Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Tingkatkan Kapasitas Pengurus, Pemkot Kediri Selenggarakan Pelatihan KKMP

    Tingkatkan Kapasitas Pengurus, Pemkot Kediri Selenggarakan Pelatihan KKMP

    Kediri (beritajatim.com) – Dalam rangka meningkatkan kapasitas para pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) dengan pengetahuan manajemen serta pemahaman hukum, Pemerintah Kota Kediri bekerja sama dengan Kementerian Koperasi RI menyelenggarakan Pelatihan Kompetensi SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahun 2025.

    Mengusung tema “SDM dan Talenta Unggul Menuju Indonesia Emas 2045” kegiatan dilaksanakan di Aula Tri Brata RS Bhayangkara Kediri. Kegiatan akan berlangsung selama tiga hari mulai hari ini, Senin (10/11/2025) hingga Rabu (12/11/2025).

    Dalam arahannya saat membuka kegiatan, Kepala Dinas Koperasi dan UMTK Eko Lukmono mengatakan kegiatan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia yakni pengurus koperasi Merah Putih di 46 Kelurahan yang ada di Kota Kediri agar mampu mengelola koperasi secara modern, profesional dan berkelanjutan.

    “Kami mendapat tugas dari Kementerian Koperasi RI untuk melakukan persiapan pelatihan pengurus Koperasi Merah Putih dan setiap KKMP kami tugaskan menghadirkan 2 pengurus untuk mengikuti pelatihan. Tujuannya untuk melihat kesiapan pengurus yang sudah ditunjuk pada saat pembentukan Koperasi Merah Putih dan alhamdulillah semua sudah berbadan hukum,” ujarnya.

    Eko melanjutkan konsep pelaksanaan Koperasi Merah Putih Kelurahan ini merujuk pada Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai pergudangan dan kelengkapan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.

    Dalam hal ini tugas dari pemerintah daerah salah satunya ialah menyediakan lahan atau tanah dari barang milik daerah, provinsi, kabupaten/kota dan aset desa siap bangun dengan minimal luasan lahan pembangunan yakni 1.000 meter persegi. Untuk yang tidak memiliki lahan yang cukup dapat disesuaikan dengan kondisi ketersediaan lahan di setiap daerah.

    “Saat ini kita sedang melakukan pendataan aset pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pendirian gerai Koperasi Merah Putih di setiap kelurahan. Kita juga sudah berkoordinasi dengan Camat dan Lurah terkait persiapan lokasi lahan untuk Koperasi Merah Putih ini dan untuk progresnya alhamdulillah sudah hampir 70 persen,” terangnya.

    Selama tiga hari para peserta akan memperoleh materi yang berfokus pada penguatan manajemen koperasi seperti prinsip dasar koperasi, penyusunan strategi bisnis, rencana anggaran pendapatan belanja dan koperasi, legalitas, kepatuhan dan pengembangan inovasi dan digitalisasi Koperasi Kelurahan Merah Putih. Dengan menghadirkan narasumber dari akademisi, fasilitator dan pendamping koperasi.

    Melalui pelatihan ini, Eko berharap akan lahir pengurus koperasi yang inovatif dan mampu mengelola koperasi secara transparan dan akuntabel. Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan juga diharapkan dapat berperan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat, membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

    “Koperasi Merah Putih adalah wujud nyata pemberdayaan ekonomi rakyat dan bagian dari prioritas nasional yang harus kita sukseskan bersama. Untuk itu saya berpesan kepada seluruh peserta agar memperluas informasi mengenai Koperasi Merah Putih melalui berbagai kanal, media sosial, media daring atau cetak, dll,” harapnya. [nm/ted]

  • Pemkab Sumenep Siapkan ‘Karpet Merah’ untuk Investor

    Pemkab Sumenep Siapkan ‘Karpet Merah’ untuk Investor

    Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep membuka pintu seluas-luasnya bagi para investor untuk berinvestasi di Sumenep.

