Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Bupati Hamid Buka Job Fair Bondowoso 2025: 1.290 Lowongan, Harapan Baru bagi Pekerja Muda dan Difabel

    Bupati Hamid Buka Job Fair Bondowoso 2025: 1.290 Lowongan, Harapan Baru bagi Pekerja Muda dan Difabel

    Bondowoso (beritajatim.com) – Suasana meriah menyelimuti Gelora Bondowoso, Rabu (12/11/2025). Ribuan pencari kerja memadati area pameran yang dipenuhi deretan stan perusahaan dalam ajang Bondowoso Job Fair 2025. Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, hadir langsung membuka kegiatan tersebut dan meninjau satu per satu stan sambil menyapa para peserta dengan ramah.

    Tahun ini, Bondowoso Job Fair menghadirkan 41 perusahaan dengan total 1.290 lowongan kerja yang dibuka bagi masyarakat. Kegiatan ini diikuti ribuan pelamar dari berbagai latar belakang, mulai dari lulusan baru hingga tenaga berpengalaman, termasuk penyandang disabilitas.

    “Angka pengangguran di Bondowoso kini 2,55 persen, atau sekitar 12.549 orang. Ini tantangan kita bersama untuk terus kita turunkan melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Bupati Hamid saat membuka acara.

    Ia menjelaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus utama Pemkab Bondowoso. Tahun ini, kegiatan mengusung tema ‘Angkatan Muda Pekerja Tangguh Menuju Bondowoso Berkah’, yang mencerminkan semangat generasi muda menghadapi tantangan dunia kerja secara adaptif dan profesional.

    Sebagai bagian dari transformasi digital, Pemkab juga meluncurkan aplikasi “Kerja Berkah” untuk memudahkan masyarakat melamar pekerjaan secara daring. “Aplikasi ini adalah wujud nyata transformasi digital untuk menciptakan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan inklusif,” jelas Bupati.

    Di tengah ribuan pelamar, sosok penyandang disabilitas asal Kecamatan Wonosari, Helmi Sodri, menarik perhatian. Ia datang dengan semangat untuk membuktikan bahwa difabel juga mampu bersaing di dunia kerja.

    “Saya melamar di Alfamart saja, karena Alfamart termasuk perusahaan yang memberi peluang bagi penyandang disabilitas. Saya ingin tahu, apakah pencari kerja disabilitas itu masih dianggap ada atau tidak,” ujarnya dengan pelan namun tegas.

    Meski sudah bekerja sebagai guru di sekolah swasta, Helmi datang ke Job Fair untuk mencari pekerjaan tambahan demi membantu biaya kuliah S2 Manajemen Pendidikan Islam di IAI At-Taqwa Bondowoso. “Biayanya cukup besar, jadi saya mencoba mencari pekerjaan tambahan untuk membantu biaya kuliah,” katanya.

    Sementara itu, Kepala DPMPTSP Bondowoso, Hari Cahyono, mengatakan bahwa Job Fair merupakan langkah strategis untuk menekan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja.

    Berdasarkan data BPS 2025, Bondowoso memiliki 636.159 penduduk usia kerja, dengan 491.623 di antaranya masuk angkatan kerja. Dari jumlah itu, 479.074 telah bekerja dan 12.543 lainnya masih mencari pekerjaan.

    “Dalam empat tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Bondowoso terus menurun signifikan. Kini hanya 2,5 persen, turun 1,08 persen dibandingkan tahun 2024,” jelas Hari.

    Ia menambahkan, hingga hari pelaksanaan, tercatat lebih dari 1.500 pencari kerja telah mendaftar melalui aplikasi “Kerja Berkah”. “Melalui inovasi ini, proses rekrutmen menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan,” tambahnya.

    Salah satu peserta, Auliya Kurniasih (23), lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Jember, juga mengungkapkan optimismenya. “Saya baru pertama kali ikut Job Fair. Karena saya lulusan ekonomi, saya ingin cari pekerjaan yang linier, mungkin di perbankan,” kata warga Desa Pejaten itu.

