Category: Beritajatim.com Politik

  • Pemprov Jatim Gelar Tasyakuran Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur di Grahadi

    Pemprov Jatim Gelar Tasyakuran Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur di Grahadi

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar tasyakuran atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (11/11/2025).

    Acara ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Istri Gus Dur Nyai Sinta Nuriyah dan Putri Gus Dur Yenny Wahid,

    Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa penetapan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional, bersama Syaikhona Muhammad Kholil dan Marsinah, merupakan bentuk penghormatan negara atas jasa-jasa besar mereka dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebangsaan.

    Menurut Khofifah, Gus Dur adalah sosok lintas batas yang memperjuangkan nilai kemanusiaan universal. Gus Dur, terang dia, bukan hanya milik warga Nahdlatul Ulama, tapi milik seluruh bangsa. Gus Dur adalah pahlawan yang memperjuangkan kemanusiaan universal, bahwa setiap manusia, siapa pun dia, berhak mendapatkan penghormatan yang sama di mata Tuhan dan negara.

    Putri Gus Dur, Yenny Wahid, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan negara kepada ayahandanya. Ia mengatakan, perjuangan Gus Dur tidak pernah diarahkan untuk mendapatkan gelar, tetapi demi mewujudkan masyarakat yang adil dan berperikemanusiaan.

    “Gus Dur tidak pernah berjuang untuk mendapatkan gelar. Gus Dur tidak berjuang untuk mendapatkan posisi. Gus Dur hanya mengikuti hati gelaran di beliau, berjuang untuk mewujudkan masyarakat di mana ada keadilan di sana. Di mana semua orang diperlakukan setara,” kata Yenny.

    Ia menambahkan, nilai-nilai perjuangan Gus Dur merupakan warisan yang perlu diteruskan oleh generasi penerus bangsa. “Tentu bagi kami ini pengakuan dari negara bahwa nilai-nilai yang diperjuangkan Gus Dur inilah yang paling penting. Kita berharap bahwa ke depan apa yang diperjuangkan Gus Dur akan terus berlanjut, dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya,” tuturnya. [tok/beq]

  • Hujan Guyur Sidoarjo hingga Jalan Raya Terendam, Golkar Sindir Pemkab Soal Janji Penanganan Banjir

    Hujan Guyur Sidoarjo hingga Jalan Raya Terendam, Golkar Sindir Pemkab Soal Janji Penanganan Banjir

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sidoarjo pada Senin (10/11/2025) kembali menimbulkan genangan di sejumlah titik. Salah satu lokasi terparah terjadi di kawasan Jalan Raya Pahlawan, tepatnya di sekitar Lippo Mall Sidoarjo. Air setinggi lutut orang dewasa menggenangi badan jalan, membuat arus lalu lintas tersendat parah.

    Sejumlah pengendara sepeda motor tampak terjebak dan terpaksa menuntun kendaraannya melewati genangan. Beberapa mobil bahkan mogok di tengah jalan, menyebabkan antrean panjang dari arah Bundaran Taman Pinang hingga depan mal.

    “Kalau hujan lebih dari satu jam, pasti banjir. Saluran air di sini kayaknya sudah nggak mampu menampung debit air,” ujar Catur, salah seorang pengendara yang terjebak genangan.

    Kondisi ini kembali memunculkan sorotan terhadap penanganan banjir di Sidoarjo yang dinilai belum menunjukkan langkah strategis yang nyata. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, Adam Rusydi, menilai Pemerintah Kabupaten seharusnya sudah memiliki rencana induk atau master plan penanggulangan banjir sebagaimana dijanjikan saat kampanye Pilkada lalu.

    “Janji adalah utang. Dulu saat kampanye, pasangan Subandi–Mimik menyampaikan bahwa mereka telah menyiapkan master plan dan grand design penanggulangan banjir. Tapi sampai RAPBD 2026, saya tidak melihat rencana itu muncul,” kata Adam Rusydi.