    “Kami menyiapkan ‘karpet merah’ bagi para investor. Karena itulah kami menggelar Sumenep Investment Summit 2025,” kata Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, Senin (10/11/2025).

    Acara yang digelar di Pendopo Keraton Sumenep tersebut diikuti 200 peserta dari kalangan pengusaha, Kadin, Bank Indonesia peewakilan Jawa Timur, serta pihak-pihak terkait.

    “Sumenep ini tempat terbaik untuk berinvestasi. Kami memiliki keunggulan geografis dan sumber daya alam, mulai perikanan, peternakan, hingga migas. Bahkan perairan Sumenep ini merupakan wilayah tangkap ikan terbesar di Jawa Timur,” ujar Wabup.

    Ia memaparkan, saat ini Sumenep tengah mendorong pengembangan empat kluster ekonomi unggulan, yakni klaster industri kelautan dan perikanan terpadu, klaster pertanian dan peternakan modern, klaster energi dan sumber daya alam, serta klaster pariwisata dan ekonomi kreatif.

    “Kami optimis, empat klaster ini akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru yang diyakini berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

    Wabup berharap melalui ‘Sumenep Investment Summit 2025’, akan terjalin kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Selain itu, diharapkan akan lahir kepercayaan dan optimisme baru, bahwa Sumenep tempat terbaik untuk berinvestasi, berinovasi, dan berkembang bersama. (tem/but)

  • DPRD Tuban dan Pemkab Setujui Bersama Tahun Anggaran 2026 Diproyeksikan Mengalami Penurunan

    DPRD Tuban dan Pemkab Setujui Bersama Tahun Anggaran 2026 Diproyeksikan Mengalami Penurunan

    Tuban (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban menggelar rapat paripurna dalam rangka membahas 3 agenda bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab Tuban) yang turut dihadiri Bupati Tuban serta Wakil Bupati.

    Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, S.K.M mengatakan bahwa hari ini membahas 3 agenda yakni yang pertama penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2026, yang kedua penyampaian kesimpulan banggar dan pendapat akhir fraksi-fraksi tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026, ketiga persetujuan bersama dan penandatanganan berita acara antara Bupati dengan pimpinan DPRD Tuban tahun anggaran 2026.

    “Tiga agenda sudah kita selesaikan dengan baik. Pembahasannya sudah panjang mulai awal Oktober kemarin sampai hari ini persetujuan untuk anggaran tahun 2026,” ujar Sugiantoro. Senin (10/11/2025).

    Diketahui, tahun 2026 Kabupaten Tuban akan melakukan efisiensi karena ada penurunan dana transfer dari pusat. Sehingga, pihaknya berharap kepada pemerintah daerah yang telah disampaikan dalam rapat paripurna ada penurunan anggaran sampai Rp600 sekian miliar, sehingga program skala pembangunan betul-betul di prioritaskan.

    “Jadi seperti yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kami berharap dan mendorong pemerintah untuk betul betul meningkatkan pendapatan asli daerah atau PADnya yang diproyeksikan sampai dengan Rp800 miliar bisa tercapai sehingga bisa memaksimalkan program prioritas yang ada,” imbuhnya.

    Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyampaikan bahwa memang betul tahun 2026 Kabupaten Tuban akan melakukan efisiensi karena ada penurunan dana transfer dari pusat sekitar Rp530 miliar, yang biasanya APBD Kabupaten Tuban sekitar Rp3,4 Triliun tahun sebelumnya dan sekarang diproyeksikan sekitar Rp2,7 triliun.

    “Lalu, ada pendapatan estimasi di tahun 2025 terhadap Silpa kurang lebih Rp297 miliar, sehingga di tahun 2026 dana yang kita kelola kurang lebih Rp2,9 triliun,” tutur Mas Lindra sapanya.

    Menurutnya, dengan efisiensi ini pemerintah Kabupaten Tuban tidak ada niatan sedikit pun untuk menurunkan pelayanan publik di masyarakat, sehingga ketika ada anggaran-anggaran skala prioritas tetap berfokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan ada event event khususnya ekonomi kreatif.