    Di tengah hiruk pikuk suasana, Job Fair Bondowoso 2025 menjadi simbol semangat baru bagi masyarakat — tempat harapan, peluang, dan kesetaraan berpadu. Seperti kata Helmi Sodri, “Harapan saya, kegiatan seperti ini bisa terus ada dan makin inklusif. Agar semua bisa ikut serta, tanpa terkecuali.” [awi/ian]

  • Warga Purworejo Pacitan Protes Pembangunan Koperasi di Lapangan Sepak Bola, Pemdes Putuskan Pindah Lokasi

    Warga Purworejo Pacitan Protes Pembangunan Koperasi di Lapangan Sepak Bola, Pemdes Putuskan Pindah Lokasi

    Pacitan (beritajatim.com) – Rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di lapangan sepak bola Desa Purworejo, Kecamatan Pacitan, menuai penolakan dari sejumlah warga. Terutama dari kalangan pemuda karang taruna yang menilai lokasi tersebut tidak layak dijadikan tempat pembangunan karena selama ini berfungsi sebagai pusat kegiatan olahraga dan sosial masyarakat.

    Sejumlah pemuda mendatangi Balai Desa Purworejo untuk mempertanyakan alasan pemerintah desa membangun koperasi di area lapangan. Mereka juga mempersoalkan pemasangan patok tanda pembangunan yang dilakukan tanpa adanya musyawarah dengan warga.

    Salah satu perwakilan pemuda, Miswan, menyayangkan keputusan tersebut. Ia menegaskan bahwa lapangan sepak bola merupakan satu-satunya fasilitas olahraga yang dimiliki warga Desa Purworejo dan menjadi ruang publik bagi seluruh kalangan.

    “Lapangan itu bukan hanya untuk sepak bola, tapi juga tempat warga berkumpul, menggelar kegiatan desa, dan acara keagamaan. Kalau dibangun koperasi di situ, kami kehilangan ruang publik,” ujarnya ditulis Rabu (12/11/2025)

    Warga meminta pemerintah desa meninjau ulang rencana pembangunan KDMP dan mencari lokasi alternatif yang lebih tepat. Salah satu usulan yang mengemuka adalah tanah bengkok desa di Dusun Jati, yang dinilai masih luas dan belum dimanfaatkan secara maksimal.

    “Tanah bengkok di Dusun Jati masih kosong dan bisa digunakan untuk pembangunan KDMP tanpa mengganggu fasilitas umum,” tambah Miswan.

    Ia juga menegaskan, lapangan sepak bola adalah aset desa yang seharusnya dipertahankan dan ditingkatkan untuk kepentingan generasi mendatang.

    “Lapangan itu warisan untuk anak cucu kita. Harusnya diperbaiki dan disempurnakan, bukan malah didirikan bangunan koperasi. Kami tidak menolak koperasinya, tapi tolong jangan di lapangan,” tegasnya.

    Menanggapi protes warga, Pemerintah Desa Purworejo akhirnya memutuskan untuk memindahkan lokasi pembangunan KDMP. Kepala Desa Purworejo, Agus Prasetyo, mengatakan, pembangunan akan dialihkan ke lahan Tanah Kas Desa di Dusun Geblug.

    “Sebenarnya penentuan lokasi pembangunan KDMP sudah melalui musyawarah desa khusus dan disetujui oleh perwakilan masyarakat. Tapi daripada ramai, saya putuskan untuk dipindah lokasi,” ujar Agus kepada awak media.

