Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Program Prioritas Gubernur Jatim Tetap Berjalan Meski Pendapatan 2026 Turun

    Program Prioritas Gubernur Jatim Tetap Berjalan Meski Pendapatan 2026 Turun

    Surabaya (beritajatim.com) — Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa meski pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan cukup besar, seluruh target pembangunan dan program prioritas Gubernur tetap akan dijalankan. Dia memastikan kebijakan anggaran tetap diarahkan untuk menjaga pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

    “Alhamdulillah, pembahasan anggaran RAPBD 2026 sudah selesai dan disepakati bersama. Meskipun ada pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp2,8 triliun dibanding tahun lalu, kami masih bisa meningkatkan pendapatan hingga Rp215 miliar,” ujar Adhy usai sidang paripurna di DPRD Jatim, Rabu (12/11/2025).

    Dalam rapat paripurna pembahasan RAPBD 2026, Banggar DPRD Jatim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp26,3 triliun dan belanja Rp27 triliun. Kebutuhan defisit akan ditutup dengan penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp911 miliar.

    Adhy menjelaskan, tambahan pendapatan akan digunakan untuk kebutuhan wajib seperti belanja pegawai dan layanan dasar. Sisanya dialokasikan untuk mendukung program prioritas dan proyek nasional yang selaras dengan visi pembangunan daerah.

    “Kita sepakat, target program prioritas Gubernur tetap bisa dilaksanakan, terutama di bidang kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Infrastruktur memang sedikit berkurang, tapi pelayanan publik harus tetap berjalan maksimal,” jelasnya.

    Dia juga menilai perlu ada langkah kreatif untuk menutup penurunan pendapatan dengan memperkuat sumber PAD baru. Pemerintah akan mempercepat revitalisasi aset daerah dan mendorong BUMD menjadi lebih produktif.

    “Pengurangan pendapatan daerah otomatis membuat kita harus kreatif. Salah satunya dengan memberdayakan lahan-lahan aset pemerintah dan mendorong BUMD lebih produktif. Kedua sektor ini akan menjadi tumpuan peningkatan PAD ke depan,” ujarnya.

    Selain pembahasan fiskal, Adhy juga menyinggung isu kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang saat ini masih dalam kajian. Dia menegaskan, penetapan upah harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan buruh dan daya saing dunia usaha.

    “Kami sedang mengkaji proporsionalitasnya. Jangan sampai daerah dengan UMK kecil semakin tertinggal. Fokus kami adalah membantu sektor UMK kecil agar bisa naik kelas dan buruhnya mendapat pendapatan yang layak,” kata Adhy.

    Dia menambahkan, keputusan akhir soal UMP 2026 akan mengutamakan prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi daerah. “Pemerintah ingin keputusan upah nanti tetap adil, realistis, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

    Dengan selesainya pembahasan RAPBD 2026, Pemprov Jatim kini tinggal menunggu satu tahapan lagi, yaitu penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD sebelum rancangan anggaran diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk disahkan. [asg/but]

  • Pemkot Surabaya Sewakan Reklame Eklusif untuk Genjot PAD Rp8 Triliun di 2026

    Pemkot Surabaya Sewakan Reklame Eklusif untuk Genjot PAD Rp8 Triliun di 2026

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 sebesar Rp8,198 triliun, sejalan dengan penetapan APBD di angka Rp12,7 triliun.

    Untuk mencapai target tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjadikan optimalisasi aset sebagai dasar percepatan pembangunan, dengan fokus utama menggenjot pendapatan PAD dari sektor reklame.

    “InsyaAllah di tahun depan kita akan banyak melakukan terkait dengan (optimalisasi) aset yang akan kita gunakan (untuk PAD). Jadi jangan sampai mangkrak, disewakan,” kata Eri Cahyadi, Rabu (12/11/2025).

    Strategi yang akan digencarkan adalah penambahan titik objek reklame eksklusif di berbagai ruas jalan utama.

    ​Langkah inovatif ini, menurut Eri, sangat krusial untuk menutupi defisit akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat sebesar Rp730 miliar. Dengan total kekurangan anggaran yang harus ditutup melalui inovasi ini mencapai Rp1,3 triliun, sektor reklame menjadi andalan.

