuat jiwa perjuangan dan rasa tanggung jawab kader di wilayahnya masing-masing. Cahyo menekankan bahwa Gerindra bukan hanya struktur organisasi, melainkan gerakan kolektif yang harus hadir di tengah masyarakat.

    “Kita bukanlah politisi, tapi patriot pejuang politik yang harus mampu memberi warna dan harapan baru untuk mewujudkan kebaikan bagi masyarakat,” ucap alumnus FH Universitas Airlangga Surabaya.

    Cahyo menambahkan, suasana kebersamaan dan kekeluargaan menjadi nilai utama dari penyelenggaraan retret ini. Dia menyebut para kader mengikuti kegiatan dengan antusias, penuh keguyuban.

    “Kami sangat bangga dan bersyukur bagaimana retret ini berjalan dengan baik, penuh kegembiraan dan kekeluargaan. Ini adalah tujuan utama kami,” tutur dia.

    Ke depan, Gerindra Surabaya akan memperkuat struktur hingga tingkat ranting dan RT/RW. Hal ini, lanjut dia, dilakukan agar kehadiran partai lebih nyata dan dapat menjawab kebutuhan warga secara langsung.

    “Langkah ke depan kami akan memperkuat barisan hingga tingkat kampung agar kader Gerindra hadir membantu dan memperjuangkan harapan masyarakat Surabaya,” ujar dia.

    Cahyo juga mengingatkan bahwa konsolidasi bukan hanya menjaga kekuatan elektoral, namun memastikan manfaat partai dirasakan warga. Dia berharap kombinasi pengurus lama dan baru mampu menjaga kesinambungan gerakan.

    “Kami ingin retret ini menjadi penguat kebersamaan dan solidaritas, sehingga perjuangan politik Gerindra benar-benar membawa kebaikan bagi masyarakat Surabaya,” pungkas Cahyo. [asg/suf]

  • Retret Gerindra Surabaya di Trawas, Siapkan Strategi Jelang Pemilu 2029 dan Mantapkan Soliditas Kader

    Retret Gerindra Surabaya di Trawas, Siapkan Strategi Jelang Pemilu 2029 dan Mantapkan Soliditas Kader

    Surabaya (beritajatim.com) – Ratusan kader Partai Gerindra Surabaya dari seluruh Pimpinan Anak Cabang (PAC) mengikuti retret konsolidasi di Ubaya Training Centre (UTC) Trawas, Mojokerto. Kegiatan ini menjadi ruang memperkuat solidaritas internal sekaligus menyiapkan strategi menghadapi Pemilu 2029 dan kemungkinan pemekaran dapil di Kota Surabaya.

    Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso, menyampaikan bahwa agenda retret ini tidak hanya bersifat penguatan organisasi. Dia menegaskan bahwa seluruh struktur partai perlu bergerak satu ritme dalam menata arah kerja politik menuju 2029.

    “Retret ini salah satu tujuannya membangun suasana demokrasi yang baik dan juga mensukseskan pemilu 2029 dengan meningkatkan perolehan suara dari Partai Gerindra, dan saya mengajak seluruh kader partai memaksimalkan perolehan suara,” ujar Cahyo di Trawas, Minggu (9/11/2025).

    Cahyo menambahkan bahwa target kursi legislatif ke depan harus benar-benar mencerminkan dukungan masyarakat secara luas. Dia berharap seluruh kader mampu membuka ruang partisipasi dan menyerap aspirasi secara lebih intens.

    “Pemilu ke depan maupun jumlah kursi yang diperebutkan semaksimal mungkin, dalam artian adalah jumlahnya betul-betul mampu menjaring suara dari semua kelompok masyarakat Surabaya,” lanjut Anggota Komisi E DPRD Jatim ini.

    Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menjelaskan bahwa peluang penambahan kursi DPRD Surabaya sangat ditentukan oleh pertumbuhan jumlah penduduk. Dia menyebut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 membuka peluang penataan dapil yang baru.