    Ia menegaskan, Fraksi Partai Golkar dalam Pandangan Umum (PU) di rapat paripurna beberapa waktu lalu juga telah menyoroti persoalan banjir ini. Fraksi Golkar meminta Pemkab Sidoarjo segera menyusun grand design penanganan banjir terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Brantas, serta menerapkan skema Insentif Kinerja Ekologi (IKE) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.

    “Masalah banjir memang tidak bisa diselesaikan dalam sekejap. Tapi kalau master plan itu dibuat dan dijalankan secara serius, langkah penanganan bisa dilakukan bertahap dan terukur,” ujarnya.

    Sebagai Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam menyatakan siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mencari solusi bersama. “Masalah banjir ini tidak bisa diselesaikan Pemkab Sidoarjo sendirian. Harus ada gotong royong dengan semua pihak. Tapi kuncinya, master plan-nya harus segera dibuat,” tegasnya.

    Banjir di bawah tol depan Lippo Plasa Sidoarjo Senin (10/11/2025).

    Adam menilai, Sidoarjo sebagai kota delta yang diapit banyak sungai semestinya memiliki perencanaan pembangunan yang matang. Tanpa perencanaan strategis, pembangunan hanya akan menghasilkan proyek-proyek sporadis yang manfaatnya tidak bertahan lama.

    “Kalau pembangunan dilakukan tanpa arah yang jelas, hasilnya hanya sementara. Penanggulangan banjir ini seharusnya jadi prioritas utama, bukan sekadar janji politik,” katanya.

    Politikus Golkar yang juga pernah menjadi Ketua Tim Pemenangan pasangan Subandi–Mimik itu mengingatkan, banjir merupakan persoalan klasik yang muncul setiap tahun. Tanpa grand design yang terintegrasi—mulai dari tata kelola drainase, sistem pompa, hingga normalisasi sungai—masalah ini akan terus berulang.

    “Banjir seperti ini seharusnya tidak terjadi di pusat kota. Ini menunjukkan sistem pengelolaan air kita belum memadai,” tambahnya.

    Ia menegaskan, ke depan Pemkab Sidoarjo harus segera menyusun master plan penanggulangan banjir dengan melibatkan tenaga ahli, masyarakat, dan dukungan anggaran yang memadai agar solusi yang diambil bersifat jangka panjang.

    “Kalau Pemkab sungguh-sungguh, persoalan ini bisa diselesaikan secara bertahap. Tapi kalau hanya tambal sulam setiap musim hujan, hasilnya akan begini lagi tiap tahun,” ujarnya.

    Adam menutup dengan menegaskan peran Partai Golkar dalam mengawal kinerja kepala daerah yang diusungnya.

    “Golkar Sidoarjo sebagai partai pengusung tidak hanya bertugas memenangkan Pilkada, tapi juga bertanggung jawab secara moral dan politik atas kinerja kepala daerah yang kita usung. Termasuk mengingatkan bupati dan wakil bupati terkait janji program prioritas yang ada dalam visi misi mereka,” pungkasnya. [isa/ian]

  • KKMP Sentanan Pemkot Mojokerto, Gerakan Ekonomi dari Warga untuk Warga

    KKMP Sentanan Pemkot Mojokerto, Gerakan Ekonomi dari Warga untuk Warga

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto kembali memperkuat gerakan ekonomi berbasis masyarakat melalui peluncuran Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kelurahan Sentanan. Kehadiran KKMP ini diharapkan menjadi wadah penguatan ekonomi lokal yang dikelola langsung oleh warga dan memberikan manfaat nyata secara merata.

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menyampaikan bahwa KKMP bukan sekadar lembaga koperasi, melainkan bagian dari strategi pemerataan kesejahteraan di tingkat kelurahan. Ia menegaskan bahwa KKMP harus dikelola secara aktif dan berkelanjutan, bukan hanya sekadar ada secara administratif.

    “Saya tidak ingin KKMP di 18 kelurahan hanya berdiri tapi tidak berjalan. Karena sesungguhnya ruh dari KKMP adalah agar ekonomi warga benar-benar bisa merata,” ungkap Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita, Selasa (11/11/2025).