    “Dengan pemotongan TKD, maka kita harus berinovasi untuk menggantikan TKD yang sekitar Rp730 miliar, yang (pajak) Opsen-nya sekitar Rp600 miliar, berarti kita kan kurang Rp1,3 triliun. Maka kita harus bisa inovasi,” paparnya.

    ​Secara spesifik, Pemkot akan membuat titik-titik baru yang sifatnya eksklusif dan lokasinya dibedakan dari titik reklame biasa. “Kita buat titik baru, tapi titik itu adalah titik eksklusif yang memang kita bedakan ya, jalan yang utama, sama bukan jalan utama,” tegas Eri.

    ​Ia memproyeksikan reklame baru ini dapat berbentuk neon box yang sekaligus berfungsi menerangi jalan. Dengan skema ini, biaya listrik akan ditanggung oleh pihak pemasang iklan.

    “Kita akan menaikkan (PAD) dari reklame. Jadi nanti di posisi jalan itu bisa neon box sehingga bisa terang, tapi yang bayar listrik bukan kita, tapi kita mendapatkan (dari) pendapatan,” jelasnya. (rma/ted)

  • Hari Jadi ke-732, Bupati Tuban Ajak Warga Ukir Sejarah Baru Lewat Semangat “Lanjutkan Karya Bersama”

    Hari Jadi ke-732, Bupati Tuban Ajak Warga Ukir Sejarah Baru Lewat Semangat “Lanjutkan Karya Bersama”

    Tuban (beritajatim.com) – Memperingati Hari Jadi Kabupaten Tuban ke-732, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengajak masyarakat untuk menyalakan semangat kebersamaan dan melanjutkan karya pembangunan demi masa depan yang lebih maju. Seruan itu disampaikan Mas Lindra — sapaan akrabnya — dalam upacara peringatan yang digelar di Alun-Alun Tuban, Rabu (12/11/2025).

    Dalam sambutannya, Mas Lindra menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang Bumi Ronggolawe yang telah berdiri selama lebih dari tujuh abad. Menurutnya, usia tersebut mencerminkan keteguhan, persatuan, dan semangat kebersamaan masyarakat Tuban yang terus diwariskan lintas generasi.

    “Usia 732 tahun sudah Bumi Ronggolawe ini berdiri teguh di atas nilai-nilai luhur dan tumbuh dengan semangat kebersamaan yang tak pernah padam,” ujar Mas Lindra.

    Peringatan Hari Jadi Tuban tahun ini mengusung tema “Lanjutkan Karya Bersama.” Tema tersebut, kata Bupati, menjadi panggilan untuk meneruskan karya pembangunan dan pelayanan publik yang telah dirintis sebelumnya, dengan menekankan pentingnya integritas, loyalitas, dan kolaborasi seluruh aparatur pemerintah.

    “Menjaga semangat kebersamaan, dan meninggalkan warisan pembangunan yang bermanfaat bagi generasi mendatang, jangan pernah padamkan nyala semangat Ronggolawe. Mari kita ukir sejarah baru dan jadikan Tuban sebagai mercusuar di Jawa Timur,” imbuhnya.

    Mas Lindra juga menyoroti berbagai capaian pembangunan dan inovasi Pemkab Tuban dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya, hadirnya layanan publik Bus Si Mas Ganteng, pembangunan GOR Rangga Jaya Anoraga, serta ruang terbuka hijau Tuban Abirama dan Tuban Abhipraya yang menjadi simbol keseimbangan antara pembangunan, kesehatan, dan kebahagiaan masyarakat.

    “Kita tidak memulai dari nol, melainkan berdiri di atas fondasi yang telah dibangun dengan keringat dan cinta para pendiri Tuban. Saat ini adalah waktunya untuk meneguhkan komitmen agar setiap langkah pemerintah dan rakyat melahirkan karya nyata,” bebernya.