    “Konsen kita adalah bagaimana jumlah kursi di DPRD Surabaya itu harus bertambah dulu. Saat ini kita ada 50 kursi. Fokus kita adalah menambah menjadi 55 kursi, dan salah satu syaratnya adalah jumlah penduduk Surabaya minimal 3 juta jiwa,” ujar Cak Yebe sapaan lekatnya.

    Cak Yebe menegaskan bahwa langkah teknis pengawalan data kependudukan menjadi hal krusial. Komisi A, kata dia, akan membentuk desk koordinasi bersama Dispendukcapil Surabaya dan KPU.

    “Harapan kami, Kota Surabaya ini sudah waktunya kursinya bertambah dari 50 jadi 55. Namun demikian itu bisa terjadi kalau jumlah penduduk Surabaya mencapai 3 juta,” tutur Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini.

    Sementara itu, Sekretaris DPC Gerindra Surabaya, Bahtiyar Rifai, menilai retret ini membawa dampak penting bagi soliditas partai hingga tingkat ranting. Dia menyebut suasana diskusi berjalan hangat dan penuh kesadaran kolektif.

    “Kegiatan ini menjadi momen menyamakan langkah. Kita ingin pengurus PAC sampai ranting merasakan satu napas perjuangan. Kalau soliditas terbentuk, kinerja politik juga akan lebih terarah,” ujar Bahtiyar.

    Bahtiyar menegaskan bahwa hasil retret ini harus benar-benar diterjemahkan dalam kerja nyata di lapangan. Dia menyebut kekompakan adalah modal utama menghadapi dinamika politik ke depan.

    “Kita pulang dari sini bukan hanya dengan semangat, tapi dengan tanggung jawab. Ada amanah yang harus diwujudkan bersama,” tutupnya. [asg/suf]

  • Front Pembebasan Rakyat dan Aktivis 98 Tolak Soeharto Bergelar Pahlawan Nasional

    Front Pembebasan Rakyat dan Aktivis 98 Tolak Soeharto Bergelar Pahlawan Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto kembali menuai penolakan. Front Pembebasan Rakyat (FPR), komunitas demokrasi partisipatoris yang beranggotakan sejumlah aktivis gerakan reformasi 1998 dari berbagai kampus, menyatakan sikap tegas menolak rencana tersebut.

    Mereka menilai bahwa pemberian gelar itu bukan hanya tidak tepat, tetapi juga berpotensi mengaburkan sejarah pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi yang terjadi selama Orde Baru.

    FPR menyampaikan bahwa gelar Pahlawan Nasional seharusnya hanya diberikan kepada figur yang memperjuangkan kemerdekaan, keadilan, dan hak asasi rakyat.

    Menurut mereka, masa kekuasaan Soeharto justru dibangun di atas prahara 1965, ditandai oleh pembungkaman kebebasan sipil, korupsi sistemik, serta kekerasan terstruktur terhadap masyarakat sipil dan lawan politik.

    Agus Wiryono, salah satu anggota FPR alumnus Unesa, mengatakan bahwa sejarah tidak boleh dipoles demi kepentingan politik sesaat.

    “Kami hidup dan menyaksikan sendiri bagaimana ruang demokrasi dicabut dari rakyat. Penangkapan tanpa proses hukum, pembredelan media, dan represi kampus adalah bagian nyata dari kehidupan di bawah pemerintahan Soeharto. Mengangkatnya menjadi Pahlawan Nasional sama saja menutupi luka dan rasa kehilangan para korban,” ujar Agus.

    Senada dengan itu, Heru Krisdianto aktivis 98 lulusan Unair, menegaskan bahwa pemberian gelar tersebut merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi.

    “Tahun 1998 bukan sekadar peristiwa politik, tapi jeritan rakyat yang sudah tidak sanggup lagi menahan penindasan. Banyak kawan kami dipenjara, diculik, atau hilang hingga kini tak kembali. Gelar pahlawan itu tidak pantas untuk orang yang kekuasaannya berdiri di atas ketakutan,” kata Heru.

    Sementara itu, aktivis jebolan UK Petra, Onny Wiranda, menambahkan bahwa penghormatan terhadap sejarah harus dilakukan melalui keberanian mengakui fakta, bukan dengan melupakan dan memutihkan masa lalu yang kelam.