    Ia mengajak para pengurus untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi warga bergabung sebagai anggota sekaligus memanfaatkan koperasi dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Dengan perputaran ekonomi yang terjadi di dalam koperasi, keuntungan yang diperoleh akan kembali kepada masyarakat.

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat peluncuran KKMP Kelurahan Sentanan. [Foto : ist]“Silakan ajak sebanyak-banyaknya masyarakat menjadi anggota, belanja di KKMP. Keuntungannya akan kembali ke masyarakat,” ucapnya.

    Menurut Ning Ita, penguatan KKMP juga sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang transformasi ekonomi berbasis kolektivitas. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan koperasi dapat berkembang dan menjadi penopang ekonomi lokal yang mandiri.

    “Saya ingin KKMP benar-benar berjalan sesuai amanah Inpres. Kekuatan ekonomi di kelurahan harus semakin banyak dikuasai oleh masyarakat,” ujarnya.

    Pemkot Mojokerto sendiri telah memberikan dukungan nyata melalui penguatan kelembagaan dan pendampingan teknis. Beberapa fasilitasi yang telah dilakukan di antaranya penyusunan administrasi kelembagaan, pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Operasional Manajemen (SOM), hingga bantuan pengurusan legalitas melalui notaris. [tin/but]

  • Terima Penghargaan Indonesia Kita Awards, Khofifah: Dongkrak Ekonomi Lewat Desa Mandiri dan KDKMP

    Terima Penghargaan Indonesia Kita Awards, Khofifah: Dongkrak Ekonomi Lewat Desa Mandiri dan KDKMP

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih penghargaan bergengsi Indonesia Kita Awards The Leaders Legacy untuk kategori Outstanding In Independent Rural Development dari Garuda TV yang digelar di Yudhistira Grand Ballroom Patra Jasa Office Tower Jakarta pada Senin (10/11/2024) malam.

    Penghargaan berupa piala tersebut diterima langsung oleh Plt. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Prov. Jatim Aftabuddin Rijaluzzaman yang hadir mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

    Penghargaan tersebut diberikan kepada Jatim atas capaian gemilang memiliki 4.716 desa mandiri terbanyak di Indonesia. Selain itu, Pemprov Jatim dinilai berhasil dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang kini telah terbentuk di 8.494 titik atau 100% dari seluruh desa/kelurahan di Jawa Timur.

    Atas penghargaan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur dan bangganya. Menurutnya, komitmen Pemprov Jatim dalam mendukung program KDKMP oleh pemerintah pusat berhasil mendapatkan apresiasi luar biasa.

    “Alhamdulillah komitmen dan ikhtiar kita dalam menyukseskan program KDKMP diapresiasi luar biasa. Jatim berhasil menjadi provinsi dengan jumlah Desa Mandiri terbanyak nasional yaitu 4.716 desa,” ucap Khofifah.

    Penyelenggaraan KDKMP disebutnya bukan sekedar melanjutkan program pemerintah pusat, tetapi juga jadi wujud komitmen Pemprov Jatim dalam mendongkrak perekonomian dari level Desa dan Kelurahan.

    “Penghargaan ini tidak lepas peran serta dari seluruh pihak utamanya masyarakat Jawa Timur yang dengan semangat mendukung terwujudnya Desa Mandiri di berbagai daerah,” ujar Khofifah seraya berterima kasih.

    Untuk itu, ia juga berpesan agar penghargaan ini dapat menjadi pelecut semangat seluruh masyarakat Jatim agar bersama bersatu padu mengawal dan mendukung upaya peningkatan perekonomian Jawa Timur.

    “Karena tujuan akhirnya tidak lain adalah demi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Mindset Jadi Kunci UMKM Situbondo Naik Kelas, Kemiskinan Langsung Turun

    Mindset Jadi Kunci UMKM Situbondo Naik Kelas, Kemiskinan Langsung Turun

    Surabaya (beritajatim.com) – Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo menegaskan pengembangan UMKM tidak sekadar bicara untung-rugi. Mindset, atau pola pikir wirausaha, adalah modal dasar agar UMKM bisa naik kelas.