    Pada momentum Hari Jadi ke-732 ini, Pemkab Tuban juga menerima Sertifikat Indikasi Geografis (IG) Batik Tulis Tenun Gedhog Tuban yang resmi diterbitkan dan diserahkan secara simbolis. Sertifikat tersebut menjadi bentuk pengakuan terhadap warisan budaya lokal sekaligus penguatan identitas ekonomi kreatif Tuban.

    Selain itu, Bupati memberikan apresiasi kepada putra-putri terbaik daerah yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional, seperti Muhammad Mario Habigin, peraih medali emas World Skills ASEAN Filipina 2025, dan Dwiky Firmansyah, atlet atletik pemecah rekor nasional junior.

    Pemkab juga menyerahkan sejumlah penghargaan di berbagai bidang, mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kesehatan, olahraga, hingga pembangunan desa.

    “Ini bukan hanya pengakuan terhadap warisan budaya leluhur, tetapi juga bukti kerja keras masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian batik tenun gedhog Tuban. Serta, mereka yang meraih prestasi adalah simbol harapan Kabupaten Tuban,” pungkas Mas Lindra. [dya/beq]

  • Praktisi Hukum Ingatkan Program BKKD Bojonegoro 2025 Jangan Jadi Ladang Korupsi

    Praktisi Hukum Ingatkan Program BKKD Bojonegoro 2025 Jangan Jadi Ladang Korupsi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Praktisi hukum Agus Susanto Rismanto mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro serta pemerintah desa penerima Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 agar menjaga profesionalitas dan integritas dalam menjalankan program tersebut. Ia menegaskan, potensi penyimpangan masih terbuka jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat.

    Peringatan ini disampaikan Gus Ris, sapaan akrab Agus Susanto Rismanto, untuk mencegah terulangnya kasus korupsi yang sempat mencoreng pelaksanaan BKKD di tahun-tahun sebelumnya. Program BKKD 2025 sendiri bernilai sekitar Rp682 miliar dan melibatkan ratusan desa penerima manfaat.

    “Banyak cara yang bisa digunakan untuk menyelewengkan program ini, salah satunya dengan mengarahkan desa agar berbelanja pada tempat yang sudah disiapkan,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).

    Menurutnya, dalam ketentuan yang berlaku, tim pelaksana kegiatan (timlak) di tingkat desa seharusnya melakukan proses lelang penyedia barang dan jasa secara profesional, transparan, dan bebas intervensi dari pihak mana pun.

    Lebih lanjut, Gus Ris mengaku menerima sejumlah informasi mengenai dugaan intervensi dari oknum pejabat Pemkab Bojonegoro terhadap pelaksanaan program tersebut. Dugaan itu mencakup permintaan agar pengelola program BKKD membeli material seperti aspal dan rigid beton kepada penyedia tertentu yang telah ditunjuk sebelumnya.

    “Jika informasi itu benar, tentu sangat disayangkan. Pola meminta penerima bantuan untuk belanja di tempat yang sudah disediakan adalah pola lama korupsi. Dan itu seharusnya sudah tidak terjadi lagi,” tegasnya.

    Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono pada Selasa (11/11/2025) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 700/2263/412.100/2025 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Dalam surat edaran tersebut, Bupati Setyo Wahono menegaskan tiga imbauan penting kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bojonegoro. Pertama, ASN dilarang melakukan atau menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan proses pengangkatan, mutasi, maupun promosi jabatan. Kedua, pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa tidak boleh menerima, meminta, atau memberikan gratifikasi kepada penyedia maupun calon penyedia. Ketiga, ASN dilarang menerima janji-janji yang berkaitan dengan jabatan dan tugas kedinasan.

    Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat integritas birokrasi di Bojonegoro, sekaligus memastikan program BKKD benar-benar berjalan untuk kepentingan masyarakat desa, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. [lus/beq]

  • PKB Kota Kediri Gelar Khotmil Qur’an, Syukuri Penganugerahan Gelar Pahlawan untuk Syaikhona Kholil, Gus Dur, dan Marsinah

    PKB Kota Kediri Gelar Khotmil Qur’an, Syukuri Penganugerahan Gelar Pahlawan untuk Syaikhona Kholil, Gus Dur, dan Marsinah

  • Transfer Pusat Dipangkas Rp2,8 Triliun, DPRD Jatim Desak Efisiensi dan Inovasi Fiskal

    Transfer Pusat Dipangkas Rp2,8 Triliun, DPRD Jatim Desak Efisiensi dan Inovasi Fiskal

    Surabaya (beritajatim.com) — Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur, Erick Komala, mengungkapkan pendapatan daerah Jatim dalam Rancangan APBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp26,3 triliun, turun sekitar Rp2,8 triliun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan tajam ini terjadi akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

    Meski demikian, Erick menegaskan bahwa target pembangunan daerah tetap harus tercapai sesuai RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026. “Kami tetap menekankan agar seluruh program prioritas tidak terganggu meski terjadi tekanan fiskal,” kata politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu dalam sidang paripurna, Rabu (12/11/2025).

    Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp215 miliar. Rinciannya: pajak daerah naik Rp171 miliar, retribusi Rp26,7 miliar, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat Rp17,3 miliar.

    Total PAD tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp17,45 triliun, atau sekitar 66 persen dari total pendapatan daerah. Dari jumlah tersebut, 76 persen disumbang pajak daerah, menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan karakter fiskal paling kuat di Indonesia.

    Namun, Erick mengingatkan bahwa kenaikan PAD sebesar 2 persen masih tergolong rendah.
    “Kita perlu mengubah pendekatan pengelolaan PAD, bukan hanya mengejar pajak, tapi juga memperbaiki aset dan BUMD agar lebih produktif,” ujarnya.

    Dalam laporan Banggar, TKD Jatim tahun 2026 turun 24 persen atau sekitar Rp2,8 triliun. Penurunan terbesar terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

    Erick menilai kondisi ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk memperketat strategi fiskal.
    “Konsolidasi fiskal dari pusat menuntut kita lebih efisien dan berani berinovasi. TAPD harus mampu menjaga kualitas pelayanan publik dan program prioritas,” jelasnya.

    Banggar juga mendukung langkah Gubernur Jatim memperjuangkan kenaikan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) dari 3 persen menjadi 5 persen. Menurut Erick, kontribusi Jatim terhadap penerimaan cukai nasional mencapai Rp114,72 triliun sejak 2018, sehingga wajar jika proporsinya ditingkatkan.

    Selain itu, Banggar memberikan tiga rekomendasi utama bagi Pemprov Jatim:

    Digitalisasi pajak, melalui pembaruan data wajib pajak dan sistem pengawasan berbasis teknologi.
    Penguatan pengelolaan aset oleh BPKAD melalui inventarisasi dan pemanfaatan aset idle.
    Revitalisasi BUMD agar lebih efisien dan mampu menghasilkan dividen lebih besar.

    “BUMD jangan hanya jadi beban keuangan. Mereka harus jadi motor ekonomi daerah,” tegas Erick.

    Sementara itu, belanja daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp27,21 triliun dengan defisit Rp916,7 miliar, yang akan ditutup dari perkiraan SiLPA 2025 sebesar Rp925 miliar. Erick mengingatkan agar belanja operasional yang mencapai 75 persen tidak memperlebar inefisiensi struktural, sementara belanja modal diarahkan untuk proyek prioritas di wilayah Tapal Kuda, Madura, dan Mataraman.

    Banggar juga menilai posisi SiLPA 2025 yang sempat mencapai Rp7,28 triliun menandakan adanya ketidakseimbangan antara penerimaan dan realisasi belanja. “Ke depan, SiLPA jangan dijadikan sandaran untuk menutup defisit, tapi indikator efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD,” pungkasnya. [asg/kun]

  • PKB Usulkan Insentif untuk Rukun Kematian di Jember

    PKB Usulkan Insentif untuk Rukun Kematian di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan alokasi insentif untuk rukun kematian masyarakat (RKM) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2026.

    “Orang yang meninggal di lingkungan diurus bukan rukun tetangga dan rukun warga, tapi RKM di situ,” kata Mufid, anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember dari PKB, ditulis Rabu (12/5/2025).