    “Bukan soal dendam. Ini soal kebenaran dan rasa hormat kepada para korban. Kalau negara ingin memberi teladan, maka teladannya bukan mengangkat figur yang melanggar hak rakyat, tetapi menghormati mereka yang memperjuangkan keberanian, keadilan, dan kebebasan,” jelas Onny.

    FPR menyerukan kepada pemerintah dan masyarakat luas untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan mengingat nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan dalam Reformasi 1998. Mereka menegaskan bahwa bangsa ini hanya bisa melangkah maju dengan cara berdamai dengan sejarah melalui pengakuan yang jujur, bukan dengan menghapus jejak penderitaan rakyat.

    Dengan sikap ini, FPR berharap suara publik yang menginginkan keadilan sejarah tetap dijaga, sekaligus menjadi pengingat bahwa gelar pahlawan bukan sekadar gelar simbolik, melainkan tanggung jawab moral tentang siapa yang patut dikenang sebagai teladan bagi generasi masa depan. [tok/suf]

    FRONT PEMBEBASAN RAKYAT

    Heru Krisdianto (Unair)
    Agus Wiryono (Unesa)
    Onny Wiranda (UK. Petra)
    Dandik Katjasungkana (Unair)
    Aldi Karmailis (Unair)
    Andri Arianto (Unair)
    Matius Eko Purwanto (UWM)
    Eusebius Purwadi (Unair)
    Opi Maharani Banong (STIESIA)
    Andre Hapsara (UWM)

    Didik Iskandar (UWKS)
    Abdi Edison (Untag)
    Didik Nurhadi (Unesa)
    Achmad Hilmi (Unitomo)
    Rinto M Siagian (Unitomo)
    Ferry Irawan (Unitomo)
    Nina Agustin (Unitomo)
    Singgih Prayogo (Unitomo)
    Mochamad Verie (UWK)
    Moh Rouf (Unesa)

    Mei Indarwanti (Unesa)
    Yudhit Ciphardian (UK. Petra)
    Dewa Made (UWKS)
    Agatha Retnosari (ITS)
    Triyana Damayanti (Unair)
    Tita Sinta (UWKS)
    Rosallyn (UWM)
    Edwin Suryaatmaja (Unesa)
    Pramono (Unipra)
    Riyanto (Unesa)

    Moch. Irvan (Unesa)
    Winda (ITATS)
    I Putu Agus Fitrian HK (Stiesia)
    Leonardus Sugianto (Stiesia)
    Michael Kusumosularso (ITATS)

  • Pemprov Jatim Raih Penghargaan Nusantaraya Award di ICCF 2025, Apa Kata Gubernur Khofifah?

    Pemprov Jatim Raih Penghargaan Nusantaraya Award di ICCF 2025, Apa Kata Gubernur Khofifah?

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berhasil meraih penghargaan Nusantaraya Award dalam ajang Indonesia Creative Cities Festival (ICCF) 2025 yang berlangsung di Gedung Malang Creative Center (MCC) Kota Malang.

    Penghargaan berupa piala diserahkan langung oleh Ketua Umum ICCN yang disaksikan oleh Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pengembangan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim Iwan mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

    Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan kepada Jawa Timur atas komitmen, dukungan dan inovasi dalam pengembangan ekosistem kreatif, khususnya dalam penguatan jejaring komunitas serta sinergi lintas pemangku kepentingan melalui kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jatim No. 10 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

    “Alhamdulillah Jatim berhasil meraih penghargaan Nusantaraya Award dari ICCN. Salah satu alasan kuat adalah karena Jatim memiliki komitmen, dukungan dan inovasi dalam pengembangan ekosistem kreatif, khususnya dalam penguatan jejaring dan sinergi lintas pemangku kepentingan,” tutur Gubernur Khofifah saat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (9/11/2025).

    Lebih lanjut Gubernur Khofifah pun menegaskan investasi sektor ekonomi kreatif Jatim terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada periode Semester I – 2025 investasi sektor ekonomi kreatif di Jatim mencapai Rp 6,86 Triliun.