    Pemindahan lokasi ini diharapkan dapat mengakhiri polemik yang sempat mencuat dan menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan warga. Pemerintah desa menegaskan, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih tetap akan berjalan. (tri/ian)

  • HUT ke-14 NasDem Jatim Diisi Kegiatan Sosial Sebulan Penuh dengan Semangat Restorasi dan Kemanusiaan

    HUT ke-14 NasDem Jatim Diisi Kegiatan Sosial Sebulan Penuh dengan Semangat Restorasi dan Kemanusiaan

  • Renovasi Grahadi Tertunda, Pemprov Jatim Tunggu Kayu Jati Perhutani dan Cat Jerman

    Renovasi Grahadi Tertunda, Pemprov Jatim Tunggu Kayu Jati Perhutani dan Cat Jerman

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, memberikan kabar terbaru mengenai rencana pembangunan kembali Gedung Negara Grahadi sisi Barat. Ini setelah dibakar massa perusuh pada 30 Agustus 2025.

    Pembangunan tersebut saat ini menghadapi kendala pasokan bahan baku, yang harus memenuhi standar originalitas cagar budaya.

    ​Adhy menjelaskan bahwa pembangunan, yang dialokasikan anggarannya melalui Bantuan Tak Terduga (BTT), terhambat oleh kebutuhan akan material khusus.

    ​”Pihak cagar budaya memutuskan bahwa harus kembali dibangun dengan originalitas, terutama adalah bahan bangunan kayu jati yang diameter dan panjangnya di luar yang ada di pasaran,” kata Adhy kepada wartawan saat acara BPBD Jatim di Surabaya, Rabu (12/11/2025).

    Menurut dia, ​pengadaan kayu jati yang disyaratkan membutuhkan waktu lama. Kayu tersebut harus diperoleh dari Perhutani, melalui proses penebangan pohon khusus, dan kemudian melalui proses pengeringan yang memakan waktu berbulan-bulan.

    ​Selain kayu jati, kendala lain adalah material pengecatan. Cat pemutih yang digunakan di Grahadi sisi Barat adalah cat khusus dari Jerman yang bersifat anti-luntur dan tahan kelembaban, diyakini dibawa oleh Belanda di masa lampau.

    ​Adhy mengaku ingin mempercepat pembangunan. Namun, ia harus mematuhi masukan dari Tim Cagar Budaya. ​”Kami dihadapkan dengan kondisi harus kembali membangun originalitas dengan hitungan-hitungannya dan itu memerlukan waktu,” tegasnya.

    ​Karena keterbatasan waktu pengadaan bahan, proses penunjukan langsung atau pengadaan baru bisa dilakukan pada Januari 2026. Anggaran yang dialokasikan sebelumnya sekitar Rp9 miliar, kini diperkirakan akan membengkak karena hitungan ulang biaya material khusus tersebut. [tok/suf]

  • Fraksi PDIP Jatim Apresiasi Kebijakan Cek Kesehatan Gratis Tanpa Batas Waktu

    Fraksi PDIP Jatim Apresiasi Kebijakan Cek Kesehatan Gratis Tanpa Batas Waktu

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Hj. Wara Sundari Renny Pramana, atau yang akrab disapa Bunda Renny, menyambut baik kebijakan pemerintah tentang kesehatan, Yakni, kebijakan yang kini memperbolehkan masyarakat mengikuti program Cek Kesehatan Gratis (CKG) kapan saja tanpa harus menunggu hari ulang tahun seperti aturan sebelumnya.

    Dia menilai kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

    “Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah daerah dan berbagai pihak yang terus memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Tes kesehatan semestinya tidak menjadi kegiatan seremonial yang hanya dilakukan saat ulang tahun atau peringatan tertentu, tetapi menjadi kebiasaan rutin yang bisa dilakukan kapan pun masyarakat membutuhkan,” ujar Bunda Renny, Rabu (12/11/2025).

    Menurutnya, pemeriksaan kesehatan secara rutin penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini, termasuk HIV, hipertensi, dan diabetes. Dengan deteksi dini, masyarakat bisa segera mendapatkan penanganan medis sebelum penyakit berkembang lebih jauh.