    Mufid menilai, RKM lebih mengetahui warga yang meninggal dunia selalu mengurus pemakamannya. “Kalau ada orang meninggal yang dicari pertama adalah RKM. Nah, insentif barangkali nanti bisa membant. Jumlahnya tidak terlalu besar,” katanya.

    Mufid memahami jika eksekutif tidak leluasa dalam menyusun APBD Jember karena adanya pemangkasan anggaran dari pusat. Di sini dia meminta pemerintah daerah mengefisiensikan pengeluaran.

    Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengalokasikan belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 4,576 triliun. Sementara pendapatan direncanakan Rp 4,394 triliun.

    Pagu terbesar untuk urusan pemerintahan bidang kesehatan yakni Rp 1,541 triliun dan bidang pendidikan sebesar Rp 1,375 triliun. Berikutnya adalah urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yakni Rp 221,079 miliar.

    Besarnya alokasi pagu bidang kesehatan tak lepas dari bidang ini sebagai prioritas. PesertaUniversal Health Coverage di Jember hingga 1 Oktober 2025 mencapai 2.592.381 orang atau 98,74 persen dari total. penduduk. [wir]

  • Pembahasan UMK Jatim 2026 Dimulai, Buruh Usulkan Kenaikan 8-10 Persen

    Pembahasan UMK Jatim 2026 Dimulai, Buruh Usulkan Kenaikan 8-10 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur bersiap memulai pembahasan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2026 pada akhir November 2025.

    ​Ketua Dewan Pengupahan Jatim unsur Pekerja, Ahmad Fauzi, mengatakan penetapan UMP dijadwalkan pada 8 Desember 2025, sementara UMK akan ditetapkan pada 15 Desember 2025.

    ​”Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota terlebih dahulu bersidang untuk merumuskan usulan. Setelah itu, bupati atau wali kota memberikan rekomendasi kepada gubernur,” kata Fauzi yang juga Ketua SPSI Jatim ini, Rabu (12/11/2025).

    ​Unsur buruh berencana mengusulkan kenaikan upah sebesar 8 hingga 10 persen. Usulan ini didasarkan pada pertimbangan kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya hidup pekerja yang meningkat, kenaikan harga BBM serta penyesuaian terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

    ​Fauzi menekankan bahwa perhitungan upah harus bergeser dari basis buruh lajang. “UMK seharusnya tidak lagi didasarkan pada buruh lajang, tetapi pada buruh yang juga menanggung keluarga,” tegas Fauzi.

    ​Fauzi mengakui usulan ini akan memicu perdebatan dengan pihak pengusaha (Apindo) yang menginginkan kenaikan yang lebih moderat, mengingat kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil.

    ​Saat ini, Dewan Pengupahan masih menunggu petunjuk teknis resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebagai dasar penghitungan resmi UMP dan UMK 2026.

    ​”Kami berharap pemerintah pusat bersikap adil, dengan kenaikan yang layak namun tetap menjaga keberlangsungan industri,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Istri Bupati Kediri Sebut SIM PKK Bisa Jadi Data Rujukan Program

    Istri Bupati Kediri Sebut SIM PKK Bisa Jadi Data Rujukan Program

    Kediri (beritajatim.com) – Ketua TP PKK Kabupaten Kediri Eriani Annisa Hanindhito menyebutkan Sistem Informasi Managemen (SIM) PKK meningkatkan akurasi data. Dari data yang diambil oleh para kader melalui aplikasi ini diharapkan bisa menjadi rujukan menentukan program yang tepat sasaran.

    Hal ini disampaikan oleh istri Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana tersebut saat melaunching SIM PKK bersama Ketua TP PKK Jawa Timur, Arumi Bachsin di Convention Hall SLG, Selasa (11/11/2025).

    “Semua kegiatan dan hasil kerja kader dapat terpantau dengan lebih baik dan mendukung perencanaan program yang tepat sasaran,” terang ibu dua anak yang akrab disa Mbak Cicha tersebut.

    Peluncuran SIM PKK ini, kata Mbak Cicha, merupakan bentuk komitmen PKK dalam meningkatkan efektifitas dan transparasi data melalui sistem digital. Penggunaan SIM PKK sendiri bisa diakses hingga dasa wisma.