    “Yang meningkat 12,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar Rp 6,08 triliun,” tegasnya.

    Tak hanya itu, posisi kuatnya ekonomi kreatif Jatim juga dapat dilihat dari data produktivitas ekspor luar negeri. Pada periode Semester I – tahun 2025, ekspor sektor ekonomi kreatif Jawa Timur telah tembus USD 12.887,01 juta. Capaian ini meningkat 4,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar USD 12.359,23 juta.

    “Dan Alhamdulillah Jawa Timur menjadi provinsi dengan nilai ekspor ekonomi kreatif terbesar di Indonesia, dengan komoditi utama berupa fesyen, kriya dan kuliner,” ujarnya.

    Lebih lanjut Khofifah pun menegaskan sektor ekonomi kreatif Jatim tak hanya disokong oleh pemodal besar. Melainkan justru banyak didukung juga oleh para pelaku UMKM. Hal ini karena sektor ekonomi kreatif berevolusi menjadi sektor paling menjanjikan dan populer di masyarakat.

    “Ekonomi kreatif sangat cepat pertumbuhannya. Dan ini membutuhkan perhatian bagaimana kita bisa membangun ekosistem yang tepat bagi para pelaku maupun investor,” tuturnya.

    Untuk itu, Khofifah mempersembahkan penghargaan ini pada seluruh penggerak ekonomi kreatif Jatim. Penghargaan yang diterima Jatim harus menjadi pelecut meningkatkan produktivitas. Dengan harapan besar turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim.

    “Penghargaan ini bukanlah akhir perjuangan atau kerja keras kita. Melainkan jadi penyemangat untuk terus berjuang mewujudkan Jawa Timur yang memang surganya Ekonomi Kreatif,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, ICCF 2025 sendiri merupakan ajang bergengsi tahunan yang digelar oleh Indonesia Creative Cities Network (ICCN). Sedangkan ICCN adalah jejaring Kota dan Kabupaten kreatif di Indonesia yang berdiri sejak 2015.

    Dengan anggota lebih dari 260 kota/kabupaten, ICCN menjadi simpul kolaborasi lintas daerah untuk mendorong inovasi, menguatkan identitas budaya, dan memajukan ekosistem kreatif Indonesia.

    Turut hadir dalam gelaran (ICCF) 2025 Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pengembangan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. [tok/suf]

  • Gerakan Pangan Murah NasDem Bantu Warga Mojokerto Hadapi Harga Kebutuhan Pokok

    Gerakan Pangan Murah NasDem Bantu Warga Mojokerto Hadapi Harga Kebutuhan Pokok

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar Partai NasDem Kabupaten Mojokerto dalam rangka HUT ke-14 menjadi angin segar bagi warga. Di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok, kehadiran pasar pangan murah ini langsung disambut antusias masyarakat Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu dan sekitarnya.

    Sejak pagi, warga terlihat antre tertib untuk mendapatkan berbagai bahan kebutuhan pokok. Seperti beras SPHP, gula pasir, minyakita, telur ayam, bawang merah, bawang putih, daging, cabai rawit, dan sayuran dijual dengan harga terjangkau di Lapangan Pohkecik. Gerakan Pangan Murah tersebut terlaksana melalui kerja sama dengan Badan Pangan Nasional, Bulog, dan ID Food.

    Salah satunya dengan menyediakan pangan murah yang bisa dijangkau semua kalangan. Ketersediaan komoditas yang dihadirkan juga disesuaikan dengan kebutuhan utama masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari Senam Sehat dan HUT ke-14 Partai NasDem Kabupaten Mojokerto.

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Mojokerto, Muhammad Habibur Rochman menegaskan bahwa manfaat bagi warga menjadi prioritas utama. “Kami ingin masyarakat merasakan langsung kehadiran partai. Gerakan Perubahan itu bukan slogan, tetapi aksi nyata,” ungkapnya, Minggu (9/11/2025).