    Pernyataan itu disampaikan Bupati Rio dalam “Seminar Modal Dasar UMKM Naik Kelas,” di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) pada Selasa (11/11/2025).

    Di situ, ia menyoroti tiga persoalan klasik UMKM, yakni modal, pendampingan, dan pemasaran. “Bisnis yang baik bukan bisnis yang hanya dibicarakan, tapi bisnis yang dijalankan,” katanya.

    Fokus pada penguatan UMKM ini membuahkan hasil manis. Situbondo yang sebelumnya memiliki angka kemiskinan 11,51 persen, berhasil menurunkannya menjadi 11,17 persen hanya dalam lima bulan.

    Penurunan ini diklaim berkat serangkaian program yang menargetkan akar masalah UMKM. Situbondo sendiri telah dianugerahi Kementerian UMKM sebagai Kabupaten UMKM Pertama di Indonesia, berkat kebijakan yang progresif.

    “UMKM sering dianggap cuma jualan saja. Padahal, jualan itu bagian kecil. UMKM itu luas, mencakup pertanian, perikanan, pariwisata, sampai kuliner,” jelasnya.

    Rio juga membeberkan solusi Pemkab Situbondo untuk mengatasi tiga kendala utama pelaku usaha. Pertama, soal modal. Menurutnya, sumber kesalahan utama ketiadaan modal adalah mencampur uang usaha dan uang pribadi.

    “Solusi Pemkab, memberikan insentif pinjaman. Bunga pinjaman uang ke bank (melalui Bank BTN) ditanggung atau dibayarkan oleh Pemkab,” ungkapnya.

    Kedua, pendampingan. Pelaku usaha seringkali tidak tahu cara meningkatkan omset atau mengurus perizinan. Pemkab Situbondo pun menyiapkan fasilitas seperti pelatihan digital hingga memfasilitasi akses e-katalog untuk belanja pemerintah.

    Ketiga, pemasaran. Rio menilai bahwa persoalan ini kembali ke mindset. “Karena tidak tahu caranya, orang bisa urung niat jualan. Di sinilah mindset yang benar mendorong untuk terus belajar dan tidak mudah menyerah,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Pemda Situbondo juga memberlakukan aturan keras. Di mana, seluruh jajaran Pemda dilarang membeli makanan yang bukan dari UMKM lokal.

    Rio menambahkan bahwa Pemkab Situbondo kini aktif membina berbagai kelompok usaha. Mulai dari difabel-preneur dengan produk unik seperti Batik Ciprat, hingga digital-preneur yang sukses menguasai jual-beli chip game se-Asia.

    Dalam paparannya, Rio mengingatkan kepada pelaku UMKM, bahwa tahun pertama bisnis adalah waktu untuk dikenal, atau masa branding.

    “Branding itu pondasi agar orang mengingat dan kembali membeli produk kita. Ini yang membuat bisnis kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menggandeng Universitas Airlangga (Unair) Surabaya untuk mendorong hilirisasi sawit dan kakao lewat ratusan UMKM Jawa Timur.

    Workshop dan Aksi Nyata ini digelar mulai 11-13 November 2025, dan diikuti sekitar 100 pelaku UMKM dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Bangkalan. Targetnya, UMKM naik kelas. [ipl/but]

  • Serapan APBD Jember Baru 50 Persen Jelang Akhir Tahun Anggaran 2025

    Serapan APBD Jember Baru 50 Persen Jelang Akhir Tahun Anggaran 2025

    Jember (beritajatim.com) – Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jemver, Jawa Timur, baru terserap 50 persen pada 31 Oktober 2025 atau dua bulan menjelang tahun anggaran berakhir.

    “Memang ini belum sesuai dengan yang kita harapkan, karena banyak kontrak fisik yang dilakukan pada Oktober,” kata Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Jupriono, dalam rapat antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, di gedung DPRD Jember, Senin (10/11/2025).