    Dengan kemudahan tersebut, lanjut Mbak Cicha, kader PKK bisa lebih cepat dan efektif dalam melaporkan berbagai kegiatan maupun data serperti angka stunting dan data lain di lapangan. Sebelumnya, para kader ini dengan sistem manual.

    “Kerja keras para kader hebat ini butuh dukungan sistem (SIM PKK) yang lebih baik,” tandasnya.

    Sementara Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin mengatakan SIM PKK ini sudah diinisiasi oleh PKK Pusat, saat ini diimplementasikan di seluruh PKK di wilayah Jawa Timur.

    Menurutnya, sosialisasi terus dilakukan kepada kader agar pelaporan bisa cepat dan tepat.
    Pihaknya menjelaskan sistem ini dibuat dengan user interface yang mudah sehingga kader-kader di berbagai daerah bisa dengan gampang menggunakan aplikasi tersebut.

    “Dimana kita bisa mencatatatkan kewajiban yang kita kerjakan, semua tercatat dan bisa diakses hingga desa-desa,” terangnya. [ADV PKP/nm]

  • Bupati Kediri Dorong Industri Kreatif Tangkap Peluang Beroperasinya Bandara Dhoho

    Bupati Kediri Dorong Industri Kreatif Tangkap Peluang Beroperasinya Bandara Dhoho

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mendorong bagi para pelaku industri kreatif khususnya di Kabupaten Kediri untuk memanfaatkan peluang dari beroperasinya Bandara Internasional Dhoho Kediri.

    Mas Dhito sapaan akrabnya mengungkapkan, beroperasinya kembali Bandara Internasional Dhoho menjadi pintu masuk bagi orang luar daerah datang ke Kabupaten Kediri. Peluang itu sudah semestinya dimanfaatkan para pelaku industri kreatif untuk mengenalkan dan memasarkan produk kerajinan yang dihasilkan.

    “Ini menjadi kesempatan, tidak hanya dari kabupaten Kediri, tapi bisa juga kolaborasi (dengan kabupaten/kota lain),” katanya dalam acara pengukuhan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Kediri periode 2025-2030 di Convention Hall, pada Selasa (11/11).

    Mas Dhito mengingatkan kepada pengurus Dekranasda Kabupaten Kediri yang baru dikukuhkan dan khususnya bagi para perajin batik yang hadir pentingnya memperhatikan motif dari batik yang dibuat. Sebab, membatik tidak hanya sekedar menuangkan kreativitas seni dalam bentuk gambar namun juga memperhatikan nilai filosofi dari motif itu sendiri.

    “Sekarang sudah mulai rapi motifnya, dan ini tolong dipertahankan, karena setiap motif itu punya makna, punya filosofi, motif itu pula pasti akan dilihat sama pembeli,” bebernya.

    Sebagaimana diketahui, Dekranasda Kabupaten Kediri periode 2025-2030 kembali dinahkodai Eriani Annisa Hanindhito. Pasca acara pengukuhan, di lokasi yang sama Dekranasda Kabupaten Kediri juga menggelar agenda tahunan, Kediri Fashion Batik Festival (KFBF) 2025 dengan mengusung tema Trinayana Khadiri.

    “Pengurus Dekranasda periode 2025-2030 yang telah dikukuhkan hari ini semoga semakin solid dan bisa memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri,” tambah Mas Dhito.

    Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak yang hadir dalam acara tersebut mengakui, keindahan dari keanekaragaman motif batik dari tiap daerah menjadi kekayaan dan kekuatan budaya bangsa Indonesia yang tak ternilai.

    “Dari semua keindahan, dari semua peninggalan dan filosofi yang lahir menjadi tugas kita untuk melestarikan,” ucapnya.

    Arumi mengapresiasi gelaran KFBF 2025 yang diselenggarakan oleh Dekranasda Kabupaten Kediri. Melalui penyuguhan keindahan batik dalam pakaian yang fashionable tersebut dinilai dapat menarik generasi muda untuk lebih bangga menggunakan batik. [ADV PKP/nm]