    Anggota DPR RI ini menegaskan bahwa Partai NasDem akan terus menjadi motor penggerak perubahan di daerah. Menurutnya, selama 14 tahun Partai NasDem berdiri dan konsisten dengan tagline Gerakan Perubahan. Melalui kegiatan tersebut, NasDem berharap masyarakat merasakan kehadiran partai bukan hanya di masa Pemilu saja, tetapi juga di setiap momentum sosial dan ekonomi.

    Selain menghadirkan pasar murah, juga menyuguhkan bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan hiburan rakyat. Partai NasDem Kabupaten Mojokerto berharap kegiatan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan, sekaligus memperkuat solidaritas sosial di akar rumput.

    “Ini adalah bentuk nyata politik kemanusiaan. Kami bergerak bersama rakyat, untuk rakyat,” ujar Gus Habib, panggilan akrab Muhammad Habibur Rochman.

    Sementara itu, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra yang turut hadir, mengapresiasi langkah Partai NasDem dalam membantu masyarakat menghadapi dinamika ekonomi. “Kegiatan ini menunjukkan kepedulian yang nyata. Semoga membawa keberkahan dan dapat terus berlanjut,” tuturnya.

    Lebih lanjut, bupati yang disapa Gus Barra ini menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menunjukkan komitmen Partai NasDem yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat Mojokerto. Partai NasDem Kabupaten Mojokerto telah memberikan kepedulian nyata kepada masyarakat dengan menghadirkan Gerakan Pangan Murah.

    “Semoga kegiatan seperti ini membawa manfaat bagi masyarakat dan menjadi amal baik. Mudah-mudahan di masa mendatang Partai NasDem semakin sukses dan menjadi partai pemenang di Mojokerto,” pungkas orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto ini. [tin/suf]

  • GP Ansor Jatim Soroti Isu Kesejahteraan Petani hingga Pendidikan saat Rakerwil di Malang

    GP Ansor Jatim Soroti Isu Kesejahteraan Petani hingga Pendidikan saat Rakerwil di Malang

    Malang (beritajatim.com) – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) di Gedung BBPPMPV BOE Kota Malang, Sabtu (8/11/2025). Dengan mengusung tema “Ansor Jatim Navigator: Mengawal Aspirasi, Menjaga Kondusifitas”, kegiatan ini menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari kesejahteraan petani hingga pendidikan nasional.

    Ketua PW GP Ansor Jatim, Musaffa Safril, menyampaikan bahwa dalam bidang pendidikan, pihaknya memberi perhatian serius terhadap Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang tengah dibahas di tingkat nasional. Menurutnya, RUU tersebut berpotensi mengancam eksistensi pondok pesantren dan madrasah.

    “Ada kegelisahan karena ada wacana penghapusan diksi yang berkaitan dengan madrasah. Jadi muncul kekhawatiran, para santri atau lulusan pesantren tidak diakui dan tidak disetarakan dengan pendidikan nasional,” ungkap Musaffa.

    Selain isu pendidikan, GP Ansor Jatim juga menyoroti kesejahteraan petani tembakau yang dinilai belum optimal, meski Jawa Timur merupakan salah satu sentra tembakau terbesar di Indonesia.

    “Pendapatan negara dari cukai hasil tembakau cukup tinggi, bahkan lebih dari 50 persen berasal dari Jawa Timur. Namun, feedback terhadap petani masih minim. Kami mendorong adanya keberpihakan nyata kepada mereka,” tegasnya.

    Musaffa menambahkan, di tengah tingginya pajak industri rokok, banyak petani tembakau justru merugi. Ia menilai kebijakan harga dan perlindungan terhadap petani belum berpihak pada kesejahteraan mereka. “Keberpihakan terhadap petani hampir tidak ada. Bahkan, kepastian harga tembakau pun tidak jelas. Padahal, petani ini adalah salah satu penopang utama perekonomian negeri,” tandasnya. [luc/kun]

  • Dianggarkan Tiga Tahun Berturut-turut, DPRD Bojonegoro Tinjau Kesiapan RSUD Temayang

    Dianggarkan Tiga Tahun Berturut-turut, DPRD Bojonegoro Tinjau Kesiapan RSUD Temayang

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Komisi C DPRD Bojonegoro melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Temayang. Sidak ini dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional rumah sakit yang sudah menelan anggaran puluhan miliar rupiah tersebut.