    “Artinya semua anggaran yang kita kelola di tahun 2026 tidak ada sedikit pun kita mengurangi pelayanan kepada masyarakat yang kita efisiensi khusus internal pemerintah itu sendiri,” tambahnya.

    Nantinya, setelah ini bakal disetujui dan diusulkan kepada Provinsi untuk di lakukan fasilitasi, lalu kembali dan dilakukan numerik serta persetujuan kembali. “Hampir sebagian besar di internal banyak yang kita koreksi banyak yang kita pangkas,” pungkasnya. [dya/ian]

  • Wabup Sidoarjo Takziah ke Rumah Korban Laka Sungai, Sampaikan Pesan Haru untuk Orang Tua

    Wabup Sidoarjo Takziah ke Rumah Korban Laka Sungai, Sampaikan Pesan Haru untuk Orang Tua

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Suasana duka menyelimuti kediaman Ahmad Daffa Anil (17), pelajar kelas 2 SMA yang meninggal dunia akibat musibah laka air di sungai Desa Sidokare.

    Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana datang langsung untuk melakukan takziah dan memberikan dukungan moril kepada keluarga korban di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Senin (10/11/2025).

    Kedatangan Hj. Mimik Idayana disambut hangat oleh orang tua korban, M. Nasrudin dan Nur Lailatul. Almarhum Ahmad Daffa Anil diketahui merupakan anak kedua dari lima bersaudara. Selain bersekolah, korban juga dikenal sebagai santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Ikhlas Desa Sepande, Kecamatan Candi.

    Dalam kesempatan itu, Hj. Mimik Idayana menyampaikan bela sungkawa mendalam atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

    “Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya terhadap keluarga korban. Semoga keluarga korban diberikan kesabaran dan keikhlasan dalam musibah ini,” ujarnya.

    Wabup juga memberikan pesan kepada masyarakat, terutama para orang tua, agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak saat bermain di luar rumah.

    “Saya mengingatkan kepada orang tua untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap anak-anaknya dalam lingkup area bermain di sekitar rumah,” tegasnya.

    Ia menambahkan, peringatan tersebut sangat penting di tengah musim hujan yang tengah berlangsung. Menurutnya, sungai dan saluran air kerap menjadi tempat berisiko tinggi bagi anak-anak, sehingga diperlukan perhatian ekstra demi keselamatan bersama.

    Sementara itu, ibu korban, Nur Lailatul, dengan penuh ketegaran menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan empati yang diberikan oleh Wakil Bupati Sidoarjo.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hj. Mimik Idayana yang masih peduli dengan saya dan keluarga,” ucapnya.

    Dengan suara bergetar, Nur Lailatul memohon doa agar putranya mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

    “Saya minta doanya agar anak saya diterima di sisi Allah SWT, diterima seluruh amal ibadahnya, dan diampuni dosa-dosanya,” tuturnya penuh haru. [isa/ian]

  • Pemkab Sampang Perketat Pengawasan Keberangkatan PMI Ilegal

    Pemkab Sampang Perketat Pengawasan Keberangkatan PMI Ilegal

    Sampang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Sampang, mulai memperketat pengawasan terhadap keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), menyusul meningkatnya kasus deportasi dari luar negeri.

    Dalam sepuluh bulan terakhir, tercatat 56 warga Sampang dideportasi dari Malaysia karena berangkat melalui jalur tidak resmi dan tanpa dokumen lengkap.

    Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sampang, Uriantono Triwibowo menyebut bahwa pihaknya telah melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam proses pengawasan di tingkat bawah.

    “Langkah ini bertujuan mencegah praktik perekrutan ilegal yang masih marak di beberapa wilayah, agar warga tidak mudah tergiur tawaran kerja dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya, Senin (10/11/2025).

    Berdasarkan pemetaan, Kecamatan Sokobanah dan Banyuates menjadi daerah dengan jumlah calon PMI ilegal terbanyak.

    Kedua wilayah ini kini menjadi fokus utama kegiatan sosialisasi, pembinaan, serta pemberian informasi mengenai prosedur pemberangkatan yang sah.