    Kebijakan ini juga ditegaskan oleh Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono, yang memastikan bahwa masyarakat kini dapat mengikuti CKG tanpa batasan waktu.

    “Dulu waktu pertama, kan, harus ulang tahun baru bisa. Nah sekarang kapan saja boleh,” ujar Dante, dikutip dari keterangan Setwapres, Jumat (31/11/2025).

    Bunda Renny menilai langkah tersebut sejalan dengan semangat pencegahan penyakit yang perlu menjadi budaya baru di masyarakat. Dia menekankan pentingnya kesadaran warga untuk aktif melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

    “Pemeriksaan kesehatan secara rutin adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan keluarga. Masyarakat harus mulai membiasakan deteksi dini agar penyakit bisa dicegah sejak awal,” tegasnya.

    Dia memastikan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jawa Timur akan terus mendukung langkah pemerintah memperluas layanan kesehatan dan memperkuat edukasi publik.

    “Semakin mudah aksesnya, semakin besar peluang kita untuk mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang sehat, produktif, dan berdaya,” pungkas politisi asal Dapil Kediri itu. [asg/but]

  • Gus Elham Pengasuh Majelis Ta’lim Ibadallah Kediri Sampaikan Klarifikasi dan Permohonan Maaf

    Gus Elham Pengasuh Majelis Ta’lim Ibadallah Kediri Sampaikan Klarifikasi dan Permohonan Maaf

    Kediri (beritajatim.com) – Pengasuh Majelis Ta’lim Ibadallah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Muhammad Elham Yahya Al-Maliki atau yang dikenal dengan Gus Elham, menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat terkait beredarnya video yang belakangan viral di berbagai platform media sosial.

    Klarifikasi tersebut disampaikan setelah video yang menampilkan kegiatan di majelis ta’lim yang diasuhnya menimbulkan kontroversi di ruang publik.

    Dalam pernyataannya, Gus Elham mengakui bahwa peristiwa dalam video tersebut merupakan kekhilafan pribadi dan menjadi pembelajaran berharga bagi dirinya.

    “Saya secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi,” ujar Muhammad Elham Yahya Al-Maliki, pada Rabu (12/11/2025).

    Ia menjelaskan bahwa video yang beredar adalah rekaman lama yang kini telah dihapus dari seluruh akun resmi Majelis Ta’lim Ibadallah. Gus Elham menambahkan, anak-anak yang tampak dalam video tersebut merupakan peserta rutin pengajian yang berada dalam pengawasan orang tua masing-masing. Ia menegaskan bahwa kegiatan majelis selama ini berjalan dalam koridor keagamaan dan bimbingan moral yang positif.

    Lebih lanjut, Gus Elham menegaskan komitmennya untuk memperbaiki diri serta menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak dan sesuai dengan norma agama, etika, dan budaya bangsa. Ia juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam setiap kegiatan keagamaan agar dakwah dapat membawa manfaat bagi masyarakat luas.

    “Ke depan, saya bertekad untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak, sesuai dengan norma agama, etika, dan budaya bangsa. Semoga masyarakat dapat mengambil hikmah dari kejadian ini dan bersama-sama menjaga ketenangan serta persaudaraan,” tutur Gus Elham.

    Sebelumnya, video yang menampilkan kegiatan di salah satu majelis ta’lim di Kediri sempat ramai diperbincangkan di media sosial dan menuai beragam tanggapan publik. [nm/kun]

  • Surabaya Kekurangan 1.000 Guru, DPRD Ingatkan Ancaman pada Kualitas Pendidikan Inklusi

    Surabaya Kekurangan 1.000 Guru, DPRD Ingatkan Ancaman pada Kualitas Pendidikan Inklusi

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Zuhro Mar’ah, mengungkapkan bahwa Kota Surabaya masih kekurangan sekitar seribu guru di sekolah negeri. Menurutnya, kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada kualitas pendidikan, terutama bagi siswa inklusi yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus.