    Menurut Jupriono, ada dua pendekatan. “Kalau pendekatan realisasi belanja dari sisi serapan keuangan, kita kurang lebih 50 persen per Oktober kemarin. Kalau dari sisi implementasi fisiknya, saya yakin lebih dari 50 persen, karena sifat pembayarannya LS, setelah pekerjaan selesai baru realisasi anggaran,” katanya.

    “Jadi tidak mungkin realisasi fisik lebih kecil daripada realisasi keuangannya. Pasti lebih besar realisasi fisiknya, karena kebanyakan kontrak-kontrak fisik adalah LS dan diopname di-PHO (Provisional Hand Over atau seraj terima pertama sementara, red) dan dibayar setelah penyerahan pertama,” kata Jupriono.

    Ada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyerap APBD maksimal, uakni Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

    “Empat OPD ini postur anggarannya Rp 2,6 triliun. Jadi kalau OPD ini pembayarannya menunggu PHO atau serah terima pertama, pasti serapannya rendah tapi sisi pekerjaan fisiknya sudah jalan. Jadi itu yang mempengaruhi realisasi duitnya lebih rendah,” kata Jupriono. [wir]

  • SBY Terima Penghargaan ITS, Demokrat Jatim: Beliau Layak Jadi Mentor Bangsa

    SBY Terima Penghargaan ITS, Demokrat Jatim: Beliau Layak Jadi Mentor Bangsa

    Surabaya (beritajatim.com) – Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima langsung Penghargaan Sepuluh Nopember—anugerah tertinggi ITS—pada Puncak Dies Natalis ke-65 di Graha Sepuluh Nopember, Selasa (11/11/2025).

    Penghargaan yang diserahkan Rektor Prof. Ir. Bambang Pramujati itu menjadi penegasan atas rekam jejak SBY dalam pembangunan, demokrasi, dan penguatan tradisi konstitusional bangsa.

    Dalam orasi ilmiahnya, SBY menyampaikan rasa bangga dan apresiasi mendalam kepada ITS yang dinilainya terus tumbuh menjadi institusi global yang disegani.

    “Semoga ITS makin memperkuat diri sebagai world class university, center of excellence, dan center of innovation and sustainability. Saya percaya ITS bisa,” tegas SBY yang disambut tepuk tangan civitas akademika. Ia menambahkan, “ITS bukan hanya kebanggaan Jawa Timur, tetapi kebanggaan Indonesia, bahkan dunia.”

    SBY juga memuji pesan-pesan fundamental yang disampaikan Ketua Majelis Wali Amanat Prof. Mohammad Nuh dan Rektor Prof. Bambang terkait demokrasi, rule of law, dan manfaat nyata pendidikan.

    “Pak Nuh mengingatkan kita pada pentingnya konstitusionalisme. Demokrasi, konstitusi, dan rule of law adalah fondasi negara yang tak boleh kita abaikan. Apa pun yang kita lakukan harus membawa manfaat bagi bangsa—bring benefit to our country, to our people,” ujar SBY.

    Dalam bagian orasinya, SBY menyinggung pengalaman penting dalam sejarah kepemimpinannya: penyelesaian damai konflik Aceh. Ia menggambarkannya sebagai bukti bahwa tekad politik dapat mengubah kemustahilan.

    “Banyak yang tidak percaya konflik 30 tahun di Aceh bisa selesai secara damai dan terhormat. Tetapi kita membuktikan bahwa yang tak mungkin bisa menjadi mungkin,” tegasnya.

    Pada aspek ekonomi, SBY menekankan kembali tesis sustainable growth with equity—pertumbuhan berkelanjutan yang tetap adil dan ramah lingkungan. Ia mengingatkan bahwa masa depan ekonomi Indonesia harus berpijak pada komitmen global.

    “Ekonomi kita harus leading to Net Zero Indonesia 2060. Kalau tidak, kiamat—bumi kita tidak bisa disambung lagi,” ujarnya. Ia melanjutkan kritik moralnya terhadap pola ekonomi dunia:

    “Kita harus menghentikan keserakahan. Kita tidak ingin menjadi greedy nation. Yang kita perlukan adalah need not greed.”