    Selain sosialisasi, kami juga membuka layanan konsultasi bagi warga yang berminat bekerja di luar negeri agar memahami proses resmi serta perlindungan hukum yang bisa mereka peroleh.

    “Kami berharap pendekatan ini dapat mengurangi jumlah pekerja migran asal Sampang yang berangkat tanpa prosedur resmi,” harapnya. [sar/ian]

  • ProMeg96 Jatim Kritik Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

    ProMeg96 Jatim Kritik Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

    Surabaya (beritajatim.com) – Barisan Pro Megawati (ProMeg)96 Jawa Timur mengkritik keputusan pemerintah yang resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2, Soeharto. Mereka menilai terdapat ironi dalam penghargaan tersebut, karena dasar peringatan perjuangan Hari Pahlawan belum memiliki payung hukum setingkat undang-undang.

    “Memorial pengingat perjuangan para pahlawan yang gugur begitu banyak dalam merebut kemerdekaan lho belum ditetapkan secara undang-undang. Ini kok justru pemberian gelar untuk Pak Harto yang didahulukan,” ujar Ketua ProMeg96 Jatim, Jagad Hariseno usai menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Pahlawan di halaman Posko Pandegiling, Surabaya, Senin (10/11/2025).

    Menurut Jagad, meski pemberian gelar pahlawan memiliki dasar hukum melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009, esensi peringatan 10 November sebagai tonggak sejarah perjuangan melawan penjajah justru belum dikukuhkan secara legislatif.

    “Undang-undang pemberian gelar itu ada, tapi dasar pengingat perjuangannya malah belum ditetapkan,” ucapnya.

    Jagad menilai bahwa peneguhan Hari Pahlawan sebagai memori kolektif bangsa jauh lebih penting untuk memastikan nilai perjuangan terus hidup di masyarakat. Dia menyebut bahwa penghormatan sejarah tidak boleh bergeser dari substansinya.

    “Peringatan ini-lah yang seharusnya dikuatkan melalui undang-undang,” ujar dia.

    Dia mengatakan, ProMeg96 lahir sebagai gerakan rakyat yang aktif menyuarakan perlawanan terhadap praktik kekuasaan yang dianggap sewenang-wenang pada masa Orde Baru. Karena itu, Jagad menilai pemberian gelar kepada Soeharto memiliki sensitivitas sejarah yang tidak bisa diabaikan.

    “Gerakan ini muncul sebagai gerakan rakyat yang aktif dalam menentang kesewenangan saat Rezim Orde Baru,” katanya.

    Jagad berharap keputusan ini tidak melupakan luka sejarah masyarakat dan perjuangan kelompok yang pernah mengalami tekanan politik pada masa tersebut.

    “Kami hanya ingin sejarah dilihat secara jernih, agar penghormatan kepada pahlawan tidak kehilangan maknanya,” tutupnya. [asg/ian]

  • Bupati Hamid Wahid Dorong Penguatan Sektor Peternakan Bondowoso Lewat Layanan Pengobatan Massal

    Bupati Hamid Wahid Dorong Penguatan Sektor Peternakan Bondowoso Lewat Layanan Pengobatan Massal

    Bondowoso (beritajatim.com) — Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menegaskan bahwa sektor peternakan menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah.

    Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan pengobatan massal ternak, penyerahan bibit ikan, dan launching BUMDes Peternakan Ayam Petelur di Desa Bajuran, Kecamatan Cermee, Senin (10/11/2025).

    Menurut Bupati, dengan populasi 145.577 ekor sapi, Bondowoso termasuk dalam 10 besar kabupaten dengan populasi sapi terbanyak di Jawa Timur. Kecamatan Cermee sendiri memiliki 20.786 ekor sapi, sementara Desa Bajuran tercatat sekitar 1.200 ekor, disertai usaha ternak kambing dan domba.

    “Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Bondowoso mencapai 29,35 persen, dan subsektor peternakan menyumbang 4,94 persen. Data ini menegaskan bahwa peternakan memiliki potensi besar dan peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hamid Wahid.