    Namun, hasil peninjauan di lapangan menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Gedung yang pembangunannya rampung tahun 2025 itu ternyata belum diserahterimakan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) kepada Dinas Kesehatan Bojonegoro.

    Selain itu, sejumlah dokumen perizinan juga masih belum lengkap. “Kami ingin memastikan alasan mengapa RSUD Temayang hingga akhir tahun ini belum juga bisa beroperasi,” ujar Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Suprianto, usai sidak, Sabtu (8/11/2025).

    Politisi Partai Golkar itu menegaskan, pihaknya cukup heran karena bangunan rumah sakit yang sudah berdiri megah itu ternyata belum memiliki izin mendasar seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun izin operasional lainnya. Kondisi tersebut membuat rumah sakit belum bisa difungsikan untuk pelayanan masyarakat.

    Menurutnya, Komisi C akan segera memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas Kesehatan, DPKPCK, dan Dinas Perizinan Bojonegoro. Tujuannya untuk meminta kejelasan sekaligus mendorong percepatan penyelesaian administrasi agar RSUD Temayang bisa segera dibuka.

    “Kita sudah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pembangunan RSUD Temayang ini. Harapan kami, akhir tahun ini rumah sakit harus sudah bisa beroperasi agar masyarakat di wilayah selatan Bojonegoro mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” tegas Mas Pri, sapaan Ahmad Supriyanto.

    Sebagai informasi, pembangunan RSUD Temayang dibiayai melalui anggaran yang digelontorkan selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp 20,5 miliar, dilanjutkan Rp 50,9 miliar pada tahun 2024. Sementara pada tahun 2025, anggaran kembali dikucurkan untuk pembangunan pagar senilai Rp 923,6 juta dan penataan halaman sekitar Rp 2 miliar. [lus/kun]

  • 13 Tahun di Kursi Sekda Ponorogo, Karier Panjang Agus Pramono Berujung Sorotan KPK

    13 Tahun di Kursi Sekda Ponorogo, Karier Panjang Agus Pramono Berujung Sorotan KPK

    Ponorogo (beritajatim.com) — Tiga belas tahun bukan waktu yang singkat bagi seorang birokrat untuk bertahan di pucuk karier tertinggi aparatur sipil daerah. Nama Agus Pramono, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo, menjadi contoh paling nyata. Sejak tahun 2012, Dia menjadi figur sentral di balik dinamika pemerintahan Bumi Reog. Yakni dengan mendampingi tiga bupati berbeda dan menjadi motor birokrasi lintas rezim.

    Namun, di tahun ke-13 masa jabatannya, namanya justru mencuat bukan karena prestasi kinerja, melainkan karena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (7/11/2025) sore. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pejabat penting di Ponorogo, termasuk sang Sekda.

    Selama lebih dari satu dekade menjabat, Agus Pram, sapaan akrabnya, dikenal luas sebagai sosok birokrat senior yang meniti karier dari bawah. Dia memegang posisi strategis ketika Ponorogo bertransformasi menjadi daerah dengan sistem keuangan daerah berbasis elektronik dan BLUD di banyak instansi. Stabilitas birokrasi di masa pergantian bupati pun kerap dikaitkan dengan peran “tangan dingin” Agus dalam mengatur roda administrasi.

    Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2024 yang diserahkan ke KPK pada 4 Februari 2025, Agus Pramono melaporkan kekayaan total sebesar Rp8,89 miliar, setelah dikurangi utang Rp1,5 miliar dari total aset bruto Rp10,39 miliar. Laporan tersebut telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh KPK.

    Dari data resmi yang diunggah melalui situs elhkpn.kpk.go.id, kekayaan terbesar Agus bersumber dari aset tanah dan bangunan senilai Rp8,87 miliar, tersebar di Kabupaten Ponorogo, Kota dan Kabupaten Madiun, serta Kota Makassar.