    SBY juga menyoroti peran ITS dalam memutus lingkaran ketidaksetaraan. Komitmen kampus untuk memastikan tidak ada mahasiswa putus kuliah karena ekonomi dinilainya sangat penting.

    “Membangun human capital adalah masa depan kita. No one left behind. Selalu ada solusi,” kata SBY.

    Ia menutup orasinya dengan peringatan global.

    “Keadaan dunia tidak dalam kondisi baik. Geopolitik memanas. Ini era G-Zero—every country for itself. Namun dengan inovasi dan kepemimpinan yang tepat, kita bisa menyelesaikan tantangan,” kata SBY.

    Acara ini turut dihadiri mantan Mendiknas Prof. Mohammad Nuh, Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak, Forkopimda Jatim, serta jajaran Fraksi Demokrat DPRD Jatim yang dipimpin ketua fraksi dr. Agung Mulyono, juga Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni, Bendahara Fraksi Dedi Irwansyah, serta anggota fraksi Samwil, Naufal Alghifary, dan M. Soleh.

    Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak menilai orasi SBY bukan hanya reflektif, tetapi memuat arah pembangunan masa depan yang presisi.

    “Sangat menginspirasi. Beliau memberi konteks proyeksi masa depan—bagaimana teknologi dipersiapkan untuk menjawab persoalan manusia. Kebutuhan dan keinginan sering bercampur, rawan melahirkan keserakahan. Ini sejalan dengan pesan beliau tentang bahaya greed,” ujar Emil.

    Ia menambahkan bahwa ITS terus mencetak alumnus yang mampu memutus lingkaran persoalan bangsa dan menghindari jebakan keserakahan itu sendiri.

    Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim dr. Agung Mulyono menilai pidato SBY memuat ketepatan analisis yang terbukti sepanjang waktu.

    “Good, sangat bagus. Orasinya kuat dan presisi. Pengalaman beliau 15 tahun lalu ternyata bisa diprediksi dan terjadi di tahun 2025 ini,” ujarnya.

    Agung menegaskan bahwa SBY layak menjadi rujukan nasional.
    “Beliau layak menjadi bapak bangsa dan mentor. Ini inspirasi besar bagi kader Demokrat di Jawa Timur—acuan, inspirator, dan rujukan untuk negeri tercinta,” pungkasnya.

    Plt Sekretaris DPD Demokrat Jatim Mugianto menilai orasi SBY memberikan kerangka berpikir yang sangat dibutuhkan generasi muda.

    “Alhamdulillah Pak SBY menyampaikan kuliah umum tentang arah pembangunan Indonesia ke depan. Ini materi bagus yang menjadi acuan bagi generasi muda agar memahami tantangan bangsa,” katanya.

    Menurut dia, dengan berbagai pandangan tersebut, penganugerahan yang diterima SBY bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi ruang intelektual yang mempertegas pentingnya kepemimpinan visioner, keberanian moral, dan arah pembangunan bangsa yang berkeadilan. [tok/beq]

  • Pemkot Kediri Gelar Rakor Pelayanan Adminduk bagi Penduduk Rentan dan Penduduk Non Permanen

    Pemkot Kediri Gelar Rakor Pelayanan Adminduk bagi Penduduk Rentan dan Penduduk Non Permanen

    Kediri (beritajatim.com) – Guna membangun sinergitas lintas sektor dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang inklusif, cepat, dan merata, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kediri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Penduduk Rentan Adminduk dan Penduduk Non Permanen, Selasa (11/11).

    Rakor yang berlangsung di Aula Soekarno Hatta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kediri dibuka oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri dan diikuti perwakilan perangkat daerah, Cabang Dinas Pendidikan, Kemenag, dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Kota Kediri.

    Dalam sambutannya, Ferry Djatmiko, Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri menjelaskan bahwa data kependudukan merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah, serta menjadi dasar pemerintah dalam berbagai program kebijakan strategis. Sehingga, keakuratan dan pemutakhiran data bukan hanya menjadi tanggung jawab Dispendukcapil, melainkan merupakan tanggung jawab bersama perangkat daerah.