    Ia menjelaskan, kegiatan pengobatan massal ternak merupakan langkah penting untuk memperkuat pelayanan publik, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil.

    Program ini melibatkan tenaga profesional peternakan seperti medik veteriner, paramedik, dan inseminator untuk memberikan layanan komprehensif, mulai dari pengobatan, inseminasi buatan, hingga pemeriksaan reproduksi ternak.

    Bupati Hamid Wahid juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso beserta seluruh petugas lapangan atas dedikasi mereka dalam melayani masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa terus digalakkan di wilayah lain agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan hingga ke pelosok desa.

    “Ke depan, teknologi peternakan seperti inseminasi buatan bibit unggul Belgian Blue dan transfer embrio perlu terus dikembangkan agar produktivitas dan kesejahteraan peternak Bondowoso semakin meningkat,” tambahnya. (awi/ian)

  • Bondowoso Luncurkan Aplikasi ‘Talas Wangi’ untuk Cek Lahan Sawah yang Dilindungi

    Bondowoso Luncurkan Aplikasi ‘Talas Wangi’ untuk Cek Lahan Sawah yang Dilindungi

  • Melihat Program Wifi Publik Milik Pemkab Lumajang, Sudah Terpasang di 21 Titik Desa

    Melihat Program Wifi Publik Milik Pemkab Lumajang, Sudah Terpasang di 21 Titik Desa

    Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur mulai merealisasikan program wifi publik yang akan disediakan di semua Desa/Kelurahan.

    Total saat ini sudah ada 21 titik wifi publik yang terpasang di 7 kelurahan pada Kecamatan Lumajang pada launching perdana, Sabtu (8/11/2025).

    Selanjutnya, terdapat 57 desa di Kabupaten Lumajang yang akan masuk dalam sasaran perluasan layanan wifi publik di tahun 2025. Kemudian, sebanyak 141 desa direncanakan akan bisa terkoneksi wifi publik pada tahun 2026.

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lumajang Mustaqim menjelaskan, pemasangan wifi publik di semua desa/kelurahan menjadi instrumen penting untuk menciptakan pemerataan digital daerah.

    Menurutnya, setiap wifi publik yang sudah tersebar di berbagai titik kelurahan ditujukan sebagai ruang akselerasi ekonomi digital bagi setiap warga.

    Selain itu, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga dapat memanfaatkan koneksi wifi untuk mengembangkan usaha, memperluas jangkauan pasar melalui e-commerce, hingga mempelajari strategi pemasaran daring.

    “Tentu kami ingin memastikan bahwa teknologi hadir di tengah masyarakat bukan sekadar hiburan, tapi sebagai sarana untuk belajar, berinovasi, dan meningkatkan kesejahteraan. Semoga setiap wifi yang terpasang bisa menjadi pusat aktivitas produktif bagi semua kalangan, utamanya generasi muda,” terangnya, Senin (10/11/2025).

    Sementara itu, Wakil Bupati Lumajang Yudha Adji Kusuma mengatakan, program wifi publik menjadi alat penting untuk meningkatkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) di tingkat daerah.

    Hal ini juga menjadi indikator untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Lumajang dalam memanfaatkan teknologi digital yang telah tersedia.

    “Jadi, lewat wifi publik ini bisa menjadi jembatan untuk kemandirian ekonomi bagi masyarakat. Akses internet yang merata juga bisa dimanfaatkan warga untuk belajar, berinovasi, dan memasarkan produk secara digital,” ungkap Yudha. [has/aje]

  • Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Tutut: Pro-Kontra Itu Biasa

    Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Tutut: Pro-Kontra Itu Biasa

    Jakarta (beritajatim.com) – Putri Presiden RI ke-2, Siti Hardijanti Hastuti atau Tutut Soeharto, menegaskan bahwa munculnya pro dan kontra mengenai penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto merupakan bagian dari dinamika demokrasi.