    Beberapa di antaranya adalah tanah dan bangunan seluas 355 meter persegi di Ponorogo senilai Rp1,24 miliar, serta tanah 864 meter persegi di Kabupaten Madiun dengan nilai Rp524,9 juta. Ia juga memiliki beberapa properti di Kota Madiun dengan nilai bervariasi antara Rp200 juta hingga Rp700 juta.

    Selain properti, Dia tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp265,98 juta, termasuk Toyota Jeep tahun 2016 senilai Rp240 juta, serta dua motor jenis Honda CBR 150 dan Honda GL Pro. Adapun kas dan setara kas mencapai Rp1,16 miliar, sementara harta bergerak lain sebesar Rp84,4 juta. Tidak tercantum surat berharga ataupun aset lain di luar kategori tersebut.

    Selama menjabat Sekda, Agus dikenal tak banyak bicara di ruang publik, tetapi berpengaruh dalam setiap kebijakan teknis. Dia menjadi figur yang dikenal dekat dengan para kepala dinas dan menjadi “jembatan administratif” antara Bupati dan jajaran ASN. Namun, ketenangan panjang itu kini terusik setelah namanya muncul dalam daftar pejabat yang diamankan KPK.

    Hingga kini, lembaga antirasuah tersebut belum merinci peran Agus dalam operasi tangkap tangan yang juga menyeret Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Namun, publik Ponorogo kini menyoroti perjalanan panjang birokrasi yang ia pimpin.

    “Kalau dihitung dari 2012, berarti sudah 13 tahun. Belum pernah ada Sekda di Ponorogo yang menjabat selama itu,” sebut sumber internal di lingkup Pemkab Ponorogo, Sabtu (8/11/2025).

    Selama masa kepemimpinannya sebagai Sekda, Agus kerap digambarkan sebagai sosok yang piawai dalam menjaga ritme kerja birokrasi. Di bawah pengaruhnya, sejumlah kebijakan reformasi administrasi berjalan relatif stabil. Namun, seiring waktu, panjangnya masa jabatan juga menimbulkan persepsi bahwa terlalu lama berkuasa di satu jabatan bisa menumpulkan sensitivitas terhadap risiko.

    Kini, setelah 13 tahun menjabat, perjalanan panjang Agus Pramono menapaki birokrasi Ponorogo seolah memasuki babak baru yang tak terduga. Dari seorang teknokrat senior yang mengawal 3 bupati, Dia kini berada di persimpangan sejarah birokrasi daerah. Yalni antara dedikasi panjang dan badai integritas yang menanti pembuktian. (end/ian)

  • DPD PDI Perjuangan Jatim Minta Maaf ke Warga Ponorogo Soal OTT Bupati Sugiri Sancoko

    DPD PDI Perjuangan Jatim Minta Maaf ke Warga Ponorogo Soal OTT Bupati Sugiri Sancoko

    Surabaya (beritajatim.com) — DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menyampaikan sikap resmi atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang juga merupakan kader partai.

    Dalam keterangan resminya, Ketua DPD PDI Perjuangan
    Jawa Timur Said Abdullah menerima informasi terkait penangkapan tersebut pada Jumat (7/11/2025) kemarin.

    “Atas peristiwa itu, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menghormati kewenangan dan proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK, serta mengajak kita semua mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui ketetapan hukum yang berkekuatan hukum tetap oleh pihak pengadilan,” tulis pernyataan resmi partai.

    PDI Perjuangan Jatim menegaskan akan tetap menjunjung tinggi independensi KPK tanpa intervensi dalam bentuk apa pun.

    “Seperti yang diamanatkan oleh Ibu Hj. Megawati Soekarnoputeri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas, dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” tegas Said Abdullah.

    Mereka menilai bahwa korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Oleh sebab itu, partai mendukung penuh langkah KPK dalam menegakkan hukum dan memberantas praktik korupsi di tanah air.

    “Tindakan korupsi adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan rakyat, tentu saja perbuatan itu akan melukai kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Oleh sebab itu kami mendukung upaya berbagai pihak, apalagi oleh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi,” lanjutnya.

    DPD PDI Perjuangan Jatim juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Ponorogo atas peristiwa yang menimpa Bupati Sugiri Sancoko.