    “Di dalam kegiatan rakor ini sangat penting dilaksanakan sebagai langkah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antar sektor, menyusun strategi pelayanan jemput bola yang teratur dan berkelanjutan, mengoptimalkan peran RT/RW, kelurahan, kecamatan, serta lembaga perangkat daerah dalam pendataan awal, dan memastikan bahwa seluruh penduduk tanpa terkecuali memperoleh hak identitas kependudukan secara layak dan setara,” ucapnya.

    Selanjutnya, Marsudi Nugroho, Kepala Dispendukcapil Kota Kediri mengatakan dalam upaya percepatan Adminduk, Dispendukcapil telah melakukan beberapa upaya, seperti: berkoordinasi dengan kelurahan untuk menyelesaikan kepemilikan dokumen kependudukan, berkolaborasi dengan dinas yang membidangi pendidikan terkait permohonan validasi data status pendidikan, bekerjasama dengan rumah sakit, Palang Merah Indonesia (PMI), Puskesmas untuk permohonan golongan darah.

    Dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut Ia berharap dapat mewujudkan kesamaan persepsi, meningkatkan strategi pelayanan dalam memastikan seluruh warga Kota Kediri mendapatkan hak identitas kependudukan yang layak dan setara. [nm/kun]

  • PKB Jombang Gelar Tasyakuran untuk Gus Dur, Syaikhona Cholil, dan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional

    PKB Jombang Gelar Tasyakuran untuk Gus Dur, Syaikhona Cholil, dan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional

    Jombang (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jombang menggelar tasyakuran atas penetapan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Syaikhona Cholil Bangkalan, dan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional pada Selasa (11/11/2025).

    Acara yang berlangsung di Graha Gus Dur, Kantor DPC PKB Jombang, dihadiri oleh puluhan kader dan pengurus PKB serta badan otonomnya (banom), yang berkumpul dalam suasana haru dan penuh kebahagiaan.

    Tasyakuran ini tidak hanya menjadi momen syukur, tetapi juga sebagai refleksi atas perjuangan luar biasa yang telah diberikan oleh Gus Dur dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, pluralisme, dan demokrasi di Indonesia.

    Selain itu, acara tersebut juga menjadi bentuk penghormatan atas penganugerahan Pahlawan Nasional kepada Syaikhona Cholil Bangkalan dan Marsinah, dua tokoh yang berperan penting dalam perjuangan di bidang keagamaan dan buruh.

    Acara ini semakin istimewa dengan kehadiran tokoh agama dan pengasuh pondok pesantren, seperti KH. M. Jauharul Afif (Gus Afif), Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Sunan Bonang Mambaul Maarif Denanyar Jombang, yang memimpin doa bersama. Di dalam ruangan, terpampang potret Gus Dur yang tersenyum, seolah menjadi saksi kebahagiaan dan kebanggaan para pengikutnya.

    Dalam sambutannya, Hadi Atmaji, Ketua DPC PKB Jombang, menyampaikan, “Bagi kami, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Gus Dur bukan hanya penghormatan kepada sosok pribadi, tapi juga pengakuan terhadap gagasan-gagasan besar beliau. Gus Dur adalah simbol kemanusiaan yang melampaui sekat agama, suku, dan golongan.”

    Hadi juga menegaskan bahwa semangat perjuangan Gus Dur akan terus menginspirasi seluruh kader PKB, khususnya di Jombang, yang merupakan tempat kelahiran tokoh besar Nahdlatul Ulama itu.

    Tasyakuran yang digelar di Graha Gus Dur Jombang

    “Kami ingin meneruskan perjuangan beliau dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, keadilan sosial, serta keberpihakan kepada kaum lemah. Tasyakuran ini adalah wujud cinta dan penghormatan kami terhadap sosok guru bangsa,” tambah Hadi dengan penuh semangat.

    Anas Burhani, Sekretaris DPC PKB Jombang, juga menyoroti pentingnya penghargaan ini sebagai pengingat bagi kader PKB untuk tidak melupakan akar perjuangan partai yang lahir dari pemikiran Gus Dur.