    “Sekolah di Surabaya sudah menerima siswa inklusi, tapi belum semua sekolah punya guru pendamping khusus. Anak berkebutuhan khusus itu perlu penanganan yang berbeda, bukan hanya diajar guru biasa yang dilatih singkat,” ujar Zuhro, Rabu (12/11/2025).

    Zuhro menjelaskan, Surabaya memang telah menerapkan sistem pendidikan inklusi di seluruh SD dan SMP negeri. Namun, penerapan tersebut belum diimbangi dengan ketersediaan guru pendamping khusus (GPK) yang memadai. Padahal, menurutnya, keberadaan GPK dengan latar belakang pendidikan khusus sangat penting untuk mendukung perkembangan siswa secara maksimal.

    “Kalau ada guru pendamping khusus, anak-anak inklusi bisa berkembang akademisnya dan bakat-minatnya juga tereksplor,” jelasnya.

    Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengkritisi kebijakan nasional yang melarang pengangkatan tenaga honorer. Menurutnya, kebijakan tersebut membuat pemerintah daerah kesulitan menambah tenaga pengajar untuk menutupi kekurangan yang ada.

    “Ini yang repot. Kita kekurangan seribu guru, tapi nggak bisa nambah karena nggak boleh ada honorer. Jadi ya nunggu rekrutmen ASN atau PPPK, itu pun kuotanya kadang jauh dari kebutuhan,” kata Zuhro.

    Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Dinas Pendidikan untuk mencari mekanisme alternatif dalam pemenuhan tenaga pengajar, terutama di bidang pendidikan inklusi. Menurutnya, semangat otonomi daerah seharusnya memungkinkan Pemkot berinovasi tanpa menyalahi aturan pusat.

    “Surabaya kan otonomi daerah. Harusnya bisa cari solusi tersendiri tanpa melanggar aturan pusat. Karena kalau menunggu rekrutmen nasional terus, pendidikan kita bisa tertinggal,” tegasnya.

    Zuhro berharap persoalan kekurangan guru, terutama guru pendamping khusus, dapat menjadi prioritas Pemkot Surabaya dalam perencanaan pendidikan ke depan. Dengan begitu, semangat pendidikan inklusi tidak hanya sebatas kebijakan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh siswa.

    “Kita ingin Surabaya menjadi barometer pendidikan di Indonesia. Tapi itu hanya bisa terwujud kalau kebutuhan dasar seperti tenaga pengajar benar-benar terpenuhi,” pungkasnya. [adv]

  • Dinas Sosial Kota Kediri Gelar Bimtek Pengoperasian Aplikasi SIKS–NG Guna Perkuat Akurasi Data Sosial

    Dinas Sosial Kota Kediri Gelar Bimtek Pengoperasian Aplikasi SIKS–NG Guna Perkuat Akurasi Data Sosial

    Kediri (beritajatim.com) – Dalam upaya meningkatkan kompetensi petugas operator kelurahan serta memperkuat sistem pendataan sosial di tingkat daerah, Dinas Sosial Kota Kediri menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengoperasian Aplikasi SIKS–NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation), Rabu (12/11), di salah satu hotel di Kediri. Kegiatan tersebut diikuti oleh 50 peserta yang merupakan operator SIKS–NG dari seluruh kelurahan di Kota Kediri.

    Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttaqin menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia menjelaskan bahwa tujuan utama bimtek ini adalah memastikan seluruh operator kelurahan memahami cara pengoperasian aplikasi SIKS–NG secara baik dan benar.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin seluruh petugas operator di kelurahan mampu mengelola data sosial secara lebih akurat, cepat, dan sesuai dengan standar nasional. Data sosial yang dikelola dengan baik akan membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran,” terang Imam Muttaqin.