    “Kami mohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa penangkapan Bapak Sugiri Sancoko oleh KPK, yang juga kader PDI Perjuangan. Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin dan mencederai kepercayaan rakyat,” ungkapnya.

    Pihaknya menyebut, kejadian ini menjadi bahan introspeksi dan evaluasi internal untuk memperkuat pembinaan kader ke depan.

    “Peristiwa ini tentu akan menjadi cermin evaluasi bagi kami untuk terus berbenah, memperbaiki ke dalam, terkait pembinaan kader agar tidak terulang peristiwa serupa di masa mendatang, serta memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang berpotensi calon terpilih melakukan tindak pidana korupsi,” tutup pernyataan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. [tok/ian]

  • Mensos Gus Ipul Ajak Seluruh Indonesia Mengheningkan Cipta Serentak pada 10 November

    Mensos Gus Ipul Ajak Seluruh Indonesia Mengheningkan Cipta Serentak pada 10 November

    Jakarta (beritajatim.com) — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak masyarakat di seluruh Indonesia untuk mengheningkan cipta secara serentak dalam rangka memperingati Hari Pahlawan pada Senin, 10 November 2025 pukul 08.15.

    Seruan tersebut disampaikan Gus Ipul saat meninjau langsung kesiapan pelaksanaan Upacara Ziarah Nasional Hari Pahlawan (Harwan) Tahun 2025 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (8/11/2025).

    “Senin pada pukul 08.15 di seluruh Indonesia serentak mengadakan hening cipta selama 60 detik. Jadi di manapun berada, mari berhenti sejenak untuk mengheningkan cipta. Kalau bisa dilakukan tepat waktu, ini akan berdampak secara nasional,” kata Gus Ipul.

    Upacara Ziarah Nasional Hari Pahlawan yang digelar setiap 10 November ini menjadi momentum nasional untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan bangsa. Tahun ini, peringatan Hari Pahlawan mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”

    Dalam peninjauan tersebut, Mensos Gus Ipul memastikan seluruh unsur pelaksanaan upacara berjalan dengan baik, mulai dari penataan tempat, kesiapan petugas, hingga sarana dan prasarana di lokasi.

    Selain meninjau kesiapan teknis, Gus Ipul juga menekankan pentingnya pengelolaan dan penataan TMPNU Kalibata agar tetap profesional dan memiliki nilai ekonomi tanpa mengurangi kesakralannya.

    “TMP ini harus kita kelola bersama-sama. Harapannya bisa ada pemasukan juga, tapi tetap dibuka secara profesional dan dilayani dengan baik,” katanya.

    Ia juga menegaskan agar nuansa sakral TMPNU tetap terjaga sebagai ruang refleksi nilai perjuangan.

    “Saat orang masuk ke sini, nuansa sakralnya masih terasa. Publik bisa berada di luar area utama, tapi bagaimana roh para pahlawan itu bisa tetap menjadi penyemangat bagi generasi berikutnya, itu yang penting,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Gus Ipul menyebut pengembangan TMPNU Kalibata menjadi perhatian pemerintah, sejalan dengan arahan Kementerian Sekretariat Negara.

    “Kalau nanti disetujui oleh Presiden, karena ini juga arahan dari Mensesneg, jadikan TMP ini sebagai makam yang membanggakan dan menginspirasi,” ujarnya.

    “Bagus sekali kalau bisa dikembangkan. Kita ingin bantu dengan berbagai event yang memperkuat semangat kepahlawanan,” imbuhnya.

    Upacara Ziarah Nasional akan dilaksanakan pada Senin, 10 November 2025 pukul 08.00 WIB di TMPNU Kalibata. Presiden Republik Indonesia dijadwalkan bertindak sebagai Inspektur Upacara, dengan Wakil Presiden RI sebagai cadangan. Menteri Sosial akan menjadi tuan rumah penyelenggara.

    Acara ini akan dihadiri sekitar 500 undangan dari unsur kementerian dan lembaga, organisasi veteran, keluarga perintis kemerdekaan, serta mitra Kementerian Sosial. [tok/ian]