    “Bagi kami, Gus Dur bukan hanya tokoh politik, tapi juga teladan moral. Beliau mengajarkan bahwa politik harus berorientasi pada kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Semangat inilah yang harus terus kami rawat,” ujarnya.

    DPC PKB Jombang juga berencana untuk menggelar rangkaian kegiatan lanjutan, seperti ngaji kebangsaan, ziarah ke makam Gus Dur di Tebuireng, dan diskusi tentang pemikiran Gus Dur. Anas berharap kegiatan ini dapat menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan Gus Dur di tengah masyarakat.

    Senyum para kader PKB menjadi bukti bahwa perjuangan Gus Dur kini tidak hanya diakui secara resmi oleh negara, tetapi juga tetap hidup dalam hati para pengikutnya.

    Hadi Atmaji menutup sambutannya dengan harapan, “Bagi keluarga besar PKB Jombang, Gus Dur bukan sekadar pendiri partai, tetapi juga pelita yang menuntun arah perjuangan. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional menunjukkan bahwa nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan kemanusiaan akan selalu abadi, seperti jejak Gus Dur yang tak pernah pudar dalam sejarah bangsa.” [suf]

  • Setelah Gus Dur Ditetapkan Pahlawan Nasional, Yenny Wahid di Jombang: Perjuangan Beliau dari Nurani

    Setelah Gus Dur Ditetapkan Pahlawan Nasional, Yenny Wahid di Jombang: Perjuangan Beliau dari Nurani

    Jombang (beritajatim.com) – Setelah Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid), almarhum Presiden ke-4 RI, resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (10/11/2025), keluarga besar almarhum melakukan ziarah ke makam Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Selasa (11/11/2025).

    Yenny Wahid, putri Gus Dur, bersama sang ibunda, Hj. Sinta Nuriyah, hadir untuk mengenang perjuangan dan warisan besar yang telah ditinggalkan oleh almarhum.

    Dalam momen khidmat tersebut, Yenny Wahid menyampaikan pandangan mendalam tentang perjuangan Gus Dur. “Gus Dur tidak pernah mencari gelar atau jabatan. Semua yang beliau lakukan lahir dari nurani dan keberpihakan pada keadilan. Itulah yang seharusnya kita lanjutkan,” ujar Yenny dengan penuh penghormatan.

    Ia mengingatkan bahwa perjuangan Gus Dur tidak pernah terfokus pada pencapaian pribadi atau pengakuan, melainkan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang universal.

    Ziarah yang disertai doa dan tabur bunga itu juga dihadiri oleh Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), serta masyarakat yang turut serta mengenang almarhum.

    Dalam suasana penuh refleksi ini, Yenny dan Hj. Sinta mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang diberikan oleh negara kepada Gus Dur. “Penghargaan ini bukan hanya untuk Gus Dur sebagai pribadi, tetapi untuk nilai-nilai perjuangan yang beliau wakafkan bagi bangsa,” kata Yenny.

    Sementara itu, Hj. Sinta Nuriyah, istri Gus Dur, menegaskan bahwa semangat dan pemikiran Gus Dur tentang kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan tidak akan pernah pudar. “Itu adalah warisan besar yang akan terus hidup di hati rakyat,” ujarnya dengan penuh keyakinan.

    Dalam refleksinya, Hj. Sinta menggambarkan kondisi bangsa saat ini seperti ‘pusaran angin’ yang tengah mencari keseimbangan. Ia juga menyatakan bahwa gelar Pahlawan Nasional hanyalah pengakuan formal, karena bagi rakyat, Gus Dur sudah lama menjadi pahlawan sejati.

    “Beliau adalah pahlawan rakyat karena cinta dan doa masyarakat tak pernah putus untuknya,” tuturnya.

    Ziarah ini tidak hanya menjadi penghormatan terhadap sosok Gus Dur, tetapi juga sebagai panggilan untuk generasi muda agar terus meneruskan perjuangan almarhum dalam mewujudkan keadilan dan kemanusiaan di tanah air. [suf]