    Lebih lanjut, Imam menjelaskan bahwa pemutakhiran data DTSEN menjadi langkah strategis dalam mengantisipasi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Ia menambahkan bahwa data sosial yang valid dan mutakhir akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program-program kesejahteraan sosial di Kota Kediri.

    “Pemutakhiran data DTSEN ini bukan hanya kegiatan administratif, tetapi menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan sosial. Dengan data yang akurat, kita bisa memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

    Lebih lanjut, dalam bimtek ini dibahas mulai dasar hukum, konsep, mekanisme usulan, hingga tata cara pembaruan data sosial yang digunakan sebagai acuan dalam penyaluran bantuan sosial.

    Beberapa regulasi nasional yang menjadi dasar pelaksanaan DTSEN di antaranya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 mengenai penetapan peringkat kesejahteraan keluarga (desil bantuan). Selain itu, Keputusan Kepala BPS Nomor 846 Tahun 2024 digunakan sebagai acuan standar pendataan penduduk.

    Imam Muttaqin juga menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab petugas dalam mengelola data sosial. Menurutnya, tugas operator tidak berhenti pada tahap pengumpulan data, tetapi juga memastikan data tersebut dikelola dengan kejujuran dan dipelihara dengan profesionalisme.

    “Tugas kita bukan sekedar mengumpulkan data, tetapi menghidupkan data dengan kejujuran, merawatnya dengan integritas, dan menggunakannya dengan hati nurani. Karena dari data yang benar, lahir kebijakan yang tepat,” ungkapnya.

    Melalui kegiatan ini Imam berharap mampu meningkatkan kapasitas operator kelurahan agar lebih profesional dan memahami pembaruan sistem SIKS–NG yang terus berkembang. Dengan kemampuan teknis yang baik, diharapkan kualitas data sosial di Kota Kediri semakin meningkat dan sinkron dengan sistem nasional.

    “Harapan kami, seluruh peserta dapat memanfaatkan bimtek ini sebaik mungkin. Dengan data yang valid, akurat, dan mutakhir, kita bisa memastikan setiap bantuan sosial tersalurkan secara efektif, efisien, dan berkeadilan,” tutupnya. [nm/kun]

  • Dorong Percepatan Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih, Bupati Kediri Petakan Tanah Idle Milik PemKab

    Dorong Percepatan Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih, Bupati Kediri Petakan Tanah Idle Milik PemKab

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri bersama Kodim 0809/Kediri berkolaborasi untuk melakukan percepatan pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah putih di Kabupaten Kediri.

    Rapat koordinasi bersama jajaran kepala dinas dan Forkopimcam dilakukan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama Komandan Kodim 0809 Letkol Inf Ragil Jaka Utama, Selasa (11/11) sore.

    Mas Dhito sapaan akrab bupati Kediri menyebut program nasional tersebut harus dijalankan di semua daerah termasuk desa/kelurahan di Kabupaten Kediri.

    Dalam rapat koordinasi tersebut, pihaknya menyebut beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan gerai koperasi saat ini, utamanya persoalan ketersediaan lahan.

    Pasalnya, untuk pendirian gerai koperasi merah putih tersebut luasan lahan minimal 1000 meter persegi. Syarat lainnya seperti lahan berada di lokasi strategis, kondisi tanah sudah siap bangun dan stabil.

    “Ini menjadi tantangan bagi kita, maka saya menginstruksikan kepada seluruh camat untuk segera lakukan rapat koordinasi penyiapan lahan dengan seluruh kepala desa,” katanya.

    Untuk percepatan identifikasi penyediaan lahan di tiap desa tersebut, para camat dengan tiap komandan Koramil di wilayah diminta berkolaborasi dan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait.

    Disisi lain, Mas Dhito meminta beberapa dinas di Pemkab Kediri untuk diidentifikasi aset idle berupa tanah, bangunan bekas sekolah atau lain milik pemerintah daerah yang mau diusulkan untuk gerai koperasi merah putih.

    “Data aset lahan dan bangunan idle milik Pemkab yang bisa diusulkan untuk gerai koperasi merah putih segera dikabarkan untuk menjadi konsumsi camat yang kemudian nanti bisa berkoordinasi dengan para Danramil,” tambahnya.

    Di Kabupaten Kediri, hingga Selasa (11/11) desa yang telah mengusulkan lahan untuk lokasi pembangunan gerai sudah ada 149 lokasi. Adapun dari jumlah itu, 90 titik luasan lahan kurang dari 1000 meter persegi.

    Dandim 0809 Letkol Inf Ragil Jaka Utama mengapresiasi atas keseriusan Mas Dhito dalam mensukseskan program dari Presiden Prabowo tersebut. Pihaknya pun mengaku bersama jajaran sejauh ini terus turun ke desa-desa.

    “Kami juga melakukan gerilya ke lapangan, door to door dengan kepala desa, camat di wilayah untuk mencari lokasi. Karena program pendirian gerai koperasi merah putih harus ada di wilayah masing-masing,” ucapnya.

    Kodim 0809/Kediri, tegas Ragil, dalam hal ini memiliki tugas untuk mengawal pendirian gerai koperasi merah putih di 390 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten/Kota Kediri. [ADV PKP/nm]

  • Istri Bupati Kediri Dorong Pengurus Dekranasda Susun Strategi Tingkatkan Kualitas Kerajinan

    Istri Bupati Kediri Dorong Pengurus Dekranasda Susun Strategi Tingkatkan Kualitas Kerajinan

    Kediri (beritajatim.com) – Ketua Dekranasda Kabupaten Kediri periode Eriani Annisa Hanindhito berharap kepengurusan Dekranasda Kabupaten Kediri bisa menyusun strategi untuk meningkatkan kualitas produk hingga perluasan pasar ekonomi kreatif di wilayahnya.

    Kediri sebagai daerah yang kaya akan budaya menjadi salah satu potensi besar bagi sektor kerajinan. Mbak Cicha, sapaan akrabnya, mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi kratif yang kuat sehiingga para pengrajin bisa lebih mandiri dalam mengembangkan usahanya.

    “Dekranasda juga diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan lembaga pendidikan dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kuat,” kata Mbak Cicha usai pelantikan pengurus Dekranasda Kabupaten Kediri periode 2025-2030 di Convention Hall SLG, Selasa (11/11/2025).

    Ketua Harian Dekranasda Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih menambahkan kegiatan pelantikan tersebut dirangkaikan dengan Kediri Fashion Batik Festival (KSBF) 2025. Menurutnya, KSBF menjadi salah satu wadah kreatifitas bagi pengrajin dan kreator fashion batik.

    Mas Dhito melalui Dekranasda Kabupaten Kediri berkomitmen untuk mendukung pengembangan industri kreatif. Meski ditengah efisiensi, pemerintah terus memberikan pendampingan dan stimulan kepada pelaku industri kerajinan di Bumi Panjalu.

    Melalui KFBF tahun ini misalnya, para kreator memiliki inovasi dan kreatifitas yang sajikan dalam event tahunan dari hasil inkubasi. Beberapa batik yang telah diluncurkan dalam KFBF beberapa tahun terakhir merupakan hasil penelitian dan penggalian budaya tempo dulu.

    “Artinya kreativitas (pengrajin dan kreator) terus ditumbuhkan,” terangnya.

    Tak hanya batik, beberapa hasil kriya lain terus didorong untuk meningkatkan kualitas serta diberikan ruang promosi. Setidaknya dalam setahun, hasil kerajinan unggulan di Kediri dikirimkan dalam ajang berskala nasional di Ibu Kota.

    “Paling tidak selama setahun paling tidak, 2 kali kita ikutkan inacraft,” jelasnya. [ADV PKP/nm/but]