    Hal itu disampaikannya seusai acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    “Pro kontra itu biasa, masyarakat Indonesia kan macam-macam. Yang penting kita melihat apa yang telah dilakukan Pak Harto dari sejak muda sampai beliau wafat, semua perjuangannya untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujar Tutut, Senin (10/11/2025).

    Dalam kesempatan itu, Tutut yang hadir bersama adiknya, Bambang Trihatmodjo, menjelaskan bahwa keluarga tidak memiliki beban maupun dendam terkait kritik yang muncul. Ia meminta semua pihak tetap menjaga persatuan.

    “Kami keluarga tidak merasa dendam, karena kan kita negara kesatuan. Boleh saja kontra, tapi jangan ekstrem. Kita jaga persatuan dan kesatuan,” tegasnya.

    Ucapan Terima Kasih untuk Presiden Prabowo

    Tutut menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Menurutnya, keputusan tersebut muncul melalui penilaian terhadap rekam jejak dan kontribusi Soeharto bagi pembangunan Indonesia.

    “Terima kasih banyak kepada Pak Presiden. Karena beliau tentara, jadi tahu apa yang telah dilakukan bapak. Tapi beliau juga melihat aspirasi masyarakat,” ucap Tutut.

    Saat ditanya mengapa penetapan tidak dilakukan pada era presiden sebelumnya, Tutut menyebut bahwa pemerintah saat itu mempertimbangkan situasi masyarakat.

    “Karena (Presiden sebelumnya) belum banyak kumpulkan (dukungan) supaya Pak Harto terpilih, juga untuk persatuan dan kesatuan Indonesia, supaya tidak ada yang marah. Sekarang rakyat sudah dewasa dan makin pintar,” ujarnya.

    “Rakyat sudah makin pintar dan bisa melihat apa yang bapak lakukan. Kami tidak perlu membela diri, semua bisa terlihat kok,” katanya.

    Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto diterima secara langsung oleh ahli warisnya, yaitu Siti Hardijanti Hastuti Rukmana (Tutut Soeharto) dan Bambang Trihatmodjo Soeharto.

    Turut hadir pula dalam acara khidmat tersebut, anggota keluarga Cendana lainnya, termasuk Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) dan Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo (Didit Hediprasetyo).

    Tanggapi Isu Stigma Korupsi dan HAM.

    Menanggapi tudingan bahwa gelar tersebut diharapkan menghapus stigma terkait isu korupsi dan pelanggaran HAM yang kerap dikaitkan dengan Soeharto, Tutut menegaskan bahwa publik sekarang sudah dapat menilai secara objektif.

    Keluarga Akan Ziarah

    Sebagai bentuk rasa syukur, keluarga Soeharto berencana melakukan ziarah ke Astana Giribangun, tempat Soeharto dimakamkan.

    “Kami bersyukur kepada Allah. Kalau Allah tidak izinkan, semua ini tidak akan terjadi,” tambahnya.

    Prabowo Tetapkan Gelar Pahlawan Nasional

    Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional bidang perjuangan kepada almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah. Gelar tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025.

    “Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta ia memimpin pelucutan senjata Jepang pada 1945,” demikian petikan informasi yang dibacakan dalam upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara. (ted)

    Penganugerahan Pahlawan Nasional 

    1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid (Tokoh Jawa Timur Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam)
    2. Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto (Tokoh Jawa Tengah Bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik)
    3. Almarhumah Marsinah (Tokoh Jawa Timur Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan)
    4. Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Tokoh Jawa Barat Bidang Perjuangan Hukum dan Politik)
    5. Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah (Tokoh Sumatera Barat Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)
    6. ⁠Almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo (Tokoh Jawa Tengah Bidang Perjuangan Bersenjata)
    7. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin (Tokoh NTB Bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi)
    8. Almarhum Syaikhona Muhammad Kholil (Tokoh Jawa Timur Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)
    9. Almarhum Tuan Rondahaim Saragih (Tokoh Sumatera Utara Bidang Perjuangan Bersenjata)
    10. Almarhum Zainal Abidin Syah (Tokoh Maluku Utara Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi).